Link, Martapura – Bantuan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, (BPJS) Tenaga Kesehatan yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banjar tidak tepat sasaran.
Penyaluran dana bantuan iuran BPJS yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Banjar ternyata tidak maksimal. Bahkan, dari data Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Banjar, angkanya lumayan besar. Yakni Rp3,5 Milyar dalam 12 bulan.
“Angka ini muncul karena setelah data yang ada kami validasi ternyata penerima bantuan iuran BJPS yang tidak valid jumlahnya mencapai 8000 orang,” ungkap Kepal Bidang Pemberdayaan Sosial dan Faktor Miskin DP3AP2KB Kabupaten Banjar, Ranuwaty Rosayulinda, SP, MP, kepada Linkalimantan.com usai kegiatan di Kantor Bappeda Litbang Rabu 14 Desember 2022.
Untuk diketahui paparnya lebih jauh, iuran BPJS Ketenaga Kesehatan yang dibayarkan oleh pihak Pemkab kepada masyarakat berhak menerimanya, tidak sedikit, yakni satu orangnya sebesar Rp. 36.000.
“Artinya jika dikalkulasikan dana APBD yang tidak tepat sasaran setiap bulannya adalah Rp 36.000 dikali 8000 orang kali 12 bulan, maka ada sekitar Rp 3,456 Miliar,” tambahnya.
Iuran yang dibayarkan tidak tepat sasaran tersebut tambah Ranuwaty sudah berjalan lama.
“Semenjak program ini berjalan, karena ketika saya menduduki posisi Kabid tahun 2020 data itu sudah tidak valid,” ungkapnya.
Maka dari itu beber Ranuwaty Rosayulinda, SP, MP, agar persoalan itu tidak berkelanjutan, dan bantuan dari pemerintah tepat sasaran, maka pihaknya melakukan validasi data.
“Validasi ini kami lakukan baru tahun 2022,” bebernya.
Ranuwaty Rosayulinda menambahkan, dari Validasi yang sudah dilakukan mereka ada sekitar 8000 orang yang datanya tidak valid. Lantaran mereka sudah ada yang meninggal dunia dan juga pindah ke daerah ada.
Maka dari itu dirinya mengharapkan agar kedepan (tahun-tahun selanjutnya) verval data penerima BPJS bisa bisa terus dilaksanakan.
“Karna data penduduk ini satu menit saja bisa berubah, dan tiap tahun bisa update untuk BPJS,” pungkasnya. (oetaya/BBAM)
