Link, Banjarbaru – DPRD bersama Pemerintah Kota (Pemko) Banjarbaru menyepakati 13 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) untuk masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2027. Kesepakatan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-4 Masa Sidang I Tahun 2026–2027, Kamis (19/11/2026).
Rapat paripurna dengan agenda Penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama Propemperda 2027 tersebut dipimpin Ketua DPRD Kota Banjarbaru, Muhammad Syahrial, didampingi dua unsur pimpinan lainnya, yakni Wakil Ketua I Neny Hendriyawaty dan Wakil Ketua II Windi Novianto. Rapat juga dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Banjarbaru, Sirajoni, yang mewakili Wali Kota Banjarbaru, Hj Erna Lisa Halaby.
Dalam kesempatan tersebut, Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), Putra Qomaluddin Attar Nurriqli, menyampaikan sejumlah laporan berdasarkan hasil pembahasan Bapemperda DPRD Kota Banjarbaru.
Salah satunya terkait Propemperda yang telah disusun untuk kemudian ditetapkan melalui keputusan DPRD sebagai dasar pengajuan Raperda oleh DPRD dan Pemko Banjarbaru pada tahun berjalan.
“Bapemperda DPRD bersama Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Kota Banjarbaru telah bersepakat untuk menetapkan Propemperda 2027 sebanyak 13 Raperda, terdiri dari tiga Raperda Kumulatif Terbuka, tujuh Raperda usulan Pemerintah Daerah, dan tiga Raperda inisiatif DPRD,” ujarnya.
Dengan telah disepakatinya 13 Raperda tersebut, Anggota Komisi II DPRD Kota Banjarbaru, Qomaluddin, memastikan bahwa Pemko dan DPRD Banjarbaru masih dapat mengajukan usulan Raperda di luar Propemperda yang telah disepakati, selama tetap memenuhi prosedur yang dipersyaratkan.
Adapun 13 Raperda yang diusulkan masuk dalam Propemperda 2027 tersebut terdiri dari:
Raperda Kumulatif Terbuka
– Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026.
– Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2027.
– Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2028.
Raperda Usulan Pemko Banjarbaru
– Raperda tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
– Raperda tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
– Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Banjarbaru 2020–2040.
– Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
– Raperda tentang Perubahan Keempat atas Perda Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penambahan Penyertaan Modal untuk Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar.
– Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah.
– Raperda tentang Penyelenggaraan Pasar.
Raperda Inisiatif DPRD
– Raperda tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
– Raperda tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual yang Bertentangan dengan Norma Agama dan Norma Asusila.
– Raperda tentang Konservasi dan Pengelolaan Sumber Daya Air Kota Banjarbaru. (znd/link)







