Link, Martapura – Menyerap aspirasi empat desa di Kecamatan Telaga Bauntung, Komisi I DPRD Kabupaten Banjar menggelar rapat bersama empat kepala desa (pambakal) dan camat pada Rabu (4/11/2026).
Rapat yang dipimpin Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Banjar, Amiruddin, serta dihadiri Ketua dan Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Banjar tersebut menghasilkan lima usulan prioritas dari berbagai aspirasi yang disampaikan empat pambakal. Usulan tersebut selanjutnya akan ditindaklanjuti dalam Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Banjar.
Usai mendengarkan langsung aspirasi Pambakal Desa Lok Tanah, Rampah, Rantau Bujur, dan Telaga Baru, Ketua DPRD Kabupaten Banjar, H Agus Maulana menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada pemerintah desa (pemdes) serta pemerintah kecamatan yang telah datang langsung ke gedung DPRD untuk menyampaikan berbagai aspirasi masyarakat.
“Dari banyak aspirasi yang disampaikan setiap desa, berdasarkan hasil rapat hari ini ada lima usulan yang menjadi skala prioritas. Pertama, terkait ruas jalan yang perlu diperbaiki. Kedua, sarana dan prasarana pemadaman kebakaran. Ketiga, kondisi bangunan SDN Rampah yang terakhir kali diperbaiki pada 2010. Keempat, pembangunan Base Transceiver Station (BTS). Kelima, usulan permintaan tiang listrik sekaligus penerangan jalan umum (PJU),” ujar politisi Golkar yang sebelumnya telah melakukan peninjauan langsung ke lapangan tersebut.
Sementara itu, Camat Telaga Bauntung, Akhmad Syaukani, menjelaskan bahwa kehadiran pemerintah kecamatan hanya untuk memfasilitasi pemerintah desa dalam menyampaikan aspirasi.
“Agar aspirasi para pambakal dapat tersampaikan, kami melakukan koordinasi dengan DPRD. Alhamdulillah, Ketua DPRD menyambut baik dan langsung mengadakan forum rapat yang diselenggarakan Komisi I DPRD Kabupaten Banjar,” katanya.
Dalam rapat tersebut, masing-masing pambakal juga telah menyampaikan berbagai aspirasi beserta dokumen usulannya kepada DPRD. Salah satu yang menjadi perhatian adalah kondisi ruas jalan kabupaten sepanjang sekitar 2 kilometer yang belum diaspal.
“Karena saat musim kemarau kondisi jalan berdebu, sedangkan saat musim penghujan akses jalan semakin sulit dilalui. Hal ini juga berdampak terhadap beberapa destinasi wisata yang ada di Kecamatan Telaga Bauntung, salah satunya Bukit Ilalang, ditambah minimnya rambu-rambu jalan,” ucapnya.
Selain kondisi jalan yang berdebu, lanjut Syaukani, ada sebagian ruas jalan yang berada di dalam kawasan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) milik perusahaan tambang batu bara. Kondisi ini turut menjadi kendala dalam upaya perbaikan jalan.
“Kami sudah melakukan koordinasi dengan perusahaan tambang. Karena perusahaan tidak menghibahkan aset tersebut, kami juga meminta agar mereka melakukan penanganan ruas jalan tersebut menggunakan dana CSR (Corporate Social Responsibility). Namun, hingga saat ini masih belum ada kepastian,” ungkapnya.
Terkait permintaan agar setiap desa mendapatkan sarana dan prasarana pemadam kebakaran, Syaukani menjelaskan bahwa usulan tersebut dilatarbelakangi kondisi saat terjadi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), ketika beberapa wilayah belum tersentuh penanganan.
“Karena itu, setiap desa mengusulkan agar memiliki satu unit alat pemadam portabel untuk melakukan pemadaman secara mandiri. Begitu juga terkait usulan pembangunan BTS di wilayah blank spot, karena jangkauan BTS saat ini hanya mencakup lingkungan kecamatan saja,” pungkasnya. (znd/link)
