Link, Kandangan – Keberadaan wasit dan juri yang dinilai tidak profesional diduga sebagai pemicu munculnya protes dari peserta Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kalsel di Cabang Olahraga (cabor) Karate.

Bukan hanya kontingan Cabor Karate Kabupaten Banjar saja yang protes keras terhadap panitia Porprov Kalsel, Banjarmasin, Tabalong dan Kabupaten HST juga memprotes juri dan wasit karena dinilai tidak profesional.

Protes dan walk out mewarnai pelaksanaan Porprov Kalsel XI di HSS di Caban Olahraga (Cabor) Karate. Ironis karena protes ternyata sudah mulai muncul sejak technical meeting sampai ke pertandingan yang diduga dipicu wasit dan juri, Selasa (8/11/2022).

”Pertama kontingen Kabupaten Banjar dari cabor karate terpaksa mengambil langkah tegas walkout saat technical meeting. Hal itu kami lakukan, karena aturan yang merugikan dan juga adanya dugaan intimidasi terhadap atlet karate kami, dan kasusnya kami laporkan ke Denpom Banjarmasin,” ungkap Pengurus Harian Cabor Karate Kabupaten Banjar Irwan Bora setelah melihat dan mendapat informasi para pemerhati olahraga karate ini jelasnya.

Sekarang ini, beber Irwan Bora, muncul protes dan juga keluhan dari pelatih karate dari sejumlah kontingen kabupaten dan kota. Misalnya dari pelatih karate Tabalong Made Ria, dan pelatih karate Banjarmasin, Bambang Sugiono.

” Titik utama protes terletak pada wasit dan juri yang diduga tidak profesional, sebab ada yang sudah ditolak sesuai keputusan hukum. Namun tetap menjadi wasit dan juri di pertandingan karate Porprov Kalsel XI di HSS ini. Kita berharap ini ada evaluasi dan perbaikan ke depannya,” tegas Pengurus Harian Cabor Karate Kabupaten Banjar ini.

Sementara itu dilansir Wartabanjar.com disampaikan, pelatih karate dari tim Forki Banjarmasin, Bambang Sugiono menyampaikan protes mereka atas kepemimpinan wasit dan juri.

“Protes pada pertandingan karate tidak terlepas dari kualitas wasit dan juri, sebab ada 11 orang diantaranya memiliki sertifikasi yang kadaluarsa dan belum update peraturan,” sebutnya.

Bambang Sugiono mengungkapkan, banyak kesalahan-kesalahan para wasit dan juri dalam memimpin pertandingan.

“Sejak hari pertama hingga hari terakhir pelaksanaan pertandingan karate tersebut banyak menuai protes, ini karena kualitas wasit-juri yang tidak kompeten,” jelasnya,

Sebelumnya, lanjut Bambang, dari Pengprov Lemkari Kalsel sudah melayangkan surat keberatan ke Forki Kalsel atas ditugaskannya 11 dari 25 wasit-juri.

“Ada 11 wasit-juri yang statusnya berasal dari pihak yang ditolak sesuai hasil keputusan hukum yang final, mengikat dan berkekuatan tetap. Tapi tetap ditugaskan. Ini jelas melanggar aturan hukum,” tegas Bambang yang juga Ketua Majelis Sabuk Hitam Pengprov Lemkari Kalsel.

Akibat dari tetap ditugaskannya 11 orang wasit-juri yang juga sertifikasinya sudah expired (tidak berlaku) tersebut akhirnya banyak kesalahan dilakukan saat bertugas tatami (arena pertandingan).

“Kesalahan dalam pemberian nilai, ada juga yang tidak menilai, juga pelanggaran yang mestinya diberikan malah tidak ada hal itu. Dan banyak lagi kesalahan dilakukan,” bebernya.

Padahal, sambung Bambang, cukup banyak wasit juri yang bersertifikasi Forki nasional yang kenyataannya tidak dipanggil untuk bertugas, sementara mereka update dengan peraturan pertandingan karena baru mengikuti Penataran di Kejurnas Forki di Padang, Sumatera Barat, bulan lalu.

“Mereka (wasit-juri) yang punya sertifikasi terbaru itu malah sebagian besar tidak dipanggil untuk bertugas,” tukasnya.

Jadi, tegasnya, protes-protes yang muncul bahkan sempat ricuh itu karena kepemimpinan wasit-juri yang sebagian besar tidak layak untuk ditugaskan.

Di cabor Karate ini Forki Kalsel menghadirkan wasit berlisensi WKF (World Karate Federation) Donald Kolopita untuk menjadi dewan wasit tetapi setelah melihat kondisi yang ada dia memilih tidak bertugas di pertandingan, sebaliknya hanya menonton.

“Ini menjadi pelajaran bagi Forki Kalsel. Mereka memaksakan melaksanakan Porprov Cabor Karate ini walaupun mengetahui bahwa sebenarnya 11 wasit-juri tersebut tidak bisa ditugaskan,” tegasnya lagi.

Made Ria, pengurus Forki Tabalong, mengatakan, pihaknya sangat kecewa atas kinerja perwasitan yang sebagian besar tidak update peraturan terkini.

“Atlet kami dirugikan. Akhirnya pada hari ketiga sebelum seluruh nomor pertandingan selesai, kami putuskan untuk balik kanan ke Tanjung meninggalkan dua nomor pertandingan yang mestinya atlet kami ikuti,” katanya.

H Noval Syahrizal, atlet karate dari Forki Hulu Sungai Tengah, mengungkapkan, di even sebesar Porprov semestinya wasit-juri yang ditugaskan adalah orang-orang yang berkualifikasi sesuai sertifikatnya.

“Bagaimana memberikan penilaian dan pelanggaran, kalau mereka tidak paham peraturan pertandingan,” ujarnya.(spy)