Beranda blog Halaman 751

Presiden Groundbreaking Kawasan Kantor OIKN

Penulis
tri
-
0
Groundbreaking Kawasan Kantor OIKN
Presiden Joko Widodo melakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama pembangunan gedung dan kawasan kantor Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) yang terletak di kawasan IKN, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, pada Rabu, 17 Januari 2024. Foto: BPMI Setpres/Kris

Link, IKN – Presiden Joko Widodo melakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama pembangunan gedung dan kawasan kantor Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) yang terletak di kawasan IKN, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam sambutannya pada Rabu, 17 Januari 2024, Presiden menuturkan bahwa kawasan kantor OIKN tidak hanya terdiri dari gedung utama, tetapi juga dilengkapi dengan infrastruktur pendukung lainnya.

“Hari ini kita kembali melakukan peletakan batu pertama pembangunan gedung kantor Otorita Ibu Kota Nusantara yang terdiri dari gedung utama, gedung data center, dan infrastruktur kawasan dengan kapasitas 600 orang pada tahap pertama,” ucapnya.

Presiden Jokowi menuturkan bahwa kawasan kantor OIKN dibangun di atas lahan seluas 28 ribu meter persegi dengan nilai konstruksi mencapai Rp509 miliar. Kawasan tersebut nantinya akan difungsikan sebagai tempat bekerja para pegawai OIKN, serta dilengkapi dengan pelayanan terpadu satu pintu.

“Gedung kantor Otorita IKN ini dibangun di atas lahan kurang lebih 28.000 meter persegi dengan nilai konstruksi Rp509 miliar rupiah dan gedung ini akan menjadi tempat bekerjanya para pegawai OIKN yang juga ini akan dilengkapi dengan pelayanan terpadu satu pintu,” lanjutnya.

Selain itu, Kepala Negara menambahkan, kawasan tersebut akan dilengkapi dengan pusat komando (command center) serta urban gallery untuk memberikan pelayanan secara langsung atau realtime kepada masyarakat. Presiden pun berharap pembangunan kawasan kantor OIKN mampu meningkatkan kinerja seluruh kegiatan OIKN menjadi makin terorganisasi dan optimal.

“Saya harap gedung ini dapat segera diselesaikan dan seluruh kegiatan otorita IKN makin terorganisasi, terpusat, dan optimal dan karyawan bisa bekerja lebih nyaman dan produktif untuk mendukung pengembangan IKN mewujudkan Ibu Kota Nusantara yang kita cita-citakan,” tambahnya. (tri)

 

Kick Off Pemagangan Meningkatkan Kompetensi Tenaga Kerja

Penulis
tri
-
0

Link, Banjarbaru – Membuka peluang generasi muda dalam mengembangkan potensi di dunia kerja, Gubernur Kalsel, H. Sahbirin Noor mengajak perusahaan-perusahaan di Kalsel untuk memberikan kesempatan magang kepada para pencari kerja.

Hal tersebut disampaikan Paman Birin melalui Plt. Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Kalsel, Suparmi saat membuka Kick Off Pemagangan Dalam Negeri Tahun 2024 di Gedung Idham Chalid Banjarbaru, Rabu (17/1) pagi.

“Saya mengajak pengusaha untuk bersama-sama mendukung program ini dan membuka peluang bagi generasi muda Kalsel untuk mengembangkan potensi mereka di dunia kerja,” kata Paman Birin.

Paman Birin menegaskan bahwa program ini merupakan bentuk komitmen serius pemerintah, dalam upaya percepatan peningkatan kompetensi tenaga kerja.

“Program pemagangan dalam negeri ini adalah wujud nyata komitmen pemerintah untuk mempercepat peningkatan kualifikasi dan keterampilan tenaga kerja di Kalsel, diharapkan, dengan SDM yang terlibat memiliki daya saing yang tinggi dan lebih mudah terserap di dunia kerja sesungguhnya,” ujar Paman Birin.

Lebih lanjut, Paman Birin mengungkapkan hasil positif dari implementasi program pemagangan tahun lalu.

“Pada tahun 2023, sebanyak 168 peserta pemagangan berhasil terserap di berbagai tempat kerja dan wirausaha, ini merupakan pencapaian yang membanggakan dan memberikan dorongan bagi kami untuk terus melanjutkan upaya ini,” tambahnya.

Selain itu, Paman Birin juga menyampaikan apresiasi kepada perusahaan-perusahaan yang telah berpartisipasi dalam program pemagangan tahun 2023.

“Saya menyampaikan apresiasi kepada perusahaan-perusahaan yang telah berpartisipasi dalam program pemagangan tahun 2023. Sinergi antara pemerintah dan perusahaan perlu terus ditingkatkan agar target penyerapan peserta pemagangan di tahun 2024, sebanyak 192 orang, dapat tercapai dengan optimal,” ungkap Paman Birin.

Paman Birin mengatakan pemerintah memberikan insentif berupa pengurangan pajak kepada perusahaan yang mengikuti program pemagangan. Insentif tersebut diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.010/2019.

“Dengan adanya insentif ini, saya berharap semakin banyak perusahaan yang berpartisipasi dalam program pemagangan,” harapnya.

“Saya yakin, dengan sinergi antara pemerintah dan perusahaan, serta dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, kita dapat mengurangi angka pengangguran di Kalimantan Selatan,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalsel, Irfan Sayuti, menyatakan bahwa pelatihan ini terdiri dari teori, simulasi, dan praktik di perusahaan. Durasi pelatihan adalah 160 jam atau satu bulan, yang diselenggarakan oleh instruktur perusahaan.

“Pelatihan ini akan membekali peserta dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk bekerja di bidang tertentu,” kata Irfan Sayuti.

Selanjutnya, terdapat praktik kerja selama empat bulan yang dibimbing oleh mentor atau karyawan berpengalaman. Total pelatihan berlangsung selama lima bulan, dimulai pada bulan April dan dijadwalkan berakhir pada bulan September 2024.

Acara tersebut turut dihadiri Ketua Kamar dagang dan Industri (KADIN) Kalsel, Direktur Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan Kementerian Ketenagakerjaan RI melalui Koordinator Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemagangan Dalam Negeri serta Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Banjarmasin. (tri)

Kalsel Raih Predikat Zona Hijau Kualitas Opini Tinggi dari Ombudsman RI 

Penulis
tri
-
0

Link, Banjarmasin – Dengan nilai 85,87 Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan raih predikat Zona Hijau Kualitas Opini Tinggi, dalam hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023 dari Perwakilan Ombudsman RI Kalsel.

Dikomandoi Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor, berhasil bergerak dari Zona Kuning di tahun sebelumnya menuju Zona Hijau di Tahun 2023.

Atas capaian ini, Paman Birin dalam sambutannya melalui Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Husnul Hatimah, sampaikan bahwa hal ini dapat diraih berkat hasil kerja keras dan peran semua pihak.

“Pencapaian yang kita raih secara bersama-sama ini merupakan hasil kerja keras dan peran semua pihak. Baik itu penyelenggara pelayanan publik di level pembuat kebijakan, SDM pelaksana, masyarakat hingga OPD yang mendampingi satuan kerja,” sampai Paman Birin.

Paman Birin juga menyampaikan bahwa penghargaan ini harus mampu memacu semangat untuk berbenah demi mewujudkan pelayanan publik yang prima.

“Penghargaan tidak boleh mengendurkan semangat kita, melainkan memacu semangat untuk berbenah lebih baik lagi, demi mencapai tata kelola pemerintahan yang lebih fokus pada pelayanan publik, sesuai dengan visi misi Kalsel MAJU,” ingat Paman Birin.

Paman Birin juga menegaskan, bahwa Pemprov Kalsel akan senantiasa terbuka dan kooperatif dengan Ombudsman, sebagai Pengawas Pelayanan Publik.

“Kami segenap Pemda menyadari pentingnya peran Ombudsman sebagai lembaga Pengawas Pelayanan Publik, karena itu kami senantiasa terbuka dan kooperatif atas setiap proses penilaian dan evaluasi kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik,” ujar Paman Birin.

Pada penilaian ini terdapat tiga kategori zona, yakni Zona Hijau untuk predikat opini kualitas tertinggi dan tinggi, Zona Kuning untuk predikat opini kualitas sedang dan Zona Merah untuk predikat opini kualitas rendah.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Kalimantan Selatan, Hadi Rahman, paparannya menyampaikan, bahwa untuk Pemda di Kalsel pada tahun 2022 hampir mayoritas Zona Kuning.

Namun di tahun 2023 hampir semua berada di Zona Hijau.

“Dari 14 Pemda yang ada di Provinsi Kalsel, 13 meraih Zona Hijau dengan predikat opini kualitas tertinggi dan tinggi,” ujar Hadi.

Lebih lanjut, Hadi juga menyampaikan bahwa penilaian ini adalah salah satu bentuk pencegahan

“Selain dalam konteks penyelesaian laporan masyarakat, kami juga melakukan berbagai kegiatan pencegahan maladministrasi, salah satu yang kami lakukan adalah penilaian kepatuhan ini,” sampainya.

Penilaian kepatuhan ini sampainya, sudah berlangsung sejak tahun 2015, dengan dasar hukum UU 37 Ombudsman, Peraturan Pemerintah juga Perpres yang terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019-2024.

Pada penyerahan hasil penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik ini, 1 kabupaten meraih predikat kualitas opini sedang, 3 kabupaten meraih predikat kualitas opini tinggi, 7 kabupaten serta 2 kota meraih predikat kualitas opini tertinggi.

Dalam kesempatan ini, Kabupaten Hulu Sungai Selatan berhasil menjadi Peringkat 1 dengan hasil penilaian 95,07. (tri)

 

Innalillahi, Ulama Buya Syakur Meninggal

Penulis
nana
-
0
KH Syakur Yasin. (Foto: tangkapan layar Youtube KH Buya Syakur Yasin MA)

Link, Jakarta – Ulama  KH SyakurYasin atau Buya Syakur asal Indramayu dikabarkan meninggal dunia pada hari ini, Rabu (17/1/2024). Buya Syakur meninggal dunia di usia 75 tahun. Beliau dikenal sebagai salah satu ulama kharismatik asal Indramayu, Jawa Barat.

Mengutip dari NU Online, Buya Syakur menghembuskan napas terakhirnya pada Rabu dini sekitar pukul 02.00 WIB di Rumah Sakit Mitra Plumbon, Cirebon, Jawa Barat.

“Innalillahi wainna ilaihri raaji’un. Sampun kapundut dateng kersane Gusti Allah (telah dipanggil ke Rahmatullah) KH. Buya Syakur Yasin Cadangpinggan. Mugi Husnul Khatimah,” dikutip dari laman NU online, Rabu.

Dia tinggal di pondok pesantren Babakan Ciwaringin di Cirebon. Setelah itu, dia belajar di beberapa negara di Timur Tengah, termasuk Mesir.

Pada tahun 1971, Studinya dilanjutkan di Kairo, Mesir, di mana Syakur sempat menjabat sebagai Ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Kairo.

Syakur belajar Ilmu Al-Qur’an di Libya pada tahun 1977. Dia kemudian belajar sastra Arab pada tahun 1979 dan mendapatkan gelar master dalam sastra linguistik di Tunisia pada tahun 1981.

Dia pernah menjadi staf ahli di Kedutaan Besar Tunisia.

Setelah itu, Buya Syakur kembali belajar di London hingga kembali ke Indonesia pada tahun 1991. Sejak saat itu, dia berkonsentrasi untuk berdakwah di Indramayu, dan pada tahun itu dia mendirikan Yayasan Pondok Pesantren Cadangpinggan.

Sepanjang 2023, KPK Menerima 5.079 Laporan Dari Masyarakat.

Penulis
nana
-
0
Sepanjang 2023, KPK Menerima 5.079 Laporan Dari Masyarakat.
Ketua KPK sementara Nawawi Pomolango (Sumber: ANTARA)

Link, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengusut ratusan dugaan kasus korupsi sepanjang 2023. KPK menangani total 127 perkara di tingkat penyelidikan dan 161 perkara di tingkat penyidikan.

“Selama 2023 ini KPK telah melakukan penanganan perkara TPK dengan rincian penyelidikan 127 perkara, penyidikan 161 perkara. Penuntutan 129 perkara, pelaksanaan eksekusi 124 perkara, perkara yang berkekuatan hukum tetap atau inkrah 94 perkara,” kata Ketua sementara KPK, Nawawi Pomolango dalam konferensi pers kinerja KPK pada 2023 di Gedung Merah Putih, Jakarta, Selasa (16/1/2024).

Ratusan perkara yang ditangani KPK, salah satunya bermula dari pengaduan masyarakat. Sepanjang 2023, KPK menerima 5.079 laporan dari masyarakat.

Dari jumlah tersebut, 690 laporan tidak ditindaklanjuti atau diarsipkan. Semantara 4.389 dilakukan verifikasi.

“Dari jumlah tersebut, 1.962 dalam proses telaah, tiga laporan diteruskan kepada pihak eksternal. Sembilan laporan diteruskan kepada pihak internal, dua laporan masih dalam proses verifikasi, dan 2.413 diarsipkan,” katanya.

Nawawi mengungkapkan, KPK paling banyak menerima laporan dari Jakarta dan pemerintah pusat dengan 759 laporan. Selanjutnya Jawa Barat 483 laporan, Jawa Timur 430 laporan, Sumatra Utara 354 laporan, dan Jawa Tengah 270 laporan.

Presiden Groundbreaking Masjid Negara IKN Rp950 M

Penulis
tri
-
0
Masjid Negara IKN
Presiden Jokowi Groundbreaking Masjid Negara IKN yang ditarget selesai akhir 2024. ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWAN

Link, IKN – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus digeber. Hari ini Presiden Joko Widodo  meletakkan batu pertama atau groundbreaking Masjid Negara Ibu Kota Nusantara (IKN) senilai Rp940 miliar.

Jokowi mengatakan Masjid Negara IKN bisa menampung 61 ribu orang jemaah. Dia menyebut pembangunan masjid ini akan rampung akhir 2024.

“Nilai konstruksinya sebesar Rp940 miliar. Memang sangat besar sekali masjid ini nanti dan masjid ini juga dilengkapi dengan infrastruktur kawasan, seperti lanskap, utilitas kawasan, tentu saja jalan dan jembatan,” kata Jokowi di IKN, Rabu (17/1).

Masjid Negara IKN akan dikelilingi oleh air. Jokowi menyebut akan ada embung-embung yang dibangun mengelilingi masjid tersebut.

Dia menyebut masjid itu akan memiliki interior yang indah. Jokowi berharap Muslim di IKN bisa beribadah dengan nyaman di tempat tersebut.

“Saya berharap masjid negara ini akan merepresentasikan kemajemukan Indonesia dan sarana untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Allah SWT, tempat yang nyaman bagi umat Muslim melakukan berbagai aktivitas keagamaan,” ujarnya.

Jokowi berkata di kawasan itu juga akan didirikan gereja katedral, wihara, pura, dan klenteng. Dia ingin kawasan tersebut menjadi simbol toleransi dan kerukunan beragama di Indonesia.

“Saya ingin masjid yang akan dibangun ini bisa menjadi contoh dari masjid-masjid negara di dunia dan menampilkan kekhasan Indonesia, menampilkan kekhasan Ibu Kota Nusantara,” ucap Jokowi. (tri)

Dugaan Pelanggaran Kampanye Cawapres Penuhi Syarat

Penulis
tri
-
0
dugaan Pelanggaran Kampanye penuhi syarat
Ilustrasi suasana kantor Bawaslu Provinsi Maluku di Kota Ambon. Foto: ANTARA

Link, Jakarta – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Maluku menyatakan, laporan dugaan pelanggaran kampanye cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka saat safari politik di Kota Ambon, Senin (8/1/2024), memenuhi syarat formal dan material.

Hal tersebut disampaikan Ketua Bawaslu Maluku, Subair, melalui keterangan tertulisnya, usai rapat pleno yang dilakukan Bawaslu terhadap laporan hasil pengawasan kampanye Pemilu 2024, seperti dilansir ANTARA, Rabu (17/1/2024).

“Berdasarkan laporan, hasil pengawasan saat safari politik Gibran itu terpenuhi, baik syarat formal maupun materialnya,” kata Subair sebagaimana dilansir infopublik.id.
​​​​​​​
Subair menegaskan, laporan dugaan pelanggaran tersebut akan dilanjutkan dengan dituangkan dalam Formulir B2 untuk kemudian diregistrasi.

Registrasi temuan pelanggaran itu akan dilakukan selama dua hari. Setelah itu, dilanjutkan dengan pengkajian selama tujuh hari. Apabila dirasa masih memerlukan data-data informasi, lanjut Subair, maka ditambah tujuh hari lagi, sehingga total menjadi 14 hari.

“Tetapi, biasanya kami menggunakan tujuh hari. Empat belas hari jika datanya masih belum cukup,” katanya.

Subair mengaku pihaknya juga akan melakukan klarifikasi dengan mengundang pihak-pihak terkait, termasuk saksi ahli.

Syarat formal laporan yang telah terpenuhi itu meliputi identitas penemu, identitas terlapor, dan waktu pelaporan tidak melebihi batas waktu tujuh hari setelah kejadian.

Kemudian, syarat material yang terpenuhi ialah peristiwa dan uraian kejadian, tempat kejadian, serta saksi yang mengetahui peristiwa tersebut dan bukti.

“Syarat-syarat formal dan material itu semua sudah ada dalam laporan dari penemu,” kata Subair.

​​​Sementara itu, anggota Bawaslu Maluku Astuti Usman menambahkan, apabila ditemukan ada dugaan pelanggaran dalam proses pengkajian, maka melibatkan aparat di Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Bawaslu.
​​​​​​​
“Karena ini pidana, jadi bukan ditangani Bawaslu sendiri, akan melibatkan kejaksaan dan kepolisian bila nanti kalau arahnya ke sana (ditemukan pelanggaran),” ucap Astuti.

Sebelumnya, Gibran melakukan safari politik dan menggelar pertemuan bersama Raja-Raja atau Kepala Desa Maluku Tengah dan Kota Ambon di Ambon. Pertemuan itu kemudian dilaporkan ke Bawaslu karena diduga sebagai pelanggaran pemilu. (tri)

Sumber: infopublik.id

 

Sektor Logistik Jadi Tema Groundbreaking Tahap 4 IKN

Penulis
tri
-
0
sektor logistik
Presiden Joko Widodo bertolak menuju Ibu Kota Nusantara (IKN) di Provinsi Kalimantan Timur pada Rabu, 17 Januari 2024. Foto: BPMI Setpres/Kris

Link, IKN – Presiden Joko Widodo bertolak menuju Ibu Kota Nusantara (IKN) di Provinsi Kalimantan Timur pada Rabu, 17 Januari 2024. Selama di IKN presiden akan melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) sejumlah infrastruktur di sektor logistik.

Setibanya di Bandara Internasional Sultan Aji Mahmud Sulaiman Sepinggan, Balikpapan, Presiden Jokowi akan menaiki helikopter Super Puma TNI AU untuk menuju IKN, Kabupaten Penajam Paser Utara.

Sementara itu, sektor logistik menjadi tema besar pembangunan groundbreaking yang akan dilakukan Presiden Jokowi di tahap keempat pembangunan IKN.

“Logistik menjadi tema dalam pembangunan groundbreaking kali ini, terutama karena persiapan aparatur sipil negara (ASN) di 2024 ini akan perlu didukung oleh logistik,” kata Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono dalam Media Briefing secara virtual, Selasa (16/1/2024).

Menurut Agung, sejumlah proyek yang mulai diresmikan pada Rabu (17/1/2024) terdiri dari tiga kategori yakni proyek badan usaha milik negara (BUMN), investor swasta, dan lembaga negara.

“BUMN Pos Indonesia yang akan berurusan di aspek logistik membangun Nusantara Logistik Hub,” ujar Agung.

Dalam kaitannya dengan logistik, Agung mengungkapkan adanya groundbreaking Nusantara Warehouse Park yang dibangun oleh investor lokal Kalimantan Timur.

Agung menekankan, pembangunan logistik pergudangan sangat diperlukan untuk menunjang pembangunan Superblock Mall dan Hotel.

“Selanjutnya, investasi swasta. Tadi saya sampaikan peran logistik sangat besar. Yang pertama, ada Sun Hub akan membangun area pergudangan,” ujar Agung.

Agung menambahkan, rencananya Presiden Joko Widodo akan hadir dalam groundbreaking pembangunan IKN tahap keempat tersebut. (tri)

 

Berhasil Dukung Kelancaran Haul, DKISP Akan Tambah 4 CCTV Baru

Penulis
wahyu
-
0

Link, Martapura-  Pelaksanaan haul ke-19 KH Muhammad Zaini bin Abdul Ghani (Abah Guru Sekumpul) berlangsung sukses dan lancar. Haul yang berlangsung di Sekumpul Martapura tersebut kembali menyedot jutaan jemaah. Terlihat dari antusias jamaah yang mengikuti pelaksanaan haul baik berhadir secara langsung, maupun yang menyaksikan melalui media sosial yang terafiliasi dengan Pemkab Banjar.

Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (DKISP) Kabupaten Banjar HM Aidil Basith usai melakukan rapat evaluasi bersama jajaran mengatakan, DKISP berhasil dalam mendukung dan mensukseskan pelaksanaan haul ke-19 Abah Guru Sekumpul. Yakni dengan peran menyediakan fasilitas Chanel CCTV dan YouTube Suara Banjar Media yang memudahkan masyarakat untuk dapat mengakses layanan yang disediakan Pemkab Banjar.

Data yang kami peroleh dari hasil evaluasi, pengunjung yang memantau relay CCTV banjarkab sebesar 242.177 orang, pengunjung yang memantau YouTube resmi pemerintah Kab. Banjar sebesar 260.311 serta yang menyaksikan lewat channel YouTube Arraudhah sebesar 644.997 pengunjung.

“Alhamdulilah sesuai target yang kita harapkan dalam mendukung dan menunjang kelancaran haul,” ujarnya.

Lebih jauh dikatakan, pada pelaksanaan haul mendatang pihaknya akan terus meningkatkan pelayanan dan fasilitas khususnya teknologi informasi, guna memudahkan kelancaran haul dan akses bagi jemaah.

“Tentunya pihak kami akan terus berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah haul maupun petugas relawan untuk kesuksesan dan kelancaran haul. Pihak kepolisian dan instansi terkait lainnya juga sangat terbantu dalam layanan yang kami berikan, memudahkan mereka dalam memantau kondisi kemacetan arus kedatangan maupun kepulangan jemaah,” harapnya.

Pada akhir keterangannya, Basith menginformasikan akan memasang 4 cctv tepatnya di Kampung Melayu, Dalam Pagar dan Kalampaian. Pemasangan cctv tersebut nantinya untuk menunjang pelaksanaan haul Datuk Kelampaian, Guru Kasyful Anwar dan Guru Anang Sya’rani Arif. (wahyu)

BPBD Kalsel Terima Atensi Untuk Penanganan Bencana

Penulis
tri
-
0
gubernur berikan atensi ke bpbd kalsel

Link, Banjarbaru- Musim penghujan masih menjadi ancaman bencana di Kalimantan Selatan, untuk itu Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor memberikan atensi kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk melakukan manajemen untuk pencegahan dan penanganan.

Kepala BPBD Kalsel, R Suria Fadliansyah melalui Kepala Bidang Kesiapsiagaan, Bambang Dedi Mulyadi menyampaikan terkait amanah pimpinan yang saat ini sedang berlangsung.

“Sesuai dengan atensi atau arahan penting gubernur, kami di BPBD Kalsel ada 4 pilar pokok manajemen di bidang pencegahan dan penanganan bencana, yang telah diarahkan oleh gubernur,” ujar Bambang Dedi Mulyadi, Selasa (16/1/2024).

Empat pilar yang dimaksud yakni, pertama mengingatkan BPBD untuk selalu meningkatkan pemantapan regulasi kebencanaan di daerah, kedua  menginginkan BPBD harus selalu melakukan kontrol dan mengevaluasi terhadap ketersediaan sarana prasarana pencegahan dan penanggulangan bencana. Ketiga,  meminta untuk selalu meningkatkan kapasitas SDM, baik kepada internal SDM tenaga kebencanaan maupun mitra tenaga kebencanaan di kabupaten kota dan elemen masyarakat, kemudian yang keempat, gubernur mengingatkan BPBD Kalsel untuk selalu meningkatkan kerjasama antar stakeholder atau kolaborasi.

“Itu 4 pilar pokok yang menjadi ruh kerja BPBD Kalsel dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bencana di Kalsel yang saat ini menghadapi potensi ancaman bahaya hidrologi,” lanjut Bambang.

Ancaman dari bencana hidrologi disebutkan berpotensi untuk musibah banjir, angin puting beliung, tanah longsor, dan gelombang tinggi.

“Dalam hal regulasi, sejak bulan Oktober tahun lalu Pemprov Kalsel sudah mengeluarkan surat edaran kepada bupati/walikota melalui BPBD setempat agar meningkatkan kesiapsiagaan terhadap ancaman potensi bahaya hidrometeorologi,” tutupnya. (tri)

1...750751752...1,377Halaman 751 dari 1,377