Beranda blog Halaman 978

Ketua KKS Harapkan Pemangku Kebijakan Hadir Ditengah Warga

0

Link, Martapura – Persoalan sampah di perkotaan hingga kini tak tuntas-tuntas. Program Kabupaten/Kota Sehat (KKS) Kabupaten Banjar belakangan juga merasa kewalahan dalam menghadapi masalah sampah.

Teguh, Ketua Forum KKS mengharapkan pemangku kebijakan wilayah hadir di tengah-tengah masyarakat. Harapan tersebut diungkapkan Teguh yang juga menjabat sebagai Ketua RW1, Kelurahan Sungai Paring, Kecamatan Martapura, semata-mata untuk mendukung program Pemkab Banjar dalam rangka menanggulangi perosalan sampah. Khsusunya di wilayah Kecamatan Martapura.

“Saat ini Pemda tengah menjalankan amanat Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2016 yang mengatur tentang pengelolaan sampah. Karena itu kita langsung action terjun ke lapangan untuk membantu bagaimana menangani persoalan sampah di kota kita, agar terlihat bersih,” ujarnya, Senin (5/6/2023) malam.

Menurut Teguh, para pemangku wilayah seperti Lurah, Kepala Desa (Kades/Pambakal), dan para RT, sangat diharapkan agar dapat berhadir di tengah-tengah masyarakat. Baik dalam rangka memberikan imbauan, sosialisasi, maupun membantu mencarikan solusi terkait pengelolaan sampah di wilayahnya masing-masing.

“Kenapa saya sangat bersemangat dan menggebu-gebu untuk menuntaskan perosalan sampah ini? Karena memang, terkait persoalan sampah ini sudah menjadi tanggung jawab kita bersama. Terlebih, persoalan sampah ini juga sangat berpengaruh terhadap penilaian KKS yang tidak kita dapatkan di tahun ini,” ucapnya.

Tak hanya itu, Teguh juga mengakui, jika tidak ditanggulangi secara bersama-sama, persoalan sampah di Kabupaten Banjar, khsusnya di wilayah Kelurahan Sungai Paring, Kecamatan Martapura, tidak akan selesai.

“Memang, untuk di wilayah Kelurahan Sungai Paring terkait pengelolaan sampah sudah dilakukan. Namun, jika pemangku wilayah (Lurah) juga dapat terjun langsung ke lapangan, tentu masyarakat akan lebih bersemangat untuk menjaga lingkungannya tetap bersih dari sampah. Kalau perlu ciptakan program Jumat bersih di wilayah Kelurahan Sungai Paring guna mengedukasi masyarakat tentang pentingnya arti kebersihan. Sehingga tidak ada lagi tumpukan sampah yang berserakan di samping ruas Jalan Ahmad Yani,” harapnya.

Guna menjalankan amanat Perda, terhitung sejak 1 Juni 2023, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (Disperkim LH) Kabupaten Banjar menghentikan penjemputan tumpukan sampah di samping ruas Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Sungai Paring, Kecamatan Martapura. (oetaya/BBAM)

Sekda dan Empat Pejabat Kabupaten Kapuas Diperiksa KPK

0

Link, Jakarta – Sekertaris Daerah Kabupaten Kapuas Kalteng dan empat pejabat di lingkungan Pemkab Kapuas giliran diperiksa KPK. Pemeriksaan tersebut terkait suap pemotongan anggaran seolah-olah sebagai utang kepada penyelenggara negara disertai dengan penerimaan suap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah.

Tim penyidik KPK melakukan pemeriksaan terhadap lima saksi TPK  suap pemotongan anggaran seolah-olah sebagai utang kepada penyelenggara negara disertai dengan penerimaan suap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah untuk Bupati Kapuas nonaktif Ben Brahim Bahat (BBSB) dan istrinya Ary Egahni (AE).

Hal itu disampaikan Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, dalam keterangannya ke InfoPublik, Selasa (6/6/2023).

Sambung Ali, lima saksi yang di periksa atas nama dr. Tonun Irawaty Panjaitan (Kadis Kesehatan Kab. Kapuas), Drs. Septedy (Sekertaris Daerah Kab. Kapuas), Dra Apollonia (Sekban BPPRD Kab Kapuas), Teras       (Kadis PUPR Kab. Kapuas), dan Jonie (Kabid Bina Marga/Sekdis Kab. Kapuas).

“Pemeriksaan dilakukan di Komisi Pemberantasan Korupsi Jl Kuningan Persada Kav.4, Setiabudi, Jakarta Selatan,” terangnya.

Sebelumnya, KPK menetapkan dua orang Tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi berupa pemotongan anggaran dan penerimaan suap di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Kedua Tersangka tersebut yaitu BBSB Bupati Kapuas periode 2013 sampai 2018 dan 2018 sampai 2023, serta AE Anggota DPR RI.

KPK selanjutnya melakukan penahanan kepada para Tersangka untuk 20 hari pertama, terhitung mulai tanggal 28 Maret s.d 16 April 2023. Penahanan dilakukan di Rutan KPK pada Gedung Merah Putih.

Dalam konstruksi perkara ini Tersangka BBSB diduga menerima fasilitas dan sejumlah uang dari berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab. Kapuas dan beberapa pihak swasta. Kemudian Tersangka AE diduga aktif turut campur dalam proses pemerintahan antara lain dengan memerintahkan beberapa Kepala SKPD untuk memenuhi kebutuhan pribadinya dalam bentuk pemberian uang dan barang mewah. Dimana sumber uangnya berasal dari berbagai pos anggaran resmi pada SKPD di lingkungan Pemkab. Kapuas.

Fasilitas dan sejumlah uang yang diterima BBSB digunakan antara lain untuk biaya operasional dalam pemilihan Bupati Kapuas, pemilihan Gubernur Kalimantan Tengah, serta keikutsertaan AE dalam pemilihan anggota legislatif DPR RI pada tahun 2019. Kemudian terkait pemberian izin lokasi perkebunan di Kabupaten Kapuas, BBSB diduga menerima sejumlah uang dari pihak swasta. Mengenai besaran uang yang diterima BBSB dan AE sejauh ini sejumlah sekitar Rp8,7 Miliar.

Atas perbuatannya, para Tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf f dan Pasal 11 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

KPK telah melakukan identifikasi risiko korupsi pada modus ini, dan terus melakukan pendampingan kepada pemerintah daerah melalui Monitoring Centre fo Prevention (MCP), dengan salah satu fokus areanya adalah manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN). Agar tata kelola ASN, mulai dari rekrutmen, mutasi, ataupun promosi, terhindar dari praktik-praktik korupsi. Termasuk pungutan oleh Kepala Daerahnya. (tri)

 

Presiden Ajak Singapura Berinvestasi di IKN

0

Link, Singapura – Presiden Joko Widodo mengajak para investor Singapura menanamkan modalnya untuk pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN). Menurut Presiden, ini merupakan kesempatan emas bagi para investor untuk menjadi bagian dalam pembangunan kota dengan konsep kota pintar masa depan berbasis alam.

“Saya sarankan Anda untuk tidak menunggu terlalu lama. Ini adalah kesempatan emas yang sangat menarik di Indonesia dan Anda bisa menjadi bagian di dalamnya,” ucap Presiden Jokowi dalam pidatonya pada Ecosperity Week 2023 yang digelar di Sands Expo and Convention Center, Singapura, pada Rabu, 7 Juni 2023.

Presiden menekankan bahwa Nusantara merupakan tempat yang nyaman, baik untuk berbisnis maupun sebagai tempat tinggal. Saat ini, lanjutnya, pembangunan IKN sudah dimulai dengan pembangunan infrastruktur dasar dan pusat pemerintahan yang ditargetkan rampung tahun depan.

“Untuk sektor swasta, pada tahap awal, kami telah menyiapkan 300 paket investasi dengan total nilai USD2,6 miliar di berbagai bidang seperti perumahan, transportasi, energi, teknologi, dan bidang lainnya,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Presiden menyatakan komitmen Indonesia dalam pengembangan energi hijau dan industri hijau. Hal tersebut diwujudkan dengan pembangunan persemaian di dua lokasi berbeda di Tanah Air sebagai langkah awal pengembangan Nusantara.

“Persemaian dengan kapasitas 16 juta bibit per tahun di Rumpin dan 15 juta bibit per tahun di Mentawir,” kata Presiden.

Selain itu, Presiden meyakini bahwa Indonesia memiliki potensi besar pada energi baru terbarukan mencapai 434 gigawatt dari geotermal, angin, surya, biofuel, dan hidro. Presiden menyebut Indonesia memiliki 4.400 sungai dengan potensi besar seperti Sungai Kayan di Pulau Kalimantan yang menjadi sumber energi hijau bagi Kawasan Industri Hijau di Kalimantan Utara.

“Ini potensi besar untuk menghasilkan produk hijau dari industri hijau yang saat ini menjadi prioritas di sektor hilirisasi, industri manufaktur panel surya dan baterai, serta industri kendaraan listrik,” tambahnya.

Selepas menyampaikan pidatonya, Presiden Jokowi berkesempatan meninjau stan Ibu Kota Nusantara. Di stan tersebut, para pengunjung acara bisa melihat konsep pembangunan IKN dan peluang investasi yang ada.

Turut mendampingi Presiden dalam kegiatan tersebut yaitu Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono, dan Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura Suryo Pratomo. (spy)

DPRD Banjar Sampaikan Pemandangan Umum 3 Raperda

0

Link, Martapura – Meski pun kehadiran anggta DPRD Kabupaten Banjar hanya sebatas memenuhi kuota forum (korum), namun Rapat Paripurna DPRD Banjar berjalan dengan baik. Bahkan paripurna kali ini dipimpin Ketua DPRD Banjar HM Rofiqi.

Ketua DPRD Banjar HM Rofiqi pimpin rapat paripurna dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPARDA), Penambahan Penyertaan Modal berupa Barang Milik Daerah kepada PT BPR Martapura Banjar Sejahtera dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, di ruang Paripurna Lantai II, Gedung DPRD Banjar, Martapura, Rabu (7/6/2023) siang.

Dalam pemandangan umumnya, Juru Bicara  Fraksi Partai Gerindra H Syarkawi sangat mengapresiasi ketiga Raperda tersebut untuk menjadikan Kabupaten Banjar lebih baik lagi.

“Kami berharap penambahan penyertaan modal berupa barang milik daerah ke PT BPR Martapura Banjar Sejahtera senilai Rp1,1 Miliar mampu menambah permodalan yang berguna bagi pedagang kecil dan besar, koperasi, UMKM, industri kecil dan kreatif,” paparnya.

Sementara Raperda tentang RIPPARDA tahun 2023-2038 dijelaskannya, bahwa Kabupaten Banjar memiliki beragam daya tarik wisata seperti wisata alam, budaya, sejarah dan religi.

“Pembangunan pariwisata yang berhasil dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dikelola dengan baik dan bertanggung jawab serta dapat menjamin kelestarian alam dan budaya,” jelasnya.

Terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, dikatakan Syarkawi secara kumulatif pendapatan daerah lebih baik dari tahun sebelumnya. Ketiga Raperda tersebut semua fraksi menyetujui dan dapat dibahas ke tahap selanjutnya.

Rapat Paripurna juga mengagendakan pembentukan Pansus Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Banjar tahun 2022.

Turut hadir Wakil Ketua II dan III Akhmad Rizanie Anshari dan H Akhmad Zacky Hafizie, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ikhwansyah, unsur Forkopimda dan sejumlah Kepala SKPD Lingkup Pemkab Banjar. (zainuddin/BBAM)

Putri Ariani Berhasil Raih Golden Buzzer AGT

0

Penyanyi asal Indonesia, Putri Ariani, berhasil memukau juri dan penonton lewat penampilannya di panggung ajang pencarian bakat America’s Got Talent (AGT) 2023.

Sebanyak empat juri AGT, yakni Simon Cowell, Heidi Klum, Howie Mandel, dan Sofia Vergara bahkan memberikan standing ovation kepada Putri Ariani. Berkat hal ini, Putri Ariani mendapatkan golden buzzer AGT yang diberikan oleh Simon Cowell.

Apa itu tiket Golden Buzzer AGT

Tiket Golden Buzzer adalah akses istimewa yang diberikan kepada kontestan agar bisa tampil secara langsung di panggung secara live. Diketahui, dalam tahapan ajang AGT, tidak semua kontestan bisa tampil langsung secara live, melainkan harus melalui penyaringan yang ketat tahap demi tahap untuk mengetahui kontestan mana saja yang benar-benar berkualitas dan layak disaksikan secara luas.

Oleh karena itu, Putri Ariani bisa dibilang punya kemampuan yang begitu memukau sehingga bisa mendapatkan tiket Golden Buzzer.

Golden Buzzer tak sembarangan diberikan

Selain karena akses istimewa, tiket Golden Buzzer juga terasa special karena jumlahnya terbatas. Baik juri dan pembawa acara hanya bisa memberikan satu Golden Buzzer selama proses audisi berlangsung. Oleh sebab itu, tiket Golden Buzzer sangat kompetitif dan selektif.

Penampilan Putri Ariani dapat Golden Buzzer

Adapun, Putria Ariani yang baru berusia 17 tahun berhasil memukau juri dan penonton karena penampilannya menyanyikan lagu ciptaannya sendiri sambil memainkan piano. Usai menyanyikan lagu sendiri, Simon Cowell bahkan membujuk Putri Ariani agar mau membawakan lagu kedua.

Putri kemudian membawakan lagu “Sorry Seems to Be the Hardest Word” milik Elton John. Putri mengatakan dia mendedikasikan lagu itu untuk Simon Cowell.(net)

Satgas BLBI Amankan Aset dan PNBP Rp30 T Lebih

0

Link, Jakarta  – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI), telah berhasil mengamankan aset dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dengan jumlah aset seluas 3.980,62 hektar, dan estimasi nilai sebesar Rp30,659 triliun hingga 30 Mei 2023.

“Hari ini yang diserahterimakan Rp1,85 triliun. Jadi itu adalah dari bagian Rp30,659 triliun,” kata Menkeu dalam acara Serah Terima Aset Eks BLBI di Aula Mezzanine, Kementerian Keuangan, Jakarta pada Selasa (6/6/2023), seperti dikutip dari laman Kemenkeu.

Total aset BLBI yang harus dikejar negara sebesar Rp110,45 triliun. Menkeu meminta Satgas BLBI untuk terus menagih seluruh utang atau setidaknya mencapai target 50 persen sebelum berakhirnya masa tugas Satgas BLBI pada Desember 2023.

“Sebelum penutupan BLBI itu kalau bisa masih bisa digas. Biasanya menjelang finish itu gasnya lebih kencang. Jadi mohon Pak Mahfud supaya tetap nyabetin ini semua satgasnya supaya tetap bisa mendapatkan,” ujar Menkeu.

Dalam kesempatan tersebut, Menkeu menyaksikan penandatanganan serah terima hibah dan penetapan status penggunaan (PSP) atas aset-aset properti eks BLBI.

Hibah berupa tanah diberikan kepada tiga pemerintah daerah, yaitu Pemerintah Provinsi Banten, Pemerintah Kota Palembang, dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan total luas 142,1 hektar dan total nilai Rp639,49 miliar.

Aset yang dihibahkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan digunakan untuk pembangunan ekowisata West Java Creative Forest yang menerapkan pengelolaan hutan berstandar internasional.

Sementara, PSP kepada 14 Kementerian atau Lembaga dengan total luas 84,7 hektar dan total nilai Rp1,215 triliun. Sehingga, keseluruhan hibah dan PSP yang telah diserahterimakan pada hari ini seluas 226,8 hektar atau senilai Rp1,856 triliun.

“Saya berterima kasih kepada seluruh Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah agar dalam menerima aset-aset ini kemudian akan dibangun dan dimanfaatkan seoptimal mungkin,” ujar Menkeu.

Lebih lanjut, Menkeu mengapresiasi kerja sama dari seluruh pihak yang menyelamatkan dan mengamankan aset, serta membantu kinerja Satgas BLBI, baik dari Kementerian, Lembaga, hingga aparat penegak hukum.

“Jadi saya menganggap bahwa kerja sama yang sangat bagus ini adalah salah satu bentuk hal bagaimana kalau negara melindungi haknya di dalam rangka untuk mengembalikan hak tagihnya. Ini merupakan salah satu bentuk untuk menjaga kepentingan Negara Republik Indonesia,” kata Menkeu.

Menkeu berharap Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan aset-aset tersebut untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

“Kita berharap dengan aset-aset ini bisa diserahterimakan dan kemudian dibangun, dikembangkan, tentu tidak hanya bermanfaat bagi Kementerian Lembaga dalam menjalankan tugas pelayanan, tapi saya juga yakin akan memberikan manfaat bagi masyarakat dan perekonomian di sekitar aset-aset yang dibangun tersebut,” ujar Menkeu.

Pemerintah melalui Satgas BLBI berkomitmen untuk terus melakukan penanganan, penyelesaian, dan pemulihan hak negara yang berasal dari pengelolaan eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan Bank Dalam Likuidasi, termasuk BLBI, dan aset properti secara efektif dan efisien untuk mengoptimalkan pengelolaan aset.

Optimalisasi aset melalui hibah dan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara/Aset Eks BPPN diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dalam operasional pemerintahan dan memberikan kepastian hukum atas aset eks BLBI, yang pada akhirnya dapat berdampak pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.(tri)

Syarifah Padiyah Al Habsyi Hadiahi Kasmawati Berangkat Umroh

0

Link, Banjarbaru – Alhamdulillah itulah kalimat yang disebut Kasmawati warga Kelurahan Guntung Payung, Kecematan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru.

Kalimat syukur Kasmawati karena dirinya ketiban rezeki.Ppekerja rumah tangga itu menerima hadian berangkat ibadah umroh dari Syarifah Padiyah Al Habsyi.

“Alhamdulillah saya sangat bersyukur dan berterima kasih sekali atas hadiah yang diberikan kepada saya,” ungkapnya, kepada awak media di sela-sela kegiatan Sholawatan di Pondok Pesantren Raudhatul Muta’allimin Annahdliyah (RMA) Selasa 7 Juni 2023.

Dengan mata berkaca-kaca Kasmawati menymapaiakan nantinya untuk kepergian ibadah umroh ini dia sendiri yang akan berangkat.

“Insyaallah saya sendiri yang akan berangkat,” lanjutnya.

Kendati demikian juga dirinya tidak lupa berterima kasih banyak kepada para penyelenggara kegiatan Sholawat terkhusus juga yang memberikan hadiah umroh tersebut.

“Saya sangat banyak-banyak terimakasih, terkhusus kepada Ibu Hj Syarifah Padiyah Al Habsyi, yang telah memberikan umroh ini,” akhirnya.

Sementara itu Hj Syarifah Padiyah Al Habsyi  mengatakan, pemberangkatannya akan dilakukan pada bulan September 2023 nanti.

“Nanti ibu tersebut akan berangkat dengan trepal arbain dari trpel amirat mekkah,” ungkapnya.

Syarifah Padiyah Al Habsyi mengaku menghadiahi umroh kepada Kasmawati karena dari travel mereka.

“Ini kami programkan khusus untuk Pondok Pesantren Raudhatul Muta’allimin Annahdliyah (RMA),” lanjutnya.

Pemberian umroh yang dilakukan mereka tidak begitu saja, namun dengan diundi secara acak.

“Tadi ketika kita undi ternyata yang beruntung ibu tersebut, maka dari itu kita akan berangkatkan ibu tadi,” jelasnya. (oetaya/BBAM)

LKPj 2022 Sah Jadi Perda, Ini Harapan Gubernur

0

Link, Banjarmasin – Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalsel pada Rabu (7/6).

Dipimpin Ketua DPRD Kalsel H. Supian HK, pengesahan LKPj Tahun 2022 itu turut dihadiri pimpinan Forkopimda Provinsi Kalsel, Pimpinan Instansi Vertikal, Pimpinan BUMD, serta sejumlah Kepala SKPD Lingkup Pemprov. Kalsel.

Gubernur Kalsel H. Sahbirin Noor dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih, kepada pimpinan dan anggota dewan, atas dukungan dan kerja sama selama proses pembahasan rancangan peraturan daerah tersebut.

“Dengan penuh rasa hormat, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan anggota dewan, atas dukungan kerjasama selama proses pembahasan rancangan peraturan daerah, hingga ditetapkan menjadi Perda,” sampainya.

Lebih lanjut Paman Birin menyampaikan, Raperda tentang Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 memiliki 2 fungsi penting. Yakni sebagai landasan yuridis bagi produk kebijakan daerah, yang meliputi evaluasi pelaksanaan APBD sebelumnya dan menjadi poin penting dalam memperhatikan pelaksanaan APBD saat ini dan di masa depan.

Selanjutnya, Paman Birin menyampaikan akan segera melanjutkan proses penyempurnaan rancangan peraturan daerah tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022.

“Kami akan sangat memperhatikan setiap catatan yang terkait dengan pelaksanaan APBD yang disampaikan oleh saudara-saudara di lembaga legislatif, baik berupa saran, koreksi, maupun rekomendasi,” sampainya.

Paman Birin berharap rancangan peraturan daerah ini, setelah ditetapkan menjadi peraturan daerah, dapat memberikan manfaat yang besar bagi seluruh masyarakat kalimantan selatan dan mendorong pertumbuhan dan kemajuan banua yang kita cintai ini.

Sementara itu, berdasarkan laporan dari Badan Anggaran DPRD atas pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, yang disampaikan perwakilan dari Badan Anggaran, Sahrujani, pihaknya mengapresiasi atas kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, atas kinerja sehingga dapat menyelesaikan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022.

Pihaknya juga menyampaikan beberapa catatan yang selanjutnya akan ditindaklanjuti kembali oleh Pemprov. Kalsel. (tri)

Pembangunan Puskesmas Sungai Besar Gunakan DAK Rp6,3 M

0

Link, Banjarbaru – Pembangunan Puskesmas Sungai Besar, Kota Banjarbaru ternyata menggunakan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp6,3 Miliar.

Bangunan Puskesmas Sungai Besar, Kota Banjarbaru yang kini tengah diselidiki Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Banjarbaru. Ternyata pembangunannya didanai melalui anggaran DAK Rp6,3 M.

“Pembangunan Puskesmas menggunakan anggaran DAK itu tidak hanya pada satu tempat saja, tetapi ada dua tempat. Pertama Puskesmas di Sungai Besar dan Puskesmas Guntung Payung, untuk anggarannya hampir sama,” ungkap Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jainudin, saat dikonfirmasi Linkalimantan.com.

Dijelaskannya, BPKAD pada penggunaan dana DAK tersebut hanya mengelola administrasi untuk mencairkan dana dari pusat tersebut.

“Selebihnya untuk penggunaan dana DAK yang lebih mengetahui adalah instansi bersangkutan. Apakah dana itu khusus pembangunan saja atau ada yang lain kami tidak tahu. Cuman untuk laporannya memang diserahkan kepada kami, tapi untuk penggunaan sekali lagi kami tidak tahu detailnya,” akhirnya.

Seperti diketahui, dari dokumen Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota banjarbaru diketahui, proyek tersebut milik Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru. pembangunan Gedung Puskesmas Sungai Besar tersebut dilakukan melalui lelang proyek Tahun 2021.

Pada halaman pengumuman lelang Mei 2021 disebutkan lelang proyek yang dibiayai melalui APBD Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2021 dimenangkan PT.SALMA MULIA MANDIRI. Nilai proyeknya Rp6.816.928.000.

Sebelumnya, pihak Kejari Kota Banjarbaru  telah melakukan pemanggilan terhadap 10 ASN di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru.

“Pemeriksaan kami lakukan karena diduga pekerjaan Puskesmas pada Sungai Besar Kota Banjarbaru itu, khususnya pada bagian fisik bangunan tidak sesuai dengan speck,” ungkapnya.

Pemeriksaan sebut Hadi, ditangani bagian Kasi Intel Kejari Banjarbaru.  Namun untuk pihak kontraktor yang melakukan pekerjaan bebernya belum ada yang datang.

“Pihak kontraktor belum ada yang datang,” bebernya. (oetaya/BBAM)

Kloter BDJ 07 Penutup Gelombang Pertama Pemberangkatan JHI

0

Link, Banjarbaru – Gelombang pertama pemberangkatan Jemaah Haji Indonesia (JHI) Embarkasi Banjarbaru segera ditutup. Yakni dengan diberangkatkannya kelompok terbang (kloter) BDJ 07.

JHI Kloter BDJ 07 yang merupakan gabungan jemaah haji Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan menjadi Kloter penutup gelombang pertama yang diberangkatkan menuju Madinah.

Dr. H. Muhammad Tambrin, Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi Banjarmasin mendoakan jemaah haji Kloter BDJ 07 selalu sehat dalam menjalankan ibadah haji di tanah suci Madinah dan Makkah, dan senantiasa selalu dalam keberkahan Allah dan mendapatkan haji yang mabrur dan umrah yang maqbul.

“Berangkat dan pulang dengan jumlah yang sama, tanpa ada yang tertinggal,” harapnya, Rabu (07/06/23) pada pelepasan JHI Kloter BDJ 07 di aula Jeddah Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin.

JHI yang diberangkatkan ke Madinah kata Tambrin akan melaksanakan Sholat Arbain secara berjamaah di Masjid Nabawi yang ada di Kota Madinah. Ketua Kloter, Pembimbing Ibadah serta Ketua – Ketua Rombongan dan Regu agar bisa mengingatkan jemaahnya untuk menyelesaikan Sholat Arbain secara berjamaah di masjid.

“Dan selalu menjaga kebersamaan, kekompakan serta saling hormat menghormati antar sesama jemaah, maupun dengan petugas kloter,” katanya.

Dikesempatan tersebut Tambrin berpesan kepada jemaah haji Kloter BDJ 07 untuk tetap memakai tutup kepala, terutama pada jam 10 pagi, karena pada saat itu cuaca panas extrem, perbanyak minum air putih dan hindari paparan langsung cahaya matahari.

“Dan selalu memakai alas kaki pada saat akan keluar dari gedung atau penginapan, untuk menghindari kaki melepuh karena cuaca panas extrem,” pintanya.

Jemaah Haji Kloter BDJ 07 kata Tambrin berasal dari Kabupaten Barito Utara, Pulang Pisau, Murung Raya, Kapuas, Seruyan, Gunung Mas, dan Barito Selatan Kalimantan Tengah berjumlah 301 dan 22 jemaah berasal dari Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan yang didampingi 5 Petugas Kloter yang terdiri dari 1 Ketua Kloter, 1 Pembimbing Ibadah, 1 Dokter dan 2 orang Paramedis, dan akan dibantu 3 Petugas Haji Daerah (PHD), M. Ridho Asari, Syaikhu dan dr. Alamul Huda.

Jumlah jemaah dan petugas haji yang diberangkakan pada kloter BDJ 07 sebanyak 325 jemaah dari rencana 328 karena tiga jemaah Tidak Laik Terbang atas rekomendasi dari dokter.

“Dan akan diterbangkan dari Bandara Syamsudinnor pada 7 Juni 2023 pukul 8.50 Nomor Flight GA 8107 dan direncanakan mendarat di Bandara Internasional Pangeran Muhammad Bin Abdul Aziz Madinah tanggal 7 Juni 2023 pukul 13.10 WAS,” tutupnya.

Kloter selanjutnya BDJ 08 yang berasal dari Kabupaten Hulu Sungai Utara dijadualkan akan masuk asrama haji Embarkasi Banjarmasin hari ini pada pukul 15.00 Wita dan akan diterbangkan keesokan harinya menuju Makkah. (wahyu/BBAM)