Link, Banjar – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi 2022 yang dibuka oleh Presiden Joko Widodo.
Rakornas Pengendalian Inflasi Tahun 2022 ini diikuti secara virtual oleh Gubernur Kalimantan Selatan H Sahbirin Noor melalui Kepala Dinas Perdagangan Kalsel Birhasani didampingi Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kalsel Yanuar Noor Rifai, Kepala Perwakilan BI Kalsel Imam Subarkah, di Kiram Park, Banjar, Kamis (18/8) siang.
Dalam arahanya Presiden Joko Widodo mengingatkan jajaran untuk bekerja sama dalam upaya pengendalian inflasi di tanah air.
“Saya ingin bupati, wali kota, gubernur betul-betul mau bekerja sama dengan tim TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah) di daerah dan Tim Pengendalian Inflasi Pusat. Tanyakan di daerah kita apa yang harganya naik, yang menyebabkan inflasi,” ujar Presiden.
Menurut Presiden, untuk menekan kenaikan harga komoditas yang berdampak pada inflasi di suatu daerah dapat dilakukan dengan mendatangkan komoditas tersebut dari daerah lain yang memiliki pasokan melimpah.
Terkait mahalnya biaya transportasi yang kerap menjadi kendala dalam pengiriman komoditas antardaerah, Presiden pun mendorong adanya anggaran tak terduga yang dapat digunakan untuk menutup biaya tersebut sekaligus menyelesaikan inflasi di daerah.
Lebih lanjut, Presiden juga menekankan pentingnya jajaran pemerintah di daerah untuk terus memantau inflasi di wilayah masing-masing.
“Provinsi harus tahu, posisi inflasi saya di angka berapa. Nanti saya ke daerah saya tanya, jangan gelagapan enggak mengerti posisi inflasi provinsinya berada di angka berapa, mana yang tinggi, mana yang pada posisi normal, mana yang pada posisi rendah, lihat,” tegasnya.
Presiden mengungkapkan, terdapat lima provinsi yang memiliki inflasi di atas 5 persen, yaitu Jambi yang berada di angka 8,55 persen, Sumatra Barat 8,01 persen, Kepulauan Bangka Belitung 7,77 persen, Riau 7,04 persen, dan Aceh 6,97 persen. (wahyu/rill)
