Link, Martapura – Demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) pembakal yang diduga pelaku dalam foto tak senonoh diminta untuk dinonaktifkan. Sembari menunggu keputusan yang akan diambil pemerintah setempat.
Ketua DPRD, HM Rofiqi menyarankan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar segera menonaktifkan Kepala Desa (pembakal), yang diduga melakukan perbuatan tidak senonoh berdasarkan foto yang beredar di masyarakat.
“Saya kira ini tidak bisa diangap remeh ya. Kota kita inikan berjuluk Kota Serambi Makkah, tentunya hal seperti itu sangat tidak pantas, apalagi dilakukan seorang pemimpin masyarakat di desa. Karena itu demi menjaga Kamtibmas, lebih baik si pembakal dinonaktifkan,” ujar Rofiqi usai menghadiri gelaran mediasi bersama tokoh masyarakat, Camat Martapura Timur, dan jajaran kepolisian Polres Banjar yang dilaksanakan pada Jumat (10/2/2023) sekitar pukul 00.00 Wita, di Kantor Kades/Pembakal Tambak Anyar Ulu.
Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Banjar ini mengaku baru Kamis (9/2) sore mengetahui kabar dan melihat foto yang cukup mengejutkan.
“Bahwa, ada salah seorang Kades yang diduga melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap wanita yang bukan istrinya, dan direkam dengan kamera,” tegasnya.
Karena itu, HM Rofiqi menilai tuntutan masyarakat agar Kades mundur dari jabatannya memang sudah seharusnya guna menciptakan Kamtibmas.
“Pembakalnya memang harus di nonaktifkan. Tapi, kita juga harus melihat kembali bagaimana aturannya. Namun, kalau melihat sekian banyak masyarakat yang menuntut hari ini, saya rasa harus segera diambil tindakan oleh Bupati Kabupaten Banjar,” ucapnya.
Usai mendengar langsung aspirasi masyarakat di Desa Tambak Anyar Ulu, Rofiqi berharap agar persoalan tersebut pekan depan sudah ada solusinya.
“Mudah-mudahan pekan depan sudah ada hasilnya. Yang terpenting bagi saya, Kamtibmas tetap terjaga dan berjalan lancar. Padahal masyarakat yang hadir lebih dari ratusan orang,” harapnya.
Di tempat yang sama. Guslan selaku Camat Martapura Timur memastikan semua aspirasi masyarakat yang menuntut agar Kades mundur dari jabatannya akan segera di laporkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Banjar.
“Hasilnya akan kita laporkan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) dan Bupati Kabupaten Banjar. Karena camat tidak memiliki wewenang untuk memberhentikan Pembakal,” pungkasnya.(oetaya/BBAM)
