Link, Martapura – Memperkuat sistem pengendalian intern agar kebijakan dan program pembangunan benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar menggelar Workshop Manajemen Risiko Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar 2026 pada Selasa (8/9/2026) pagi.
Bertempat di salah satu hotel yang ada di wilayah Kecamatan Gambut, Workshop Manajemen Risiko Pembangunan Daerah yang dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) secara resmi dibuka Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Banjar, H Yudi Andrea, mewakili Bupati Banjar.
Kegiatan penerapan manajemen risiko tersebut menghadirkan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Ayi Riyanto, dan Auditor Ahli Madya Koordinator Pengawasan Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah BPKP Kalsel, Mas Agus Sutaryat, sebagai narasumber.
Sekda Banjar, H Yudi Andrea, mengatakan penerapan manajemen risiko sangat penting dalam memastikan tujuan, sasaran, dan target pembangunan daerah dapat tercapai secara efektif dan terukur.
“Pembangunan hari ini menghadapi banyak risiko. Mulai dari perubahan kebijakan, keterbatasan sumber daya, kondisi fiskal, dinamika ekonomi, bencana, permasalahan sosial, hingga kelemahan pada tata kelola keuangan,” ujarnya.
Tak hanya itu, Yudi juga menjelaskan, perencanaan pembangunan tidak cukup hanya menetapkan program, kegiatan, dan anggaran. Setiap perangkat daerah harus mampu mengidentifikasi risiko, menganalisis kemungkinan dan dampaknya, serta menentukan langkah pengendalian dan mitigasi.
“Manajemen risiko harus terintegrasi dengan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi. Kepala perangkat daerah adalah pemilik risiko di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masing-masing. Ini bukan hanya tanggung jawab pejabat teknis, pengelola SPIP, Inspektorat, maupun Bapperida,” tegasnya.
Karena itu, Yudi mengingatkan agar register risiko tidak sekadar menjadi dokumen administratif, melainkan menjadi instrumen bagi pimpinan dalam mengambil keputusan sekaligus memastikan langkah pengendalian berjalan efektif.
“Kita perlu menghubungkan target kinerja, risiko, pengendalian, dan hasil. Keberhasilan pemerintah bukan hanya dari terlaksananya kegiatan dan terserapnya anggaran, tetapi dari tercapainya sasaran serta manfaat pembangunan bagi masyarakat,” ucapnya.
Yudi berharap kegiatan tersebut dapat menghasilkan tindak lanjut nyata di masing-masing OPD. Bapperida bersama Inspektorat juga diminta terus melakukan pengawalan dan pendampingan agar penerapan manajemen risiko dapat terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“Melalui sinergi Pemkab Banjar dengan BPKP dan seluruh perangkat daerah, saya yakin penerapan manajemen risiko akan memberi kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banjar,” pungkasnya. (znd/link)
