Link, Banjarbaru- Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin memimpin kegiatan Coffee Morning bersama jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di Gedung DR. KH. Idham Chalid, Banjarbaru, Senin (14/4/2025) pagi.

Didampingi Wakil Gubernur Kalsel, Hasnuryadi Sulaiman dan Pj. Sekdaprov Kalsel, M. Syarifuddin.

Kegiatan rutin ini menjadi wadah diskusi sejumlah isu strategis terkait pembangunan daerah dan agenda pemerintahan ke depan.

Salah satu pembahasan utama adalah persiapan Hari Jadi Provinsi Kalimantan Selatan yang akan dipusatkan di kawasan perkantoran Kalsel di Banjarbaru.

Gubernur Muhidin menyampaikan bahwa peringatan akan digelar secara sederhana, namun tetap meriah dan melibatkan masyarakat.

“Meski sederhana, kami ingin tetap menghidupkan UMKM dan menghibur masyarakat. Kita akan hadirkan Band lokal maupun nasional. Ini juga sekaligus pemberdayaan kawasan perkantoran,” ungkap Gubernur Muhidin.

Dalam kesempatan itu juga dibahas penetapan pakaian seragam yang akan digunakan pada hari jadi tersebut. Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekda akan mengenakan baju adat Banjar berwarna biru muda dan untuk Forkopimda Kalsel mengenakan warna hitam, sementara SKPD Kalsel memakai warna biru dongker.

Gubernur juga menyinggung rencana revisi Peraturan Gubernur, terkait batasan jumlah lantai bangunan di kawasan perkantoran yang saat ini dibatasi maksimal tiga lantai.

“Kantor Gubernur kita sendiri empat lantai, jadi perlu penyesuaian. Tapi tetap kita jaga agar tidak bertentangan dengan kearifan lokal, nilai-nilai rumah Banjar, dan tetap mengusung konsep modern,” ujarnya.

Selain itu, Masalah pendataan aset daerah juga menjadi perhatian. Gubernur menegaskan pentingnya percepatan pendataan agar tidak terjadi temuan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ia menyebutkan bahwa hingga 2024, sebanyak 90,1% aset telah dinyatakan baik oleh BPK.

“Ini capaian yang baik, tapi kita harus terus bekerja cepat untuk menyelesaikan sisanya dan mencari solusi atas kekurangan yang ada,” tegasnya.

Gubernur Kalimantan Selatan turut membahas secara rinci skema perizinan karbon dalam rangka mendukung upaya penurunan emisi gas rumah kaca dan pembangunan berkelanjutan di daerah. Menurutnya, permohonan izin karbon harus diajukan melalui skema perizinan pemanfaatan hutan.

“Izin karbon dapat dimohonkan untuk kawasan hutan lindung, hutan produksi, dan hutan konversi. Namun yang tidak diperbolehkan adalah kawasan hutan konservasi, seperti Taman Hutan Raya (Tahura) Sultan Adam,” tegas Gubernur H. Muhidin.

Senada dengan yang disampaikan Kepala Dinas Kehutanan, Fathimatuzzahra. Saat ini, salah satu perusahaan yang dinilai telah siap untuk mendukung program cadangan karbon adalah PT Hutan Rindang Banua, yang bergerak di bidang Hutan Tanaman Industri (HTI). Perusahaan tersebut disebutkan tidak lagi melakukan aktivitas penebangan pohon pada areal tertentu.

“Sebanyak 30 ribu hektare akan disiapkan khusus sebagai kawasan cadangan karbon,” ujar Fathimatuzzahra, menandakan komitmen kuat sektor swasta dalam mendukung agenda hijau pemerintah.

Langkah ini diharapkan dapat menjadi contoh kolaborasi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha dalam menjaga kelestarian lingkungan serta mengoptimalkan potensi ekonomi karbon di Kalsel.

Kemudian, wacana penghapusan aset kendaraan dinas juga mengemuka dalam pertemuan tersebut. Mobil-mobil dinas yang telah berusia di atas delapan tahun akan diajukan untuk penghapusan melalui lelang.

“Untuk kendaraan dinas ke depan, sistemnya sewa saja. Ini agar tidak membebani pemerintah dalam pengelolaan aset,” ujar Muhidin.

Menanggapi hal tersebut, Kepala BPKAD Kalsel, Subhan Nur Yaumil, menjelaskan bahwa telah dilakukan kajian perbandingan antara sistem sewa dan pembelian kendaraan dinas. Hasil kajian menunjukkan bahwa skema sewa dinilai lebih efisien secara anggaran.

“Kalau kita bandingkan antara membeli dan menyewa, skema sewa seperti yang disampaikan Pak Gubernur memang lebih murah dan praktis dalam jangka panjang,” jelas Subhan.

Penjelasan lebih lanjut juga disampaikan oleh Kepala Inspektorat Provinsi Kalsel, Akhmad Fydayeen yang menekankan pentingnya mekanisme pengawasan dan akuntabilitas dalam transisi sistem ini, agar pengelolaan aset tetap sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Selain isu-isu utama tersebut, kegiatan Coffee Morning juga diisi dengan paparan dari para kepala SKPD yang menyampaikan berbagai perkembangan program dan persoalan teknis lainnya sesuai sektor masing-masing. Diskusi ini menjadi bagian integral dalam mendorong koordinasi lintas sektor dan sinergi dalam pelaksanaan pembangunan daerah. (tri)