Link, Martapura – Lembaga Swadaya Masyarakat Kelompok Pemerhati Kinerja Aparatur Pemerintah dan Parlemen Kalimantan Selatan (LSM KPK-APP Kalsel), Rabu 11 Mei 2022 menuntaskan janjinya. Yakni menggelar unjuk rasa damai di halaman Kejari Martapura dan halaman DPRD Kabupaten Banjar.
Di Kejari Martapura rombongan aktivis tersebut diterima Kajari Martapura Muhammad Bardan didampingi Fajar Gigih Wibowo selaku Kepala Seksi (Kasi) Intelijen. Sedangkan di DPRD Banjar, tampak Wakil Ketua DPRD Banjar A Rizani Anshari, Ketua Komisi IV Gt Abdurahman dan anggota Komisi III DPRD Banjar Irwan Bora tampak tenang menghadapi para aktivis berorasi.
“Kita malu melihat perilaku korup yang dilakukan oknum-oknum di DPRD Kabupaten Banjar yang tidak berkaca dari kasus perjalanan dinas anggota DPRD periode 2014-201. Bahkan, berdasarkan informasi dari internal dewan sendiri, yakni yang dibeberkan oleh Irwan Bora, bahwa telah terjadi manipulasi, mark up terkait kegiatan perjalanan dinas keluar daerah di DPRD Kabupaten Banjar,” ujar Aliansyah.
Kalau sudah begini teriaknya lantang, DPR itu tak lagi kepanjangan Dewan Perwakilan Rakyat, tetapi Dewan Penghianat Rakyat. Anggota dewan yang konon terhormat tersebut menjaga marwah Kabupaten Banjar yang berjuluk Kota Serambi Makkah, bukan malah melakukan tindakan korupsi yang menggerogoti uang rakyat.
“Perilaku mereka telah mempermalukan rakyat Kabupaten Banjar. Karena itu, mereka yang telah melakukan tindakan korupsi tidak bisa dikatakan anggota dewan yang terhormat, tetapi anggota dewan yang mengkhianati rakyat,” tegasnya.
Kepada awak media, Aliansyah pun mengaku sudah menyampaikan tuntutan mereka ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Banjar sekitar pukul 9.15 Wita dan disambut langsung oleh Kepala Kejari Kabupaten Banjar, Muhammad Bardan didampingi Fajar Gigih Wibowo selaku Kepala Seksi (Kasi) Intelijen.
“Kami sudah menyampaikan perihal ini ke Pak Kajari agar mereka menangkap maling-maling berdasi yang terbukti menggerogiti uang rakyat di DPRD. Kami siap mengawal kasus ini, terlebih dari 14 nama yang sudah di panggil kejaksaan, tinggal 19 nama lagi yang akan dipanggil termasuk Irwan Bora yang kami anggap sebagai pahlawan karena berani membongkar kotak Pandora di DPRD,” pungkasnya.
Dalam aksi unjuk rasa yang dikawal ketat oleh Kepolisian Polres Banjar tersebut, LSM KPK-APP Kalsel pun membentang berbagai macam spanduk tuntutan. Diantaranya, menuntut anggota DPRD agar menghentikan seluruh kegiatan perjalanan dinas studi banding & konsultasi yang hanya menggerogoti uang rakyat tidak berbanding lurus dengan hasil kerja dewan Kabupaten Banjar.
Serta, meminta Kejari Martapura menangkap seluruh pimpinan dan anggota DPRD yang terbukti melakukan korupsi perjalanan dinas mark up hotel, serta uang transportasi dan makelar pokok-pokok pikiran (pokir).(zai/link)
