Link, Martapura – Perjalanan dinas anggota DPRD Kabupaten Banjar kini memasuki ranah hukum. Adalah Kejaksaan Tinggi Kalsel yang membidiknya. Unsur pimpinan dan sejumlah pejabat struktural di lingkup Gedung DPRD Kabupaten Banjar dipanggil untuk dimintai keterangan.
Hal itu tersirat saat Lembaga Swadaya Masyarakat Komite Anti Korupsi Indonesia (LSM KAKI) Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar aksi unjuk rasa di halangan Gedung DPRD Kabupaten Banjar, Selasa 29 Maret 2022.
Kepada wartawan, Akhmad Husaini Ketua LSM KAKI menyebutkan, saat ini ada informasi Kejati Kalsel memanggil kalangan DPRD Kabupaten Banjar terkait perjalanan dinas.
“Informasinya ada dugaan perjalanan dinas yang sudah dilaksanakan merugikan negara. Selain itu out put perjalanan inplikasinya tidak berdampak pada pembangunan daerah. Tetapi sifatnya hanya klarifikasi,” ujar Husiani kepada sejumlah awak media.
Lebih lanjut, Husaini berharap dugaan adanya kerugian negara yang ditimbulkan dari perjalanan dinas yang sedang diperiksa Kejati Kalsel tersebut tidak terbukti.
Sekadar mengingatkan, kasus perjalanan dinas DPRD Kabupaten Banjar bukan kali pertama terjadi. Pada periode sebelumnya, perjalanan dinas kalangan legislative tersebut juga pernah masuk dalam ranah hukum. Tetapi sepertinya hal itu tidak memberikan efek jera, karena lagi-lagi perjalanan dinas kembali masuk dalam ranah hukum.
Sementara itu dari informasi yang dihimpun media ini, pemanggilan yang dilakukan Kejati Kalsel terkait perjalanan dinas tersebut sudah dilakukan sejak pekan lalu.
“Pihak secretariat terlebih dahulu dipanggil ke Banjarmasin untuk dimintai keterangan. Sekaligus membawa seluruh data-data administrasi perjalanan dinas Tahun 2020 dan 2021,” ungkap sumber di lingkungan sekretariat DPRD Kabupaten Banjar.
Setelah pemanggilan pihak sekretariat pemanggilan dilanjutkan ke unsur pimpinan. Ketua DPRD Kabupaten Banjar H. Muhammad Rofiqi, SH juga sudah memenuhi pemanggilan tersebut.
“Pekan kemarin Pak Ketua (Rofiqi.red.) juga sudah dipanggil. Informasinya ditanyai terkait masalah tandatangan persetujuan dewan keberangkatan anggata dewan ke luar daerah,” ungkapnya.
Sayangnya Ketua DPRD Banjar M Rofiqi saat ingin dikonfirmasi melalui saluran telpon, telponnya sedang tidak aktif.
“Saya juga sudah dua hari ini mencoba menghubungi Rofiqi, tetapi handphonenya masih tidak aktif,” ujar salah seorang pewarta.(spy)
