Beranda blog Halaman 386

Dalam Sehari BPBD Kotabaru Tangani Lima Bencana Alam Sekaligus 

0

Link, Banjarbaru – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan (Kalsel), melakukan penanggulangan terhadap lima bencana alam yang terjadi pada Selasa (14/1/2025), akibat cuaca ekstrem, tiga di antaranya adalah pohon tumbang, serta banjir dan tanah longsor.

Kepala BPBD Kabupaten Kotabaru, Hendra Indrayana, melaporkan bahwa lima kejadian tersebut dipicu oleh cuaca ekstrem sejak dini hari.

“Lima kejadian tersebut terjadi di wilayah Kotabaru pada hari ini diakibatkan oleh cuaca ekstrem sejak dini hari,” ujar Hendra dalam laporannya kepada Pusat Pengendalian Operasi BPBD Kalsel.

Kejadian banjir dilaporkan terjadi sekitar pukul 08.30 hingga 09.30 Wita di Desa Geronggang, Kecamatan Kelumpang Tengah. Air setinggi 40-50 sentimeter menggenangi jalan PT Arutmin RT 07 dan jalan PLN Permukiman Warga RT 03. Luapan air ini disebabkan oleh intensitas hujan tinggi sejak pagi hari yang mengakibatkan gorong-gorong tidak mampu menampung debit air.

Tanah longsor terjadi di jalan utama yang menghubungkan Kotabaru dan Tanjung Serdang di Desa Sebelimbingan, Kecamatan Pulau Laut Utara. Longsor ini mengakibatkan amblasnya separuh badan jalan umum, meskipun arus lalu lintas masih berjalan normal, namun berpotensi membahayakan pengendara yang melintas.

Kemudian tiga kejadian pohon tumbang akibat cuaca ekstrem juga dilaporkan. Pohon pertama tumbang di jalan Padat Karya, Desa Selokayang, Kecamatan Pulau Laut Utara. Pohon kedua tumbang di jalan Brigjend H. Hasan Basri RT 4 Gang Wartel Syukur, menimpa satu unit rumah warga milik Gazali Rahman. Pohon ketiga tumbang di Desa Stagen, Kecamatan Pulau Laut Utara, juga merusak satu unit rumah milik Beni. (tri)

OJK Keluarkan Kebijakan Mendukung Program Tiga Juta Rumah MBR

0
OJK Keluarkan Kebijakan Mendukung Program Tiga Juta Rumah MBR
Foto udara pembangunan rumah subsidi di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Minggu (12/1/2025). (Foto: ANTARA FOTO/Arnas Padda/nym)

Link, Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk mendukung program pemerintah. Diantaranya program pembangunan  tiga juta rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah  (MBR).

“OJK telah menyampaikan surat kepada perbankan dan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) lainnya, agar mendukung perluasan pembiayaan rumah bagi MBR. OJK memberikan ruang bagi LJK untuk mengambil kebijakan pemberian kredit dan pembiayaan berdasarkan penerapan manajemen risiko sesuai risk appetite dan pertimbangan bisnis,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar,  Selasa (14/1/2025).

Selain itu, OJK juga akan memaksimalkan peran Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dalam mendukung penyaluran kredit perumahan. “SLIK dapat digunakan dalam analisis kelayakan calon debitur dan bukan satu-satunya faktor dalam pemberian kredit,” ucap Mahendra.

Menurutnya,  tidak terdapat ketentuan OJK yang melarang pemberian kredit untuk debitur yang memiliki kredit dengan kualitas non-lancar. Termasuk apabila akan dilakukan penggabungan fasilitas kredit lain, khususnya untuk kredit dengan nominal kecil.

“Hal tersebut sudah dilakukan LJK, yang per November 2024 mencatatkan 2,35 juta rekening rekening kredit baru. Kredit baru itu diberikan LJK pada debitur yang sebelumnya memiliki kredit non-lancar dari seluruh pelapor SLIK,” ujar Mahendra.

OJK telah menyediakan kanal pengaduan khusus pada Kontak 157 jika terdapat kendala dalam proses pengajuan KPR untuk MBR. Juga jika terjadi kesulitan ketika melakukan pelunasan atau kalau ada Surat Keterangan Lunas dari LJK lain yang belum dimasukkan dalam SLIK.

“Agar pengaduan dapat ditangani secara efektif dan lebih cepat, OJK akan membentuk satuan tugas khusus.  Satgas tersebut melibatkan Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman,  serta pemangku kepentingan lainnya,” kata Mahendra lagi.

Dari sisi pendanaan pada pengembang perumahan, larangan pemberian  kredit pengadaan lahan sudah dicabut sejak 1 Januari 2023. Selanjutnya, tambah Mahendra, OJK akan membahas dukungan likuiditas bagi pembiayaan program tiga juta rumah.

“Pembahasan likuiditas perlu dilakukan mengingat besarnya dana yang dibutuhkan. Dukungan likuiditas tersebut, dengan menyempurnakan skema Efek Beragun Aset Surat Partisipasi di Pasar Modal,” kata Mahendra menutup keterangannya.

sumber : rri.co.id

Polda Bali Bongkar Jaringan Prostitusi Internasional oleh WNA Rusia

0
Polda Bali Bongkar Jaringan Prostitusi Internasional oleh WNA Rusia
Kapolda Bali, Irjen Pol Daniel Adityajaya (kedua dari kiri), menjelaskan kasus prostitusi internasional yang dilakukan dua warga Rusia (Foto: RRI/Oscar)

Link, Badung – Polda Bali Bersama Polres Badung berhasil mengungkap jaringan prostitusi internasional yang dilakukan dua warga Rusia. Mereka menawarkan wanita penghibur melalui situs daring yang memiliki jaringan di 129 negara dan belasan kota di Indonesia.

Kapolda Bali, Irjen Pol Daniel Adityajaya, mengatakan polisi menangkap kedua pelaku di sebuah hotel di Kabupaten Badung. “Saat ini penyelidikan terus dikembangkan untuk mengungkap jaringan-jaringan lainnya,” ujarnya, Senin (13/1/2025).

Menurut Daniel, penyelidikan bermula dari informasi publik terkait keberadaan situs web prostitusi. Berdasarkan laporan masyarakat, polisi lalu menangkap AK (27) sebagai pengendali wilayah Bali dan MT (31) sebagai manajer operasional.

“Para tersangka diketahui telah mengoperasikan jaringan ini selama dua tahun terakhir,” ujarnya. Daniel mengatakan para pengguna jasa prostitusi online itu dikenakan tarif antara USD300-350 (Rp4,86-5,67 juta).

“Pelanggan dapat mengakses website dan membuat akun untuk bertransaksi,” ujarnya. Setelah itu, lanjut Daniel, pelanggan wanita penghibur di kota atau negara yang diinginkan.

Para tersangka dijerat pasal berlapis seperti Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman enam tahun penjara. Kemudian Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan ancaman pidana hingga 15 tahun penjara.

sumber : rri.co.id

Jorge Martin Yakin Mempunyai Peluang Merebut Gelar di Musim 2026

0
Jorge Martin Yakin Mempunyai Peluang Merebut Gelar di Musim 2026
Jorge Martin Yakin Mempunyai Peluang Merebut Gelar di Musim 2026

Link, Jakarta – Jorge Martin, Pebalap baru Aprilia Racing, meyakini  memiliki peluang untuk kembali memperjuangkan kejuaraan pada tahun 2026. Juara bertahan tersebut telah pindah ke tim pabrikan Aprilia dengan kontrak dua tahun setelah kesempatan untuk naik ke tim pabrikan Ducati ditolak demi juara enam kali Marc Marquez.

Mulai tahun ini, ia akan memimpin jajaran pembalap baru di merek yang berbasis di Noale tersebut, bekerja sama dengan mantan pembalap Ducati lainnya, Marco Bezzecchi. Meskipun Aprilia adalah satu-satunya pabrikan selain Ducati yang berhasil meraih kemenangan pada tahun 2024, dengan Maverick Vinales menang di GP Amerika pada bulan April, Aprilia tetap berada di posisi ketiga klasemen pabrikan dan hanya mengantongi 40% poin dari rivalnya.

Martin menyadari bahwa ia tidak akan dapat langsung mengklaim gelar juara setelah bergabung dengan Aprilia, tetapi ia yakin bahwa perusahaan barunya akan mampu menghasilkan motor yang mampu bersaing untuk memperebutkan gelar juara pada tahun 2026.

“Memimpin Aprilia dalam perebutan gelar juara tidak akan mudah, jadi itu bukan tujuan untuk musim baru,” katanya dalam podcast Tengo Un Plan.

“Kesempatan itu bisa datang paling cepat pada tahun 2026. Namun untuk saat ini, saya hanya harus melakukan yang terbaik.”

Ducati telah menjadi kekuatan dominan di MotoGP sejak 2022, dengan keberhasilan Martin meraih gelar tahun lalu dengan motor satelit Pramac yang menandai kemenangan ketiga Ducati berturut-turut di kelas utama.

Francesco Bagnaia, rival perebutan gelar pembalap Spanyol itu dari musim lalu, memenangkan gelar juara berturut-turut dengan motor pabrikan Ducati pada 2022-23.

Jorge Martin mengakui bahwa dia merahasiakan ekspektasinya di awal tahun, setelah hanya menyelesaikan satu hari pengujian pada RS-GP pada bulan November untuk menilai performanya.

“Tantangannya sangat besar karena saya beralih dari motor yang saya gunakan untuk memperebutkan posisi teratas ke motor yang berada di bagian bawah 10 besar,” akunya. “Saya tidak tahu seperti apa motornya nanti, kita harus menunggu pengujian pada bulan Februari.”

Valentino Rossi Prediksi Peluang Bagnaia di MotoGP 2025

0
Valentino Rossi Prediksi Peluang Bagnaia di MotoGP 2025
Valentino Rossi Prediksi Peluang Bagnaia di MotoGP 2025

Link, Jakarta – Valentino Rossi telah memberikan prediksi tentang bagaimana Marc Marquez akan bernasib musim ini. Marquez pindah ke garasi resmi Ducati bersama Pecco Bagnaia, anak didik VR46.

Setelah memenangkan kejuaraan bersama Ducati pada tahun 2022 dan 2023, Bagnaia digulingkan oleh rekan satu timnya di pabrikan Jorge Martin – yang bergabung dengan tim pabrikan Aprilia tahun ini – musim lalu.

Meskipun mencetak 11 kemenangan grand prix dibanding tiga kemenangan Martin sepanjang musim, delapan kali gagal mencetak gol membuat Bagnaia kehilangan kejuaraan dengan selisih 10 poin di putaran terakhir. Bagnaia tetap bersama skuad pabrikan Ducati hingga tahun 2025, tetapi menghadapi tantangan terberatnya saat juara dunia delapan kali Marquez bergabung dengan tim.

Pada acara 100Km of Champions baru-baru ini di Tavullia yang diselenggarakan oleh Rossi, ia memberi tahu Sky Sports Italia tentang anak didiknya Bagnaia dan rivalnya Marquez.

“Pebalap tim pabrikan Ducati adalah kandidat utama untuk gelar juara. Bagnaia sangat bersemangat karena dia ingin menebus kekalahan tahun lalu,” kata Valentino Rossi “Jadi, kami berharap ia dapat memberikan tambahan 5% itu,” tambahnya,

Rossi dan rekan setimnya Luca Marini berada di posisi kedua dalam ajang 100km of Champions akhir pekan lalu, dengan Diogo Moreira dan Thomas Chareyre mengalahkan mereka. Elia Bartolini dan Lorenzo Baldassarri melengkapi podium. Bagnaia berpasangan dengan Marco Bezzecchi dan berada di posisi keenam, sementara Pedro Acosta dan bintang Isle of Man TT Michael Dunlop berada di posisi terakhir.

Rossi akan melanjutkan sebagai pembalap pabrikan BMW pada tahun 2025, meskipun program balap mobilnya untuk musim mendatang belum ditentukan. Tahun lalu Rossi membalap di World Endurance Championship untuk pertama kalinya serta berkompetisi di GT World Challenge Europe dengan skuad WRT yang didukung BMW. Namun, dia ingin mengurangi program balapnya pada tahun 2025 dan meningkatkan kehadirannya di ajang MotoGP.

CPNS 2025, Ini Tujuh Dokumen Yang Harus Disiapkan

0
CPNS 2025
Pelamar CPNS 2025 terlebih dahulu harus menyiapkan 7 dokumen syarat,

Link, Jakarta –  Pemerintah melalui KemenPANRB RI telah menetapkan syarat dan ketentuan untuk penerimaan CPNS 2025. Calon pelamar dapat memantau kebutuhan dan formasi melalui laman SSCASN milik BKN RI.

Salah satu syarat penting adalah mempersiapkan tujuh dokumen wajib yang harus dilengkapi oleh pelamar. Semua dokumen tersebut harus disiapkan sesuai dengan ketentuan resmi yang telah ditetapkan.

Terkait jadwal pembukaan CPNS 2025, pemerintah masih belum mengumumkan secara resmi. Namun, mengacu pada seleksi tahun lalu, kemungkinan besar pendaftaran akan dibuka pada Agustus mendatang.

Berikut tujuh dokumen wajib yang harus dipersiapkan oleh pelamar CPNS 2025 mengacu pada ketentuan Kemenpan RB:

1.Pasfoto
mempersiapkan pas foto dengan latar belakang warna merah, ukurannya maksimal 200 KB dengan format JPEG/JPG.

2.Swafoto
Swafoto berukuran maksimal 100 KB dengan format JPEG/JPG.

3.KTP
Maksimal ukuran KTP 200 KB dengan format JPEG/JPG.

4.Ijazah
Maksimal ukuran Ijazah 800 KB dengan format PDF.

5.Transkrip Nilai
Ukuran Transkrip nilai maksimal 500 KB dengan format PDF

6.Sertifikat Pendidik/STR
Jika dibutuhkan, calon pelamar CPNS 2025 juga wajib mempersiapkan sertifikat pendidik atau STR.

7.Dokumen tambahan
Kemungkinan terdapat dokumen tambahan yang diperlukan, yang bergantung pada formasi yang dilamar dalam seleksi CPNS 2025.

Syarat umum untuk mengikuti CPNS 2025 merujuk pada Peraturan Menpan RB Nomor 6 Tahun 2024, yang mencakup ketentuan yang harus dipenuhi oleh calon pelamar:

  1. Warga Negara Indonesia (WNI).
  2. Usia minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun.
  3. Sehat jasmani dan rohani.
  4. Tidak pernah dipidana penjara.
  5. Tidak pernah diberhentikan tidak hormat dari PNS, TNI, Polri, atau instansi lainnya.
  6. Tidak berstatus sebagai CPNS atau PNS aktif
  7. Memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan jabatan yang dilamar.
  8. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik.
  9. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia atau luar negeri sesuai ketentuan instansi.

Selain itu, calon pelamar perlu mempersiapkan dokumen-dokumen lainnya yang sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Penting untuk memastikan semua dokumen dalam format yang benar dan ukuran yang ditentukan. (spy)

Pemprov Kalsel Siapkan 120 Hektar Lahan Untuk Penanaman Jagung Serentak 

0

Link, Banjarbaru- Dalam rangka mendukung penanaman jagung serentak pada 15 Januari 2025, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan siapkan 120 hektare lahan areal tanam baru.

Mewakili Gubernur Kalsel, H. Muhidin, Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalsel, Rahmawati mengatakan, Kementerian Pertanian atas arahan Presiden Prabowo Subianto mendukung swasembada pangan tidak hanya untuk padi, tapi juga swasembada pangan untuk jagung.

”Untuk jagung ini ada target 2,5 juta hektare yang diproduksi secara reguler atau yang biasa ditanam setiap tahunnya. Sedangkan ini, yang bekerjasama dengan kepolisian di Seluruh Indonesia adalah jagung dengan target 1,7 Hektare. Dimana jagung yang tumpang sisip dengan tanaman perkebunan seperti sawit, karet dan lain sebagainya,” kata Rahmawati usai menghadiri Rapat Koordinasi dengan Kementerian Pertanian RI secara virtual dalam rangka Kesiapan Penanaman Jagung serentak 1 Juta Hektar di lahan Perkebunan atau lainnya, di Mapolda Kalsel Banjarbaru, Senin (13/1/2025).

Ia menjelaskan, terkait jagung tusip atau tumpang sisip ini kriterianya adalah dari edaran Dirjen Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian dengan syarat adalah bukan lahan reguler dan bukan dilahan padi tusip, dan diarahkan untuk perluasan areal baru. Kemudian, ada dua untuk penyediaan sarana produksi seperti benih dan pupuk.

”Apabila untuk jagung di lahan rakyat yang ada kelompok taninya itu diwajibkan mengusulkan CPCL atau calon petani – calon lokasi, yang sudah terdaftar, dan yang diberikan hanya benih dari Dirjen Ketahanan Pangan, namun pupuknya diambilkan dari pupuk subsidi. Tapi apabila lahan jagung tusip ini di lahan perusahaan itu adalah kewajiban perusahaan melalui dana CSRnya. Makanya itu tadi dirapat hadir juga para perusahaan sawit, GAPKI, nanti di lahan-lahan itu mereka yang mendukung untuk sarana produksinya,” paparnya.

Adapun terkait penanaman serentak pada 15 Januari mendatang, Ia menuturkan bahwa ada areal lahan tanam baru di daerah jalan Gubernur Syarkawi di dekat Rumah Sakit Sambang Lihum seluas 120 hektare.

”Tadi kami juga sudah menyerahkan secara simbolis benih jagung varietas R1 10 kg untuk penanaman serentak nanti sisanya menunggu CPCL, karena itu lahan ada kelompok taninya,” ucapnya

Rahmawati menambahkan, pihaknya juga melakukan kolaborasi terkait jagung tusip, sama seperti dengan padi tusip. Dimana jagung tusip ini tidak hanya Dinas Pertanian tapi juga Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi karena padi tusip dan jagung tusip dikomandoi atau dikoordinatori oleh Dirjen Perkebunan.

”Jadi kalau jagung tusip dan padi tusip itu adalah penanggungjawabnya Dirjen Perkebunan turun ke Dinas Perkebunan dan Peternakan provinsi, turun ke bidang perkebunan dan turun lagi ke Dinas Perkebunan kabupaten kota yang menyiapkan CPCL kelompok tani, dari Dinas Perkebunan kabupaten/kota yang mengusul dan dikomandoi Dinas Perkebunan provinsi kemudian diserahkan ke Dinas Pertanian CPCL dan nanti diserahkan ke Dirjen Tanaman Pangan untuk bantuan benih untuk lahan yang ada kelompok taninya, tapi kalau lahan di perusahaan itu tanggung jawab perusahaan,” pungkasnya.

Untuk diketahui Kalimantan Selatan ditargetkan luas lahan area tanam jagung tumpang sisip sebesar 99.543 Hektare. (tri)

Akhirnya Dian Marliana Kembali Dibebas Tugaskan

0
dian marliana dibebas tugaskan
Dian Marliana Kembali Non Job, Irwan Bora Apresiasi Sikap Tegas Bupati Kabupaten Banjar

Link, Martapura – Untuk kedua kalinya Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AP2KB) Kabupaten Banjar Dian Marliana dibebas tugaskan atau nonjob.

Kabar telah dibebas tugaskan Dian Marliana sebagai pejabat definitif Kepala Dinsos P3AP2KB tersebut dibenarkan Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Banjar Irwan Bora saat dikonfirmasi melalui sambungan via telepon pada Selasa (14/1/2025).

“Ya, sejak hari ini Ibu Dina Marliana sudah ditarik ke kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Banjar,” ujarnya.

Dengan telah dibebas tugaskan Dian Marliana. Politisi Gerindra Kabupaten Banjar ini pun memberikan apresiasi atas sikap tegas Bupati Kabupaten Banjar H Saidi Mansyur.

“Bupati Kabupaten Banjar ternyata sudah melihat dan mengetahui situasi dan keadaan yang terjadi di internal Dinsos yang selama ini menimbulkan kekhawatiran, ketidaknyamanan, dan ketakutan bagi ASN dan tenaga honorer. Saya sebagai unsur pimpinan di DPRD Kabupaten Banjar tentunya memberikan apresiasi setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih atas sikap tegas dan kebijakan dari Bupati,” ucapnya.

Irwan Bora juga berharap, dengan telah dibebas tugaskannya Dian Marliana, para ASN, tenaga honorer, serta Kepala Bidang (Kabid), dan Kepala Seksi (Kasi) di internal Dinsos dapat kembali bekerja secara maksimal untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Mudah-mudahan permasalahan yang terjadi hingga berlarut-larut di internal Dinsos tidak mempengaruhi kinerja kawan-kawan ASN dan honorer kedepannya. Sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat tetap maksimal,” harapnya.

Perlu diketahui, sebelum Dian Marliana kembali dibebas tugaskan. Komisi I DPRD Kabupaten Banjar kembali menggelar Rapat Dengar Pendapat dengan BKPSDM Kabupaten Banjar dan dihadiri sekitar 10 orang pegawai Dinsos.

Hasil RDP tersebut, Komisi I DPRD Kabupaten Banjar merekomendasikan agar Dian Marliana dimutasi dari jabatannya, dan membebaskan tugas Dian Marliana sembari menunggu hasil rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk persetujuan proses mutasi. (zainuddin/BBAM)

Tiga Opsi Wacana Libur Sekolah Saat Ramadan

0
libur sekolah saat Ramadan
Libur sekolah saat Ramadan biasanya diselingi dengan kegiatan pesantren Ramadan.

Link, Jakarta – Pasca usulan Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar untuk meliburkan sekolah saat bulan Ramadhan, kini berbagai opsi pun bermunculan. Salah satunya dari Mendikdasemen yang melontarkan tiga opsi wacana libur sekolah saat Ramadan.

Pemerintah belum mendiskusikan wacana libur sekolah selama sebulan saat Ramadan. Namun, ada tiga opsi libur Ramadan untuk siswa. Awalnya, wacana libur sekolah selama sebulan ini muncul dari pada Desember 2024. Setelahnya, muncul pro dan kontra di publik.

Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menilai pemerintah perlu memikirkan model yang jelas soal libur sebulan selama Ramadan itu.

Sementara itu, Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas mendukung. Namun menurutnya, bukan berarti anak-anak tak belajar jika sekolah diliburkan.

“Belum kita diskusikan. Siang ini [kemarin] saya baru ketemu dengan Pak Mendikdasmen,” kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno dalam keterangan yang diterima, Senin (13/1).

Terpisah, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti membeberkan ada tiga opsi terkait wacana libur sekolah saat  Ramadan. Namun, Mu’ti juga menyatakan belum ada keputusan akhir dari pemerintah terkait hal tersebut.

“Ya, kan kalau kita ikuti di masyarakat, opsinya kan ada tiga yang saya ikuti di masyarakat, ya ini belum keputusan ya,” kata Mu’ti di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Senin.

Opsi pertama, kata Mu’ti, libur Ramadan selama sebulan penuh. Siswa tetap mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan yang diselenggarakan di masyarakat.

Kedua, ada wacana libur sekolah di awal dan jelang berakhirnya bulan Ramadan. Misalnya, tiga hari di awal Ramadan lalu libur lagi jelang Idul Fitri hingga peringatan hari raya.

“Nanti biasanya menjelang Idul Fitri juga libur, bisa dua hari atau tiga hari menjelang Idul Fitri libur sampai nanti selesainya rangkaian mudik. Yang berlaku sekarang kan begitu,” kata dia.

Sementara itu, opsi ketiga yaitu masuk penuh selama Ramadan seperti yang berlangsung saat ini. Mu’ti menegaskan semua usul itu ditampung pemerintah. (spy)

Prabowo Panggil Jaksa Agung Bahas Korupsi dan Perizinan Ilegal

0
perizinan ilegal
Presiden Prabowo Subianto memanggil Jaksa Agung beserta seluruh Jaksa Agung Muda ke Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 13 Januari 2025. Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr

Link, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto memanggil Jaksa Agung beserta seluruh Jaksa Agung Muda ke Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 13 Januari 2025. Pertemuan tersebut difokuskan pada isu pemberantasan korupsi serta penanganan perizinan ilegal yang dianggap merugikan negara dan menghambat pembangunan nasional.

Dalam pertemuan dengan Jaksa Agung yang berlangsung tertutup,  Prabowo menegaskan komitmennya untuk memperkuat penegakan hukum, terutama dalam mengatasi praktik-praktik korupsi yang kerap terjadi di sektor perizinan. Presiden menilai bahwa perizinan ilegal merupakan salah satu celah yang sering dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu, sehingga berdampak pada kerugian negara.

Selain itu, Prabowo juga memberikan arahan agar kejaksaan mempercepat proses penyelidikan dan penindakan terhadap praktik perizinan ilegal tersebut. Presiden juga menekankan pentingnya memperkuat sistem pengawasan di instansi pemerintah agar proses perizinan berjalan transparan dan sesuai aturan yang berlaku.

Turut mendampingi Presiden Prabowo dalam pertemuan tersebut adalah Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Tampak pula Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandan serta Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Yusuf Ateh turut serta dalam pertemuan tersebut.

Sebelumnya, Prabowo menyerukan pemberantasan segala bentuk praktik korupsi yang masih menjadi tantangan dalam pembangunan nasional. Seruan tersebut disampaikan Kepala Negara dalam arahannya pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) RPJMN 2025-2029 di Ruang Rapat Djunaedi Hadisumarto, Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, pada Senin, 30 Desember 2024.

Prabowo mengatakan bahwa budaya mark-up proyek, penyelundupan, dan manipulasi anggaran harus dihapuskan karena merugikan negara dan rakyat. Ia menegaskan bahwa aparat pemerintah memiliki peran penting dalam memastikan pengelolaan anggaran yang bersih dan transparan.

“Penggelembungan mark-up barang atau proyek itu adalah merampok uang rakyat. Kalau proyek nilainya 100 juta, ya 100 juta. Bikin rumah 100 juta ya 100 juta, ya jangan 100 juta dibilang 150 juta. Budaya ini harus dihilangkan,” ujarnya tegas. (spy)