Link, Banjarbaru – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Banjarbaru, Sirajoni menegaskan, bahwa transformasi tata kelola pemerintahan dari Monitoring Center for Prevention (MCP) menuju Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) merupakan langkah progresif yang menuntut komitmen lebih kuat, pengawasan lebih tajam, serta dampak nyata dalam mencegah praktik korupsi di lingkungan pemerintahan daerah.
Hal tersebut disampaikannya saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pengisian Data MCSP Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) Tahun 2026 yang dilaksanakan Pemerintah Kota (Pemko) Banjarbaru melalui Inspektorat di Aula Gawi Sabarataan, Balai Kota Banjarbaru, Selasa (17/11/2026). Kegiatan tersebut dihadiri oleh perwakilan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
“Urusan pencegahan korupsi tidak berjalan sendiri-sendiri atau hanya menjadi beban perangkat daerah tertentu, melainkan membutuhkan keterbukaan, kepedulian, dan kerja sama seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD),” ujarnya.
Sejalan dengan hal tersebut, Sirajoni mengingatkan seluruh SKPD agar bersikap responsif dalam proses evaluasi dan pemenuhan data MCSP.
“Jika ada pihak dari SKPD masing-masing yang tidak merespons atau tidak mendukung pelaksanaan MCSP ini, langsung laporkan. Boleh laporkan kepada saya secara langsung,” tegasnya.
Ia juga menjelaskan, ada tiga poin penting untuk segera ditindaklanjuti oleh jajaran perangkat daerah dalam pelaksanaan MCSP Tahun 2026. Pertama terkait komitmen dan ketepatan waktu.
“Pastikan setiap indikator dan rencana aksi MCSP dipenuhi secara akurat, substansial, dan tepat waktu sesuai tenggat yang telah ditetapkan. Kedua, memastikan fungsi pengawasan internal berjalan optimal melalui proses verifikasi dan pendampingan yang terarah kepada seluruh perangkat daerah pengampu, sehingga setiap persoalan teknis maupun administratif dapat segera ditangani tanpa menghambat pemenuhan indikator,” ucapnya.
Ketiga, lanjut Sirajoni, implementasi nyata di lapangan, yakni menjadikan MCSP sebagai budaya kerja birokrasi yang bersih dan melayani, sehingga dampaknya dapat benar-benar dirasakan oleh masyarakat melalui layanan publik yang cepat, transparan, dan bebas pungutan liar.
“Saya meminta kepada seluruh perangkat daerah agar memberikan perhatian serius terhadap kelengkapan dan keakuratan data yang disampaikan sesuai ketentuan, seraya berharap rakor dan evaluasi ini mampu memperkuat sistem pencegahan korupsi sekaligus meningkatkan capaian indeks integritas daerah Kota Banjarbaru pada tahun ini,” tutupnya.
Selain berfokus pada koordinasi pemenuhan dokumen, rakor tersebut juga menjadi sarana evaluasi menyeluruh terhadap progres pengisian data MCSP yang telah dilaksanakan oleh masing-masing perangkat daerah. (znd/link)







