Link, Jakarta – Setelah diresmikan langsung oleh Presiden RI Joko Widodo, pada Maret 2023 lalu. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Banjarbakula, resmi diserahkan ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
Penandatanganan berita acara Serah Terima Hibah dan Alih Status Penggunaan Barang Milik Negara Kementerian PUPR RI kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berupa SPAM Regional Banjarbakula ini, langsung ditandatangani oleh Gubernur Kalimantan Selatan, H Sahbirin Noor.
Pada Serah Terima Barang Milik Negara Kementerian PUPR RI yang bertajuk “Uang Kita Sigap Membangun Negeri” tersebut merupakan kolaborasi antara Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Menteri Keuangan Republik Indonesia.
Usia penandatanganan serah terima hibah, Gubernur Paman Birin mengucapkan rasa terimakasih atas serah terima hibah dan alih status penggunaan Barang Milik Negara Kementerian PUPR RI kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berupa SPAM Regional Banjarbakula.
“Saya atas nama pribadi mewakili masyarakat Banua mengucapkan terimakasih kepada Menteri PUPR dan Menteri Keuangan RI atas serah terima BMN kepada Kalimantan Selatan, kami mendapat manfaat luar biasa dari hibah ini” katanya.
Kedepannya, Paman Birin menyampaikan akan terus menjaga dan mengelola BMN yang telah diserahkan kepada Pemerintah Provinsi agar memberi kemanfaatan lebih kepada masyarakat.
“Kami akan mengelola BMN dengan manfaat semaksimal mungkin dan meningkatkan nilai tambah bagi perekonomian dan kemakmuran rakyat Banua,” pungkasnya.
Sementara itu, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Kementerian PUPR secara transparan menyampaikan anggaran yang sudah dibelanjakan.
Tidak hanya pada infrastruktur yang dilihat di masyarakat namun berbagai aset negara yang dihibahkan ke berbagai pihak.
“Ini simbol dari kehadiran negara yang berupa pembangunan yang dirasakan masyarakat. Pembangunan itu masih perlu ditingkatkan,” katanya.
Menkeu juga menambahkan, hingga saat ini pemerintah memiliki aset dengan nilai valuasi 6.660 triliun barang milik negara, yang dibangun dengan berbagai pendanaan dari pajak, bea cukai, PNBP, dan melalui surat berharga negara.
“Dengan adanya aktivitas ini bisa ditunjukkan kepada masyarakat bahwa pembangunan berasal dari uang rakyat dan kembali manfaatnya kepada masyarakat,” ucapnya.
Untuk itu, Sri Mulyani berharap lembaga maupun pemerintah pusat dan daerah untuk terus memelihara aset barang yang telah diserah terimakan.
“Ini adalah bagian dari peradaban kita, bagaimana kita memperlakukan aset-aset ini sehingga mampu berfungsi dan bermanfaat bagi masyarakat dan perekonomian,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, Muhammad Zainal Fatah dalam laporannya menyampaikan, infrastruktur yang diserahkan, terdiri dari infrastruktur sumber daya air, mencakup 89 NUP senilai 135,75 millar, bina marga mencakup 94 nup senilai 1,456 triliun, cipta karya mencakup 4.053 NUP senilai 10,9 triliun dan perumahan mencakup 1.515 nup senilai 2,915 triliun.
“Pada tahun 2023 ini kita kembali mengadakan serah terima BMN dengan total perolehan senilai 15,41 triliun. Terdiri dari BMN yang akan dialih statuskan kepada kementerian lembaga dan pemerintah daerah serta yayasan,” ucapnya.
Untuk Kalsel, Selain Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Pemerintah Kota Banjarmasin dan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut juga menandatangani serah terima BMN. (tri)
