Senin, Maret 4, 2024

Masyarakat Tambak Anyar Ulu, Sebut Pemerintah Lindungi Pembakal Mesum

Link, Martapura – Lantaran tidak puas dengan sanksi yang diberikan Pemerintah Kebupaten Banjar terhadap Pembakal Tambak Anyar Ulu, Kecamatan Martapura Selatan, Ratusan Masyarakat Kemabli menggelar aksi demo di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD.

Mereka menuntut agar Pembakal atau Kepala Desa yang diduga melakukan mesum dengan warganya sendiri, diminta untuk mundur dari jabatannya.

Camat Martapura Timur Guslan mengatakan, pihaknya sudah melakukan mediasi terhadap tokoh masyarakat, Kepala Dinas PMD, dan juga Ketua Dewan Kab Banjar. Namun untuk hasilnya tetap sesuai dengan arahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Kalau sanksi yang kami layangkan sesuai yang ada itu tetap hanya berupa teguran tertulis saja,” ungkapnya, kepada Linkalimantan.com Selasa 14 Februari 2023.

Namun kata Guslan, lantaran desakan warga hari ini semakin keras maka pihak dari pemerintah DPRD dan dinas terkait akan kembali dilakukan mediasi dengan para tokoh ulama di Kabupaten Banjar.

“Nanti kami akan kembali melakukan mediasi dulu dengan tokoh ulama,” bebernya.

Dalam aksi yang digelar oleh warga tersebut, Guslan kembali mengingatkan agar warga tidak melakukan tindakan anarkis. Karena jika itu terjadi maka bisa jadi masyarakat yang terkena dampaknya.

Baca Juga  Dinas PMD Tidak Bisa Berhentikan Kades Mesum, Ini Alasannya.

“Iya kita mengingatkan itu karena tindakan anarkis dan ancaman yang keluar dari masyarakat, melanggar hukum dan bisa dipidana,” sebutnya.

Sementara itu Wahid, salah satu tokoh masyarakat setempat yang mengikuti unjuk rasa mengatakan, bahwa masyarakat sudah sangat kecewa lantaran saat aksi Kepala Desa tersebut juga tidak ada di tempat.

“Artinya seakan-akan Kapala Desa dilindungi oleh pemerintah, ini sangat membuat kami kecewa dan juga kami mempertanyakan kinerja pemerintah tidak bisa dapat di percaya lagi,” tegasnya.

Tidak hanya sampai disitu saja kekecewaan dari warga tersebut juga terang Wahid, dimana hasil audensi yang dilakukan tidak ada menemukan titik temu.

“Jika memang tidak ada titik temu pada saat kembali melakukan audensi maka jangan salahkan warga untuk melakukan aksi lagi kedepannya, karena masyarakat sudah tidak percaya lagi,” tandasnya.(oetaya/BBAM)

BERITA POPULER