Link, Martapura – Minimnya kegiatan penyuluhan promosi kesehatan, khususnya sosialisasi terkait diare dan muntaber yang dilakukan Dinas Kesehatan Banjar, ternyata akibat Dana Alokasi Khusus (DAK) Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) non fisik atau ditiadakan.
“Sebelumnya Nakes Puskesmas mempunyai anggaran tersendiri untuk kegiatan penyuluhan promosi kesehatan yang bersumber dari dana BOK, yakni kegiatan operasional sebesar Rp75.000 per orang, dan jika melakukan pertemuan kelompok khusus maka akan ada biaya tambahan konsumsi dari satuan harga sekitar Rp15.000 hingga Rp35.000 per orang orang. Sehingga pelaksanaannya lebih fleksibel dalam melakukan kegiatan penyuluhan promosi kesehatan,” ungkap Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Kabid P2P) Dinkes Kabupaten Banjar, Marzuki saat ditemui dua awak media pada Rabu (5/3/2025), dan memastikan angka kasus diare dan muntaber tidak terjadi lonjakan.
Karena tidak didukung anggaran, lanjut Marzuki, untuk kegiatan penyuluhan kesehatan khusus penyakit diare dan muntaber hanya bergantung pada program dari pemerintah pusat, seperti kegiatan penyuluhan kesehatan terkait Stunting dan Tuberkulosis (TBC).
“Kalau di dalam materi sosialisasi tersebut tidak mengikut sertakan program khusus penyuluhan promosi kesehatan diare dan muntaber, kegiatan tidak dapat berlangsung optimal,” tuturnya.
Puluhan balita terserang diare dan muntaber (muntah dan berak) mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ratu Zalecha Martapura, tiga diantaranya meninggal dunia. Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Banjar akui minim laksanakan kegiatan sosialisasi.
“Kalau dari segi sumber daya kesehatan atau tenaga kesehatan (Nakes) sebenarnya mencukupi. Karena tidak hanya petugas khusus promosi kesehatan saja yang dapat diterjunkan ke lapangan, tapi Nakes lainnya pun bisa kita berdayakan sebagai penyuluh promosi kesehatan,” ujarnya pada Rabu (5/3/2025).
Sebab, papar Marzuki lebih jauh, kebanyakan materi sosialisasi program dari pemerintah pusat hanya berfokus terhadap program skala nasional yang bermasalah, diantaranya seperti stunting dan TBC.
“Yang kami sayangkan, Puskesmas sebenarnya sudah memberikan buku panduan kesehatan kepada masyarakat, seperti ibu hamil dan menyusui, yang tentunya memuat terkait upaya pencegahan dan penanganan seperti penyakit diare. Tapi tidak dipelajari atau dibaca, hal ini juga terjadi akibat petugas kita kurang memberikan bimbingan kepada mereka,” akunya.
Karenanya, atas nama Dinkes Kabupaten Banjar, Marzuki menyambut baik terkait masukan yang disampaikan Komisi IV DPRD Kabupaten Banjar guna meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Terlebih di tengah efesiensi anggaran.
“Kami berharap anggaran penyuluhan promosi kesehatan khusus diare dan muntaber dapat ditambah melalui sumber pendaan lain. Kami sepakat jika Komisi IV DPRD sudah berkomitmen. Dan kami siap menyusun anggaran ulang khusus kegiatan penyuluhan,” ucap Marzuki yang masih belum bisa mengestimasikan terkait anggaran yang dibutuhkan.
Perlu diketahui, berdasarkan data RSUD Ratu Zalecha Martapura, terhitung sejak Januari 2025 tercatat sebanyak 45 pasien balita terserang diare dan muntaber dan harus dirawat inap, 9 pasien balita dirawat jalan, dan meninggal 1 orang.
Sedangkan pada Februari 2025, terdata 2 pasien balita terserang diare dan muntaber meninggal dunia, 31 pasien balita harus dirawat inap, 7 pasien balita diantaranya masih mendapatkan perawatan di RSUD Ratu Zalecha Martapura. (zai/BBAM)
