Link, Martapura– Dibalik banyaknya peristiwa terjadi yang mengagetkan publik, beberapa hari ini di depan ruangan sidang DPRD Banjar terpampang banner bertuliskan banner ‘Imbauan Selain Anggota DPRD Kabupaten Banjar dan Tamu Undangan Tidak Diperkenankan untuk Masuk ke Ruang Paripurna. Untuk Masyarakat Umum Selain Undangan Dipersilakan Menempati Lantai Tiga’.

Tidak mengagetkan karena beberapa waktu lalu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banjar Ahmad Rizanie Anshari mengabarkan ada usulan untuk membatasi pihak-pihak yang berhadir dalam ruang utama sidang paripurna.

Nah, terkait adanya imbauan tersebut, Ismail Hasan dari Fraksi Demokrat pun menegaskan penerbitan banner imbauan sudah terbilang tepat untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan saat gelaran paripurna berlangsung.

“Seperti rapat paripurna beberapa waktu lalu yang viral, karena ada orang yang bukan tamu undangan dan juga bukan anggota DPRD tiba-tiba memasuki ruang paripurna dan tiba-tiba membagi amplop. Akibatnya menimbulkan kegaduhan,” ujarnya kepada sejumlah awak media pada, Rabu (25/4/2022).

Kendati demikian, Ismail Hasan pun mengaku tidak mengetahui siapa yang telah menerbitkan banner imbauan tersebut, dan hanya berasumsi kemungkinan diterbitkan pimpinan DPRD Kabupaten Banjar.

“Hal inikan sebagai antisipasi. Oke, kalau hari ini hanya ada satu oknum, besok siapa yang berani menjamin bahwa tidak ada oknum lain yang memasuki ruang paripurna,” katanya.

Ditanya apakah didalam Tata Tertib (Tatib) dewan ada memuat aturan pembatasan tersebut?

Ismail Hasan pun tidak dapat memastikan.

“Setahu saya tidak ada memastikan bahwa selain tamu undangan tidak boleh memasuki ruang paripurna. Tetapi, didalam tatib juga tidak melarang mengatur tentang imbauan tersebut,” jelasnya.

Perlu diketahui sebelumnya, terkait penerbitan spanduk imbauan tersebut dikatakan Aslam selaku Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kabupaten Banjar berdasarkan hasil kesepakatan dalam sebuah rapat. Terlebih sudah menjadi Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Sekretariat Dewan untuk memperlancar kegiatan DPRD Kabupaten Banjar, salah satunya terkait pelaksanaan rapat paripurna.(Zai/link)

Link, Martpura – Entah apa yang tengah diperebutkan anggota DPRD Kabupaten Banjar dalam rapat paripurna yang konon terhormat, yang pastinya gelaran rapat paripurna dengan tiga agenda bahasan kembali memanas di warnai interupsi, dan hampir berujung baku hantam.

Kembali ricuhnya gelaran rapat paripurna yang salah satu agendanya, yakni tentang Pemilihan dan Penetapan Pimpinan Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Banjar, dilatarbelakangi adanya dugaan pemalsuan tandatangan Pimpinan DPRD Kabupaten Banjar, yakni M Rofiqi, sehingga terjadi perubahan pada agenda rapat paripurna.

Tak terima tandatangan dirinya dipalsukan pada gelaran paripurna yang sempat diskors sebanyak tiga kali sebelum akhirnya diberhentikan. Rofiqi pun, mencoba meminta klarifikasi terkait penandatanganan palsu yang telah diparaf tersebut dihadapan sejumlah anggota dewan yang berhadir pada rapat paripurna.

“Kalau ini tidak benar kenapa diparaf dan dibagikan. Karena berdasarkan keterangan ibu (salah satu staf) perubahan dilakukan pada 25 tadi, bukan saat Banmus,” ujar Rofiqi.

Pada kesempatan tersebut, Saidan Fahmi dari Fraksi Demokrat pun menyarankan agar langsung mempertanyakan perihal pemberian paraf tersebut kepada yang bersangkutan, yakni Ahmad Rizanie Anshari selaku Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Banjar yang memimpin gelaran rapat Banmus.

“Memang, pada saat itu saya meminta agar direvisi terkait jadwal Pemilihan dan Penetapan Pimpinan Ketua Komisi IV agar jangan di dalam rapat paripurna. Karena di forum rapat paripurna itu nantinya menjadi satu kesatuan, yakni setelah terpilih langsung ditetapkan,” ujar Ahmad Rizanie Anshari saat mencoba meluruskan permasalahan.

Mengingat, lanjut Ahmad Rizanie, terkait penetapan ketua komisi berada di forum paripurna.

Usai rapat paripurna dinyatakan diberhentikan pada pukul 14.49 Wita, ketegangan antar anggota dewan pun masih berlangsung, salah satunya Irwan Bora yang terlibat cekcok mulut dengan Wahyudin dari Partai Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan hampir terjadi baku hantam. Namun, sempat dicegah sejumlah anggota dewan yang berhadir, sebelum akhirnya Rofiqi dan sejumlah anggota dewan menuju Polres Banjar untuk melaporkan terkait perihal pemalsuan tandatangan dikegiatan DPRD Kabupaten Banjar.(Zai/Link)