Link, Banjarbaru – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) menetapkan Status Siaga Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) tingkat Provinsi Kalsel pada Senin (6/7/2026).
Penetapan Status Siaga Darurat Karhutla tersebut ditandatangani Gubernur Kalsel H Muhidin, usai memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Karhutla di Kalsel, di Gedung DR. KH Idham Chalid, Kantor Gubernur Kalsel di Banjarbaru.
Rakor tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Kalsel H Hasnuryadi Sulaiman, Pangdam XXII/Tambun Bungai Mayjen TNI Zainul Arifin, Ketua DPRD Kalsel Supian HK, Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan, Kepala BPBD Provinsi, BPBD kabupaten/kota se-Kalsel, serta stakeholder terkait lainnya.
“Penetapan status ini berdasarkan pertimbangan iklim dan cuaca dari BMKG bahwa wilayah Provinsi Kalsel akan memasuki puncak musim kemarau yang menimbulkan potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan pada bulan Agustus hingga September,” ujar Gubernur Kalsel H Muhidin.
Muhidin juga menyampaikan, saat ini sudah ada tiga kabupaten yang telah menetapkan Status Siaga Darurat Karhutla, yakni Kabupaten Barito Kuala, Tanah Bumbu, dan Tapin.
Sementara itu, jumlah hotspot di Kalsel sepanjang tahun 2026 sudah mencapai 1.678 titik, dengan jumlah kejadian sebanyak 41 kejadian. Kasus terbanyak terjadi di Kabupaten Tapin.
“Sinergi antara BPBD, TNI, Polri, BMKG, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat harus terus diperkuat agar penanggulangan Karhutla berjalan efektif hingga puncak musim kemarau berakhir,” katanya.
Ia juga berharap kegiatan rakor tersebut dapat menghasilkan langkah-langkah konkret dan terukur, sehingga Kalsel dapat menghadapi puncak musim kemarau tahun 2026 dengan kesiapan penuh.
“Pada prinsipnya Kalsel sampai saat ini masih aman. Namun, kami tetap memerintahkan kepada BPBD dan tim untuk melakukan monitoring terhadap kondisi lahan gambut di sekitar bandara yang masuk Ring 1, apakah lahan masih basah atau sudah kering. Apabila mengalami kekeringan, kita dapat segera berkoordinasi dengan BNPB untuk penanganan Karhutla ini,” ucapnya.
Gubernur Kalsel bersama Forkopimda Kalsel juga mengingatkan masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar guna menghindari risiko api merembet, kerusakan lingkungan, serta ancaman sanksi hukum.
Selain itu, masyarakat juga diminta berperan aktif memantau lingkungan sekitar dan segera melaporkan jika menemukan indikasi adanya titik api. (znd/link)
