Beranda blog Halaman 7

Ketua KPK Setyo Budiyanto Soroti Dana Hibah ke Lembaga Vertikal

Penulis
nana
-
0
Setyo Budiyanto
Ketua KPK Setyo Budiyanto

Link, Jakarta – Ketua KPK Setyo Budiyanto soroti pemerintah daerah yang memberikan dana hibah dan THR ke lembaga vertikal di daerahnya. Hal itu memunculkan potensi konflik kepentingan hingga penyimpangan, katanya kepada ratusan kepala daerah dan wakil.

Menurutnya, tidak pas, jika dana hibah itu diberikan ke lembaga penegak hukum seperti polda, polres, hingga kejaksaan negeri dengan harapan tidak ada pendalaman, investigasi, dan lainnya terhadap sang kepala daerah.

Daerah lebih baik memprioritaskan dananya ke sektor pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesejahteraan masyarakatnya, ujarnya pada Peluncuran Panduan dan Bahan Ajar Pendidikan Antikorupsi di Kemendagri, Jakarta, Senin (11/5/2026) sebagaimana dirilis heloindonesia.com

Menurut dia, pendidikan itu sangat penting. Jangan sampai malah sibuk mengurusi dana hibah, dana pokir. Selain itu, lembaga vertikal telah memperoleh pembiayaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN).

Sehingga, katanya, pemerintah daerah tak perlu memberikan dana hibah tambahan. Apalagi banyak kepala daerah sedang pusing mengelola anggarannya saat terbatasnya transfer anggaran dari pemerintah pusat saat ini, katanya.

Setyo mengingatkan bahwa dana hibah tersebut dapat menjadi pintu masuk praktik suap terselubung maupun upaya membangun kedekatan tertentu dengan aparat penegak hukum.

Praktik semacam ini berpotensi menimbulkan persoalan hukum kelak. Dia juga menilai pemberantasan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan penindakan hukum, tetapi harus dimulai dari pembentukan karakter.

Setyo Budiyanto juga menyoroti sejumlah kasus yang ditangani KPK dengan modus dugaan pemberian THR tercermin pada tiga operasi tangkap tangan (OTT) pada 2026. Modus mulanya diketahui dari OTT terhadap Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman.

Setelah itu, KPK menyampaikan adanya modus serupa yang dilakukan Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo. Untuk kasus Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari, kepala daerah tersebut menerima uang dugaan suap yang kemudian akan dipakai untuk pembagian THR.

Pada 21 April 2026, KPK mengungkapkan memeriksa dua anggota Polri, dua jaksa, dan seorang aparatur sipil negara untuk mengusut pemberian THR oleh Fikri Thobari kepada Forkopimda Kabupaten Rejang Lebong.

Hadiri Pelantikan PERSI dan MAKERSI, Gubernur Dorong Fasilitas Kesehatan Yang Mudah Dijangkau

Penulis
tri
-
0

Link, Banjarbaru – Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin menghadiri Pelantikan Pengurus Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) dan Majelis Kehormatan Etik Rumah Sakit (MAKERSI) Wilayah Kalimantan Selatan periode 2026–2030 yang digelar di Hotel Grand Qin, Sabtu (16/5/2026)

Acara berlangsung khidmat dengan diawali pembacaan SK Bersama oleh Sekretaris Umum PERSI, dr. Hesty Widyastoeti dan dilanjutkan dengan Pelantikan yang dilakukan oleh Ketua Umum PERSI Pusat, dr. Bambang Wibowo didampingi Ketua MAKERSI Pusat, Prof. Dr. dr. Agus Purwadianto dan dihadiri jajaran pengurus rumah sakit, tenaga kesehatan, unsur pemerintah daerah, serta para undangan lainnya dengan mengenakan pakaian sasirangan sebagai bentuk pelestarian budaya daerah, dan untuk periode 2026 – 2030, Ketua PERSI dan MAKERSI Wilayah Kalimantan Selatan, Dr. dr. Izaak Zoelkarnain Akbar.

Dalam kesempatan itu, Sekdaprov Kalsel, M. Syarifuddin membacakan sambutan Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin, yang menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pengurus PERSI dan MAKERSI yang baru dilantik.

“Semoga, amanah ini bisa ditunaikan dengan sebaik-baiknya, penuh tanggung jawab, serta mempedomani aturan organisasi dalam setiap langkah dan kebijakan yang dijalankan oleh pengurus persi dan makersi selama 5 tahun ke depan,” ucap Sekdaprov Kalsel, membacakan sambutan Gubernur H. Muhidin.

Gubernur Kalsel menyampaikan, fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, memiliki andil yang besar dalam meningkatkan kesehatan masyarakat.

“Ketika fasilitas kesehatan cukup memadai, dan mudah dijangkau oleh masyarakat, maka pelayanan kesehatan bisa diberikan lebih maksimal. Karena itu, pemerintah provinsi Kalimantan Selatan, terus berupaya meningkatkan fasilitas kesehatan, baik secara kuantitas maupun dari sisi kualitas,” ujar Gubernur H. Muhidin.

Gubernur memastikan, pihaknya juga terus mendorong dan mendukung berdirinya rumah sakit-rumah sakit swasta, karena kebutuhan pelayanan kesehatan di Kalsel makin meningkat.

“Khusus rumah sakit yang berada di wilayah Kota Banjarmasin, pengguna layanan bukan saja datang dari warga kota dan masyarakat dari daerah Kalsel, tetapi juga dari masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah. Sampai saat ini, Pemprov Kalsel memiliki empat rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Ulin, Rumah Sakit Anshari Shaleh, Rumah Sakit Mulut dan Gigi, serta Rumah Sakit Jiwa Sambangg Lihum. Selain itu, di masing-masing daerah kabupaten/kota juga berdiri rumah sakit milik pemerintah daerah. Hanya saja sebagian rumah sakit, fasilitasnya masih terbatas. Karena itu, kehadiran rumah sakit swasta, juga masih sangat diperlukan, mengingat jumlah penduduk Kalsel sudah mencapai lebih dari 4 juta jiwa.

Menurut Gubernur H. Muhidin, potensi bisnis rumah sakit swasta untuk maju dan berkembang masih terbuka lebar, baik di wilayah Banjarbakula, Banua Anam, maupun di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu dan Kotabaru. Sehingga Gubernur H Muhidin berharap dan mengajak, pengurus PERSI dan MAKERSI mampu memainkan peran dan kontribusinya, dalam menjembatani tata kelola rumah sakit yang sebaik-baiknya.

“Mari kita optimalkan rumah sakit, sebagai fasilitas pelayanan kesehatan. Terapkanlah nilai kemanusiaan, etika dan profesionalisme, manfaat, keadilan, perlindungan dan keselamatan pasien, serta fungsi sosial dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, meskipun mengemban misi bisnis melalui pelayanan kesehatan,” tutup Gubernur H. Muhidin mengakhiri sambutannya. (tri)

Megawati Hangestri Resmi Gabung Hyundai Hillstate, Kembali ke Liga Voli Korea 2026/2027

Penulis
nana
-
0
Megawati Hangestri

Link, Jakarta – Pemain voli andalan Timnas Indonesia, Megawati Hangestri kembali berkiprah di Liga Korea Selatan. Hal ini setelah resmi bergabung dengan klub Hyundai Hillstate untuk menghadapi musim 2026/2027.

“Megawati Hangestri telah bergabung dengan tim bola voli Hyundai Hillstate. Kami dengan tulus menyambut anda (Megawati),” demikian pernyataan manajemen klub Hyundai Hillstate dalam media sosial resminya yang dipantau di Jakarta, Senin.

Kepindahan Megawati Hangestri ke Hyundai Hillstate menjadi salah satu kabar besar dalam dunia voli Asia mengingat penampilan impresif pemain asal Jember, Jawa Timur, itu dalam beberapa musim terakhir, baik di level klub maupun bersama tim nasional Indonesia.

Megawati datang ke Korea Selatan dengan modal performa gemilang setelah sukses membawa Jakarta Pertamina Enduro menjuarai Proliga 2026. Penampilannya sepanjang kompetisi kembali menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu pevoli terbaik Indonesia saat ini.

Rumor bergabungnya Megawati ke Hyundai Hillstate sebenarnya sudah mencuat sejak beberapa waktu lalu. Spekulasi semakin kuat ketika pelatih Hyundai Hillstate Kang Sung-hyung terlihat hadir langsung memantau penampilan Megawati pada laga final Proliga 2026 di GOR Among Rogo, Yogyakarta, akhir April lalu.

Kehadiran Kang Sung-hyung saat itu langsung menarik perhatian pecinta voli Indonesia dan Korea Selatan. Banyak pihak menilai kedatangan pelatih asal Korea tersebut merupakan sinyal kuat bahwa Hyundai Hillstate tengah serius mendekati Megawati.

Kembalinya Megawati ke Korea Selatan juga menandai periode kedua dalam karier internasionalnya di kompetisi voli Negeri Ginseng tersebut. Sebelumnya, pemain yang akrab disapa Megatron itu tampil bersama Red Sparks selama dua musim pada periode 2023 hingga 2025.

Selama memperkuat Red Sparks, Megawati tampil impresif dan menjadi salah satu pemain asing paling bersinar di Liga Voli Korea. Ia berhasil membantu timnya menembus babak play-off pada musim pertama dan melaju hingga final pada musim kedua.

Gaya permainan agresif, kemampuan menyerang yang kuat, serta mental bertanding yang konsisten membuat Megawati mendapatkan tempat spesial di hati pendukung Red Sparks maupun pecinta voli Korea Selatan.

Penampilan cemerlang tersebut juga membuat nama Megawati semakin dikenal di level internasional sekaligus membuka jalan bagi atlet voli Indonesia untuk bersaing di kompetisi elite Asia.

Di Hyundai Hillstate, Megawati akan bermain di bawah arahan pelatih Kang Sung-hyung dan diproyeksikan menjadi salah satu kekuatan utama tim bersama pemain asal Amerika Serikat Jordan Wilson yang lebih dahulu diperkenalkan klub.

Hyundai Hillstate sendiri merupakan klub asal Suwon, salah satu klub besar di Liga Voli Korea yang memiliki tradisi kuat dalam persaingan papan atas kompetisi.

Madinah Kosong dari Jemaah Haji Gelombang Pertama, 1.278 Jemaah Terakhir Diberangkatkan ke Makkah

Penulis
nana
-
0
Madinah

Link, Madinah – Kota Madinah resmi menuntaskan fase pelayanan jemaah haji reguler gelombang pertama, setelah tiga kelompok terbang (kloter) terakhir diberangkatkan menuju Makkah pada Jumat (15/5/2026) pagi. Keberangkatan ini menandai berakhirnya operasional pendorongan jemaah Indonesia dari Kota Nabawi menuju Tanah Haram.

Tiga kloter terakhir tersebut berasal dari Embarkasi UPG 21, KJT 20, dan BTH 14 dengan total sekitar 1.278 jemaah. Sebelum melanjutkan perjalanan ke Makkah, seluruh jemaah terlebih dahulu singgah di Miqat Bir Ali untuk mengambil niat ihram dan melaksanakan salat sunnah.

Kepala PPIH Daerah Kerja Madinah, Khalilurrahman, mengatakan seluruh proses pendorongan jemaah pada hari terakhir berjalan lancar dan terkendali.

“Alhamdulillah seluruh rangkaian berjalan tertib dan sesuai rencana. Hari ini Madinah secara resmi mulai kosong dari jemaah haji reguler gelombang pertama,” ujarnya saat memantau langsung proses keberangkatan jemaah di Bir Ali.

Sejak pukul 06.00 WAS, Khalilurrahman telah berada di Sektor 2 untuk mengawal pelepasan jemaah BTH 14 dari hotel menuju Bir Ali. Setelah memastikan seluruh jemaah bergerak dengan aman, ia melanjutkan pemantauan ke kawasan miqat.

Di Bir Ali, Khalilurrahman naik ke sejumlah bus untuk menyapa jemaah satu per satu. Ia menyampaikan doa, pesan penguatan, sekaligus mengingatkan pentingnya menjaga kesehatan menjelang puncak ibadah haji di Armuzna.

“Semoga bapak ibu semua diberikan kesehatan, dimudahkan menjalani seluruh rangkaian ibadah, memperoleh haji mabrur, dan kembali ke tanah air bersama keluarga dalam keadaan sehat wal afiat,” pesannya kepada jemaah.

Ia juga memastikan jemaah yang masih menjalani perawatan di rumah sakit maupun Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) tetap mendapatkan perhatian penuh dari tim medis. Menurutnya, keluarga di tanah air tidak perlu khawatir karena seluruh jemaah sakit akan diberangkatkan ke Makkah setelah dinyatakan layak jalan oleh dokter.

Meski jumlah jemaah yang diberangkatkan di hari terakhir tidak sebanyak hari-hari sebelumnya, pelayanan petugas tetap dilakukan secara maksimal. Kepala PPIH Sektor Bir Ali, Divia Ardianto, menegaskan seluruh personel tetap disiagakan penuh hingga keberangkatan terakhir.

Layanan terhadap jemaah lanjut usia dan disabilitas menjadi perhatian utama. Petugas Bir Ali terus mendampingi jemaah lansia, termasuk menyediakan golf car bagi jemaah yang kesulitan berjalan menuju bus.

“Kami ingin jemaah lansia tetap nyaman menjalani proses miqat tanpa harus kelelahan berjalan jauh. Karena itu pendampingan terus kami maksimalkan,” kata Divia.

Cuaca panas juga menjadi perhatian serius petugas. Suhu di Madinah dalam beberapa hari terakhir mencapai 42 derajat Celsius dan diperkirakan akan lebih tinggi di Makkah saat fase puncak haji berlangsung.

Karena itu, jemaah diimbau untuk tidak menunggu haus saat beraktivitas di luar ruangan. Konsumsi air putih secara berkala, penggunaan payung, masker, serta semprotan air menjadi langkah sederhana namun penting untuk menjaga kondisi tubuh tetap stabil di tengah cuaca ekstrem.

Selain menjaga asupan cairan, jemaah juga diminta mengatur waktu istirahat dan mengurangi aktivitas yang tidak terlalu mendesak agar energi tetap terjaga menjelang rangkaian ibadah puncak di Armuzna yang membutuhkan stamina lebih besar.

Sementara itu, berakhirnya operasional gelombang pertama di Madinah tidak berarti tugas pelayanan selesai. Sebagian besar petugas PPIH Daker Madinah kini mulai bergeser menuju Makkah untuk memperkuat layanan jemaah selama fase puncak haji.

Fokus pelayanan selanjutnya akan diarahkan pada pendampingan jemaah di Armuzna, mulai dari pergerakan menuju Arafah, mabit di Muzdalifah, hingga layanan di Mina.

Usai fase Armuzna selesai, PPIH Daker Madinah akan kembali bersiap menyambut kedatangan jemaah gelombang kedua yang dijadwalkan bergerak dari Makkah menuju Madinah untuk melanjutkan rangkaian ibadah dan ziarah di Kota Nabi.

Sidak SPBU, Pemprov Kalsel Pastikan Penyaluran Solar Subsidi Lancar

Penulis
tri
-
0

Link , Banjarbaru – Menyikapi aksi demonstrasi ratusan sopir angkutan dari berbagai daerah di Kalsel terkait kelangkaan solar subsidi, Pemerintah Provinsi Kalsel bergerak cepat melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) langsung ke sejumlah SPBU bersama Satgas BBM yang melibatkan unsur TNI dan Polri serta Stakeholder terkait, Kamis (14/5/2026) pagi.

Kegiatan yang diawali dari titik kumpul di Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel itu dipimpin langsung oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kalsel, Ariadi Noor didampingi Kepala Dinas Perdagangan Kalsel, H. Ahmad Bagiawan, guna memastikan distribusi BBM subsidi berjalan sesuai aturan dan tepat sasaran.

Sidak dilakukan atas arahan Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, sebagai langkah cepat pemerintah daerah untuk memastikan distribusi BBM subsidi, khususnya Solar dan Biosolar, berjalan sesuai aturan dan tepat sasaran di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat.

Adapun sejumlah lokasi yang menjadi sasaran pemantauan tim gabungan yakni SPBKB 20.3.2.005 Trikora, SPBKB 20.3.2.007 Guntung Manggis, SPBU 64.706.07 Landasan Ulin Tengah, SPBU 64.701.07 Basirih, SPBKB 30.3.2.009 Basirih, SPBU 64.701.06 Basirih, hingga SPBU 63.706.03 Gambut.

Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kalsel, Ariadi Noor mengatakan, sidak tersebut dilaksanakan atas arahan Gubernur Kalsel, H. Muhidin, yang meminta jajaran pemerintah daerah bersama Satgas BBM turun langsung ke lapangan untuk memastikan distribusi BBM tetap aman, lancar, dan terkendali.

“Atas arahan Bapak Gubernur Kalsel, H. Muhidin, kami diminta segera melakukan pemantauan dan sidak langsung ke SPBU untuk memastikan pasokan BBM aman serta distribusinya berjalan lancar dan tepat sasaran,” ujarnya.

Menurut Ariadi, pemerintah ingin memastikan dua hal utama dalam pengelolaan BBM di Kalsel, yakni ketersediaan pasokan dan pemerataan distribusi kepada masyarakat.

“Kita ingin memastikan pasokan BBM tersedia dan pendistribusiannya benar-benar merata kepada masyarakat. Pemerintah tidak ingin masyarakat terbebani atau menjadi korban dari penyalahgunaan pengelolaan BBM di SPBU,” katanya.

Ariadi menambahkan, langkah cepat tersebut merupakan bentuk kehadiran pemerintah dalam menjaga stabilitas distribusi energi di daerah, terlebih di tengah kondisi geopolitik global yang turut mempengaruhi sektor energi dan distribusi BBM nasional.

“Kita ingin melakukan langkah nyata agar distribusi BBM di Kalsel tetap lancar. Apalagi kondisi geopolitik di luar negeri juga dapat berdampak terhadap distribusi dan pasokan energi, sehingga pengawasan harus terus diperkuat,” lanjutnya.

Dari hasil pemantauan di sejumlah SPBU, tim gabungan tidak menemukan indikasi penyelewengan maupun praktik pelangsiran BBM subsidi. Kondisi antrean kendaraan juga terpantau tertib dan terkendali.

“Secara umum hasil sidak hari ini cukup baik. Tidak ditemukan indikasi penyalahgunaan BBM untuk saat ini dan antrean di SPBU juga relatif tertib,” jelas Ariadi.

Selain melakukan pemantauan, tim juga memberikan sosialisasi dan edukasi kepada pengelola SPBU agar pengelolaan BBM tetap sesuai ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

“Kami mengingatkan seluruh pengelola SPBU agar tetap mematuhi aturan karena sanksi terhadap penyalahgunaan BBM subsidi cukup berat,” tegasnya.

Terkait adanya laporan dugaan pungutan liar (pungli) di sejumlah SPBU, pemerintah meminta agar hal tersebut tidak memberatkan masyarakat maupun para sopir angkutan.

“Kalau sifatnya sukarela dan saling menguntungkan mungkin masih bisa ditoleransi. Namun apabila menjadi beban bagi masyarakat dan bukan kesepakatan bersama, tentu akan ada tindakan dan sanksi,” ujarnya.

Dalam sidak tersebut, pemerintah juga menyoroti pentingnya penerapan sistem barcode di SPBU Pertamina sebagai upaya memastikan distribusi BBM subsidi tepat sasaran.

Menurut Ariadi, sistem barcode sangat membantu dalam pencatatan distribusi berdasarkan data kebutuhan riil masyarakat atau supply and demand.

“SPBU yang tidak menerapkan sistem barcode justru akan dirugikan sendiri karena suplai dari Pertamina disesuaikan dengan data penyaluran. Kalau datanya tidak sesuai, maka suplai ke depannya bisa berkurang,” ungkapnya.

Pemprov Kalsel menegaskan, pengawasan distribusi BBM akan terus dilakukan secara berkelanjutan, baik melalui sidak terbuka maupun tertutup bersama Satgas BBM dan aparat penegak hukum.

“Kegiatan ini akan terus kami lakukan secara kontinu untuk memastikan seluruh proses distribusi BBM di Kalimantan Selatan berjalan baik dan masyarakat tidak dirugikan,” tutup Ariadi. (tri)

Tujuh Fraksi DPRD Sepakati Dua Raperda Usulan Eksekutif Dibahas ke Tahap Selanjutnya

Penulis
zai
-
0
Tujuh Fraksi

Link, Martapura – DPRD bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar menyepakati dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), yakni Raperda tentang Penambahan Penyertaan Modal Berupa Barang Milik Daerah dan Raperda Perubahan Ketiga Atas Perda Nomor 13/2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah untuk dibahas ke tahap selanjutnya.

Kesepakatan legislatif dan eksekutif atas dua Raperda tersebut disampaikan dalam gelaran rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Banjar, Irwan Bora dan dihadiri Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah (Setda) Banjar, Rakhmat Dhani pada Rabu (13/5/2025).

Dalam rapat paripurna, ketujuh Fraksi di DPRD telah menyampaikan berbagai pandangan umum terhadap dua Raperda, yakni Raperda tentang penyertaan modal berupa aset Pusat Perbelanjaan Sekumpul (PPS) Martapura ke Perumda Pasar Bauntung Batuah (PBB) dan Raperda Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Salah satunya seperti yang disampaikan Sunardi selaku Juru Bicara (Jubir) Fraksi Golkar yang mengatakan, Raperda Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dinilai sangat penting sekaligus untuk menyesuaikan nomenklatur perangkat daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.

“Dengan perubahan ini diharapkan dapat mendorong dan melaksanakan pembangunan yang lebih efektif, efisien, bersih, serta bertanggung jawab guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Selain menyesuaikan nomenklatur, Wakil Ketua Komisi I DPRD Banjar ini juga menilai, perubahan susunan perangkat daerah dapat mewujudkan perangkat daerah yang tepat fungsi, dan tepat ukuran.

“Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar telah berupaya menjalankan prinsip desain organisasi yang tertib, rasional, proporsional, efektif, efisien, dan sesuai tujuan serta kemampuan daerah,” kata Sunardi.

Pandangan serupa juga disampaikan Jubir dari Fraksi Gerindra yang dibacakan Rahmat Saleh, bahkan memberikan pandangan umum terkait Raperda tentang penyertaan modal berupa aset PPS Martapura.

“Keberadaan Perumda PBB memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan pelayanan pasar rakyat, optimalisasi pengelolaan aset daerah yang produktif dan berdaya guna,” ucapnya.

Karena itu, Wakil Ketua Komisi III DPRD ini menilai, penambahan penyertaan modal berupa barang milik daerah sebesar Rp12 miliar ke Perumda PBB merupakan langkah strategis yang dilakukan Pemkab Banjar dalam memperkuat struktur permodalan Perumda Pasar guna meningkatkan kualitas pengelolaan pasar, perbaikan sarana prasarana perdagangan, serta dapat meningkatkan kontribusi pendapatan asli daerah.(znd/link)

Peringati Kenaikan Yesus Kristus, PTAM Intan Banjar Umumkan Penyesuaian Jadwal Pelayanan

Penulis
link
-
0
Oplus_131072

Link, Banjarbaru – Memperingati Kenaikan Yesus Kristus tahun 2026, PT Air Minum Intan Banjar (Perseroda) mengumumkan penyesuaian jadwal pelayanan pelanggan dalam rangka libur nasional dan cuti bersama.

Penyesuaian jadwal tersebut mengacu pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2026.

Berdasarkan pengumuman resmi perusahaan, kantor pelayanan PT Air Minum Intan Banjar (Perseroda) tidak beroperasi pada Kamis dan Jumat, 14–15 Mei 2026, dalam rangka peringatan Kenaikan Yesus Kristus dan cuti bersama.

Meski pelayanan kantor diliburkan, pelanggan tetap dapat melakukan pembayaran rekening air melalui berbagai kanal yang telah bekerja sama dengan PT Air Minum Intan Banjar (Perseroda), seperti SMS Banking, ATM bank, maupun layanan pembayaran online lainnya.

Manajemen Intan Banjar mengimbau pelanggan untuk memanfaatkan layanan pembayaran non-tunai selama masa libur guna memastikan transaksi pembayaran tetap dapat dilakukan dengan mudah dan tepat waktu.

Pelayanan pelanggan akan kembali dibuka pada Sabtu, 16 Mei 2026, dengan jam operasional mulai pukul 08.00 WITA hingga 13.00 WITA.

Melalui pengumuman ini, PT Air Minum Intan Banjar (Perseroda) berharap pelanggan dapat menyesuaikan kebutuhan layanan selama periode libur nasional dan cuti bersama tersebut.

Manajemen juga menyampaikan terima kasih atas perhatian dan pengertian seluruh pelanggan selama berlangsungnya penyesuaian jadwal pelayanan. (*)

Aset PPS Martapura Akan Jadi Penyertaan Modal Perumda Pasar

Penulis
zai
-
0
Aset

Link, Martapura – DPRD membahas dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), salah satunya Raperda tentang penyertaan modal berupa barang milik daerah untuk Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar Bauntung Batuah (PBB) Kabupaten Banjar dalam rapat paripurna pada Rabu (13/5/2026).

Raperda tentang penyertaan modal berupa aset bangunan Kawasan Komersial Terpadu Sekumpul (KKTS) tersebut sebelumnya diajukan eksekutif ke legislatif dalam rapat paripurna pada 6 Mei 2026, dan kembali dibahas dalam rapat paripurna hari ini.

Dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Banjar, Irwan Bora, rapat paripurna dengan agenda pemandangan umum itu menghasilkan persetujuan dari tujuh fraksi di DPRD terhadap Raperda penyertaan modal berupa aset KKTS atau Pusat Perbelanjaan Sekumpul (PPS) Martapura untuk dibahas ke tahap selanjutnya.

Usai menghadiri rapat paripurna, Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (PSDA) Sekretariat Daerah (Setda) Banjar, Rachmad Ferdiansyah mengatakan, aset yang akan disertakan sebagai modal untuk Perumda PBB sebesar Rp12 miliar.

“Tapi saya lupa jumlah asetnya. Yang jelas, aset yang mempunyai nilai tambah akan disertakan sebagai modal untuk Perumda Pasar. Sedangkan aset lainnya belum disertakan sebagai penyertaan modal,” ujarnya.

Belum disertakannya sebagian aset PPS Martapura yang beroperasi sejak 2005 lalu sebagai penambahan modal untuk Perumda PBB dikarenakan saat proses serah terima bangunan PPS dari PT Sinar Harapan Jaya (SHJ) ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar ditemukan sejumlah permasalahan. Salah satunya adanya perubahan alas hak dari Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) menjadi Sertipikat Hak Milik (SHM), sehingga harus menggandeng Kejaksaan Negeri (Kejari) untuk menyelesaikannya.

DPRD menggelar rapat paripurna dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Penambahan Penyertaan Modal berupa Barang Milik Daerah untuk Perumda PBB dan Raperda Perubahan Ketiga Atas Perda No. 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah pada Rabu (13/5/2026).

Sementara itu, Direktur Perumda PBB Kabupaten Banjar, Rusdiansyah menjelaskan, penyertaan modal sebagian aset PPS Martapura dilakukan berdasarkan hasil rapat dan uji petik appraisal.

“Penyertaan modal terkait PPS Martapura memang tidak secara keseluruhan, karena hanya bagian yang dinilai sudah produktif berdasarkan hasil kajian. Artinya, sudah ada komoditas pedagangnya,” katanya.

Sedangkan total jumlah fisik aset yang akan menjadi penyertaan modal yakni 130 unit rumah toko (ruko) dan 1.008 unit bak rata yang ada di Blok A dan Blok B.

Perlu diketahui, pada 7 Juli 2025 lalu PT SHJ telah menyerahkan pengelolaan aset bangunan dan SHGB PPS kepada Pemkab Banjar. Selanjutnya, seluruh pengelolaan aset bangunan PPS Martapura yang terdiri dari 130 unit rumah toko (ruko), 1.008 unit bak rata, 200 unit bak miring, 750 toko, serta 78 unit toko di lantai dua dan lantai satu yang sebelumnya dikelola Rumah Sakit (RS) Aveciena Medika beserta fasilitas umum (fasum) lainnya telah diserahkan kepada Perumda PBB pada 14 Juli 2025 lalu. (znd/link)

Program Deposit Langganan Mei 2026 Diumumkan 

Penulis
link
-
0
(ft/banjarbaruklik)

Link, Banjarbaru – Sudah menjadi program rutinan tiap bulan, program deposit pelanggan kembali diumumkan. PT Air Minum (PTAM) Intan Banjar (Perseroda) mengumumkan program deposit pelanggan untuk bulan Mei 2026.

Program ini membantu pelanggan yang sering bepergian ke luar daerah dalam jangka waktu yang lama, sehingga tidak sempat membayar tagihan air mereka.

Program ini memberikan keuntungan berupa pembebasan pembayaran selama satu bulan, sehingga pelanggan dapat menghemat uang. Saat ini, banyak pelanggan yang telah memanfaatkan program ini dan merasakan manfaatnya.

Cara mengikuti program ini sangat mudah. Pelanggan hanya perlu mendepositkan jumlah uang minimal yang setara dengan rata-rata tagihan satu bulan, lalu jumlahkan selama 12 bulan atau satu tahun. Dengan demikian, mereka akan mendapatkan pembebasan pembayaran selama satu bulan, yang setara dengan akumulasi 12 bulan plus bonus tagihan satu bulan.

Program deposit tentunya ini membantu pelanggan yang suka bepergian untuk tetap merasa aman dan otomatis terhindar dari denda, selain juga memberikan insentif khusus dari PTAM Intan Banjar.

Program ini bisa diikuti semua pelanggan, baik itu sosial, rumah tangga bahkan bisnis atau niaga. Seperti berkesempatan mendapatkan reward bulanan maupun tahunan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi PTAM Intan Banjar. (*)

Ini Daftar Penerima Reward Pembayaran Tagihan Gratis Bulan Mei 2026

Penulis
link
-
0

Link, Banjarbaru – Selain program deposit yang diumumkan setiap bulan, PT Air Minum Intan Banjar (Perseroda) juga memberikan reward pembayaran tagihan rekening air gratis periode Mei 2026 kepada 35 pelanggan.

Adapun 35 pelanggan yang beruntung mendapatkan hadiah gratis pembayaran tagihan untuk periode Meil 2026 yakni, Kasyful Ahmad Nazharian, Abu Syairi, Hj Muhsinah Diniyah.

M Sabarul Yakin, Yuliani, Fatimatuz Zahra, Cynthia Maharani Puspitasari, Edih, Djony Takaendengan, Noor Halimah.

Kemudian, Jaya Sidhi Sugiman, Eddy Rayudie, Meyti Dowah, Wahidah Rellyanita, Noor Aidah, Indrawan Saputra.

Suratni, Linawaty Rachmad, Andi Kohar, Fatimah, Rasyidi, Syukransyah, Matnuh, Maya Alya Putri.

Selanjutnya, Ahmad Basuni, H Ah Sofyan, Ragil Ribut Santoso, Slamet Margono, H Asmuni, Syaifullah, Bayu Andriyatno, Hairulah, M Ramlan, Jonni Wahyudi, dan Herwanto

Humas PTAM Intan Banjar (Perseroda) menerangkan, untuk bisa mendapatkan reward pembayaran gratis tagihan rekening air sebenarnya sangat mudah.

Pelanggan dapat membayarkan tagihan rekening air paling lambat tanggal 10 setiap bulannya.

Nantinya, pada periode atau bulan berikutnya, pelanggan berkesempatan mendapatkan program apresiasi dari PTAM Intan Banjar

Pelanggan dapat melakukan pembayarandi mana saja, tidak perlu repot lagi harus antre. Pasalnya, PTAM Intan Banjar juga memiliki Mobil Layanan Keliling yang beroperasi setiap hari Senin sampai Jumat.

Pembayaran juga bisa dilakukan melalui online via e-commerce seperti Tokopedia, Bukalapak, LinkAja, Traveloka, GRAB, OVO, Gopay, dan lainnya. (*)

1...678...1,389Halaman 7 dari 1,389