Beranda blog Halaman 4

Gubernur Minta APIP Melakukan Pengawasan ke SKPD Secara Langsung

Penulis
tri
-
0

Link, Banjarmasin – Buka Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Transformasi APIP menuju Pengawasan yang Adaptif, Terintegrasi, dan Berdampak,  yang digelar oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, berharap tahun 2026 Tata Kelola Pemerintahan dapat berjalan lebih baik lagi.

Acara yang dihadiri langsung oleh Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI, Irjen Pol Sang Made Mahendra Jaya ini juga dihadiri Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Subhan Nor Yaumil, serta Kepala Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Ahmad Fedayen, para Kepala SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, serta para Kepala Inspektorat Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan ini dimaksudkan Gubernur Kalsel H. Muhidin, untuk menyamakan persepsi terkait aturan yang berlaku saat ini.

“FGD ini dimaksudkan agar pelaksanaan pemerintahan di semua SKPD berjalan dengan baik. Baik itu penggunaan anggaran, atau hal apapun. Makanya kita menggelar ini untuk menyamakan persepsi tentang aturan yang berlaku, dari pusat, provinsi hingga kabupaten/kota,” ucap Gubernur Kalsel H. Muhidin, Jumat (22/5/2026).

Penguatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam tata kelola pemerintahan disampaikan Gubernur H. Muhidin, sangat diperlukan.

“Selanjutnya, setelah terjadi pemahaman terkait peran APIP melalui FGD ini, APIP dapat mendatangi langsung SKPD-SKPD, untuk melakukan pengawasan, agar tidak terjadi kesalahan,” ucap Gubernur H. Muhidin.

Sementara itu, apresiasi gelaran FGD ini disampaikan langsung oleh Irjen Kemendagri, Irjen Pol Sang Made Mahendra Jaya. Ia juga menegaskan bahwa APIP bukan monster ataupun pemadam kebakaran, tapi membantu kepala daerah, mitranya OPD untuk mendeteksi berbagai permasalahan yang dihadapi, untuk kemudian bersama-sama mencarikan solusinya.

“Pengawasan tidak semata-mata untuk mencari kesalahan, namun harus mampu mencegah dan memperbaiki tata kelola pemerintahan. Pengawasan yang baik, bukan hanya meninggalkan catatan, melainkan menciptakan perubahan ke arah yang lebih baik,” tegas Mahendra.

Irjen Mahendra juga menekankan bahwa APIP harus menjadi garda terdepan dalam menjaga integritas, memperkuat tata kelola, serta memastikan setiap program dan kegiatan pemerintah memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

“Pengawasan harus mulai meninggalkan pola yang hanya berfokus pada administratif, menuju pengawasan yang substantif, berbasis data, dan berdampak,” ujarnya.

Untuk diketahui, Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Inspektorat Daerah Provinsi Kalsel ini, berlangsung selama dua hari, 22–23 Mei 2026 tersebut, selain dihadiri langsung Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Dalam Negeri, Irjen Pol. Sang Made Mahendra Jaya, juga dihadiri Sekretaris Inspektur Jenderal Kemendagri, Bachril Basri serta jajaran Inspektur Khusus Kemendagri. (tri)

Hardiknas 2026, Pemkab Banjar Apresiasi Tenaga Pendidik dan Siswa Berprestasi

Penulis
zai
-
0
Hardiknas
Didampingi Kepala Disdik Banjar Liana Penny, (Sekda) Kabupaten Banjar H Yudi Andrea menyerahkan sejumlah piagam penghargaan kepada tenaga pendidik dan siswa berprestasi dari berbagai jenjang pendidikan, bertempat di Aula KH Kasyful Anwar Disdik Banjar, Kamis (21/5/2026) pagi.

Link, Martapura – Pada puncak peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar melalui Dinas Pendidikan (Disdik) memberikan apresiasi kepada tenaga pendidik dan siswa berprestasi dari berbagai jenjang pendidikan.

Bertempat di Aula KH Kasyful Anwar Disdik Kabupaten Banjar, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Banjar H Yudi Andrea menyerahkan sejumlah piagam penghargaan kepada tenaga pendidik dan siswa berprestasi dari berbagai jenjang pendidikan, didampingi Kepala Disdik Banjar Liana Penny, Kamis (21/5/2026) pagi.

Mewakili Bupati Banjar H Saidi Mansyur, Yudi Andrea menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi kepada seluruh penerima penghargaan atas prestasi yang telah diraih. “Prestasi ini tentunya menjadi motivasi untuk terus berkarya, berinovasi, dan memberikan kontribusi terbaik bagi satuan pendidikan di Kabupaten Banjar,” ujarnya.

Yudi juga mengungkapkan, puncak peringatan Hardiknas dapat dijadikan momentum untuk memperkuat komitmen dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas di Kabupaten Banjar. “Melalui peningkatan mutu pendidikan diharapkan dapat melahirkan generasi yang cerdas, berkarakter, berdaya saing, serta siap menghadapi tantangan masa depan,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Disdik Banjar Liana Penny menjelaskan, rangkaian Hardiknas tahun ini dilaksanakan sesuai arahan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah agar bulan Mei menjadi bulan pendidikan.

“Di Kabupaten Banjar kami sudah melaksanakan upacara dan dilanjutkan dengan pemberian apresiasi dan penghargaan kepada guru, pendidik, tenaga kependidikan, pengawas, penilik, operator, serta siswa-siswi berprestasi,” tuturnya.

Ia juga membeberkan, terdapat 10 kategori apresiasi dan delapan lomba yang diberikan kepada seluruh jenjang pendidikan sebagai bentuk penghargaan atas prestasi tenaga pendidik dan peserta didik.

“Kalau standar tenaga pendidik terus dipertahankan, maka mutu pendidikan di Kabupaten Banjar akan semakin baik dan meningkat. Prestasi ini juga diharapkan menjadi motivasi bagi guru dan sekolah lain untuk lebih berprestasi dan meningkatkan kualitas pendidikan,” harapnya.

Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penyerahan penghargaan kepada satuan PAUD, SD, SMP, dan SPNF. Penghargaan diberikan untuk sejumlah kategori, di antaranya pengelolaan Dapodik terbaik, penatausahaan BOSP terbaik, peningkatan rapor pendidikan terbaik, serta pemanfaatan akun media sosial terbaik.(znd/link)

SMAN 5 Banjarbaru: Kehadiran Tokoh Publik Berdampak Positif bagi Pelajar

Penulis
zai
-
0
Suasana tanya jawab berlangsung hangat, siswa aktif melontarkan pertanyaan inspiratif yang dijawab langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kota Banjarbaru Windi Novianto dalam kegiatan program DMS pada Rabu (20/5/2026).

Link, Banjarbaru – Pelajar SMA Negeri 5 Banjarbaru mendapat edukasi politik guna membangun wawasan, melatih sikap kritis, dan menumbuhkan kepedulian terhadap kemajuan bangsa melalui Program Dewan Masuk Sekolah (DMS). Pihak sekolah memberikan apresiasi.

Apresiasi tersebut diberikan pihak manajemen, dewan guru, dan tata usaha SMAN 5 Banjarbaru usai Wakil Ketua II DPRD Kota Banjarbaru, Windi Novianto, memberikan edukasi politik kepada pelajar melalui DMS pada Rabu (20/5/2026).

Kepala Subbagian Tata Usaha SMAN 5 Banjarbaru, Ansyari mengatakan, kehadiran tokoh publik secara langsung ke sekolah sangat baik untuk memberikan pemahaman kepada siswa mengenai tugas dan fungsi DPRD.

“Selama ini anak-anak mungkin belum mendapatkan penjelasan yang lebih luas mengenai tugas kedewanan. Hari ini mereka diberikan kesempatan bertemu langsung dengan pelakunya untuk membuka wawasan ke depan supaya lebih mengerti tentang negara kita sendiri,” ujarnya.

Apresiasi juga datang dari Wakil Kepala Sekolah Bidang Hubungan Masyarakat SMAN 5 Banjarbaru, Gamel Abdul Nasser. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan dampak positif bagi siswa.

“Bagi kami, ini adalah hal yang sangat positif. Ini menjadi pengalaman terbaik bagi anak-anak didik kami karena mereka bisa mendapatkan pengetahuan langsung mengenai bagaimana peran dan cara menjadi anggota dewan,” ucapnya.

Ia berharap program serupa dapat terus dilaksanakan secara rutin setiap tahun.

“Kalau bisa, acara semacam ini diadakan rutin setiap tahun. Tidak hanya memberikan wawasan baru, tetapi juga efektif untuk menumbuhkan rasa kebangsaan yang kuat di kalangan siswa-siswi SMAN 5 Banjarbaru,” harapnya. (znd/link)

Windi Novianto Berikan Edukasi Politik kepada Pelajar SMAN 5 Banjarbaru

Penulis
zai
-
0

Link, Banjarbaru – Membangun wawasan, melatih sikap kritis, dan menumbuhkan kepedulian terhadap kemajuan bangsa, Wakil Ketua II DPRD Kota Banjarbaru, Windi Novianto, memberikan edukasi politik kepada pelajar SMA Negeri 5 Banjarbaru melalui Program Dewan Masuk Sekolah (DMS), Rabu (20/5/2026).

Kegiatan edukasi politik dan pengenalan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) melalui program DMS tersebut berlangsung interaktif dengan berbagai pertanyaan siswa, baik terkait tupoksi hingga proses pembangunan daerah.

Dalam pemaparannya, Windi menjelaskan tiga fungsi utama DPRD, yakni fungsi anggaran, legislasi atau pembuatan peraturan daerah, serta pengawasan.

“Setiap tahun, kami di DPRD wajib membahas tiga raperda krusial, mulai dari APBD induk, laporan pertanggungjawaban APBD tahun sebelumnya, hingga APBD Perubahan,” ujarnya.

Produk hukum tersebut, lanjut Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) ini, menjadi rel bagi pemerintah kota untuk menjalankan roda pembangunan.

“Salah satu contoh fungsi pengawasan yang tengah berjalan yakni persiapan penerimaan peserta didik baru (PPDB) bersama Dinas Pendidikan,” ujarnya di hadapan para pelajar.

Kegiatan tersebut mendapat sambutan hangat dari pihak manajemen sekolah, dewan guru, tata usaha, hingga siswa pilihan SMAN 5 Banjarbaru. Windi mengapresiasi respons positif para pelajar selama kegiatan berlangsung.

“Alhamdulillah hari ini kita berkegiatan sosialisasi di SMAN 5 Banjarbaru. Siswa-siswanya sangat antusias, terutama saat sesi tanya jawab. Semoga mereka kelak bisa menjadi generasi penerus kami di DPRD Kota Banjarbaru,” ungkapnya. (znd/link)

Hadiri Pelantikan DPD KNPI, Gubernur : Pemprov Kalsel Siap Membantu

Penulis
tri
-
0

Link, Banjarmasin – Gubernur Kalimantan Selatan H Muhidin hadiri pelantikan dan pengukuhan Andi Rustianto sebagai Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kalsel Periode 2026–2029 beserta pengurus lainnya, pada Rabu malam (20/05/2026), di Mahligai Pancasila Banjarmasin.

Kepengurusan dilantik dan dikukuhkan oleh Ketum DPP KNPI Muhammad Riyano Panjaitan yang sebelumnya dibacakan Surat Keputusan (SK) Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia Nomor: KEP.948/DPP-KNPI/V/2026 tentang susunan kepengurusan DPD KNPI Kalimantan Selatan periode 2026–2029.

Gubernur H Muhidin menegaskan kepada pengurus yang mencapai 397 orang itu, bahwa pihaknya siap membantu kegiatan generasi muda Banua yang tergabung dalam KNPI Kalsel.

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan siap membantu,” ucap gubernur.

Begitu pun dengan aset bangunan atau gedung yang dulu dipakai KNPI Kalsel di Banjarmasin, dipersilahkan untuk dimanfaatkan sebaik mungkin.

“Tapi jangan salah penggunaan, jika salah saya ambil kembali,” pesan Gubernur.

Tak lupa Gubernur H Muhidin menyampaikan bahwa pihaknya terbuka kepada semua pihak, atas masukan dan saran demi perbaikan dan kelancaran pembangunan.

“Kedepannya kita bisa bergandeng tangan untuk Kalimantan Selatan yang lebih baik, ” tegasnya.

Dihadapan pengurus KNPI Kalsel, Gubernur H Muhidin menceritakan perjalanan karier politiknya, mulai sebagai guru olahraga, kemudian menjadi anggota DPRD Tapin, anggota DPRD Provinsi Kalsel, lanjut menjadi Walikota Banjarmasin dan Wakil Gubernur, hingga terakhir sebagai Gubernur Kalsel.

Pada Kesempatan itu, Ketum DPP KNPI Muhammad Riyano Panjaitan memang berharap dukungan pemerintah daerah jika program KNPI setempat memberikan dampak positif bagi kepemudaan di daerah.

Riano pun memotivasi jajaran KNPI Provinsi Kalsel, berpikir optimis dalam menyikapi kondisi bangsa saat ini.

Sementara iru, Ketua KNPI Kalsel Andi Rustianto dalam sambutannya, antara lain mengingatkan jajarannya terkait tantangan generasi muda yang dihadapi sekarang yakni bonus demografi dan arus globalisasi – digitalisasi.

Dalam kepemimpinannya, Andi Rustianto mengusung semangat “Pemuda Bertumbuh, Banua Maju” sebagai arah gerakan KNPI Kalsel ke depan.

Semangat tersebut diharapkan mampu mendorong lahirnya pemuda yang aktif, progresif, dan berkontribusi terhadap pembangunan daerah.

KNPI Kalsel juga diharapkan menjadi wadah pemersatu organisasi kepemudaan, ruang kaderisasi generasi muda, sekaligus mitra strategis pemerintah dalam membangun Kalsel yang lebih maju dan berdaya saing.

Turut hadir, unsur forkopimda, mantan pengurus KNPI Kalsel, bupati/walikota atau yang mewakili, Ketua DPRD se Kalsel atau yang mewakili, pengurus DPP KNPI Pusat serta KNPI dari 13 kabupaten/kota se Kalsel. (tri)

PTAM Komitmen Perbaiki Jalan Desa Pematang Panjang yang Rusak Pascapemasangan Pipa

Penulis
zai
-
0
PTAM

Link, Martapura – Tanggapi keluhan warga terkait kerusakan badan jalan di RT 03, Desa Pematang Panjang, Kecamatan Sungai Tabuk, Komisi II DPRD Kabupaten Banjar menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pemerintah desa (Pemdes) dan Perseroan Daerah Air Minum (PTAM) Intan Banjar pada Rabu (20/5/2026).

Keluhan warga tersebut mencuat pasca kondisi badan jalan di RT 03 dengan panjang kurang lebih 800 meter yang sebelumnya sudah padat dan keras sehingga aman dilintasi kendaraan bermotor, baik roda dua, roda empat, maupun kendaraan lainnya, tiba-tiba menjadi lembek usai adanya kegiatan pemasangan jaringan pipa oleh PTAM Intan Banjar (Perseroda) pada penghujung 2024 dan rampung pada awal 2025 lalu.

Mewakili warganya, Kepala Desa (Kades/Pambakal) Pematang Panjang, Achmadi, menyampaikan permasalahan yang terjadi di desanya dalam RDP yang dipimpin Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Banjar, Lauhul Mahfudz, dengan menghadirkan PTAM Intan Banjar.

“Hari ini kami sudah menindaklanjuti laporan terkait persoalan yang terjadi di Desa Pematang Panjang. Alhamdulillah, PTAM Intan Banjar sudah berkomitmen untuk menindaklanjutinya, bahkan akan langsung melakukan aksi di lapangan,” ujar Lauhul Mahfudz.

Tanggapi keluhan warga terkait kerusakan badan jalan di RT 03, Desa Pematang Panjang, Kecamatan Sungai Tabuk, Komisi II DPRD Kabupaten Banjar menggelar RDP bersama Pemdes dan PTAM Intan Banjar pada Rabu (20/5/2026).

Politisi muda Partai NasDem Kabupaten Banjar ini pun mengapresiasi komitmen yang disampaikan Direktur Utama (Dirut) PTAM Intan Banjar, Syaiful Anwar, untuk segera menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lapangan.

“Komitmennya sangat bagus, dan pihak desa juga sudah sepakat. Namun, dalam pelaksanaannya Pemdes dan PTAM diharapkan dapat terus berkoordinasi dengan Komisi II, khususnya melalui anggota Komisi II DPRD yang berada di Daerah Pemilihan (Dapil) IV,” ucapnya.

Selain menegaskan komitmennya untuk melakukan perbaikan jalan di RT 03, Desa Pematang Panjang, Dirut PTAM Intan Banjar, Syaiful Anwar, juga memastikan dalam beberapa hari ke depan akan langsung melakukan peninjauan di lapangan.

“Sabtu nanti kami akan langsung melakukan aksi di lapangan. Kami juga menyarankan pemerintah desa untuk bersurat ke PTAM guna memudahkan pertanggungjawaban kami. Intinya, kita semua memiliki niat baik,” tutupnya.(znd/link)

Jalan Desa Pematang Panjang Rusak Pascapemasangan Pipa PTAM

Penulis
zai
-
0
Jalan Desa Pematang Panjang

Link, Martapura – Badan jalan di RT 03, Desa Pematang Panjang, Kecamatan Sungai Tabuk mengalami kerusakan akibat pengerjaan pemasangan pipa oleh Perseroan Daerah Air Minum (PTAM) Intan Banjar. Pemerintah desa (Pemdes) mengadu ke DPRD Kabupaten Banjar pada Rabu (20/5/2026).

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dipimpin Ketua Komisi II DPRD Banjar, Lauhul Mahfudz, dan menghadirkan PTAM Intan Banjar, Kepala Desa (Kades/Pambakal) Pematang Panjang, Achmadi menjelaskan bahwa struktur badan jalan sebelum dilakukan pemasangan jaringan perpipaan pada akhir 2024 sudah sangat padat dan aman dilintasi kendaraan bermotor, baik roda dua, roda empat, maupun kendaraan besar lainnya.

“Setelah ada pemasangan pipa dari PTAM yang selesai pada awal 2025, kondisi badan jalan kurang lebih sepanjang 800 meter menjadi lembek hingga membuat roda kendaraan bermotor yang melintas terperosok,” ujarnya.

Karena proses pengerasan jalan dilakukan warga secara swadaya, lanjut Achmadi, warga sempat ingin melakukan demonstrasi, tetapi masih mampu diredam Pemdes Pematang Panjang.

“Selaku pambakal desa, saya berinisiatif untuk berkoordinasi dengan Ibu Rusdiana, anggota Komisi II, dan Kantor Cabang PTAM di Sungai Tabuk. Memang langsung ditindaklanjuti dengan melakukan survei, namun setelah itu tidak ada kabarnya lagi,” katanya.

Atas dasar tersebut, Pemdes Pematang Panjang melayangkan surat ke PTAM Intan Banjar dan ditembuskan ke Kecamatan Sungai Tabuk serta DPRD.

“Alhamdulillah Komisi II DPRD langsung memberikan respons dan mengadakan RDP bersama PTAM. Memang distribusi air dari PTAM berjalan lancar, namun warga ingin infrastruktur jalannya dikembalikan seperti semula,” harapnya.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama (Dirut) PTAM Intan Banjar (Perseroda), Syaiful Anwar memastikan, akan segera menindaklanjuti permasalahan tersebut karena selama pengerjaan pemasangan jaringan perpipaan di wilayah Gambut dan Sungai Lulut berjalan dengan baik.

“Intinya, kami akan segera memperbaiki melalui pihak ketiga. Kalau hasilnya belum maksimal, Pemdes dapat langsung berkoordinasi ke PTAM karena kami ingin semuanya berjalan dengan baik,” ucapnya.(znd/link)

Pemkab Banjar Gelar Rakor Tata Kelola Perizinan Lingkungan MBLB

Penulis
zai
-
0
Pemkab Banjar

Link, Martapura – Aktivitas galian C atau pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) yang tidak terkelola dengan baik tentunya berdampak pada kerusakan lingkungan.

Mengantisipasi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) tentang Tata Kelola Perizinan Lingkungan Kegiatan MBLB) bersama pelaku usaha dan menghadirkan pemateri dari DLH Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) pada Rabu (20/5/2026).

Bertempat di Aula DPRKPLH, Rakor Tata Kelola Perizinan Lingkungan Kegiatan MBLB tersebut secara resmi dibuka Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda) Banjar, Ikhwansyah didampingi Pelaksanaan Tugas (Plt) Kepala DPRKPLH, Sutiyono.

“Sektor pertambangan MBLB memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan daerah, terutama penyediaan material infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi masyarakat,” ujar Ikhwansyah.

Pemkab Banjar melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) tentang Tata Kelola Perizinan Lingkungan Kegiatan MBLB) bersama pelaku usaha dan menghadirkan pemateri dari DLH Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) pada Rabu (20/5/2026).

Kendati demikian, lanjutnya lebih jauh, aktivitas pertambangan juga memiliki potensi dampak lingkungan apabila tidak dikelola sesuai ketentuan perundang-undangan. “Karena itu aspek perizinan lingkungan menjadi instrumen penting agar kegiatan usaha tetap berjalan sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan,” katanya.

Ikhwansyah juga memastikan, Pemkab Banjar tentunya mendukung investasi dan kegiatan usaha yang menaati aturan, khususnya yang memiliki komitmen terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

“Kepatuhan terhadap dokumen lingkungan bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga bentuk tanggung jawab bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan dan keselamatan masyarakat,” ucapnya.

Sementara itu, Rahman Hadi Priyanto selaku Kepala Bidang (Kabid) Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup menyebutkan, sebagian besar perizinan usaha galian C merupakan kewenangan pemerintah provinsi. Namun pemerintah daerah tetap melakukan pengawasan terhadap kewajiban pelaporan dan kepatuhan dokumen lingkungan para pelaku usaha.

“Yang kami tekankan saat ini adalah ketaatan pelaporan serta masa berlaku dokumen lingkungan mereka. Karena pelaku usaha memiliki kewajiban menyampaikan laporan secara berkala,” tuturnya.

Ia juga menyebutkan, 51 perusahaan MBLB yang diundang dalam rakoor tersebut masih memiliki izin aktif dan legal beroperasi, dan berharap melalui kegiatan tersebut dapat terjalin sinergi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha agar investasi tetap berjalan tanpa mengabaikan aturan lingkungan.

“Kami membuka peluang investasi seluas-luasnya di Kabupaten Banjar, tetapi tetap harus mengikuti ketentuan dan peraturan yang berlaku,” pungkasnya.(znd/link)

Bupati dan DPRD Sepakati Raperda Pengelolaan Sampah Jadi Perda

Penulis
zai
-
0
Perda tentang Pengelolaan Sampah

Link, Martapura – Legislatif dan eksekutif sepakat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Sampah disahkan menjadi Perda dalam rapat paripurna dengan agenda pengambilan keputusan dan pendapat akhir Bupati pada Rabu (20/5/2026).

Dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Banjar, Irwan Bora, masing-masing juru bicara (jubir) fraksi di DPRD telah menyetujui raperda tersebut untuk dijadikan perda.

Bupati dan DPRD Kabupaten Banjar sepakat Raperda tentang Pengelolaan Sampah disahkan menjadi Perda dalam rapat paripurna dengan agenda pengambilan keputusan dan pendapat akhir pada Rabu (20/5/2026).

Pada kesempatan tersebut, Bupati Banjar, H Saidi Mansyur mengatakan, keberadaan Perda Pengelolaan Sampah di Kabupaten Banjar diharapkan mampu menciptakan sistem pengelolaan sampah yang lebih terstruktur, berkelanjutan, serta mendukung implementasi target nasional, sekaligus menjalankan fungsi pelayanan publik dan pengelolaan lingkungan secara sinergis dan terukur.

“Adanya perda ini juga diharapkan dapat mendorong perubahan paradigma pengelolaan sampah dari pola kumpul-angkut-buang menjadi pendekatan ekonomi sirkular yang mampu memberikan nilai ekonomi dari proses pengolahan sampah,” ujarnya.

Tak hanya itu, Saidi Mansyur juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh fraksi di DPRD yang telah menyetujui dua raperda usulan eksekutif, yakni Raperda Penyertaan Modal berupa Barang Milik Daerah untuk Perumda Pasar Bauntung Batuah (PBB) dan Raperda Perubahan Ketiga atas Perda Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah untuk dibahas ke tahap selanjutnya.

“Berbagai saran dan masukan yang disampaikan fraksi-fraksi menjadi perhatian penting pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan, salah satunya seperti raperda penyertaan modal yang harus dilandasi perencanaan matang, pengawasan, target capaian yang jelas, konkret, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ucapnya.

Mengingat, papar Saidi Mansyur lebih jauh, keberadaan Perumda PBB Kabupaten Banjar memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya melalui peningkatan pelayanan pasar rakyat, pemberdayaan pedagang kecil, serta optimalisasi pengelolaan aset daerah yang produktif dan berdaya guna.(znd/link)

Hari Kebangkitan Nasional, PTAM Intan Banjar Gaungkan Semangat Nasionalisme 

Penulis
link
-
0

Link, Banjarbaru – Memperingati Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) yang jatuh pada 20 Mei 2026, PT Air Minum (PTAM) Intan Banjar menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh masyarakat Indonesia sekaligus mengajak untuk terus menumbuhkan semangat persatuan, nasionalisme, dan kepedulian terhadap generasi penerus bangsa.

Melalui momentum Hari Kebangkitan Nasional tahun ini, PTAM Intan Banjar mengusung tema “Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara”, sebagai pengingat bahwa masa depan Indonesia berada di tangan generasi muda yang harus dijaga, dididik, dan dipersiapkan dengan baik.

Direksi dan seluruh jajaran PTAM Intan Banjar menilai semangat kebangkitan yang diwariskan para pendiri bangsa harus terus dihidupkan di tengah berbagai tantangan zaman.

Tidak hanya melalui pembangunan fisik, tetapi juga dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pendidikan, kesehatan, serta pelayanan publik yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Sebagai perusahaan daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum, PTAM Intan Banjar berkomitmen untuk terus memberikan layanan terbaik guna mendukung kehidupan masyarakat yang sehat dan produktif.

Ketersediaan air bersih yang berkualitas dinilai menjadi salah satu fondasi penting dalam menciptakan generasi yang kuat dan berdaya saing.

Peringatan Hari Kebangkitan Nasional juga menjadi momentum refleksi untuk memperkuat semangat gotong royong, persatuan, dan rasa cinta tanah air dalam membangun daerah maupun bangsa.

“Selamat Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 2026. Mari bersama menjaga tunas bangsa demi mewujudkan Indonesia yang berdaulat, maju, dan sejahtera,” demikian pesan yang disampaikan PTAM Intan Banjar.

Semangat kebangkitan yang terus dipelihara diharapkan mampu menjadi energi positif bagi seluruh elemen masyarakat untuk bergerak bersama membangun Indonesia yang lebih kuat dan berkelanjutan. (*)

1...345...1,388Halaman 4 dari 1,388