Beranda blog Halaman 1236

Kejari Banjarbaru, Nala Pergi Aneksa Kasi Intelejen Baru

Penulis
ferdy
-
0
Kejari Banjarbaru, Nala Pergi Aneksa Kasi Intelejen Baru
Kantor Kejari Banjarbaru

Link, Banjarbaru – Pergantian pejabat kembali terjadi dilingkungan Kejaksaan Negeri (Kejari) Banjarbaru. Kepala Seksi   Intelejen Kejari Banjarbaru yang semula dijabat Nala Arjhunto kini digantikan  Essadendra Aneksa, S.H. M.H.

Pergantian tersebut sebenarnya tidaklah mengagetkan. Karena sejak beberapa waktu lalu desas desus Nala Arjunto akan meninggalkan Kejari Banjarbaru bukan rahasia umum lagi. Nala sendiri menjabat Kasi Intelegen Kejari Banjarbaru sudah kurang lebih 1,6 Bulan.

Kajari Banjarbaru, Hadiyanto kepada Linkalimantan.com mengatakan pergantian struktural jabatan itu sangat biasa.

“Ini juga salah satu upaya untuk penyegaran organisasi,” ujarnya, Selasa 4 Oktober 2022, di ruang kerjanya.

Dengan adanya Kasi Intel yang baru ini lanjutnya diharapaka kinerjanya yang dilakukan bisa lebih baik dari Kasi Intel sebelumnya.

“Yang pasti mampu menjaga marwah Kejaksaan, tidak melakukan perbuatan tercela, dan segera bisa beradaptasi dengan seluruh pekerja yang ada di Kejaksaa Banjarbaru,” lanjutnya.

Lebih jauh, Hadi mengungkapkan, pengganti Nala,  Essadendra Aneksa, S.H. M.H merupakan jaksa mantan Kasubsi Pidum Kejari di Kota Bogor.

“Nala Arjhunto akan menjabat sebagai Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto, dan pelantikan ini hanya 1 orang saja,” ungkapan.

Ditambahkannya, pejabat kasi Intel yang baru diharapkan juga mampu menjaga kekompakan dengan staekholder yang ada di Banjarbaru.

“Itu saya sampaikan agar hubungan dengan komunikasi Intel, wartawan dan LSM di Banjarbaru terus semakin baik,” tandasnya.(oetaya/BBAM)

RSDI Banjarbaru Tingkatkan Pelayanan Kegawatdaruratan Ibu/Bayi

Penulis
wahyu
-
0

Link, Banjarabaru – Rumah Sakit Daerah Idaman (RSDI) Kota Banjarbaru, kembali mengadakan In House Training (IHT). Kali ini, dengan sasaran sasaran utama peningkatan mutu SDM, pada pelayanan kegawatdaruratan maternal dan neonatal ditingkat pelayanan dasar puskesmas, yang di adakan di Aula Besar Lt 4 RSD Idaman Kota Banjarbaru.

Diadakannya IHT jejaring tersebut, karena melihat masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Indonesia. Hal tersebut merupakan suatu masalah yang perlu, mendapat perhatian besar dari berbagai pihak. Diharapkan angka kematian tersebut dapat menurun dengan pelaksanaan, berbagai program kesehatan yang diukur melalui beberapa indikator.

“Sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2020-2024 dengan fokus pada upaya
kesehatan ibu dan anak serta gizi masyarakat,” ungkap Dr Danny Indrawardhana Direktur RSDI, Melalui Andri Hamidansyah Kepala Unit Humas RSDI.

Ia menjelaskan, untuk peningkatan pelayanan kegawatdaruratan ibu dan bayi baru lahir dilaksanakan di wilayah baik Puskesmas maupun di rumah sakit. Peningkatan pelayanan ini juga diperluas jangkauannya, dengan adanya bidan di desa yang sangat diperlukan guna mengatasi permasalahan ini.

“Peningkatan sistem Rujukan kegawatdaruratan merupakan unsur esensial, yang mempengaruhi kualitas pelayanan dan dapat secara signifikan. Tentunya dapat mempengaruhi penurunan kematian ibu dan bayi,” jelasnya

Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah, dengan melatih juga meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia. Yaitu dengan pendidikan dan pelatihan secara internal maupun eksternal melalui IHT.

“Dalam rangka mendukung dan mewujudkan program pemerintah, RSDI menginisiasi dan menyelenggarakan acara IHT Pembinaan Jejaring dengan,” tutupnya.

Adapun peserta IHT kali ini antara lain dokter umum, bidan dan perawat, Nutrisionis Puskesmas wilayah Kota Banjarbaru yang berjumlah 60 orang. (why/BBAM)

Pemko Banjarbaru Perkenalkan Aplikasi Digital ID

Penulis
wahyu
-
0
aplikasi digital id dibelakukan

Link, Banjarbaru- Pemerintah Kota (Pemko) Banjarbaru melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Banjarbaru, memperkenalkan aplikasi Digital ID, atau Identitas Kependudukan Digital.

Aplikasi ini merupakan, teknologi terbaru untuk KTP Elektronik, dengan adanya digital id ini nantinya masyarakat tak perlu lagi membawa KTP Elektrotik cukup membawa gawai.

Saat ini, dimulai dengan memperkenalkan digital ID di Lingkungan Pemko Banjarbaru, Selasa (4/10/2022) di Aula Gawi Sabarataan. Wali Kota Banjarbaru H. M. Aditya Mufti Ariffin dalam kesempatan ini menyampaikan, penerapan atau pengenalan aplikasi ini dimulai kepada Kepala SKPD, Camat dan Kepala Bagian dilingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.

“Setelah ini akan kami teruskan atau lanjutkan penerapan Identitas Kependudukan Digital kepada masyarakat Kota Banjarbaru,” ujarnya

Aditya melanjutkan, kedepan masyarakat Kota Banjarbaru tidak perlu lagi membawa KTP yang berbentuk kartu.

“Masyarakat cukup membuka lewat smartphone, di dalamnya sudah ada ID lengkap dalam aplikasi tersebut,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, Sri Fatma Karmalita mengatakan,  Identitas Kependudukan Digital ini merupakan program dari Pemerintah Pusat dan berlaku untuk seluruh penduduk Indonesia.

“Nantinya setelah selesai semua penerapan aplikasi ini kepada ASN, kita akan menyasar kepada masyarakat. Namun untuk masyarakat ini kita masih menunggu arahan dari Pemerintah Pusat,” tuturnya.

Masih kata Fatma, ini adalah salah satu kemudahan untuk kita semua dalam memiliki dokumen kependudukan yang tidak hanya berupa fisik.

Diketahui, identitas ini merupakan aplikasi yang terpasang pada smartphone berbasis android, berfungsi sebagai sarana untuk menyimpan dan menampilkan dokumen berbentuk digital dari Kartu Tanda Pendudukan (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Hadirnya aplikasi ini tentunya mempermudah kepemilikan KTP dan KK untuk dapat mengakses kapanpun dan dimanapun selama ada koneksi internet.

Diinformasikan, Identitas Digital ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 72 tahun 2022, tentang standar dan spesifikasi perangkat keras, perangkat lunak dan blanko KTP-EL, serta penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital.

Bagi masyarakat yang ingin mendapatkan Identitas Kependudukan Digital, berikut persyaratannya, pertama memiliki Smartphone berbasis Android.

Kemudian telah memiliki KTP-EL fisik atau belum pernah memiliki KTP-EL fisik tetapi sudah melakukan perekaman. Dan memiliki E-Mail dan nomor ponsel.

Dalam fitur aplikasi ini dari segi keamanan dilengkapi dengan pencegahan tangkap layer (screenshot), sehingga meminimalkan penyalahgunaan informasi. Selain itu, kode QR yang dibagikan pun selalu berubah-rubah dan hanya berlaku selama 90 detik sehinggal lebih aman.(wahyu/BBAM)

Proyek Rehab Gedung DPRD Banjar Molor?

Penulis
safar
-
0
Ruang Paripurna DPRD Banjar direhab

Link, Martapura – Proyek rehabilitasi gedung DPRD Kabupaten Banjar sepertinya tidak akan selesai tepat waktu.

Bukan hanya proyek-proyek yang jauh dari kantor Pemkab Banjar saja yang bermasalah. Karena ternyata proyek rehab gedung DPRD Kabupaten Banjar yang notabene berada di dalam rumah dewan pun terindikasi bermasalah. Karena terancam tidak selesai tepat waktu yang sejatinya per 5 Oktober 2022 sudah hari selesai.

Sekwan DPRD Kabupaten Banjar Aslam, saat dikonfimasi melalui aplikasi WhatApp tidak bisa memberikan keterangan lengkap.

“Saya sedang sakit. Tetapi kalau tidak salah proyek rehab itu memang tanggal 5 Oktober ini jadwalnya berakhir,” ujarnya sembari menyarankan untuk menemui bawahannya untuk keterangan lebih detail.

Untuk diketahui, Proyek Rehab Gedung DPRD Banjar dengan nilai kontrak Rp922.118.133,98 tersebut merupakan pekerjaan yang didanai melalui APBD Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2022.

Dari laman https://lpse.banjarkab.go.id/ diketahui, diumumkan 27 Mei 2022, sebagai pemenang tender pekerjaan dengan nilai pagu Rp. 1.050.000.000,00 tersebut, PT Emerald Mulia Sentosa menandatangani kontrak pada 04 Juni 2022.

Sementara itu dari pantauan Linkalimantan.com, Selasa 4 Oktober 2022, aktivitas pekerja masih berlangsung. Seluruh kursi yang ada di tengah ruang sidang paripurna DPRd Banjar ditutup terpal. Lantai ruangan terlihat berserakan karena memang belum dibersihkan.

Seperti diberitakan sebelumnya, Aslam selaku Sekretaris Dewan (Sekwan) di DPRD Kabupaten Banjar mengatakan, kegiatan renovasi tersebut meliputi dinding ruang paripurna di lantai II dan lantai III, plafon, serta pembangunan toilet di kiri dan kanan lantai II Gedung DPRD Kabupaten Banjar.

“Karena sudah lama tidak direhab, dan beberapa kali direncanakan direhab. Kebetulan tahun ini baru dapat terealisasi,” ujarnya, Kamis (7/7/2022).

Kendati demikian, Aslam mengaku tidak mengetahui kapan terakhir kali dinding ruang paripurna tersebut dilakukan rehab. Menurutnya, anggaran untuk rehab gedung tersebut sudah ada sebelum dirinya menjabat sebagai Sekwan DPRd Kabupaten Banjar.

“Pembangunan dua toilet di lantai II tersebut juga atas permintaan kawan-kawan dewan. Sehingga, saat rapat paripurna tidak perlu lagi harus turun ke lantai bawah, karena di lantai II memang belum ada fasilitas toilet umum,” jelasnya.(spy)

Maksimalkan Kanal Informasi Untuk Meriahkah MTQ Nasional

Penulis
wahyu
-
0
Maksimalkan Kanal Informasi Untuk Meriahkah MTQ Nasional
Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Roy Rizali Anwar bertindak selaku inspektur upacara pada apel gabungan awal bulan Oktober 2022 di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalsel, Senin (03/10/2022) di halaman Kantor Gubernur Kalsel, Banjarbaru.

Link, Banjarbaru – Gubernur Kalsel H. Sahbirin Noor melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Roy Rizali Anwar yang bertindak selaku inspektur upacara pada apel gabungan awal bulan Oktober 2022 di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalsel, Senin (03/10/2022) di halaman Kantor Gubernur Kalsel, Banjarbaru.

Pada kesempatan itu, Paman Birin, sapaan akrab Gubernur Kalsel dalam sambutan tertulisnya mengingatkan, momen penyelenggaraan MTQ Nasional ke-29 tinggal menghitung hari atau kurang lebih tinggal seminggu

Jajaran ASN pun diminta memanfaatkan dan memaksimalkan segala kanal-kanal informasi publik, seperti portal berita, sosial media, dan lain sebagainya, agar seluruh masyarakat ikut memeriahkan dan menyukseskan Provinsi Kalsel sebagai tuan rumah penyelenggaraan MTQ Nasional tahun ini.

Selain itu, Paman Birin juga meminta agar diperkuat koordinasi dengan panitia penyelenggara berkaitan persiapan dan tahapan pra-kegiatan. Selain itu, terang Paman Birin kurang lebih 9 hari penyelenggaraan MTQ, Kalsel akan menjadi tujuan kedatangan para kafilah MTQ serta para pendampingnya dari seluruh nusantara.

“Oleh sebab itu, berikan pelayanan terbaik, khususnya terkait informasi, akomodasi, transportasi para tamu daerah yang datang ke daerah kita. Di samping itu, kita juga perlu memasifkan langkah-langkah penyebarluasan informasi kepada masyarakat terkait penyelenggaraan MTQ Nasional ini,” pesan Paman Birin.

Hal lain yang disampaikan Paman Birin diantaranya saat ini telah memasuki Oktober atau triwulan terakhir tahun anggaran 2022. Beberapa program kegiatan tahun ini tentunya ada yang
sudah selesai diselenggarakan, dan ada yang dalam tahapan pengerjaan.

“Harapannya, serapan fisik dan anggaran tahun ini dapat tercapai sesuai target yang telah ditetapkan. Untuk itu, saya berpesan kepada seluruh jajaran Pemprov Kalsel untuk tetap menjaga kinerja dan performa, dengan terus menerapkan budaya disiplin, menerapkan manajemen kinerja secara terukur dan transparan, sehingga selaku aparatur pemerintah, saudara-saudara mampu adaptif dan berinovasi dalam melakukan tugas dan tanggung jawab pekerjaan sehari-hari,” ungkapnya.

Paman Birin pun menandaskan, agar para ASN memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi digital, untuk menunjang kinerja, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan publik.

Terakhir disampaikan, terkait strategi dan program Pemprov Kalsel bersama pihak-pihak terkait, untuk mengendalikan inflasi daerah. Berbagai agenda pengendalian inflasi ini perlu dilakukan secara cermat, teliti dan tepat sasaran. Diperlukan sinergi dan kolaborasi antar satuan kerja, antarpemerintah provinsi dan kabupaten kota, serta pihak-pihak terkait, agar upaya-upaya yang dilakukan dapat berjalan dengan baik. Hal ini penting ujarnya, terutama terkait komoditas-komoditas penting, seperti sektor pangan.

“Beberapa hari yang lalu, saya bersama dengan para Bupati/Walikota se- Kalsel telah berkomitmen untuk bersama-sama, mengendalikan inflasi di daerah kita. Oleh sebab itu, saya minta kepada seluruh jajaran Pemprov Kalsel, khususnya satuan- satuan kerja terkait, untuk memperhatikan hal itu, serta memperkuat koordinasi sehingga pengendalian inflasi ini dapat berjalan dengan baik,” ujar Paman Birin. (why)

DLH Pasang Plang Peringatan untuk Penggiat Galian C

Penulis
ferdy
-
0
DLH Kota Banjarbaru memasang plang peringatan

Link, Banjarbaru – Para penggiat Galian C di beberapa titik wilayah Kecamatan Cempaka, kini tak bisa berbuat seenaknya lagi. Menyusul dipasangnya plang peringatan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Banjarbaru, yang berisi teguran tegas bagi pelaku Galian C.

Kepala Bidang Kepala Bidang Tata Lingkungan pada DLH Kota Banjarbaru, Rusmilawati, S.Hut, MS mengatakan, pemasangan plang itu dilakukan mereka pada Tanggal 28 September 2022 yang lalu.

“Dalam plang itu ditegaskan bahwa mereka yang kedapatan melakukan kegiatan serupa maka akan dikenakan pasal 158 UUD, No, 03 tahun 2000 tentang perubahan atas UUD nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan  mineral dan batu bara. Antara lain akan diancam hukuman 5 tahun hingga denda 100 miliar rupiah,” ungkapannya kepada Linkalimantan.com diruang kerjanya, Senin 3 Oktober 2022.

Namun demikian, Rusmilawati menjelaskan, dalam penerapannya saksinya DLH Kota Banjarbaru tidak bisa berbuat banyak. Karena kewenangan memberikan sanksi hanya bisa dilakukan pihak Pemerintah Provinsi. Karena pengeluaran izin boleh atau tidak hanya bisa diterbitkan oleh mereka.

“Jadi di dalam UUD itu jelas juga diatur siapa yang mengeluarkan izin minerbanya, maka itu yang melakukan pengawasan dan pembinaan. Kalau kami sifatnya hanya koordinasi saja, namun jika insidentil yang seperti ada ini kami akan tetap turun ke lapangan,” bebernya.

Saat pemasangan plang  beberapa waktu kala itu sebutnya, tidak hanya dilakukan oleh mereka saja tetapi juga didampingi dengan kepolisian.

“Mudah-mudahan dengan adanya plang itu para para oknum yang melakukan galian C, tidak ada beroperasi lagi,” lanjutnya.

Aliansyah, Ketua LSM Kelompok Pemerhati Kinerja Aparatur Pemerintah dan Parlemen (KPK-APP) Kalsel, menyampaikan bahwa pada aturan yang dimiliki Pemko Banjarbaru, Galian C tidak  dibolehkan lagi. Hal itu sesuai dengan Perda No 03 Tahun 2017 tentang Izin Pengelolaan Penambangan Bahan Galian Golongan C.

“Sangat jelas bahwa aktivitas Galian C dilarang. Begitu juga pematangan lahan alasan untuk dijadikan kawasan perumahan juga dilarang,” ungkapnya kepada Linkalimamtan.com Sabtu (9/7).

Perda milik Pemko Banjarbaru ungkapnya lebih jauh, juga sudah sesuai dengan pernyataan dari Pemprov Kalsel memalui surat yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) No 540/13/10-BMB/DESDM.

“Disana disebutkan dengan tegas bahwa pihaknya tidak pernah mengeluarkan izin usaha pertambangan dan galian C, terkuhsus di daerah Kecamatan Cempaka, dan Kelurahan Sungai Besar,” katanya.(oetaya/BBAM)

Gambar Batik Selalu Memiliki Filosofi Tersendiri

Penulis
wahyu
-
0
gambar batik bermacam-macam

SETIAP gambar batik atau motif batik memiliki filosofinya tersendiri. Kehadiran ragam corak di kain tradisional ini mengandung makna dari adat dan budaya yang berkembang di Indonesia.

Batik, sebagai salah satu warisan turun temurun dari leluhur ini bahkan telah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Takbenda dari Indonesia oleh UNESCO pada 2009 lalu. Seiring dengan itu, Hari Batik Nasional (HBN) diperingati setiap 2 Oktober yang tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2009.

Masyarakat Indonesia memperingati HBN2 Oktober 2022. Namun, tahukah Anda apa sejarah HBN 2 Oktober?

Peringatan HBN rupanya bermula dari keputusan Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan PBB alias UNESCO yang menetapkan warisan budaya yang satu ini sebagai Warisan Kemanusiaan untuk Budaya Lisan dan Nonbendawi.

Penetapan ini dilakukan melalui sidang keempat Komite Antar-Pemerintah tentang Warisan Budaya Nonbendawi yang diselenggarakan di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA) pada 2 Oktober 2009.

UNESCO menilai teknik, simbol, dan budaya yang melekat dengan kebudayaan Indonesia. Hal ini membuat Presiden ke-6 Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menetapkan 2 Oktober sebagai HBN. Namun, HBN bukan hari libur, sehingga pekerja dan siswa tetap masuk pada hari tersebut.

Ketentuan ini tertuang di Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 33 Tahun 2009 tentang HBN yang dikeluarkan pada 17 November 2009.

Menurut Keppres 33/2009, HBN perlu dimunculkan karena telah mendapat pengakuan internasional sebagai warisan budaya dunia yang berasal dari Indonesia.

Hal ini dipandang bisa meningkatkan citra positif dan martabat bangsa Indonesia di forum internasional.

Selain itu, penetapan dari UNESCO dan HBN diharapkan bisa menumbuhkan kebanggaan dan kecintaan masyarakat terhadap budaya Indonesia.

Melalui Keppres tersebut, Kementerian Dalam Negeri kemudian turut melahirkan Surat Edaran Nomor 003.3/10132/SJ tentang Pemakaian Baju Batik dalam rangka HBN yang jatuh setiap 2 Oktober.

Berdasarkan surat tersebut, Kementerian Dalam Negeri mengimbau seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota untuk mengenakan batik setiap HBN.

Maka tak heran, kini muncul gerakan mengenakan batik pada HBN. Tak hanya pejabat dan pegawai, siswa-siswi di sekolah pun kerap mengenakannya  untuk memperingati hari tersebut.(net/ft Batik.com)

MTQ Nasional, Bupati Instruksi SKPD Berperan Aktif

Penulis
zai
-
0
Pemkab Banjar matangkan persiapan pelaksanaan MTQ Nasional

Link, Martapura – Satu minggu lagi akan diselenggarakan Musabaqoh Tilawatil Quran (MTQ) Nasional ke-XXIX tahun 2022 yang berlangsung dari 10-19 Oktober mendatang.

Kabupaten Banjar menjadi wilayah yang paling banyak ditunjuk sebagai lokasi MTQ yang rencananya akan dibuka oleh Presiden Joko Widodo pada 12 Oktober mendatang. Untuk itu, Bupati Banjar meminta semua SKPD berpartisipasi untuk mendukung dan mensukseskan penyelenggaraan MTQ nasional tersebut.

“SKPD yang belum memasang spanduk tentang ajakan mensukseskan MTQ nasional agar segera memasang spanduk tersebut. Selain memasang spanduk SKPD juga diminta memasang umbul-umbul di depan kantor terutama yang berada ditepi Jalan A Yani untuk menyemarakkan MTQ nasional sesuai instruksi Bupati,” ujar Asisten Pemerintahan dan Kesra H Masruri, saat apel gabungan lingkup Pemkab Banjar, dihalaman Kantor Bupati Banjar, Senin (3/10/2022) pagi.

Provinsi Kalimantan Selatan menjadi tuan rumah pelakaanaan MTQ dengan mengambil lokasi penyelenggaraannya di Kabupaten Banjar, Kota Banjarbaru dan Kota Banjarmasin.

” Untuk Kabupaten Banjar ada 6 venue, Kota Banjarbaru 4 venue dan Kota Banjarmasin 2 venue,” rincinya.

Apel gabungan dengan petugas dari Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (DKISP) Kabupaten Banjar ini, Masruri juga menyampaikan apresiasinya terhadap Kabupaten Banjar yang telah mendapatkan penghargaan nasional sebagai Media Center Terbaik se-Indonesia.

Pada akhir amanat tertulis Bupati Banjar ini, aparatur pemerintah diminta untuk terus meningkatkan disiplin dan kinerja dengan penuh dedikasi dan kompetensi.Dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing.

Turut hadir pada Apel tersebut pejabat eselon II, III dan IV, pejabat fungsional hasil penyetaraan jabatan administrasi kedalam jabatan fungsional dan staf PNS/PTT masing-masing SKPD.(zainuddin/BBAM)

PKL Batuah Keluhkan Tarif Retribusi Rp15 Ribu Per Hari

Penulis
zai
-
0
PKL Pasar Batuah keluhkan tingginya retribusi harian

Link, Martapura – Pedagang Kaki Lima (PKL) di lingkungan Pasar Batuah Martapura keluhkan tingginya tarif retribusi harian. Dimana Perumda Pasar Bauntung Batuah (PBB) Kabupaten Banjar mematok tarif Rp15.000 saban harinya.

PKL Pasar Batuah Martapura mengeluh. Perkaranya soal beredarnya surat yang dilayangkan PKL ke Perumda PBB Kabupaten Banjar yang isinya soal tarif Rp15.000 per hari.

Atas dasar itulah mereka menghadap manajemen Perumda PBB Kabupaten Banjar. Tujuannya memprotes tariff baru tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banjar Nomor 16/2019.

Di mana dalam perda itu, ditetapkan tarif retribusi saban harinya hanya sebesar Rp5.000 terdiri dari Rp2.000 untuk tarif kebersihan, Rp1.000 untuk tarif ketertiban, serta jasa fasilitas pedagang Rp2.000.

Usai menggelar pertemuan dengan puluhan PKL Pasar Batuah di lantai II Aula kantor Perumda. Direktur PBB Kabupaten Banjar, Rusdiansyah mengaku tidak mengetahui tentang adanya pungutan retribusi diluar ketentuan tersebut.

“Jelasnya, tariff itu bukan kami yang menentukan. Karena selama ini besaran tarif untuk pedagang di lingkungan pasar masih berdasarkan Perbup Kabupaten Banjar Nomor 16/2019 hanya sebesar Rp5.000 ,” ujarnya kepada sejumlah awak media.

Atas keluhan tersebut, Rusdiansyah menyarankan agar para PKL Pasar Batuah Martapura melaporkan kasus tersebut ke Aparat Penegak Hukum (APH).

“Sehingga, apa yang menjadi harapan Perumda PBB bersama PKL, khususnya yang merasa dirugikan dapat difasilitasi APH untuk melakukan upaya selanjutnya,” sebutnya.

Sedangkan pungutan sebesar Rp15.000 itu paparnya, kemungkinan dilakukan petugas dari pihak ketiga.

“Perumda PBB bersama pihak ketiga sebenarnya sudah membuat kesepakatan, baik terkait nilai kontrak, dan pungutan retribusi harus sesuai dengan ketentuan yang mengacu pada Perbup. Jadi kami tidak pernah memungut di luar ketentuan,” akunya.

Usai menerima saran tersebut, salah satu perwakilan PKL Pasar Batuah Martapura, yakni Syukri akan mendiskusikannya terlebih dulu bersama PKL Pasar Batuah Martapura.

“Kami akan diskusikan terlebih dulu bersama kawan-kawan PKL Pasar Batuah Martapura, apakah kasus ini akan dilanjutkan ke APH atau seperti apa nantinya. Yang jelas, kedatangan kami kesini agar difasilitasi Perumda PBB terkait adanya retribusi di luar ketentuan ini,” ucapnya.

Menganggap hasil pertemuan tersebut tak mendapatkan solusi, Syukri pun akan kembali mengadukan persoalan retribusi ke DPRD Kabupaten Banjar.

“Karena belum ada kepastian, kita akan menyampaikan permasalahan ini ke DPRD Kabupaten Banjar,” pungkasnya.(zainuddin/BBAM)

Jadi Tuan Rumah, Kalsel Siap Laksanakan Pra Popnas Zona III 2022

Penulis
wahyu
-
0
Jadi Tuan Rumah, Kalsel Siap Laksanakan Pra Popnas Zona III 2022
Pertandingan sepak bola pelajar di Lapangan bola Kayutangi Banjarmasin. Dok

Link, Banjarmasin – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus melakukan persiapan untuk kesuksesan Pra Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) Zona III Tahun 2022.

“Kalsel siap melaksanakan Pra Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) Zona III Tahun 2022. Mudah-mudahan dapat berjalan lancar dan sukses,” kata Kabid Peningkatan Prestasi Olahraga Dispora Kalsel, M Fitri Hernadi pada rapat bidang Humas dan media pra POPNAS Zona III Tahun 2022, di ruang rapat Sahbirin Noor, Dispora Kalsel Banjarmasin, (3/10/2022).

Kalsel pada tahun ini ditunjuk sebagai tuan rumah pelaksanaan Pra Popnas zona III yang diikuti 7 Provinsi yaitu, Kalteng, Kaltim, Kalsel, Bali, Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Banten dengan mempertandingkan 8 cabang olahraga yaitu bola basket, bola voli, bulutangkis, pencak silat, sepakbola, sepak takraw, tenis dan tinju.

“Dispora Kalsel saat ini terus melakukan persiapan, sarana dan prasarana pertandingan dan akomodasi seperti hotel, akomodasi serta lokasi pertandingan,” ujarnya.

Dikatakannya, pihak Kemenpora sudah datang ke Kalsel pada 18 Agustus 2022 kemarin, untuk melihat kesiapan dari Kalsel sebagai tuan rumah yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober sampai dengan 2 November 2022 mendatang.

Sementara itu, Kabag Komunikasi Pimpinan, Biro Administrasi Pimpinan Setdaprov Kalsel, Widi Gunawan mengatakan POPNAS menjadi tantangan tersendiri bagi kita Kalsel sebagai tuan rumah, dimana seminggu sebelum dilaksanakan POPNAS, Kalsel juga melaksanakan MTQ Nasional ke XXIX.

“Tentu saja perlu kerja ekstra bagi teman-teman Humas termasuk Dispora dan media sendiri, selain POPNAS, even MTQ menjadi fokus tersendiri bagi Gubernur Kalsel Paman Birin karena MTQ ini menjadi penantian selama 50 tahun bagi Kalsel untuk bisa mendapat giliran menggelar MTQ Nasional ke XXIX. Namun tentu saja yang menjadi fokus kita selanjutnya, bagaimana Kalsel bisa melaksanakan serta mengakomodir seluruh tamu dan peserta  yang akan bertandang ke Kalsel,” jelasnya. (why)

1...1,2351,2361,237...1,371Halaman 1,236 dari 1,371

Stay connected

0FansSuka
0PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -
Google search engine

Latest article

Tata Kawasan Sekumpul, Pemkab Banjar Akan Perbaiki Drainase di Kelurahan Sekumpul

zai - 0
Link, Martapura - Menindaklanjuti kondisi drainase di Gang Taufik, Kelurahan Sekumpul yang tidak berfungsi secara optimal, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar melalui Dinas Pekerjaan Umum...
Menteri LH

Menteri LH: Wali Kota Banjarbaru Harus Meraih Adipura untuk Masyarakat

zai - 0
Link, Banjarbaru - Menteri Lingkungan Hidup (LH), Hanif Faisol Nurofiq bersama Wali Kota Banjarbaru, Hj Erna Lisa Halaby, melakukan peninjauan praktik pengelolaan sampah rumah...
Tata Kelola Pemerintahan

Wujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Pemkab Banjar Gelar FKP 2026

zai - 0
Link, Martapura - Wujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar...