Link, Banjarbaru – Ingin mempelajari bagaimana mendulang Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat. Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Dharmasraya kunjungi DPRD Kota Banjarbaru.
Purwanto, salah satu anggota DPRD Dharmasraya yang mewakili Banggar mengatakan bahwa pihaknya memang sengaja memilih Kota Banjarbaru untuk dikunjungi. Karena menurutnya, banyak hal yang bisa diambil dari Kota Banjarbaru.
“Banyak hal yang bisa kami ambil dari sini, seperti kiat-kiat Kota Banjarbaru mendulang PAD. Hingga bisa tertinggi di tingkat nasional, seperti dikatakan Kabag Fasilitasi Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru tadi,” ungkap Purwanto yang juga sebagai legislator partai Golongan Karya (Golkar), Rabu (28/2/2024).
Karena, di Kabupaten Dharmasraya PAD yang didapatkan sangat terbatas. Salah satu faktornya adalah belum bisa mampu mencari sumber PAD yang tinggi.
Selain mengetahui bagaimana PAD di Banjarbaru, pihaknya pun ingin melihat pokok pikiran (pokir) yang ada di DPRD Kota Banjarbaru.
“Kami juga ingin melihat pokir-pokir yang ada di Kota Banjarbaru, karena selama ini kami dari kawan-kawan ingin hasil reses yang kami tampung, masyarakat mengharapkan dapat terealisasi dari dana-dana pokir. ternyata juga banyak kendalanya,” jelasnya.
Ia pun mengakui bahwa pokir di DPRD Kota Banjarbaru cukup tinggi, mencapai Rp 1,5 miliar untuk per anggota dewan. Sedangkan, pihaknya disana pokir untuk periode 2019-2024 sangat kecil.
“Bahkan dari 2019 hingga 2021 tidak ada pokir, adanya cuma di 2022 dan 2023, tidak sadar jabatan sudah habis sehingga tupoksi kami untuk menampung aspirasi tidak tersalurkan,” tambahnya.
Ia berharap, setelah adanya kunjungan ke DPRD Kota Banjarbaru ini pihaknya bisa membawa ke leading sektor Kabupaten Dharmasraya untuk mencari sumber PAD yang bagus.
“Sehingga diharapkan PAD Dharmasraya itu kalaupun tidak melebihi, ya sejajarlah dengan kabupaten kota lainnya yang ada di Indonesia,” tutupnya.
Kunjungan DPRD Kabupaten Dharmasraya ini disambut oleh Sekretaris DPRD yang diwakilkan Kabag Persidangan dan perundang-undangan Sisca Christina Sitorus, dan Kabag Fasilitasi dan Penganggaran Lia astuti. (wahyu/BBAM)