Link, Martapura – Ironis Angka Prevalensi Stunting (APS) di Provinsi Kalimantan Selatan sangat menghawatirkan. Extended-Enterprise Risk Management (ERM) dan Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021, APS Kalimantan Selatan terburuk keenam di Indonesia yaitu 30%.
Kepala Badan Pengawasan Keungan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kalimantan Selatan Rudy M Harahap mengatakan, dengan adanya permasalahan itu maka pemerintah harus ada penilaian risiko gabungan yang melibatkan lintas instansi pusat dan daerah dengan menerapkan Extended-Enterprise Risk Management (EERM).
“Jika ini dilakukan maka Target Angka Prevalensi Stunting (APS) yang diinginkan untuk menjadi 14% pada tahun 2024 di Kalimantan Selatan, insyaallah akan memungkinkan untuk tercapai,” ungkapnya dalam Rekonsiliasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dan Penandatanganan Komitmen Bersama Percepatan Penurunan Stunting di Gedung Mahligai Sultan Adam, Martapura, Kamis 17 November 2022.
Namun sebut Rudy, apabila upaya integrasi program yang lintas instansi pusat dan daerah tidak dilakukan dengan baik maka target APS untuk menjadi 14% berisiko tidak akan tercapai.
Maka dari itu Kata Rudy, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kalimantan Selatan yang dipercaya menjadi pemimpin EERM dalam penurunan stunting tersebut wajib untuk selalu bekerjasama dengan baik.
“Iya karena tugas dari BKKBN tidak mudah maka dari itu mereka harus berkolaborasi dengan dinas, balai, dan organisasi lain di Kalimantan Selatan agar tercipta sinergitas antar lembaga dalam mencapai target APS Kalimantan Selatan tahun 2024,” jelasnya.
Rudy menambahkan, langkah awal Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan harus dimulai dengan mengidentifikasi berbagai instansi pemerintah yang berperan penting dalam penurunan stunting. Tidak hanya itu mereka juga harus mengidentifikasi dan menilai risiko lintas sektoral, dan kemudian memitigasi risiko-risiko lintas sektoral.
Karena kata Rudy dalam EERM ini, Perwakilan BPKP Kalimantan Selatan berperan mengintegrasikan, mengolaborasikan, dan mendorong sinergitas antar lembaga Dalam mencapai target APS Kalimantan Selatan.
“Untuk menjalankan EERM secara bersama, kita memerlukan fondasi behaviour, ethics, and values,” tambahnya. (oetaya/BBAM)
