Link, Jakarta – Puncak pesta demokrasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024, telah usai seiring telah dilakukannya pemungutan suara serentah di seluruh Indonesia. Semuanya menurut Presiden Prabowo Subiyanto berjalan tenang dan damai.
“Untuk itu juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras. Ini menandakan terjadi suatu kematangan, terjadi suatu proses pendewasaan dalam bermasyarakat, bernegara, berpolitik,” kata Presiden saat menghadiri pertemuan tahunan Bank Indonesia 2024, Jakarta, Jumat (29/11/2024).
Ia menilai, masyarakat sudah menganggap proses politik pergantian kepala daerah merupakan hal yang wajar. “Kita bisa ganti pemimpin dengan tenang dan damai melalui kotak suara,” ujarnya.
“Walaupun mungkin kita belum puas, harus kita perbaiki, benar,” ucapnya. “Tetapi terjadi menurut pendapat saya dan keyakinan saya suatu proses pendewasaan”.
Presiden pun meminta pihak yang menang untuk tidak euforia berlebihan. Pihak yang kalah juga harus tetap mendukung pihak yang menang dalam bekerja untuk rakyat.
“Yang penting kalau menang bekerja untuk seluruhnya. Kalau kalah mendukung yang menang untuk seluruhnya, untuk seluruh rakyat Indonesia,” katanya.
Sementara itu, dilansir PRO3 RRI, Ketua Pusmipol Universitas Sulawesi Barat, Farhanuddin mengatakan, politik uang masih menjadi tantangan besar dalam demokrasi di Indonesia. Akar permasalahan politik uang tidak lepas dari kondisi ekonomi masyarakat yang sulit.
“Dalam situasi seperti ini, tawaran uang dari kandidat atau tim sukses sulit untuk ditolak. Di tengah kondisi ekonomi yang sulit, godaan uang menjadi sesuatu yang sulit dihindari,” kata pria yang akrab disapa Farhan ini, Kamis (28/11/2024).
Meskipun penyelenggara pemilu mengedukasi masyarakat tentang bahaya politik uang, ia menilai, praktik ini masih tetap berlangsung. “Sering disampaikan politik uang itu subahat dan berdampak negatif, tetapi karena permintaan dari masyarakat, praktik ini terus terjadi,” ucapnya.
Selain itu, ia mengungkapkan lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku politik uang yang masih banyak terjadi hingga kini. Padahal, menurut undang-undang, baik pemberi maupun penerima politik uang sama-sama dapat dikenakan pidana yang tegas. (spy)
