Beranda blog Halaman 964

Pekerjaan Proyek Drainase Jalan Pintu Air Terkesan Lamban

0

Link, Martapura – Pelaksaan Proyek Drainase Jalan Pintu Air dengan nilai kontrak Rp626.355.000 terkesan lamban. Sementara jika dihitung waktu kerja sejak Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) diterbitkan Dinas PUPRP Kabupaten Banjar pada 5 April 2023 lalu, dengan lama waktu pengerjaan selama 120 Hari Kalender, semakin sempit.

Bidang Sumber Daya Air (SDA) pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPRP) Kabupaten Banjar akui pengerjaan proyek drainase di RT9 hingga RT11 samping ruas Jalan Pintu Air, Kelurahan Tanjung Rema Darat, Kecamatan Martapura akan terjadi perlambatan.

Lambannya progres pengerjaan drainase dengan panjang 298 meter tersebut, dikatakan Andri Yunan Pratama,  Kepala Bidang (Kabid) SDA Dinas PUPRP Kabupaten Banjar dikarenakan beberapa faktor, diantaranya arus lalu lintas yang cukup padat serta Cover U-Ditch dengan sistem drainase buka tutup yang dipesan masih belum ready.

“Prediksi kami memang ada terjadi perlambatan, sehingga hari ini kami lakukan rapat mitigasi untuk mengetahui dimana titik perlambatannya. Tapi, untuk penggalian drainase menggunakan excavator mini saat ini mulai dilakukan,” ujarnya pada, Senin (19/6/2023)

Sedangkan terkait persoalan u-ditch yang masih belum ready, lanjut Andri Yunan Pratama didampingi Hamidhan Nooryansyah, Kepala Seksi (Kasi) Operasional dan Pemeliharaan, PUPRP telah menyarankan pihak penyedia jasa konstruksi, yakni CV Surya Agung agar melakukan pemesanan u-ditch ditempat lain agar tidak terjadi perlambatan dalam pengerjaannya.

“Saat ini tengah diupayakan penyedia jasa. Kami akan terus melakukan kontrol terhadap progresnya, dan kami upayakan agar pengerjaannya selesai sesuai target. Untuk pengerjaan drainase dengan sistem pemasangan batu sudah mencapai 12,3 persen atau sekitar 100 meter,” katanya.

Jika u-ditch menggunakan penutup plat fabrikasi dengan kisi-kisi memiliki lubang resapan air tersebut telah ready, papar Andri Yunan Pratama. Maka, pengerjaan drainase dengan volume selebar 60 Cm dan ketinggian 80 Cm tersebut persentase akan langsung meningkat. (zainuddin/BBAM)

Panglima Kobar Pimpin Serahkan Surat Somasi ke PT ABB

0

Link, Barut – Pimpinan Komando  Lembaga Adat Dayak Kalimantan Panglima Kobar didampingi Panglima Labor, akhirnya turun tangan untuk membantu masyarakat adat yang bersengketa dengan PT Asmin Bara Bronang (ABB).

Panglima Kobar dan Panglima Labor turun tangan membantu masyarakat adat yang lahannya digunakan PT ABB dijadilan jalan hauling angkutan tambang batubara. Kedua panglima ini pun memimpin tim melakukan pertemuan dengan PT ABB di Desa Limo 1. Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara. Kalimantan Tengah.

“Kami bersama team telah bertemu dengan pihak PT Asmin Bara Bronang untuk menyampaikan surat somasi. Somasinya sendiri dilatarbelakangi para pemilik lahan adat merasa dirugikan perusahaan karena lahannya dijadikan jalan hauling angkutan tambang tanpa izin,” ungkap Budi, salah seorang anggota tim kepada Linkalimantan.com, Selasa 20 Juni 2023.

Somasi itu sendiri ungkap Budi, disampaikan Panglima Kobar, Panglima  Labor dan angota tim advokasi pada Senin 19, Juni 2023.

Seperti diberitakan sevelumnya,  Kantor Badan Advokasi Investigasi Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (BAIN HAM RI Kalsel) diberikan mandat para pemilik lahan adat untuk menyampaikan somasi kepada PT Asmin Bara Bronang. Somasi itu sendiri dilakukan lantaran perusahaan dinilai merugikan warga adat pemilik lahan.

“Somasi yang kami layangkan terkait permasalahan kepemilikan tanah adat sejak Tahun 1938. Pemilik lahan keberatan  atas pembuatan jalan hauling angkutan batubara yang dilakukan PT Asmin Bara Bronang tanpa izin dari pemilik sah,” jelas Dedi Meldianto Santoso SH dan rekan, advokat BAIN HAM RI Kalsel, melalui siaran pers yang diterima Linkalimantan, Selasa 13 Juni 2023.

Menurut Dedi, pihaknya akan melakukan upaya upaya hukum sesuai perundangpundangan yang berlaku di Negara ini.

“Alhamdulillah, perjuangan warga para pemilik lahan juga mendapat dukungan penuh dari sejumlah tokoh adat. Diantaranya Panglima Kobar yang turun langsung ke lokasi untuk mencek kebenarannya,” ujarnya.

Setelah melihat langsung ke lapangan, papar Dedi lagi, Panglima Kobar pun bersedia membantu warga dalam penyelesaian masalah tersebut. (spy)

Raker APKASI Kalsel, Paman Birin Ajak Seluruh Kabupaten Siapkan Diri

0

Link, Banjarmasin – Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Wilayah Kalimantan Selatan menggelar Rapat Kerja (Raker) Tahun 2023 di Banjarmasin pada Senin (19/6).

Raker APKASI ini hadiri Wakil Ketua Apkasi Pusat, Hj Erlina dan dibuka Gubernur Kalsel H. Sahbirin Noor melalui Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setdaprov Nurul Fajar Desira sekaligus menyampaikan pidato sambutan.

Pada pembukaan itu, Gubernur Kalsel mengajak semua pemerintah kabupaten agar menyiapkan diri untuk menjadi gerbang bagi IKN di Kaltim.

Provinsi Kalsel ujar Paman Birin, harus berbenah di segala sektor termasuk sektor ekonomi. Kendati komoditas batu bara dan sawit menjadi andalan, namun banyak potensi ekonomi lainnya yang bisa digali seperti perkebunan, pertanian, pariwisata berbasis budaya dan alam.

“Saya mendorong masing-masing kepala daerah untuk motivasi mengembangkan potensi daerahnya, sejauh mana proses yang dihasilkan dan hambatan apa saja yang menyertai. Untuk itu kita duduk bersama disini dalam rangka mendiskusikan dan mengkoordinasikan pengembangan masing-masing daerah di Kalimantan Selatan,” ujar gubernur.

Sementara itu, Koordinator Wilayah Apkasi Kalsel, Muhammad Sukamta dalam laporannya menyebutkan, kegiatan yang berlangsung pada tanggal 18 -19 Juni 2023 ini bertujuan menyamakan persepsi sekaligus menjaring segala persoalan yang dihadapi Pemkab se-Kalsel.

Masalah dimaksud terkait perkembangan otonomi daerah, kerja sama antara daerah dan dalam rangka Kalsel membangun kekuatan ekonomi baru sebagai pintu gerbang IKN di Kaltim.

Dikatakan Sukamta, ada beberapa isu strategis yang perlu jadi perhatian peserta raker, antara lain terkait upaya meningkatkan kemampuan sumber daya lokal untuk keperluan IKN, kesiapan Pemkab menyambut Pemilu dan Pilkada serentak 2024, penyetaraan jabatan dan organisasi, dan lainnya.

Sedangkan Terkait pemilu dan pilkada serentak, Wakil Ketua Apkasi Pusat, Hj Erlina mengingatkan Pemda agar melakukan antisipasi dini dan pemetaan terhadap potensi konflik menjelang Pilkada atau Pemilu serentak 2024.

Kemudian, pemda diharapkan memiliki sumber lain selain dana bantuan pemerintah pusat, untuk pembangunan yaitu melalui investasi ke daerah menjadi salah satu alternatif untuk membangkitkan kembali perekonomian daerah.

Masalah lain yang disampaikan Erlina adalah soal tenaga honorer di Pemda hingga pendidikan dengan segala permasalahannya.

APKASI ujarnya akan berusaha menjalin kerjasama dengan pihak lain, dalam upaya mencari solusi bersama dan menetapkan kesepakatan yang menguntungkan semua bagi Pemerintah Kabupaten.

“Diharapkan raker ini dapat membahas dan merumuskan rekomendasi yang akan menjadi materi pada rapat kerja nasional ke-15 tahun 2023 nanti,” ujarnya. (tri)

Warga Mantuil Futsal Bersama Paman Birin

0

Link, Banjarmasin – Roliansyah, Ketua RT 20, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kelurahan Mantuil Banjarmasin, menyampaikan terimakasih kepada Gubernur Kalsel Paman Birin usai warganya diajak silaturahmi dan main futsal bersama di Lapangan Futsal Mahligai Pancasila pada Minggu, (18/6) malam.

Diungkapkan Roliansyah, meski tim Mantuil FC alami kekalahan dalam laga futsal gembira melawan tim Paman Birin, warganya sangat senang bisa bersilaturahmi dengan Gubernur Kalsel Paman Birin.

“Alhamdulillah, kami bisa bertemu dan bersilaturahmi secara langsung dengan Paman Birin, Gubernur kesayangan kita. Warga tampak begitu senang dan antusias,” ujarnya.

Sementara itu, Paman Birin turut senang atas kehadiran masyarakat Mantuil yang sudah datang untuk memenuhi undangan silaturahmi dan fun futsal kali ini. Paman Birin juga mengatakan semangat dan gemar berolahraga terus digelorakan kepada semua kalangan, tak terkecuali generasi milenial.

“Maka dari itu kita gelar laga ini selain untuk meningkatkan imun juga sekaligus menjaga kekompakan serta mempererat silaturahmi dengan masyarakat yang selama ini sudah terjalin baik,” ucap Paman Birin.

Dalam kesempatan tersebut, Mantuil FC juga diperkuat Tenaga Ahli Media Pemprov Kalsel, Rusbandi yang merupakan warga dari Kelurahan Mantuil. (tri)

Satelit SATRIA-1 Sukses Meluncur ke Angkasa

0

Link, Jakarta – Satelit Republik Indonesia 1 (SATRIA-1) yang telah sukses meluncur ke angkasa pada Senin (19/6/2023), menjadi satelit internet pertama Indonesia yang diluncurkan oleh roket Falcon 9 dari perusahaan SpaceX milik Elon Musk.

Pelaksana tugas Menteri Komunikasi dan Informatika (Plt. Menkominfo), Mahfud MD, mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk bangga dan bersyukur karena satelit internet pertama Indonesia (Satelit SATRIA-1)itu berhasil meluncur hingga menuju garis orbitnya tanpa kendala apapun, termasuk cuaca yang cerah.

“Itu adalah satelit internet pertama milik Indonesia yang diluncurkan oleh roket Falcon 9 milik SpaceX dari landasan Cape Canaveral, Florida, Amerika Serikat,” kata Mahfud MD, dalam keterangannya terkait keberhasilan Peluncuran SATRIA-1 di Jakarta pada Senin (19/6/2023).

Senada dengan itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, satelit SATRIA-1 yang baru saja diluncurkan adalah untuk pemerataan infrastruktur digital pada fasilitas layanan publik di berbagai pelosok tanah air di masa depan.

“Satelit ini untuk pemerataan infrastruktur digital di pusat layanan publik kita,” kata Presiden Jokowi yang dikutip melalui cuitan pada akun media sosial Twitter pada Senin (19/6/2023).

SATRIA-1 akan menempati orbit 146° Bujur Timur (BT), lokasi tepatnya di atas Pulau Papua pada beberapa bulan mendatang.

Diperlukannya sejumlah waktu untuk sampai lokasi orbit yang telah ditentukan, karena SATRIA-1 diluncurkan dari tempat yang cukup jauh dari Indonesia. Tepatnya, dari perusahaan teknologi besar SpaceX negara bagian Florida, Amerika Serikat (AS).

“SATRIA-1 meluncur dengan menggunakan roket Falcon milik SpaceX,” kata Jokowi. (spy/infopublik)

Dugaan Korupsi Perjadin Berujung Pengembalian Kerugian Negara?

0

Link, Martapura – Bergulir sejak tahun 2022 lalu, Kasus Dugaan Korupsi Perjalanan Dinas (Perjadin) Oknum Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banjar Periode 2019 – 2024 seperti akan berakhir dengan pengembalian kerugian negara.

Andi Muhammad Fachry, Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Kabupaten Banjar mengungkapkan, sejumlah anggota dewan telah bersedia melakukan pengembalian kerugian negara.

“Mereka bersedia, cuman mereka masih meminta waktu. Makanya, saat ini masih ditelusuri Tim Penyelidik untuk mengetahui bagaimana hasilnya nanti. Untuk update-nya saat ini, saya juga masih belum tahu,” katanya kepada pewarta, Senin 19 Juni 2023.

Terkait hal itu, Fachry juga membenarkan bahwa pihaknya kembali melakukan pemanggilan sejumlah anggota dewan untuk dimintai keterangan.

“Intinya  saat ini masih kami lengkapi,” sahutnya.

Dibagian lain, Andi Muhammad Fachry belum dapat memastikan, apakah setelah pemanggilan sejumlah anggota dewan selesai, kasus dugaan korupsi pada Perjadin DPRD akan dinaikkan ke tahap selanjutnya, yakni dari tahap Penyelidikan ke tahap Penyidikan.

“Hasilnya tergantung keputusan dari Kejati Kalsel bagaimana nantinya,” ungkapnya.

Terkait pemanggilan tersebut, Linkalimantan.com sempat melihat perihal surat pemanggilan dari Kejari Kabupaten Banjar kepada Anggota DPRD Kabupaten Banjar. Salah satu isinya adalah mereka yang dipanggil diminta membawa dokumen Surat Tanda Setoran (STS) terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi pada Perjadin DPRD Kabupaten Banjar.

Sementara itu, Saidan Fahmi dari Fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Banjar kepada pewarta juga membenarkan perihal yang disampaikan Andi Muhammad Fachri.

“Hari ini kami diminta menandatangani surat pernyataan untuk melengkapi berkas administrasi sebagai bahan laporan untuk Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Selatan (Kalsel). Jadi, kami diminta untuk berkomitmen, jika ada terjadi kerugian uang negara, maka akan melakukan pengembalian sesuai dengan rekomendasi dari BPKP Kalsel sebelumnya,” ujar Saidan Fahmi.

Tak hanya itu, politisi Demokrat ini juga mengaku masih belum mengetahui berapa besar total kerugian uang negara dalam kasus dugaan korupsi pada Perjadin DPRD Kabupaten Banjar tersebut.

“Kami, secara pribadi masih belum dikasih tahu berapa besar kerugian uang negara yang telah terjadi. Seperti apa kelanjutan kasus ini, kami juga masih belum mengetahui,” akunya. (zainuddin/BBAM)

Pemprov Harapkan Kabupaten/Kota Raih Kategori Digital

0

Link, Yogyakarta – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengharapkan kabupaten/kota dapat meraih kategori digital dalam capaian indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETDP).

Saat ini, baru terdapat 5 pemda yang tergolong dalam kategori digital yakni Kota Banjarmasin, Kabupaten Barito Kuala, Tanah Bumbu, Hulu Sungai Utara dan Tanah Laut. Hal ini disampaikan Kepala Biro Perekonomian Setda Prov Kalsel Hj. Raudatul Jannah, saat membuka workshop pendampingan pengisian survei Indeks ETDP Semester 1 tahun 2023 di Yogyakrata, Senin (19/6) pagi.

“Harus menjadi perhatian kita bersama, agar ada peningkatan indeks elektronifikasi transaksi dan diharapkan pada semester 1 & 2 thn 2023 dapat meraih pada kategori/level “digital” dgn score 80-100) yang akan dijadikan salah satu variabel penilaian evaluasi kinerja tahunan (championship) TP2DD,” kata istri Gubernur Kalsel Sahbirin Noor atau Paman Birin ini.

Menurut Raudatul Jannah, pemanfaatan kanal pembayaran digital di kabupaten kota se- Kalsel dapat ditingkatkan, berkerjasama degan platform digital dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah yg akan berdampak signifikan kepada pendapatan asli daerah (PAD).

Dirinya menekankan, kepada Bank Kalsel selaku bank pengelola rekening umum kas daerah (RKUD) agar dapat memberikan dukungan, dalam percepatan dan perluasan ETPD di Kalsel. Melalui penciptaan ekosistem digital yang lebih luas dan massif, serta dapat menyajikan data yang valid untuk penginputan di sistem informasi percepatan & perluasan digitalisasi daerah (SIP2DD) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pada kegiatan tersebut, Karo Perekonomian ini juga mengucapkan terima kasih kepada Bank Indonesia Kalimantan Selatan yang telah menginisiasi workshop ini.

Turut hadir Kepala Divisi Sistem Pembayaran, Pengelolaan Uang Rupiah dan Manajemen Intern Kantor Perwakilan BI Kalsel Robi Ariadi, Narasumber Analis Bank Indonesia Novan Permana, Kabag Digital Banking Bank Kalsel Putri Maya Sari serta tamu undangan lainya. (tri)

KPU Banjarbaru Ajukan Anggaran Pilkada Rp 24.8 M

0
KPU Banjarbaru Ajukan Anggaran Pilkada Rp 24.8 M
Hegar Wahyu Hidayat, Ketua KPU Kota Banjarbaru

Link, Banjarbaru – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjarbaru, telah ajukan proposal anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 ke Pemerintah Kota (Pemko) Banjarbaru.

Hegar Wahyu Hidayat, Ketua KPU Kota Banjarbaru menjelaskan bahwa pihaknya telah mengajukan usulan anggaran Pilkada ke Pemko Banjarbaru dengan besar anggaran Rp 24.8 Milyar.

“Kami sudah mengajukan anggaran Rp 24.8 M. Dari anggaran yang kami ajukan tersebut, disepakati oleh Pemko Banjarbaru sebesar Rp 22 M,” ujarnya, Senin (19/6/2023).

Namun demikian, Hegar mengungkapkan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) diperkirakan baru akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2023 mendatang oleh komisioner KPU yang baru. Anggaran tersebut, masuk dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2024.

“Setelah penandatanganan NPHD baru bisa dicairkan,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Banjarbaru, Rizana Mirza membenarkan jumlah usulan anggaran Pilkada 2024 yang telah diajukan KPU Kota Banjarbaru. Namun, Ia menyampaikan, untuk angka pasti hinbgga saat ini belum diketahui.

“Untuk usulan KPU itu sebesar Rp 24 M, namun itu belum pasti,” ujarnya.

Nantinya kata Rizana Mirza, usulan ini akan dikaji kembali oleh tim Pemko Banjarbaru dan menyesuaikan dari kemampuan daerah.

“Keputusan resmi angkanya belum ada, nanti akan dimasukkan ke dalam APBD tahun 2024,” katanya.

Dijelaskan mantan Kadinkes Kota Banjarbaru ini, Pilkada Kota Banjarbaru nantinya menang memakai APBD Kota Banjarbaru. Sedangkan untuk Pileg dan Pilpres menggunakan APBN. (wahyu/BBAM)

Korupsi Perjadin, Kejari Panggil dan Panggil Lagi

0

Link, Martapura – Entah sampai kapan terjadi, pastinya sejak Perkara Dugaan Korupsi Perjalanan Dinas (Perjadin) oknum Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banjar pada Tahun 2022 lalu hingga kini tak berujung titik terang.

Pemanggilan oknum Pimpinan dan Anggota DPRd Banjar yang diduga melakukan tindakan korupsi Perjadin 2020-2021, hingga kini masih terus dilakukan. Teranyar, Senin 19 Juni 2023, 9 anggota DPRD Kabupaten Banjar kembali dipanggil untuk kesekian kalinya.

Adapun anggota dewan yang dipanggil tersebut, Herlina Anggaraini, Wita, HM Yunani dan keluarga Almarhum M Solikin, Syarifah Sakinah, Soraya, Hasan, Hj Ratna Hartati, M Zaini, dan Mulkan. Namun yang memenuhi pemanggilan lebih awal, yakni M Zaini dari Partai PKB, Mulkan dari Partai PPP. Muhammad Zaini dari Partai PPP dan Saidan Fahmi dari partai Demokrat.

Pemanggilan yang dilakukannya tersebut untuk membuatkan pernyataan bahwa mereka tidak melakukan hal serupa lagi. Kasi Pidanan Khusus (Pidsus) Kejari Kabupaten Banjar Fahri mengatakan, namun meskipun begitu hingga saat ini untuk pengembalian uang belum ada dilakukan.

“Masih dalam proses hingga saat ini karena mereka minta waktu,” ungkapnya kepada Linkalimantan.com Senin 19 Juni 2023.

Adapun alasan terkait panggilan untuk membuat pernyataan yang saat ini dilakukan agar tidak lagi mengulai kesalahan yang sama. Tetapi belum ada pengembalian kerugian negara pada perkara dugaan korupsi perjadin tersebut, itulah juga sebutnya yang masih dilakukan penulusuran oleh tim penyidik.

“Jadi makanya kita telusuri karena updatenya pun saya tidak tahu,”

Lalu untuk hukum apakah ada tersangka atau tidak, meskipun ada pengembalian kerugian negara pihaknya masih menunggu hasil dari kejati.

“Kami menunggu dari pihak Kejati Kalsel dulu,” bebernya.

Sementara itu salah satu anggota dewan yang dimintai keterangan terkait pemanggilan itu Saidan Fahmi dari partai Demokrat, mengaku bahwa dalam pemanggilan itu untuk melengkapi berkas.

“Berkas itu akan disampaikan kepimpinan Kejati, untuk rincian berkas tentang apa itu saya tidak tahu karena saya cuman tanda tangan saja,” ungkapnya, usai pemanggilan yang dilakukan Kejari di depan kantornya kejaksaan Senin 19 Juni 2023.

Sedangkan terkait dengan pengembangan kerugian nagara, pihaknya masih menunggu arahan dari kejaksaan.

“Kami sesuai dengan arahan saja dan memang kami diminta untuk mengembalikan,” lanjutnya.

Tetapi demikian untuk jumlah masing-masing kerugian negara yang dilakukan mereka lanjut Saidan Fahmi mereka belum mengetahui.

“Kami belum diberi tahu berapa kerugian negara yang masing-masing kami lakukan,” lanjutnya. (oetaya/BBAM)

Deklarasi Konsorsium Pers Banua dan Dialog Nasional

0

Link, Banjarmasin – Konsorsium Pers Banua yang digagas 29 Desember 2022 lalu segera dideklarasikan. Agenda besar tersebut dijdwalkan terlaksana pada 22 Juni 2023 di ruang seminar Gedung FISIP ULM.

Berawal dari maraknya praktik jurnalisme yang mengabaikan kode etik dan code of conduct atau kode perilaku, maka diperlukan kesepahaman dan kesepakatan bersama dalam mengawal dan menjaga marwah serta martabat pers oleh kalangan masyarakat pers sendiri. Wadah itu akhirnya disepakati para pimpinan/ketua organisasi perusahaan pers dan organisasi profesi wartawan yang menjadi konstituen Dewan Pers di Kalsel, bernama Konsorsium Pers Banua.

“Kami ingin menyatukan visi dan misi yang dirumuskan menjadi kesepahaman bersama. Karena itu, para ketua organisasi konstituten Dewan Pers di Kalsel bersepakat membentuk satu wadah bersama yaitu Konsorsium Pers Banua,” ujar Ketua Serikat Media Siber (SMSI) Kalsel, Anang Fadillah.

Adapun organisasi pers yang tergabung dalam Konsorsium Pers Banua adalah Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kalsel, Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kalsel, Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), dan Persatuan Radio Siaran Swasta Nasiona Indonesia (PRSSNI) Kalsel.

Kegiatan deklarasi ini juga ditandai dengan Dialog Nasional dengan tema “Pemilu Cerdas dan Pers Bermartabat, Melawan Hoax dan Disinformasi untuk Marwah Banua”.

Hadir sebagai keynote speaker Ketua Dewan Pers, Dr Ninik Rahayu, dan narasumber Ketua KPU Kalsel Dr Andi Tenri serta Dekan FISIP ULM Prof Budi Suryadi.

Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Kalsel, Milhan, berharap hadirnya Konsorsium Pers Banua bisa menjaga kemerdekaan pers dengan menjunjung tinggi prinsip aturan UU Pers dan kode etik serta kode perilaku.

“Sebagai masyarakat pers, kita harus membangun kebersamaan di kalangan  jurnalis dan perusahaan pers dari berbagai platform media dalam satu wadah bersama,” ujar Milhan yang menjadi dewan redaksi apahabar.com ini.

Jurnalis senior di Kalsel ini menambahkan, diperlukan peningkatan kapasitas, integritas, dan intelektualitas masyarakat pers di Kalsel melalui penguatan program pendidikan dan pelatihan bersama. “Semua itu bisa diwujudkan secara bersama melalui wadah ini,” katanya.

Kepengurusan Konsorisum Pers Banua ini sendiri bersifat kolektif dengan status yang setara. Karena itu, bentuk kepengurusan berupa presidium yang dibantu oleh pelaksana fungsi administrasi.

“Kami bersepakat tidak ada aturan yang sifatnya tertulis seperti aturan dasar organisasi. Kepengurusannya kolektif dengan keputusan tertinggi adalah musyawarah. Semua ikut terlibat, karena ini merupakan wadah bersama,” jelas Ketua PWI Kalsel, Zainal Helmie.

Sementara Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Kalsel, Dina Qomariah, berharap hadirnya Konsorsium Pers Banua bisa memperkuat peran masyarakat pers di Kalsel untuk memberikan kontribusi melalui pemberitaan yang berkualitas.

“Semoga pers di Kalsel bisa menjadi pilar demokrasi dalam menjalankan fungsi kontrol dan penyeimbang, serta menjadi mitra bagi semua stakeholder dalam mewujudkan Kalsel yang lebih sejahtera,” katanya.

Ketua PRSSNI Kalsel, Sukma HA juga berharap hadirnya wadah bersama ini bisa saling melengkapi dari semua platform media pers di Kalsel. “Sehingga tak ada lagi yang merasa lebih baik dari yang lain. Semua sama, apapun medianya adalah masyarakat pers. Jadi, dari pers dan untuk masyarakat pers sendiri,” ujarnya. (***)