‘Kami akan bekerja keras, bekerja ikhlas, dan bekerja cerdas bersama seluruh elemen masyarakat dalam menyempurnakan metamorfosis Banjarbaru menuju visi besar’.
Pernyataan tentang metamorfosis Kota Banjarbaru itu disampaikan Lisa Halaby saat pertama kali menyampaikan pidatonya di ruang Graha Paripurna DPRD pada 30 Juni 2025 lalu, didampingi Wartono sebagai wakilnya.
Diambil sumpah dan janjinya sebagai Wali Kota Banjarbaru bersama Wakil Wali Kota Banjarbaru periode 2025–2030 pada Sabtu, 21 Juni 2025. Lisa bersama Wartono memiliki tekad untuk “memajukan Banjarbaru dan menyejahterakan masyarakat” guna mewujudkan Banjarbaru EMAS (Elok, Maju, Adil, Sejahtera) yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarbaru 2025–2029. Penetapan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2025 ini dilakukan pada 14 Oktober 2025.
“Banjarbaru EMAS dimaknai sebagai motivasi dan penyemangat, sekaligus untuk mengingat komitmen kita bersama yang diharapkan mampu menumbuhkan daya juang dan daya saing. Sehingga Banjarbaru tidak hanya memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif dibanding daerah lain, namun masyarakat juga merasakan dampak pemerataan pembangunan, kemudahan, serta kesejahteraan,” ujar Lisa Halaby.
Mengawali tahun pertama kepemimpinannya, berbagai pencapaian visi mulai terlihat. Salah satunya pada bidang sosial yang menjadi satu dari enam urusan wajib, karena merupakan komponen utama pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yakni Angka Harapan Hidup (AHH).
Hasilnya, IPM Kota Banjarbaru berada di peringkat puncak se-Kalimantan Selatan dengan kategori sangat tinggi, yakni 82,20. AHH Kota Banjarbaru mencapai 75,44 tahun.
Begitu pula angka kemiskinan yang juga menjadi urusan wajib dalam pembangunan daerah. Pada 2025, jumlah penduduk miskin di Kota Banjarbaru sebanyak 11.065 jiwa, atau 3,44 persen dari total penduduk. Jumlah ini menurun dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 3,79 persen.
Penurunan jumlah penduduk miskin dan meningkatnya angka harapan hidup di Kota Banjarbaru yang kini berstatus sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan tidak lepas dari program kerja yang dilaksanakan Pemko Banjarbaru dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi kelompok Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), seperti fakir miskin, anak terlantar, penyandang disabilitas, lanjut usia (lansia), dan korban bencana.
Terhadap kelompok PPKS, Pemko Banjarbaru melalui Dinas Sosial (Dinsos) menyalurkan bantuan berupa bahan pangan kepada lansia dan penyandang disabilitas. Tercatat pada 2025, jumlah lansia penerima bantuan sebanyak 195 orang. Jumlah ini bertambah pada Triwulan I 2026 menjadi 203 orang.
Bahkan, pada momen puncak Hari Jadi ke-27 Kota Banjarbaru pada 20 April 2026, penyaluran bantuan akan kembali dilaksanakan. “Nanti akan dilakukan penyaluran bantuan untuk 500 lansia dan penyandang disabilitas,” kata Kepala Dinsos Kota Banjarbaru, Rokhyat Riyadi, belum lama ini.
Begitu juga dengan penyandang disabilitas. Pada 2025, bantuan disalurkan kepada 87 orang, dan 70 orang pada 2026. “Lansia dan penyandang disabilitas yang menerima bantuan adalah mereka yang selama ini belum ter-cover bantuan apa pun dari pemerintah,” ujarnya.
Selain bantuan bahan pangan, Dinsos Kota Banjarbaru juga terus menjaring lansia yang belum masuk daftar Penerima Iuran Bantuan (PIB) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dari pemerintah pusat.
“Saat ini ada 65 lansia yang terlayani BPJS dengan iuran yang dibayarkan oleh Pemko Banjarbaru. Untuk lansia yang tidak memiliki tempat tinggal, Pemko Banjarbaru juga memiliki program sewa rumah. Pada 2026, ada 18 lansia yang biaya sewa rumahnya ditanggung pemko, sebesar Rp500 ribu per bulan,” ucapnya. (zainuddin/link)
