Link, Banjarbaru – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marinves) Luhut Binsar Panjaitan (LBP) beri strategi kepada para pemerintah untuk mempu melewati (middle income trap).
Menko Marinves LBP, berpendapat jika Indonesia ingin berhasil melewati jebakan pendapatan menengah (middle income trap), kepemimpinan harus terintegrasi, bertahap, bertingkat, dan berkelanjutan.
“Menurut LBP, kalau kita ingin berhasil melewati middle income trap, kita harus memastikan kepemimpinan itu terintegrasi, bertahap, bertingkat, dan berkelanjutan,” kata Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Rudy M. Harahap usai dirinya mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan 56 Lembaga Administrasi Negara (LAN) Tahun 2023, di Jakarta (Selasa 13 Juni 2023.
Dalam pelatihan itu sebut Rudy, LBP juga telah mengapresiasi policy brief. Karena menurutnya hal itu sangat membantu negara dalam mengungkapkan pentingnya integrasi lintas sektor untuk meningkatkan investasi Minerba di tengah krisis global.
“Isi policy brief ini bagus. Benar, dalam banyak hal, kita harus terintegrasi. Tinggal sekarang, bagaimana kalian mengeksekusi policy brief ini,” lanjutnya.
Kebijakan tersebut menjadi atensi peserta. Karena Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan investasi industri pertambangan sektor Minerba, tetapi situasi krisis global memberikan tantangan baru.
Tantangan tersebut berupa ketergantungan industri pertambangan sektor Minerba dan hilirisasinya pada investasi langsung asing (foreign direct invesment), ancaman krisis global dan kekuatan negara adidaya, dan menurunnya daya saing Indonesia karena munculnya insentif negara maju pada alternatif sumber daya energi lainnya.
Selain itu, Indonesia menghadapi tantangan besar setelah kalah dalam gugatan hilirisasi di World Trade Organization (WTO), praktik ketidakefisienan industri dan pasar pertambangan sektor Minerba dalam negeri, dan pelayanan perijinan sektor Minerba masih tersebar di beberapa kementerian/lembaga/pemerintah daerah.
Alternatif Kebijakan
Berdasarkan telaahan kritis, beberapa alternatif kebijakan telah teridentifikasi dalam policy brief tersebut. Pertama, kebijakan yang bisa memastikan konsistensi implementasi regulasi dan penegakan hukum.
Dalam jangka waktu 5 tahun ke depan, harus ditargetkan tidak terjadi lagi pertambangan dan ekspor Minerba liar di Indonesia, termasuk zero pungutan liar. Hal ini akan memungkinkan 100% penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan Pajak masuk ke Kas Negara. Tagline kebijakan ini adalah #CleanClearMining.
Kedua, kebijakan integrasi infrastruktur layanan investasi digital untuk efisiensi dan efektivitas operasi.
Dalam 5 tahun ke depan, harus ditargetkan terimplementasinya SuperApp yang mengintegrasikan semua infrastruktur layanan investasi digital industri pertambangan. Hal ini akan memudahkan integrasi layanan investasi, seperti sistem registrasi, sistem perijinan, sistem pembayaran, sistem monitoring dan pengawasan, serta sistem pengendalian reklamasi dan pascatambang. Tagline kebijakan ini adalah #CleanClearDataAnalytics.
Ketiga, kebijakan sertifikasi sumber daya manusia pertambangan yang akan memastikan terciptanya keunggulan kompetitif individu pertambangan.
Dalam 5 tahun ke depan, harus ditargetkan sebanyak 4.000 orang ahli pertambangan tersertifikasi sehingga bisa menggantikan tenaga ahli asing. Tagline kebijakan ini adalah #CleanClearPeople.
Keempat, kebijakan manajemen risiko strategis yang memastikan keterlibatan lintas instansi dalam memitigasi risiko lintas sektoral investasi industri pertambangan sektor Minerba agar sesuai dengan standar internasional.
Dalam 5 tahun ke depan, harus ditargetkan 100 ribu hektar lahan pasca tambang telah direklamasi sehingga siap untuk dikembangkan bagi kepentingan lain, seperti perkebunan, pertanian, perikanan, atau kegiatan lain. Tagline kebijakan ini adalah #CleanClearEnvironment. (oetaya/BBAM)
