Link, Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Inspektorat Daerah menyelenggarakan rapat koordinasi (Rakor) Persiapan Implementasi Manajemen Risiko Pemerintah Daerah Periode Perencanaan Tahun 2025 – 2029, Rabu (30/7/2025) di aula KH Idham Chalid Kantor Gubernur di Banjarbaru.
Rakor dibuka Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel Muhammad Syarifuddin diwakili Plt Asisten Pemerintah dan Kesra Setdaprov Kalsel Muhammad Muslim sekaligus menyampaikan sambutan Gubernur Kalsel H Muhidin.
Gubernur H Muhidin pun mengapresiasi peserta yang hadir, mulai jajaran inspektorat, hingga Bappeda di 13 kabupaten/kota, dan pemangku kepentingan lainnya.
Gubernur H. Muhidin mengungkapkan, manajemen risiko merupakan proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko dalam suatu organisasi atau proyek.
Program pemerintah daerah menurut Gubernur H Muhidin, harus memiliki peta resiko yang jelas, sehingga bisa meminimalkan dampak negatif dari resiko dan memaksimalkan potensi yang ada.
Sementara itu, Inspektur Provinsi Kalsel Ahmad Fydayyen merangkap ketua panitia kegiatan, menyebutkan peserta yang diundang dalam rakor adalah para pemangku kepentingan yang melibatkan pemerintah kabupaten kota se Kalsel.
Di jajaran Pemprov Kalsel hadir Sekdaprov Kalsel, staf ahli dan tenaga ahli gubernur dan sejumlah kepala SKPD beserta pejabat terkait.
Disebutkan, pengelolaan risiko ini menjadi bagian penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel yang diharapkan dapat mendorong pengembangan budaya sadar risiko di lingkungan pemerintah daerah.
“Tujuan utama kegiatan ini adalah mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam seluruh proses organisasi, serta memberikan pemahaman terkait pembagian peran dan tanggung jawab pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah,” ujar Fydayeen.
Lanjut dikatakan, strategi implementasi manajemen risiko periode perencanaan 2025–2029 disusun untuk mewujudkan pengelolaan risiko yang lebih berkualitas, adaptif, dan terukur di seluruh tingkatan pemerintahan daerah.
Adapun Materi disampaikan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalsel Ayi Riyanto dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab.
Ayi menegaskan pentingnya manajemen risiko yang satu paket dengan perencanaan. Manajemen risiko yang efektif dapat membantu mencegah korupsi, memastikan keberhasilan program, dan meningkatkan akuntabilitas. (tri)
