Link, Banjarbaru – Rapat Integrasi Penataan Aset dan Penataan Akses Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Kalsel Tahun Anggaran 2024, dibuka secara resmi oleh Plh. Gubernur Kalsel, Roy Rizali Anwar selaku Ketua Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Kalsel melalui Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Hj. Husnul Hatimah, di Grand Qin Hotel Banjarbaru pada Senin (11/11) siang.

Kegiatan yang rutin diselenggarakan setiap tahun ini berlangsung selama dua hari dan diikuti oleh 70 peserta dari berbagai instansi terkait, termasuk Kanwil BPN Provinsi Kalsel, perangkat daerah yang menjadi Gugus Tugas Reforma Agraria, serta Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota se-Kalsel.

Melalui kegiatan ini diharapkan dapat dihasilkan kesepakatan bersama untuk mempercepat dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan reforma agraria, sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian.

Gubernur Kalsel melalui Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (SDM), Hj. Husnul Hatimah menegaskan bahwa, reforma agraria merupakan salah satu program strategis nasional yang harus dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan komprehensif. Program ini harus melibatkan sinergi berbagai kementerian/lembaga serta pemerintahan daerah guna mencapai tujuannya yang mulia.

“Reforma agraria bukan sekadar kebijakan, tetapi upaya nyata untuk mengurangi ketimpangan dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Dengan pelaksanaan yang serius, kita berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memberikan keadilan sosial, dan memperkuat fondasi ekonomi di daerah,” ungkap Hj. Husnul Hatimah saat menyampaikan sambutan tertulis Gubernur Kalsel.

Lebih lanjut, Hj. Husnul menegaskan bahwa aspek terpenting dalam reforma agraria adalah pemberdayaan masyarakat. Proses penataan aset dan penataan akses tidak hanya bertujuan memberikan hak atas tanah semata, tetapi juga memastikan bahwa masyarakat dapat mengoptimalkan penggunaan lahan tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

“Penataan aset dan akses harus diarahkan untuk menguatkan hak rakyat atas tanah, sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila dan Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945,” tambahnya dengan penuh penekanan.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kalsel, Abdul Aziz menekankan pentingnya tidak hanya melegalisasi tanah, namun juga memberikan akses dan pemberdayaan bagi masyarakat.

“Tanah yang sudah dilegalisasi harus diikuti dengan langkah-langkah konkret dan akses terhadap tanah harus dijamin agar masyarakat dapat memanfaatkannya secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan.” Tutur Aziz.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kanwil BPN Kalsel mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mencari solusi atas permasalahan pertanahan yang terjadi di Kalimantan Selatan.

“Mari kita gunakan forum ini untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada dan mencari solusi yang tepat,” imbuhnya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri perwakilan Biro Perekonomian Setda Kalsel, Kepala Bidang di lingkungan Kanwil BPN Kalsel, Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan se-Kalsel dan anggota Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Kalsel serta tamu undangan lainnya. (tri)

Link, Banjarbaru – Diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel Roy Rizali Anwar, Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor atau Paman Birin memimpin pertemuan/coffee morning jajaran Pemerintah Provinsi Kalsel pada Senin (11/11/2024) di ruang rapat H Aberani Sulaiman, Kantor Gubernur Kalsel di Banjarbaru.

Coffee Morning ini diikuti staf ahli, asisten, dan para kepala dinas/biro, direktur rumah sakit, dan para pejabat yang mewakili ini membahas realisasi penyerapan dana APBN/APBD hingga triwulan III tahun anggaran 2024 dan langkah-langkah strategis kedepannya.

Poin penting yang disampaikan pada kesempatan itu, sesuai arahan Gubernur Paman Birin, Roy mengingatkan jajarannya agar melakukan pemangkasan anggaran 30 persen terhadap kegiatan yang kurang tepat, lalu diarahkan kepada hal-hal yang lebih menyentuh kepentingan masyarakat.

Hal ini juga ujar Roy, dalam upaya mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Dicontohkan, pemangkasan anggaran untuk perjalanan dinas yang kurang tepat atau mengundang narasumber luar daerah, karena tidak terjadi perputaran uang di daerah dan kurang berdampak pada masyarakat.

“Laksanakan efisiensi anggaran dan tepat sasaran, berdampak langsung terhadap masyarakat,” pesan Roy.

“Untuk pemangkasan 30 persen tolong disampaikan, alasannya apa jika tidak bisa,” ujarnya lagi.

Masih arahan Gubernur Paman Birin, Roy mengajak jajarannya untuk mendukung visi misi Presiden, Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming melalui 8 misi (Asta Cita), diantaranya misi mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

Kemudian, misi meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur. Dan melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

Visi lain adalah memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

Arahan lain, terkait upaya mendatangkan investor dinilai efektif untuk pertumbuhan perekonomian daerah. Kemudian, potensi energi terbarukan yang perlu dipetakan, sektor pertanian dari hilir ke hulu, wisata Geopark Meratus, wisata religi, dan sebagainya.

Terkait efisiensi dan efektivitas, diingatkan agar tidak perlu membeli mobil dinas baru jika masih bisa dengan cara lain seperti sewa dan sebagainya. Termasuk penggunaan mobil listrik untuk mengurangi pengeluaran anggaran untuk kebutuhan BBM.

“Harus ada yang mengontrol dan melaporkan,” ujarnya.

Di awal rapat, juga sesuai arahan gubernur, Roy meminta dilakukan koordinasi dengan inspektorat jika ada hal-hal yang meragukan, sehingga tidak bermasalah dengan aturan.

Potensi sumber pendapatan lain, diminta agar dimaksimalkan dengan menghitung secara tepat, termasuk bagi UPTD dan BLUD yang perlu dilakukan evakuasi, dan jika tidak menguntungkan, bisa digabungkan dengan yang lain.

Dalam hal peningkatan pendapatan, dicontohkan seperti pemenuhan kebutuhan air bersih komplek perkantoran, dipasok UPTD Banjarbakula.

Kemudian hal lain yang dianggap penting, membuat penghargaan untuk SKPD agar memberikan penghargaan penggunaan hemat energi, dan sebagainya.

Sementara itu, pada penjelasan realisasi pendapatan daerah disampaikan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalsel, Subhan Nor Yaumil.

Dilanjutkan paparan Kepala Bappeda, Ariadi Noor tentang realisasi fisik dan keuangan hingga Oktober 2024 dan perkembangan pembangunan di Kalsel disampaikan oleh biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Gusti Rahmat serta pada Coffee Morning tersebut moderator dipimpin Kepala Biro Organisasi Galuh Tantri Narindra sekaligus membacakan kesimpulan. (tri)