BerandaAdvetorialPemko Banjarbaru Dorong Pengelolaan Aduan Publik Lebih Responsif dan Transparan

Pemko Banjarbaru Dorong Pengelolaan Aduan Publik Lebih Responsif dan Transparan

Link, Banjarbaru – Dalam upaya meningkatkan kapasitas dan menyamakan mekanisme kerja para pengelola pengaduan, Pemerintah Kota (Pemko) Banjarbaru melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional–Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!).

Kegiatan Bimtek SP4N-LAPOR! yang bertujuan mewujudkan pelayanan publik yang responsif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat tersebut juga dirangkai dengan Sosialisasi Keamanan Informasi. Kegiatan berlangsung di Aula Linggangan DPRD Kota Banjarbaru, Senin (16/11/2026).

Saat membuka kegiatan secara resmi mewakili Kepala Dinas Kominfo Kota Banjarbaru, Muhammad Agus Adrian, Sekretaris Diskominfo Banjarbaru, Ahmad Syarief Nizami mengatakan, bahwa pengaduan masyarakat merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Menurutnya, setiap laporan yang masuk bukan sekadar bentuk ketidakpuasan warga, melainkan sumber informasi sekaligus bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki kekurangan dalam pelayanan.

“Keberhasilan pengelolaan SP4N-LAPOR! tidak hanya diukur dari jumlah laporan yang masuk, tetapi juga dari kecepatan, ketepatan, dan kualitas tindak lanjut yang diberikan,” ujar Nizami.

BACA JUGA :  Pemko Banjarbaru Laksanakan Vaksinanasi Anak 6-11 Tahun

Ia juga mengingatkan para admin dan pejabat penghubung agar tidak hanya berperan sebatas menerima dan meneruskan aduan, tetapi juga aktif memantau progres penanganannya hingga tuntas.

Hal tersebut khususnya terkait pemberian tanggapan kembali kepada pelapor melalui aplikasi, sehingga status laporan yang telah ditangani tidak terkesan menggantung.

“Kami meminta agar para pengelola aduan dapat mengoptimalkan fitur Form Manual pada aplikasi SP4N-LAPOR\!. Melalui fitur tersebut, aduan masyarakat yang diterima instansi melalui saluran di luar aplikasi, seperti tatap muka langsung, telepon, pesan WhatsApp, maupun media sosial, dapat diinput dan didokumentasikan secara terintegrasi tanpa terjadi input berulang,” katanya.

Pada kesempatan tersebut, Nizami juga mengajak seluruh perangkat daerah untuk bersinergi menyukseskan penilaian kinerja terbaik pengelolaan pengaduan pelayanan publik SP4N-LAPOR! tingkat provinsi dan kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan Tahun 2026.

“Penilaian ini menitikberatkan pada tiga indikator utama, yakni jumlah aduan dengan bobot 50 persen, kecepatan tindak lanjut berbobot 40 persen dengan target rata-rata maksimal tiga hari kerja, serta performa pengelolaan pengaduan berbobot 10 persen yang mencakup kelengkapan regulasi, SK tim, SOP, maklumat pelayanan, inovasi, hingga publikasi,” ucapnya.

BACA JUGA :  Pemko Banjarbaru Segera Tertibkan Scooter Elektrik

Terkait sosialisasi keamanan informasi yang menjadi bagian dari kegiatan tersebut, Nizami menekankan agar seluruh admin senantiasa menjaga kerahasiaan data pribadi pelapor serta ekstra berhati-hati dalam menangani aduan yang menggunakan fitur rahasia. “Keamanan informasi bukan hanya tanggung jawab petugas teknologi informasi, tetapi tanggung jawab kita semua,” tegasnya.

Bimtek tersebut dilaksanakan Pemko Banjarbaru dengan mengacu pada pembaruan regulasi PermenPANRB Nomor 17 Tahun 2026. Kegiatan ini diikuti sebanyak 145 pejabat penghubung dan pelaksanaannya dibagi menjadi dua sesi.

Sesi pertama diikuti admin dari 32 SKPD, kecamatan, 20 kelurahan, serta PTAM Intan Banjar. Sementara itu, sesi kedua dijadwalkan berlangsung pada 19 November 2026 dan diikuti admin pengelola pengaduan dari 10 puskesmas, 68 SDN, dan 14 SMPN se-Kota Banjarbaru. (znd/link)

BERITA TERKAIT
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img

BACA JUGA