Link, Banjarmasin – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan bekerjasama dengan Bank Indonesia (BI) menggelar Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan Regional Kalimantan di gedung Sultan Suriansyah Banjarmasin pada Senin (12/12).
Gernas PIP menjadi langkah komitmen bersama untuk mengoptimalkan langkah-langkah pengendalian inflasi dari sisi suplai dan mendorong produksi guna mendukung ketahanan pangan secara integratif, masif, dan berdampak nasional.
Adapun kegiatan ini mencakup perluasan kerja sama antardaerah, komitmen penyelenggaraan operasi pasar daerah rentan gejolak inflasi di wilayah Jawa, serta implementasi gerakan urban farming dan digital farming.
Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor melalui Sekdaprov Kalsel Roy Rizali Anwar mengatakan, pengendalian inflasi di banua diperlukan langkah-langkah konkret dalam rangka meningkatkan produksi pangan untuk menjaga ketersediaan pasokan dan memperkuat ketahanan pangan serta mendukung peningkatan kemandirian pangan di wilayah Kalimantan.
Dengan segala tantangan keterbatasan kondisi lahan dan luasan produksi pangan di wilayah Kalimantan, maka diperlukan pemetaan strategi terkait aspek jangka pendek maupun jangka panjang dalam pengendalian inflasi pangan.
“Upaya perwujudan pengendalian inflasi pangan dalam jangka pendek memerlukan koordinasi solid melalui kerja sama antar daerah untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek pangan khususnya menyikapi surplus dan defisit stok pangan yang terjadi di beberapa daerah,” katanya.
Menyikapi kenaikan harga, maka diperlukan optimalisasi subsidi pada beberapa komoditas pangan agar mampu meningkatkan daya beli masyarakat.
Intervensi khusus pada komoditas yang bergejolak di beberapa daerah juga harus dilakukan, lakukan pengecekan pada pasar-pasar di masing-masing daerah agar ditemu kenali permasalahan yang ada, agar segera ditangani.
Kemudian untuk jangka panjang, pemanfaatan lahan pekarangan melalui strategi urban dan digital farming perlu lebih digencarkan kembali karena bisa menjadi salah satu solusi pangan mandiri keluarga.
Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalsel Wahyu Pratama mengatakan, inflasi sekarang banyak didorong dari sektor pangan.
Untuk itu dirinya mendorong perluasan kerja sama antardaerah seperti pemenuhan pangan. “Memang harus ada kerjasama antar daerah lintas provinsi, dimana yang berlebih bisa membantu yang kurang inilah fungsi Gernas Pengendalian Inflasi Pangan,” katanya.
Deputi Gubernur BI Dody Budi Waluyo mengingatkan, salah satu komoditas pangan yang perlu dijaga adalah beras. Sebagai makanan pokok Indonesia, harga beras cenderung naik selama beberapa waktu terakhir.
“Pengendalian inflasi beras diperlukan. Ini dalam dimensi yang luas, baik jangka pendek, maupun jangka menengah panjang,” katanya.
Pada kesempatan ini, ditandatangani sejumlah kerjasama pengadaan stok pangan antar pemerintah daerah dengan pemasok, serta pemberian program sosial Bank Indonesia kepada sejumlah kelompok tani di Kalsel.
Turut hadir pada acara ini sejumlah Kepala SKPD lingkup pemerintah provinsi se Kalimantan. Termasuk Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalsel Suparmi dan Kepala Biro Perekonomian Provinsi Kalsel Hj Raudatul Jannah. (why)
 Kalimantan Selatan bekerjasama dengan BI menggelar Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan){kind=link}