Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Kalimantan Selatan menyelenggarakan Rapat Kerja Kelompok Kerja Indeks Demokrasi Indonesia (Pokja IDI) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025, berlangsung di Aula Bakesbangpol Provinsi Kalsel, Selasa (18/11/2025).
Kepala Bakesbangpol Provinsi Kalsel, Heriansyah, melalui Kepala Bidang Politik Dalam Negeri, Muhammad Hasanuddin, menyampaikan bahwa Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan instrumen penting untuk mengukur tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia pada level daerah maupun nasional.
Ia menegaskan bahwa pelaksanaan kegiatan penguatan IDI telah diamanatkan dalam regulasi nasional.
“Sebagaimana diketahui, IDI merupakan indikator yang menunjukkan perkembangan demokrasi di Indonesia. Hal ini sesuai dengan Permendagri, di mana daerah diminta untuk memasukkan atau mendukung kegiatan ini dalam dokumen RPJMD,” ujarnya.
Hasanuddin menjelaskan bahwa rapat kerja ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman para peserta mengenai IDI, sekaligus memperkuat kualitas data yang akan digunakan dalam proses penghitungan indeks.
“Rapat ini menghadirkan narasumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalsel serta Bappeda Provinsi Kalsel yang akan memberikan pemaparan terkait metodologi, pengukuran, hingga strategi peningkatan nilai indeks,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia memaparkan perkembangan nilai IDI Provinsi Kalimantan Selatan dalam empat tahun terakhir. Pada tahun 2021, IDI Kalsel tercatat sebesar 75,41. Nilai tersebut meningkat signifikan pada 2022 menjadi 80,86, kemudian sedikit menurun pada 2023 menjadi 80,44, namun kembali naik pada tahun 2024 dengan capaian 81,91. Di tingkat nasional, nilai IDI Kalsel berada pada angka 75,67, yang juga termasuk dalam kategori baik.
“Kita patut bersyukur karena capaian IDI Kalsel menunjukkan tren positif. Namun demikian, kita tetap perlu meningkatkan kualitas data serta koordinasi lintas sektor agar capaian demokrasi kita semakin baik ke depannya,” tambahnya.
Rapat kerja ini diikuti oleh perwakilan SKPD terkait, serta perwakilan dari seluruh partai politik di Kalimantan Selatan.
Melalui forum ini, diharapkan kolaborasi antar unsur pemerintah, lembaga statistik, serta partai politik dapat memperkuat proses penyusunan data dan analisis IDI sehingga hasilnya lebih komprehensif dan akurat