Link, Banjarbaru – Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor, menyampaikan isu strategis lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Penyampaian ini, dalam rangka penilaian penghargaan Nirwasita Tantra 2023 dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KKHK) RI.
Isu-isu strategis Pemerintah Provinsi Kalsel yang dipaparkan Paman Birin ialah, degredasi lahan, bencana banjir, pengelolaan sampah dan limbah, rendahnya kualitas air sungai, serta dampak perubahan iklim.
Kualitas air sungai bagi Paman Birin, sudah menjadi komitmen agar tetap menjadi asri, apalagi ciri khas Kalsel adalah banyaknya miliki sungai.
Ditanya tindakan kedepan, ditegaskan bahwa, akan terus dilanjutkan gerakan Revolusi Hijau agar memperbaiki tutupan lahan, penurunan lahan kritis serta memperbaiki kualitas air serta kualitas udara.
Sementara itu, dalam paparan disampaikan Kepala DLH Kalsel, Hanifah Dwi Nirwana mengawalinya dengan penayangan video singkat tentang pengelolaan lingkungan hidup di Kalsel.
Selanjutnya dijelaskan seputar gerakan Revolusi Hijau yang bertujuan meningkatkan tutupan lahan bervegetasi, menurunkan tingkat lahan kritis.
Ekspose lainnya berkenaan dengan berbagai kajian hingga implementasi pembuatan sejumlah embung, lanjut ke program Sungai Martapura ASRI, Program Merdeka Sampah dan pemberian penghargaan, hingga bantuan pengelolaan sampah, serta penjelasan tentang Geopark Meratus.
Turut menyampaikan penjelasan kepada para panelis yang diketuai oleh Dr Soeryo Adiwibowo Msc ini, Ketua DPRD Kalsel H Supian HK yang menyebut, mendukung diberikan pihaknya mulai penganggaran dana dan bantuan sosialisasi soal lingkungan hidup, sampai persetujuan beberapa produk hukum untuk optimalisasi pengelolaan lingkungan hidup, serta dukungan dalam hal pengawasan.
Selanjutnya dalam sesi wawancara, salah satu panelis menanyakan tindakan Pemerintah Daerah di Kalsel saat terjadi banjir. Hal ini pun dijelaskan secara detil oleh Hanifah dan Supian HK.
Penghargaan Nirwasita Tantra adalah bentuk apresiasi pemerintah kepada Kepala Daerah yang dalam kepemimpinannya yang dianggap berhasil merumuskan dan menerapkan kebijakan sesuai prinsip metodologi pembangunan berkelanjutan sehingga mampu memperbaiki kualitas lingkungan hidup di daerahnya.
Sedangkan wawancara dimaksudkan sebagai bentuk optimalisasi kinerja dalam pengelolaan lingkungan hidup yang bertujuan untuk melihat harmonisasi relasi eksekutif dan legislatif, yang sangat penting dalam menjaga stabilisasi pemerintahan yang menentukan bagaimana fungsi lingkungan hidup dan kebutuhan publik lainnya.
Wawancara langsung ini untuk mengetahui bagaimana pimpinan DPRD dalam menyerap dan mengartikulasikan kepentingan masyarakat seperti dalam pembuatan Peraturan Daerah, pengawasan anggaran, serta menjalankan otoritas fungsi legislatif dalam meningkatkan kinerja lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam yang berkembang di daerah.
Melalui pemberian penghargaan Nirwasita Tantra, KLHK berharap akan terwujud pengelolaan lingkungan hidup yang semakin baik di daerah, sehingga kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat.
Selain itu, pemerintah melalui Nirwasita Tantra ingin mendorong munculnya Green Leadership, dimana tidak hanya kepala daerah, namun juga para wakil rakyatnya menjadi semakin peduli dengan lingkungan hidup, dan ikut berperan dalam pembangunan di daerahnya sesuai dengan kewenangannya.
Dasar pemberian penghargaan Nirwasita Tantra ini dinilai dari Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) yang disusun setiap tahun oleh provinsi, kabupaten/ kota. DIKPLHD disusun oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala Daerah, yg keanggotaannya melibatkan unsur-unsur Organisasi Perangkat Daerah terkait, Perguruan Tinggi, & Lembaga Masyarakat.
Tim tersebut harus dikukuhkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah. Setelah melalui penilaian dari dokumen yang dikirim oleh daerah, Tim Penilai kemudian melaksanakan wawancara kepada kepala daerah yang dinilai telah layak untuk mendapatkan anugerah Nirwasita Tantra, berdasarkan dokumen yang dikirimkan. (tri)