Australia vs Indonesia, Tom Haye Pede

Link, Martapura – Mantan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AP2KB) Kabupaten Banjar, Dian Marliana, dikhabarkan melawan keputusan Tim Pemeriksa Disiplin Kode Etik Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar dengan mengajukan surat keberatan.

Dari informasi yang berhasil dihimpun, terungkap dalam surat keberatan yang beredar, Dian Marliana menyebutkan bahwa dirinya telah diperlakukan tidak adil dan menyebut pemberhentian dirinya melanggar PP Nomor 94 Tahun 2021. Bahkan, ia mempertanyakan penurunan tunjangan dari Rp17,7 juta menjadi Rp5 juta serta hilangnya fasilitas mobil.

Terhadap sikap Dian Marliana, Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Banjar Kencana Wati yang sekaligus sebagai Tim Pemeriksa Disiplin Kode Etik ASN

Kencana Wati tak menampik dan mengaku baru menerima surat keberatan tersebut.

“Saya baru saja menerima suratnya, tapi saya masih belum membuka suratnya, sehingga masih belum mengetahui apa isi suratnya. Intinya kita akan dalami dan analisis permalasahan di internal Dinsos yang menimbulkan ketidak nyamanan, apakah ada mengarah ke pelanggaran disiplin. Kami tidak akan menutupi dan media pasti akan tahu hasilnya,” ungkapnya.

Dibagian lain, Kencana mengaku bingung dengan beredarnya kabar tiga rekomendasi yang akan menentukan nasib Dian Marliana atas kasus dugaan pelanggaran disiplin ASN.

“Sebenarnya sampai saat ini masih berproses di Tim Pemeriksa Disiplin, bahkan Surat Keputusan (SK) Bupati Kabupaten Banjar belum ada. Pas saya baca pemberitaan, mau menanggapinya jadi bingung, bahkan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Banjar Dr Erny Wahdini saat saya konfirmasi juga bingung terkait informasi tersebut,” ujarnya pada Senin (17/3/2025).

Kendati demikian, Kencana Wati membenarkan bahwa proses persidangan di Majelis Kode Etik (MKE) telah selesai, dan menerbitkan rekomendasi untuk Dian Marliana.

“Terkait hasilnya silakan konfirmasi langsung ke BKPSDM, apakah ada indikasi pelanggaran kode etik ASN atau tidak. Karena sekarang Tim Pemeriksa tengah melakukan pemeriksaan kepada Dian Marliana dari sisi kedisiplinannya,” katanya. (zainuddin/BBAM)

Gelar Peringatan Nuzulul Qur’an, Ketua TP PKK Kalsel: Semoga Silaturahmi Tetap Terjaga

Penulis

-

18 Maret 2025

Gelar Peringatan Nuzulul Qur'an, Ketua TP PKK Kalsel: Semoga Silaturahmi Tetap Terjaga

Link, Banjarmasin – Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Selatan, Hj. Fathul Jannah Muhidin, bersama pengurus TP PKK Kalsel menggelar peringatan Nuzulul Quran dan buka puasa bersama di kediamannya di Banjarmasin, Senin (17/3) petang.

Acara diawali dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran oleh Qoriah Raisah Heriyanti dan tilawah oleh Hj. Naimah. Kemudian, dilanjutkan dengan sambutan dari istri Gubernur Kalimantan Selatan, Hj. Fathul Jannah Muhidin, serta tausiyah yang disampaikan oleh Guru H. Fadli.

Dalam sambutannya, Hj. Fathul Jannah Muhidin menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kehadiran para tamu undangan. Ia juga memohon maaf jika terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan acara.

“Semoga silaturahmi ini tetap terjaga dan tentunya tetap bekerja bersama untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan,” ujarnya.

Beliau juga menyampaikan ucapan rasa syukur dalam kesempatan yang berkah ini dapat melaksanakan peringatan nuzulul quran. Menurutnya, peringatan ini menjadi momentum bagi kita untuk mengingat kembali betapa pentingnya Al-Quran dalam kehidupan kita.

“Kapan dimana pun kita memperingati Nuzulul Quran yang penting kita dapat mengambil hikmah dibalik peristiwa penting turunnya Al Quran. Semoga melalui peringatan nuzulul quran ini hidup kita semakin berkah untuk terus mempertebal Ukhuwah Islamiyah diantara kita semua,” ucapnya.

Sementara itu, dalam tausiyahnya, Tuan Guru H. Fadli menyampaikan pesan penting terkait peristiwa-peristiwa bersejarah yang terjadi dalam bulan suci Ramadhan.

“Ramadhan bukan sekadar bulan ibadah dan ampunan, tetapi juga menjadi saksi turunnya Al-Qur’an pada malam Lailatul Qadar, yang lebih mulia dari seribu bulan. Bulan ini menjadi kesempatan istimewa bagi umat Islam untuk memperbanyak ibadah, doa, dan mendekatkan diri kepada Allah,” ujarnya.

Selain itu, beliau mengisahkan peristiwa wafatnya Sayyidah Khadijah pada bulan Ramadhan tahun ke-10 kenabian. Beliau mengingatkan bahwa Siti Khadijah adalah istri pertama Rasulullah SAW yang selalu setia mendukung perjuangan dakwah, baik secara moral maupun materi.

“Kehilangan Khadijah menjadi salah satu momen paling berat bagi Rasulullah SAW, hingga tahun itu disebut sebagai “Tahun Kesedihan.” Dari peristiwa ini, umat Islam diajarkan tentang pentingnya kesabaran dalam menghadapi kehilangan serta menghargai orang-orang yang telah berbuat baik dalam kehidupan kita,” tukasnya.

Mengakhiri tausiyahnya, beliau berpesan agar umat Islam menjadikan Ramadhan sebagai bulan pembelajaran dan introspeksi diri. Setiap peristiwa besar dalam bulan ini mengandung hikmah mendalam, mengajarkan keteguhan iman, pengorbanan, dan kasih sayang.

Oleh karena itu, beliau mengajak seluruh jamaah untuk memperbanyak amal, memperbaiki diri, serta semakin mendekatkan diri kepada Allah agar meraih keberkahan di dunia dan akhirat.

Kegiatan yang berlangsung khidmat ini turut dihadiri oleh jajaran pengurus PKK Kalsel, Dekranasda Kalsel, Dharma Wanita Persatuan Kalsel, Gatriwara Kalsel, Bhayangkari Kalsel, Ikatan Adhyaksa Dharmakarini Wilayah Kalsel, Dharma Yukti Karini Kalsel, Persit Kartika Chandra Kirana 101/Ant, Jalasenastri Lanal Banjarmasin, PIA Ardhya Garini Lanud Syamsudin Noor, BKOW Kalsel, serta Sahabat MH. (tri)

Pemprov Kalsel Akan Implementasikan Program 3 Juta Rumah Hingga Transmigrasi

Penulis

-

18 Maret 2025

Pemprov Kalsel Akan Implementasikan Program 3 Juta Rumah Hingga Transmigrasi

Link, Banjarmasin – Gubernur Kalimantan Selatan H Muhidin diwakili Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Muhammad Syarifuddin mengikuti Rapat Koordinasi secara daring, penyelenggaraan pemerintahan daerah dan penandatanganan nota kesepahaman tentang sinergi tugas dan fungsi di bidang agraria/pertanahan, pemerintahan dalam negeri, kehutanan, transmigrasi dan informasi geospasial, serta pemeriksaan kesehatan gratis dan implementasi pembangunan tiga juta rumah.

Pj. Sekdaprov Kalsel ini mengatakan, beberapa yang penting dalam rakor, akan diimplementasikan di daerah, seperti pelaksanaan pengobatan gratis, dukungan terhadap program 3 juta rumah, hingga program transmigrasi.

“Diharapkan masyarakat mendapatkan hunian yang layak,” ujar Pj. Sekdaprov Syarifuddin, Senin (17/3/2025).

Kegiatan seperti pengobatan gratis, akan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten kota se Kalsel. Sedangkan terkait dukungan terhadap program transmigrasi oleh pemerintah pusat, akan diperhitungkan dulu lahan yang tersedia.

Dalam rakor, juga dilakukan penguatan sinergi lima kementerian melalui penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Kehutanan, Kementerian Transmigrasi, serta Badan Informasi Geospasial (BIG).

“Dengan adanya kerja sama kolaborasi ini, baik dari ATR/BPN, Kemendagri, maupun pemerintah daerah, begitu juga dengan Kementerian Transmigrasi, ditambah lagi, dikuatkan dengan BIG, maka insyaallah masalah satu-satu akan bisa kita uraikan,” kata Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid dalam rapat.

Penandatanganan ini dilakukan langsung oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, Menteri Transmigrasi, M Iftitah Sulaiman Suryanagara, Kepala BIG, Muh Aris Marfai, serta Kementerian Kehutanan yang kali ini diwakili Plt. Sekjen Kementerian Kehutanan. (tri)

Hasnuryadi Lakukan Safari Ramadan di Dua Kabupaten

Penulis

-

18 Maret 2025

Hasnuryadi Lakukan Safari Ramadan di Dua Kabupaten

Link, Batulicin – Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Hasnuryadi Sulaiman, bersama sang istri, drg. Ellyana Trisya Hasnuryadi melakukan kegiatan Safari Ramadan 1446 Hijriah ke Kabupaten Kotabaru dan Tanah Bumbu pada Senin dan Selasa (17-18/3/2025).

Wagub Hasnuryadi beserta istri tiba di Bandara Bersujud, Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, pada Senin siang (17/3).

Kedatangan keduanya turut didampingi oleh Habib Rifky Alaydrus beserta rombongan.

Menggunakan pesawat Wings Air dengan nomor registrasi PK-WFQ, rombongan Wakil Gubernur Kalsel mendarat sekitar pukul 12.30 WITA setelah bertolak dari Bandara Syamsudin Noor, Banjarmasin.

Setibanya di Tanah Bumbu, Wakil Gubernur disambut langsung oleh Bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif, beserta jajaran, dengan pengalungan selendang abu-abu sebagai tanda kehormatan.

Dalam wawancara singkatnya, Hasnuryadi Sulaiman mengungkapkan rasa terima kasih atas sambutan hangat dari pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.

“Terimakasih kepada Bupati Tanah Bumbu dan jajaran atas sambutannya. Kami berharap agenda safari Ramadan kali ini berjalan lancar dan membawa keberkahan bagi semua,” ujar Hasnuryadi.

Selanjutnya, Wakil Gubernur Kalsel dan rombongan melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Kotabaru dengan kapal speedboat. Di Kotabaru, Wakil Gubernur Kalsel dijadwalkan untuk menghadiri kegiatan Safari Ramadan 1446 H yang berlangsung di Masjid Apung Sayyidina Ja’far Siring Laut.

Setelah berbuka puasa di Kotabaru, ia akan kembali ke Tanah Bumbu untuk melaksanakan sahur bersama Bupati Tanah Bumbu.

“Mohon doa dari seluruh masyarakat agar kegiatan Safari Ramadan di Kabupaten Kotabaru berjalan dengan lancar,” tambahnya sebelum bertolak ke Kotabaru.

Kunjungan ini merupakan bagian dari Safari Ramadan 1446 H yang ketiga, setelah sebelumnya dilaksanakan di Kabupaten Banjar dan Kota Banjarmasin. Kegiatan ini dilakukan oleh Wakil Gubernur Kalsel sebagai upaya untuk mempererat silaturahmi dengan masyarakat di berbagai daerah di Kalsel. (tri)

Pemerintah Laksanakan OMC Lanjutan Tahap Dua

Penulis

-

18 Maret 2025

Pemerintah Laksanakan OMC Lanjutan Tahap Dua — Penerbangan OMC gabungan dengan penyemaian NaCl/ dok. BNPB.

Link, Jakarta – Pemerintah melaksanakan operasi modifikasi cuaca (OMC) lanjutan tahap dua pada 11-20 Maret 2025. Operasi kali ini merupakan operasi gabungan antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Pemerintah Provinsi DK Jakarta melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta, dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui BPBD Provinsi Jawa Barat.

“OMC gabungan ini sesuai dengan arahan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno pada rapat koordinasi penanganan bencana banjir di Pendopo Wali Kota Bekasi pada Kamis (6/3) lalu. Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan prakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) pada wilayah Jakarta, Jawa Barat, dan Banten tanggal 10-18 Maret 2025 masih berpotensi terjadinya hujan dengan intensitas sedang hingga lebat,” kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari, dalam keteranganya, Rabu (12/3/2025).

Tiga pesawat disiapkan untuk penerbangan ini. Koordinasi penerbangan dilakukan dari dua pos yaitu di Lanud Halim Perdanakusuma untuk tim OMC BNPB dan DK Jakarta serta Lanud Husein Sastranegara untuk tim OMC Jawa Barat.

OMC gabungan tim DK Jakarta telah melaksanakan tiga sorti penerbangan dengan menggunakan pesawat Casa A-2117, pada Selasa (11/3/2025). Wilayah operasi tim Jakarta meliputi Barat Laut, Selat Sunda, dan Kepulauan Seribu pada sorti pertama.

Selanjutnya, penyemaian diarahkan ke daerah Utara Jakarta atau Laut Jawa.

Sorti terakhir kembali dilakukan penyemaian pada wilayah Barat Laut dan Utara Jakarta. Masing-masing sorti penerbangan menghabiskan bahan semai berupa Natrium Klorida (NaCl) sebanyak 800 kilogram.

Sementara itu, penerbangan pertama tim Jawa Barat menyelesaikan dua sorti penerbangan menggunakan armada Casa A-2104. Penyemaian sorti pertama ditargetkan pada wilayah Timur Laut Perairan Cirebon dan sorti kedua di wilayah Perairan Utara Indramayu.

Sama dengan tim Jakarta, tiap sorti penerbangan menghabiskan 800 kg bahan semai NaCl.

TIM OMC BNPB melakukan penerbangan malam hari untuk mengurangi supply massa udara yang berpotensi masuk ke wilayah Jakarta dan Banten.

Dengan menumpang pesawat carravan PK-SNP, tim OMC BNPB melaksanakan dua sorti penerbangan ke wilayah Perairan Barat Jakarta (Pesisir Lampung)-Selat Sunda dengan membawa 1.000 kg NaCl per penerbangan.

Pelaksanaan operasi modifikasi cuaca gabungan hari pertama berhasil mengurangi intensitas hujan yang sebelumnya diprediksi terjadi siang hingga sore hari menjadi hujan ringan hingga sedang.

Hasil pemantauan cuaca terpantau curah hujan tertinggi berada di Bekasi dengan nilai 34 mm.

Pemerintah berkomitmen dalam mitigasi bencana hidrometeorologi akibat curah hujan tinggi yang dapat memicu banjir dan tanah longsor di berbagai wilayah.

Operasi modifikasi cuaca merupakan salah satu upaya mengurangi curah hujan yang berpotensi turun di wilayah Jabodetabek sehingga meminimalkan risiko banjir susulan, serta mempercepat proses tanggap-transisi darurat di Jabodetabek.

Operasi modifikasi cuaca gabungan ini rencananya akan dilaksanakan selama 10 hari hingga tanggal 20 Maret 2025 mendatang. (sumber:infopublik.id).

KPU RI Pastikan Anggaran PSU Pilkada 2024 Terfasilitasi

Penulis

-

18 Maret 2025

KPU RI Pastikan Anggaran PSU Pilkada 2024 Terfasilitasi

Link, Jakarta – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Mochammad Afifuddin memastikan anggaran untuk menggelar pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 di 24 daerah terfasilitasi.

Hal tersebut disampaikan Afifuddin melalui keterangan resmi, Jumat (14/3/2025).

Kendati demikian, dia belum mendapatkan informasi terkini soal dua daerah yang belakangan tidak memiliki anggaran, yakni Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat dan Kabupaten Boven Digoel, Papua Selatan.

“Masih belum ada update dari dua daerah tersebut, tapi dipastikan nanti terfasilitasi lah kalau teman-teman dari Kemendagri,” kata Afifuddin.

Menurut Afifuddin, daerah yang menggelar PSU Pilkada 2024 telah mencari keluar soal pendanaan.

Anggaran PSU Pilkada 2024 untuk 22 daerah lainnya terpenuhi lewat sisa dana Naskah Perjanjian Hidah Daerah (NPHD) dan dari pemerintah daerah.

“Kami meyakini Insya Allah bisa terfasilitasi semua. Kalaupun tidak (terpenuhi dari anggaran daerah), kan ada mekanismenya, bisa di-support dari anggaran pusat,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa anggaran pendapatan belanja negara (APBN) bakal menyuntikkan daerah yang kekurangan anggaran untuk menggelar PSU.

Anggaran PSU Pilkada 2024 di 22 daerah terpenuhi setelah Kemendagri berkoordinasi dengan jajaran KPU, Bawaslu, dan pemerintah daerah untuk memanfaatkan APBD di tengah kebijakan efisiensi.

Dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI pada Senin (10/3/2025), Tito mengungkap anggaran PSU Pilkada 2024 sejumlah Rp719,170 miliar dengan rincian kebutuhan untuk KPU sejumlah Rp429,725 miliar, Bawaslu sejumlah Rp158,919 miliar, TNI Rp38,531 miliar, dan Polri Rp91,993 miliar.

Mahkamah Konstitusi (MK) resmi memerintahkan PSU di 24 daerah setelah memutuskan sengketa hasil Pilkada 2024. Putusan tersebut diumumkan pada sidang pleno yang berlangsung 24 Februari 2025, dengan seluruh sembilan hakim konstitusi telah menuntaskan pembacaan keputusan atas 40 perkara yang diperiksa secara lanjut.

Berdasarkan laman resmi Mahkamah Konstitusi RI, dari seluruh perkara tersebut, MK mengabulkan 26 permohonan, menolak sembilan perkara, dan tidak menerima lima perkara lainnya.

Dengan berakhirnya sidang ini, MK dinyatakan telah menyelesaikan seluruh 310 permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah 2024.

Dari 26 permohonan yang dikabulkan, sebanyak 24 perkara menghasilkan keputusan untuk menggelar pemungutan suara ulang. KPU di daerah terkait wajib menjalankan putusan ini sesuai instruksi MK.

Batas waktu pelaksanaan PSU sebagaimana tenggat waktu yang diberikan oleh MK, yakni 30 hari, 45 hari, 60 hari, 90 hari, hingga 180 hari sejak putusan dibacakan pada Senin (24/2) lalu:
1. Batas waktu 30 hari tanggal 22 Maret 2025;
2. Batas waktu 45 hari tanggal 5 April 2025;
3. Batas waktu 60 hari tanggal 19 April 2025;
4. Batas waktu 90 hari tanggal 24 Mei 2025;
5. Batas waktu 180 hari tanggal 9 Agustus 2025.

Selain itu, MK juga mengeluarkan dua putusan tambahan. Pertama, pada Perkara Nomor 305/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang berkaitan dengan Kabupaten Puncak Jaya, MK memerintahkan KPU untuk melakukan rekapitulasi ulang hasil suara.

Kedua, pada Perkara Nomor 274/PHPU.BUP-XXIII/2025 terkait Kabupaten Jayapura, MK menginstruksikan adanya perbaikan penulisan pada keputusan KPU mengenai penetapan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati 2024. (sumber:infopublik.id).

Jadi Agenda Rutin Bina Marga PUPR Kalsel Gelar Buka Bersama

Penulis

-

17 Maret 2025

bina marga pupr kalsel buka puasa bersama

link, Banjarmasin- Jadi agenda rutin dan sekaligus mempererat silaturahmi antar pegawai, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Bidang Bina Marga menggelar Buka Puasa Bersama di Banjarmasin, Senin (17/3/2025).

Acara turut diisi dengan kegiatan keagamaan seperti Kalam Ilahi, tausiah singkat, dan salat magrib berjamaah. Kegiatan buka puasa ini turut dihadiri pejabat Bidang Bina marga serta seluruh karyawan dan karyawati.

Plt Kadis PUPR Kasel, M. Yasin Toyib melalui Plt Kabid Bina Marga Robby Cahyadi mengatakan kegiatan buka puasa bersama ini merupakan salah satu agenda rutin tiap tahun untuk mempererat hubungan kebersamaan dan meningkatkan semangat bekerja di bulan Ramadan.

“Kita ingin dimomentum Ramadan saling berbagi dan bersilaturahmi sekaligus menguatkan iman dan takwa kepada Allah SWT,” ujar Robby.

Melalui acara Buka Puasa Bersama yang diadakan pada hari ini, diharapkan mampu mempererat tali silaturahmi antar sesama dan memperkuat relasi kebersamaan, sehingga dapat menciptakan suasana kebersamaan yang lebih harmonis dan dapat meningkatkan rasa saling peduli dan kepekaan sosial terhadap sesama.

“Semoga acara yang diadakan menjadi inspirasi bagi seluruh pihak untuk terus mempererat hubungan kebersamaan, memperkuat tali silaturahmi, dan meningkatkan semangat berbagi di bulan suci Ramadan, serta dapat memberikan manfaat yang besar bagi umat Islam dan masyarakat Kalsel secara umum,” ungkapnya.

Kegiatan juga dirangkai dengan penyerahan bikisan kepada pejabat purna tugas oleh Plt Kabid Bina Marga, Robby Cahyadi kepada Pak Azan Syaiful Muaz.

Pengangkatan CASN Resmi Dipercepat, CPNS Juni dan PPPK Oktober 2025

Penulis

-

17 Maret 2025

Pengangkatan CASN Resmi Dipercepat, CPNS Juni dan PPPK Oktober 2025 — Konprensi pers pengangkatan CASN 2025/ SC Video Menpan RB

Link, Jakarta – Pemerintah memastikan bahwa pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2024 akan selesai paling lambat pada Juni 2025 untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Oktober 2025 untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Keputusan itu diambil setelah mendapatkan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto yang menyambut baik upaya percepatan ini.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB), Rini Widyantini, menjelaskan bahwa mekanisme percepatan ini telah mendapatkan persetujuan dari Presiden. “Alhamdulillah, kami dapat menemukan mekanisme percepatan, dan Bapak Presiden menyambut baik upaya ini. Beliau memberikan arahan yang sangat berpihak kepada rakyat dan CASN,” kata Rini Widyantini, Senin (17/3/2025).

Rini menegaskan bahwa penyelesaian pengangkatan CASN akan segera ditindaklanjuti sesuai dengan kesiapan masing-masing kementerian, lembaga, pemerintah daerah (Pemda), dan instansi terkait. “Sesuai dengan persiapan masing-masing instansi, CPNS akan diangkat paling lambat Juni 2025, dan PPPK seluruhnya paling lambat Oktober 2025,” ujarnya.

Dengan kebijakan ini, Kemen PANRB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) akan memfasilitasi pengangkatan CASN selama instansi terkait telah memenuhi persyaratan. “Hal ini sudah merupakan kebijakan yang sangat optimal sesuai aspirasi yang kami terima. Peran aktif kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah sangat dibutuhkan,” tegas Rini.

Rini menjelaskan bahwa pengangkatan CASN memiliki beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap instansi, antara lain telah melakukan proses seleksi bagi peserta yang mendaftar dan dinyatakan lulus.

Bagi CPNS, instansi telah mendapatkan persetujuan teknis dan penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) dari Kepala BKN atau sedang dalam proses pemberkasan.

Untuk PPPK, instansi telah mengusulkan kepada Kepala BKN untuk mendapatkan NIP PPPK dan sedang dalam proses pemberkasan.

Peserta telah membuat surat pernyataan bersedia mengabdi dan tidak mengajukan pindah instansi.

Pejabat Pembina Kepegawaian telah menetapkan keputusan pengangkatan sebagai ASN, dan instansi telah menyiapkan anggaran yang tertuang dalam DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) serta sarana prasarana untuk mengangkat CASN.

Rini juga memastikan bahwa tidak akan ada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap tenaga non-ASN atau tenaga honorer. “Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menyampaikan bahwa tidak ada PHK terhadap pekerja honorer di kementerian, lembaga, dan pemda. Tahun lalu, saya juga telah mengeluarkan surat edaran agar K/L dan Pemda menganggarkan pendapatan bagi tenaga non-ASN yang terdata selama proses rekrutmen ini berjalan,” tutup Rini.

Dengan kebijakan itu, pemerintah berharap proses pengangkatan CASN 2024 dapat berjalan lancar dan sesuai target. Langkah ini tidak hanya mempercepat penempatan ASN baru, tetapi juga memastikan kesejahteraan tenaga honorer selama proses rekrutmen berlangsung. (sumber:infopublik.id).

Indonesia Ciptakan Rekor Khataman Al-Qur’an Tercepat di Dunia

Penulis

-

17 Maret 2025