BerandaHeadlineVisi Banjarbaru EMAS: Sektor Ekonomi Wujud “Sejahtera”

Visi Banjarbaru EMAS: Sektor Ekonomi Wujud “Sejahtera”

‘Di usia ke-27, Banjarbaru terus bergerak maju. Kita ingin pembangunan yang dilakukan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kota Banjarbaru.’

Linkalimantan.com, Banjarbaru

Komitmen kuat menghadirkan pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat tersebut diungkapkan Wali Kota Banjarbaru, Hj Erna Lisa Halaby, saat membuka Expo dan Job Fair (pameran bursa kerja) yang menjadi salah satu agenda utama dalam rangkaian peringatan Hari Jadi ke-27 Kota Banjarbaru. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Pemerintah Kota (Pemko) melalui Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja (Diskopumnaker) selama empat hari, 17–20 April 2026, di Lapangan dr Murdjani Banjarbaru.

Pelaksanaan Expo dan Job Fair tidak hanya dimaknai sebagai bagian dari perayaan, tetapi juga menjadi wujud nyata perhatian pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan Expo menjadi salah satu ikhtiar Pemko Banjarbaru untuk memperkenalkan berbagai produk unggulan UMKM sekaligus mendekatkan layanan kepada masyarakat. Sementara itu, Job Fair menjadi sarana strategis dalam membuka akses kerja seluas-luasnya serta menekan angka pengangguran secara bertahap.

Sebanyak 21 perusahaan bersama BP3MI Provinsi Kalimantan Selatan turut berpartisipasi dengan menyediakan 1.553 lowongan pekerjaan bagi para pencari kerja.

Di masa kepemimpinannya bersama Wartono sebagai Wakil Wali Kota Banjarbaru, ia menaruh harapan besar untuk memperkuat fondasi kesejahteraan dalam mewujudkan visi Banjarbaru EMAS, yakni Elok, Maju, Adil, dan Sejahtera.

Melalui Diskopumnaker, Pemko Banjarbaru terus mendorong penguatan UMKM, koperasi, dan peningkatan kualitas tenaga kerja. Program ini menjadi bagian dari strategi pembangunan ekonomi inklusif periode 2025–2029, dengan menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pertumbuhan ekonomi daerah.

Sektor ekonomi tidak hanya dipahami sebagai urusan angka pertumbuhan dalam kerangka pembangunan Banjarbaru EMAS. Lebih jauh, ekonomi daerah harus mampu menjangkau masyarakat, membuka lapangan kerja, memperkuat daya saing, dan mendorong kemandirian.

Atas dasar tersebut, pengembangan UMKM dan ketenagakerjaan menjadi salah satu pintu penting untuk memastikan kesejahteraan tidak hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu, tetapi dapat dirasakan secara lebih luas.

BACA JUGA :  Duduk Bersama Anak Muda, ELH Bahas UMKM

Memegang peran strategis dalam menggerakkan ekonomi berbasis masyarakat, Diskopumnaker menilai UMKM sebagai sektor yang paling dekat dengan kehidupan warga, sekaligus menjadi ruang bagi banyak keluarga untuk bertahan, tumbuh, dan meningkatkan pendapatan.

Sebab, ketika UMKM berkembang, dampaknya tidak hanya terlihat pada peningkatan omzet pelaku usaha, tetapi juga pada terbukanya peluang kerja baru dan bergeraknya ekonomi di lingkungan sekitar, serta memiliki korelasi kuat dengan upaya penurunan kemiskinan.

Dalam melaksanakan program pemberdayaan ekonomi, Diskopumnaker memberikan pelatihan, pendampingan usaha, peningkatan kapasitas produksi, manajemen usaha, hingga pemasaran digital agar pelaku UMKM mampu naik kelas.

“Tantangan ekonomi yang semakin kompetitif menuntut pelaku usaha tidak hanya mampu memproduksi, tetapi juga memahami pasar, mengelola keuangan, menjaga kualitas produk, dan memanfaatkan teknologi digital,” ujar Kepala Diskopumnaker Kota Banjarbaru, Sartono, belum lama tadi.

Digitalisasi menjadi salah satu kunci dalam pengembangan UMKM. Pemanfaatan platform digital membuka peluang bagi pelaku usaha untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Produk yang sebelumnya hanya dikenal di lingkungan sekitar kini memiliki kesempatan dipasarkan lintas wilayah. Transformasi ini sejalan dengan arah pembangunan Banjarbaru sebagai kota yang maju, adaptif, dan berbasis teknologi.

Sektor koperasi juga tetap menjadi pilar penting ekonomi kerakyatan karena mengandung nilai gotong royong yang sejalan dengan karakter masyarakat.

“Melalui koperasi, pelaku usaha dapat memperkuat jejaring, meningkatkan kapasitas, serta membangun daya tawar bersama. Jika dikelola dengan baik, koperasi dapat menjadi wadah yang membantu UMKM bertahan dan berkembang di tengah perubahan ekonomi,” katanya.

Pada sisi ketenagakerjaan, Diskopumnaker juga berperan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pelatihan kerja, peningkatan keterampilan, kewirausahaan, dan penempatan tenaga kerja menjadi bagian dari upaya menekan pengangguran. Tenaga kerja yang memiliki kompetensi akan memiliki peluang lebih besar untuk terserap di dunia kerja, sekaligus mampu membuka usaha sendiri.

Kendati demikian, tantangan di sektor ketenagakerjaan tidaklah ringan. Kesenjangan antara keterampilan tenaga kerja dan kebutuhan dunia industri masih menjadi pekerjaan rumah. Perubahan teknologi yang cepat juga menuntut pekerja untuk terus belajar dan beradaptasi. Karena itu, program pelatihan tidak cukup hanya bersifat formal, tetapi harus benar-benar menjawab kebutuhan pasar kerja dan perkembangan zaman.

BACA JUGA :  Pemprov Kalsel Bantu Pendampingan 1000 Sertifikat Halal

Untuk memastikan program penguatan ekonomi kerakyatan berjalan sesuai visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Banjarbaru turut berperan dalam menyusun program berdasarkan data dan kebutuhan riil masyarakat.

Sebab, data pengangguran, potensi ekonomi lokal, sebaran pelaku usaha, dan tingkat kemiskinan menjadi dasar penting agar intervensi yang dilakukan lebih tepat sasaran.

Begitu pula Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), yang berperan dalam menjaga keberlanjutan program. Terlebih di tengah kebijakan efisiensi anggaran, sektor ekonomi tetap perlu mendapat perhatian karena dampaknya langsung dirasakan masyarakat.

Tak terkecuali Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dalam mendukung ekonomi rakyat melalui pembangunan infrastruktur. Kondisi jalan yang baik mempermudah distribusi barang dan akses menuju pasar, serta mendorong tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru.

Hal tersebut diperkuat dengan dukungan dari Dinas Perhubungan (Dishub) dalam memperlancar mobilitas pelaku usaha dan distribusi produk, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) terkait kebijakan berbasis data.

Sebab, data kependudukan membantu pemerintah memetakan kelompok masyarakat, pelaku usaha, dan tenaga kerja yang menjadi sasaran program. Dengan data yang akurat, program pemberdayaan ekonomi dapat lebih efektif dan mengurangi risiko salah sasaran.

Dalam visi Banjarbaru EMAS, sektor ekonomi menjadi wajah dari aspek “Sejahtera”. Namun, kesejahteraan tidak akan berdiri sendiri tanpa keadilan akses, kemajuan layanan, dan tata kelola yang baik. Karena itu, penguatan UMKM, koperasi, dan tenaga kerja menjadi bagian dari upaya besar membangun Banjarbaru yang tidak hanya tumbuh secara ekonomi, tetapi juga memberi ruang bagi masyarakatnya untuk maju bersama. (zainuddin/link)

BERITA TERKAIT
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -

BERITA LAINNYA