Link, Banjarbaru – Pemerintah Kota (Pemko) Banjarbaru berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pembangunan daerah melalui penguatan sektor ekonomi, peningkatan pelayanan publik, serta optimalisasi program-program yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Komitmen tersebut disampaikan Wali Kota Banjarbaru, Hj Erna Lisa Halaby dalam rapat paripurna dengan agenda Pandangan Umum Fraksi-Fraksi sekaligus Jawaban Wali Kota terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2025 pada Selasa (30/06/2026).
Bertempat di Ruang Graha Paripurna Lantai III DPRD Banjarbaru, Lisa Halaby selanjutnya menjelaskan bahwa upaya tersebut tentunya harus didukung dengan evaluasi pembangunan secara berkelanjutan agar program dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
“Kita akan terus mendorong penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui peningkatan kualitas produk, legalitas dan sertifikasi, pemanfaatan teknologi digital, perluasan jaringan pemasaran, hingga peningkatan akses permodalan melalui kolaborasi dengan sektor perbankan,” ujar Lisa Halaby menanggapi berbagai pandangan umum fraksi-fraksi DPRD.
Didampingi Wakil Wali Kota Banjarbaru, Wartono, Lisa Halaby menilai langkah tersebut akan mampu meningkatkan daya saing UMKM Banjarbaru hingga ke pasar nasional.
“Kami mengapresiasi pandangan umum, saran, serta masukan yang disampaikan seluruh fraksi DPRD. Berbagai saran dan masukan tersebut merupakan bentuk sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat,” ucapnya.
Usai memimpin rapat paripurna, Wakil Ketua I sekaligus Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPRD Banjarbaru, Neni Hendriyawaty memberikan apresiasi kepada Pemko Banjar yang telah berhasil meningkatkan realisasi pendapatan daerah mencapai sekitar Rp1,813 triliun atau 122,53 persen dari target setelah perubahan sebesar Rp1,480 triliun.
“Alhamdulillah dari tahun ke tahun Pendapatan Asli Daerah (PAD) kita selalu meningkat, hal ini sebuah pencapaian yang luar biasa, karena Pemko dan DPRD dapat mencari celah dalam upaya meningkatkan PAD di tengah efisiensi anggaran,” katanya.
Politisi Gerindra ini juga berharap, pada APBD Perubahan tidak lagi terjadi pengurangan anggaran dari Pemerintah pusat, sehingga sektor pembangunan di Kota Banjarbaru, baik infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan bidang lainnya dapat berjalan maksimal.
“Sebagai Ibu Kota Provinsi tentunya sektor pembangunan, baik infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan bidang lainnya harus dilakukan peningkatan. Dengan adanya efisiensi, tentunya pemerintah terpaksa mengurangi kegiatan yang tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat,” tutupnya. (znd/link)