Link, Martapura – Rencana pembangunan Bendungan Riam Kiwa di wilayah Kecamatan Paramasan, Kabupaten Banjar terancam tak akan segera terealisasi dalam tahun dekat. Pasalnya, pemerintah melalui kebijakan moratorium memutuskan tidak akan membangun bendungan baru pada 2023 – 2024.
Adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono yang menyatakan moratorium pembangunan bendungan baru tersebut saat membuka Indonesia Water Forum 2022 di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Rabu, 5 Oktober 2022.
Menurut Menteri Basuki, pemerintah akan fokus menyelesaikan target pembangunan 61 bendungan hingga 2022 ini, dan memaksimalkan pemanfataannya. Utamanya untuk mendukung penyediaan air minum. Tercatat ada 29 bendungan yang sudah rampung dan 32 bendungan yang masih dalam proyek pembangunan.
Tentang adanya moratorium pembangunan bendungan baru, Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Banjar, HM Riza Dauly, Selasa (10/10/2022) mengaku belum mengetahuinya.
Pun jika itu benar, kata Riza Dauly, proses di tingkat pemerintah daerah tetap berjalan. Tahun ini proses alih fungsi kawasan hutan. “Sekitar 700 hektare lebih masuk kawasan hutan yang terlebih dulu alih fungsi statusnya,” kata Riza.
Setelahnya, kata Riza, proses selanjutnya adalah pembebasan lahan milik warga. “Kewenangan pemerintah daerah sampai dengan pembebasan lahan. Sedangkan proses pembangunannya kewenangan pemerintah pusat,” kata Riza.
Seperti diketahui, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar telah menetapkan lokasi pembangunan Bendungan Riam Kiwa di kawasan Desa Angkipih dan Paramasan Bawah, Kecamatan Paramasan. Total luas lahan disiapkan 771,51 hektare. Dari total luas tersebut, 753,85 hektare termasuk kawasan hutan, 5,81 hekatre berada di area penggunaan lain, dan 11,85 hektare merupakan berstatus hutan produksi terbatas. (rdt)
