Link, Martapura – Belum usai persoalan stunting, kini muncul kembali masalah di dunia pendidikan. Adalah Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Banjar Gt Abdurrahman (Antung Aman) yang mengabarkan jika pihaknya telah menerima sepucuk surat yang mengeluhkan ada guru honorer yang sudah enam bulan tidak menerima gaji.
“Surat kaleng dari masyarakat  yang ditujukan untuk Komisi IV DPRD Banjar. Isinya tentang keluhan gaji guru honorer yang bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sudah enam bulan belum juga dibayarkan pihak sekolah. Padahal guru honorer ini sudah 17 tahun mengabdi,” ujar Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Banjar, Gusti Abdurrahman setelah membaca isi surat kaleng dari masyarakat.
Selain mengeluhkan terkait soal gaji honorer sebesar Rp500.000 per bulan yang diterima setiap per triwulan yang belum dibayarkan, lanjut Politisi Senior Golkar yang akrab disapa Antung Aman. Dalam isi surat tersebut juga menyebutkan bahwa tenaga honorer tidak diberikan informasi terkait penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPK) yang akan dibuka.
“Biasanya Dinas Pendidikan (Disdik) akan menyampaikan informasi tersebut melalui Koordinator Wilayah (Korwil) untuk selanjutnya disampaikan ke pihak sekolah melalui group sekolah sehingga informasi tersebut tersampaikan,” katanya.
Berdasarkan isi surat kelang tersebut, hal ini terjadi karena sikap arogan dari Kepala Sekolah yang merasa masih ada kaitan keluarga dengan sosok ‘Penguasa’.
“Tapi kita tidak tahu apa yang dimaksud dengan kata ‘Penguasa’, apakah penguasa alam atau alam gaib, kita tidak tahu. Tapi, adanya laporan surat kaleng ini akan segera kita panggil kepala sekolah yang dimaksud dan dinas terkait untuk melakukan konfirmasi dan memverifikasi kebenarannya,” ucapnya.
Terlebih, tambah Antung Aman, permasalahan tersebut terjadi di salah satu sekolah negeri yang ada di Kecamatan Sambung Makmur yang sekaligus menjadi tempat kelahiran Bupati Kabupaten Banjar, H Saidi Mansyur. Â (zainuddin)
