Link, Banjarbaru – Program Home Care yang menjadi salah satu program unggulan Banjarbaru Juara, sejauh ini tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan.
Wakil Wali Kota Banjarbaru Wartono mengatakan, dari hasil dialog disampaikan ternyata ada miskomunikasi antara masyarakat di lapangan.
“Masyarakat mengira pemerintah kota itu mendaftar masyarakat lalu di verifikasi, sedangkan harapan kami program ini melayani terutama lansia yang tidak mampu dan disabilitas, sehingga masyarakat aktif lapor di kelurahan atau puskesmas,” ungkapnya saat Gelar Audiensi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru dengan masyarakat, di Aula Kantor Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kamis (23/6/2022).
Wartono melanjutkan, ketika masyarakat aktif melaporkan kepada puskesmas maka tenaga puskesmas yang akan menangani home care tadi dengan mendatangi ke hasil laporan masyarakat tadi mengenai pemeriksaan dan lainnya.
“Bagi yang tidak mampu untuk home care ini didata kemudian akan ada bantuan dari Dinsos berupa anggaran bagi warga yang mendapat program home care. Jadi bukan seperti pendataan BLT,” lanjutnya.
Ini sifatnya insidentil ujarnya lebih jauh, terjadi apabila warganya ada yang stroek dan darah tinggi maka itu segera dilaporkan jangan menunggu pemko mendatangi,” sambungnya.
Politisi Partai PDI-P yang dikenal dekat dengan masyarakat ini berharap, agar masyarakat terutama forum RT RW dan kelurahan lebih aktif lagi supaya lebih paham dan jangan persepsi menunggu.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Juhai Triyanti Agustina menyampaikan, ada 10 puskesmas di Banjarbaru sudah menerapkan program home care dari tahun 2021 lalu.
“Jadi setiap ada laporan dari masyarakat melalui call center ke puskesmas, kami akan datang ke lapangan melakukan pelayanan tersebut,” tuturnya.
Juhai berujar, pelayanan tersebut dilakukan saat jam kerja, artinya sampai pukul 15.00 Wita jika ada laporan diluar jam itu maka akan dilayani pada hari selanjutnya.
“Karena home care bukan bersifat pelayanan kegawatdaruratan. Dan Alhamdulillah yang sudah tercover sebanyak 498 kunjungan dengan kasus terbanyak yakni hipertensi,” ucapnya.
Ada satu tim atau sekitar tiga hingga empat petugas yang datang kelapangan untuk melihat dan memeriksa kelurahan masyarakat.
“Kami saling berkoordinasi dengan Dinas Sosial artinya tidak berdiri sendiri tapi saling berkaitan,” tutupnya. (juwita/BBAM)
