Link, Martapura – Kisruh pembahasan Pembahasan Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045 kian meruncing. Bahkan Ketua DPRD Banjar HM Rofiqi menegaskan siap dipertemukan dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Pernyataan tersebut diungkapkan Politisi Gerindra usai mengetahui pemberitaan terkait Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) akan mempertemukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar dengan Kemendagri jika Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RPJPD 2025-2045 tak dapat dirampungkan pada Minggu ke empat Agustus 2024.
“Kalau bisa secepatnya saja saya dipanggil. Biar tahu masalah sebenarnya apa,” cetus Rofiqi pada Rabu (7/8/2024).
Bahkan, anggota DPR RI terpilih pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 tersebut berharap Bappeda Provinsi Kalsel benar-benar serius mendalami duduk permasalahan tersebut, sehingga dapat mengetahui alasan pembahasan Raperda RPJPD Kabupaten Banjar yang tak kunjung rampung dibahas hingga memasuki Minggu pertama Agustus 2024.
“Jika melibatkan Inspektorat Provinsi Kalsel, harus ditelusuri apa yang menyebabkan kisruhnya pembahasan RPJPD tersebut. Jika perlu, saya akan beberkan semuanya ke Kemendagri,” Ketua DPRD Banjar yang akan segera menjadi salah satu politisi Senayan ini.
Hal tersebut dikarenakan, Rofiqi menduga dan menaruh kecurigaan bahwa ada pembagian ‘Keminting’ antara legislatif dan eksekutif hingga pembahasan RPJPD harus dilaksanakan di luar daerah, yakni di Bali pada 24 Juni 2024 lalu.
Atas dasar tersebutlah, Rofiqi memastikan fraksi Gerindra dengan tegas menolak menghadiri pembahasan RPJPD sebab telah mendapatkan informasi yang diterimanya bahwa sekitar 250 Juta sudah beredar. (zainuddin/BBAM)
