Link, Martapura – Bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang menyebabkan peningkatan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) akibat kabut asap terus meluas. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar akhirnya menaikkan status kebencanaan dari Siaga menjadi Tanggap Darurat.
Penetapan status Tanggap Darurat Bencana Karhutla dilakukan Pemkab Banjar berdasarkan hasil kesepakatan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Karhutla yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Banjar, H Yudi Andrea di Aula Mini Barakat Martapura pada Jumat (9/10/2026).
“Peningkatan status kebencanaan ini berdasarkan hasil evaluasi kondisi terkini di lapangan, termasuk tren peningkatan sebaran titik panas (hotspot) yang berpotensi memicu meluasnya kebakaran dan berdampak besar terhadap masyarakat,” ujar Yudi Andrea usai memimpin rakor.
Dengan status Tanggap Darurat, lanjut Sekda Banjar, seluruh instansi terkait dan tim satuan tugas akan memiliki ruang gerak yang lebih cepat dan terkoordinasi. Karena itu, peningkatan status dinilai sangat penting.
“Kita perlu mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada untuk menekan dampak karhutla, baik terhadap kualitas udara maupun kesehatan masyarakat,” katanya.
Mendampingi Sekda Banjar, Kepala Pelaksana (Kalak) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banjar, Wasis Nugraha menjelaskan, peningkatan kejadian karhutla mulai terasa signifikan sejak pertengahan Juni 2026 dan mencapai puncaknya pada September.
“Berdasarkan data penanganan sejak 15 Juli hingga awal Oktober 2026, luas lahan yang terbakar mencapai 6.301 hektare yang tersebar di 19 kecamatan. Musim kemarau panjang juga berdampak krisis air bersih, dengan total 72 desa yang tersebar di 16 kecamatan terdampak kekeringan,” ucapnya.
Pada kesempatan tersebut, Wasis juga menyampaikan, sebanyak 798 warga di Kabupaten Banjar mengalami Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) akibat kabut asap dari karhutla.
Tak hanya sektor kesehatan, sektor pendidikan juga terdampak. Berdasarkan data Dinas Pendidikan (Disdik), tercatat 127 sekolah harus menerapkan sistem Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) secara penuh, sedangkan 17 sekolah lainnya menerapkan skema PJJ kombinasi dengan pengaturan jam masuk siang. Sementara itu, 300 sekolah lainnya melakukan penyesuaian atau pergeseran jam masuk untuk mengurangi paparan asap pada pagi hari. (znd/link)
