Link, Jakarta – Reformasi Birokrasi bukan sekedar rutinitas apalagi beban. Tetapi merupakan kebutuhan atau keharusan. Karena menjadi daya ungkit atau akselarasi untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.
Hal tersebut disampaikan Wakil Presiden (Wapres) RI Ma’ruf Amin saat Pencanangan Reformasi Birokrasi Tematik dan Peresmian 26 Mal Pelayanan Publik (MPP) di Istana Wakil Presiden RI, Jakarta Senin (5/12/2022) siang.
Menurut Wapres, reformasi birokrasi Indonesia telah memasuki tahap ketiga roadmap RB Nasional periode 2021-2024, untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis menuju birokrasi kelas dunia.
“Namun untuk mencapai cita-cita ini masih ada tantangannya,” ujarnya.
Selaku Ketua Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN), Wapres mengapresiasi gagasan penajaman Reformasi Birokrasi Tematik berbasis prioritas program pembangunan yang di inisiasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB)
Ia menekankan, RB Tematik perlu didorong untuk memperkuat peran birokrasi dalam mendukung agenda prioritas nasional. Baik agenda penanggulangan kemiskinan, kemudahan investasi, digitalisasi administrasi dan program prioritas lainnya.
“Oleh karena itu KemenPAN RB dan Kementerian, lembaga lain serta seluruh pemerintah daerah mutlak untuk mendukung pelaksanaan komitmen RB tematik,” katanya.
Ia juga mengapresiasi pimpinan daerah yang telah berbenah melaksanakan program penyederhanaan birokasi, transformasi birokrasi ini selanjutnya diikuti dengan penerapan mekanisme kerja baru.
Ma’ruf mengatakan saat ini terdapat 77 MPP yang sudah diresmikan di kabupaten/kota diseluruh Indonesia, di tambah dengan 26 MPP yang diresmikan pada hari ini.
“Keberadaan 103 MPP ini tidak hanya menandakan keberhasilan pemenuhan target tahun 2022. Tetapi juga menjadi bentuk konkret hasil kolaborasi antar sektor menuju integrasi penyelenggaraan pelayanan publik berkualitas bagi masyarakat,” ucapnya.
Sementara itu Menteri PAN RB Abdullah Azwar Anas mengatakan, salah satu cara untuk mewujudkan reformasi birokrasi tematik adalah menyediakan pelayanan yang berkualitas untuk masyarakat.
“Kehadiran MPP ini mempermudah masyarakat dalam mengakses pelayanan perizinan maupun non-perizinan di satu tempat,” katanya.
Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penandatangan prasasti secara digital yang ditanda tangani oleh MenPANRB dan 26 kepala daerah yang disaksikan langsung Wapres menandai telah diresmikannya 26 MPP tersebut. (oetaya/BBAM)
