Beranda blog

Menekan Angka Kematian Neotal, RSD Idaman Gelar Workshop Resusitasi Neonatus 

Penulis
link
-
0
Workshop
Oplus_131072

Link, Banjarbaru – Melalui Lembaga Diklat, Rumah Sakit Daerah (RSD) Idaman Kota Banjarbaru sukses menyelenggarakan kegiatan Workshop Resusitasi Neonatus.

Kegiatan yang berlangsung di Aula Besar RSD Idaman pada Kamis (26/3/2026) ini bertujuan untuk memperkuat kesiapsiagaan tenaga kesehatan dalam menangani situasi darurat pada bayi baru lahir.

Acara dibuka secara resmi oleh Direktur RSD Idaman, dr. Danny Indrawardhana, MMRS. Dalam sambutannya, ia menekankan bahwa workshop ini merupakan bentuk komitmen nyata rumah sakit dalam meningkatkan standar pelayanan kesehatan, khususnya dalam menekan angka kematian neonatal di wilayah Banjarbaru.

Untuk memberikan pemahaman mendalam, workshop ini menghadirkan narasumber ahli, dr. Lenny Syntia Dewi, Sp.A(K). Materi yang dibawakan mencakup “Konsep dan Praktik Resusitasi Neonatus” yang menyasar berbagai profesi tenaga kesehatan, mulai dari dokter umum, bidan, hingga perawat NICU.

Berbeda dengan seminar teori biasa, kegiatan ini dirancang secara interaktif. Para peserta tidak hanya mendengarkan paparan, tetapi juga terlibat dalam:

Sesi Tanya Jawab: Diskusi dua arah mengenai kendala di lapangan.

Praktik Langsung (Hand-on): Penggunaan alat peraga medis dan simulator bayi untuk mengasah keterampilan teknis prosedur resusitasi yang tepat.

Sepanjang kegiatan, antusiasme peserta terlihat sangat tinggi. Hal ini mencerminkan kesadaran yang besar akan pentingnya kecepatan dan ketepatan tindakan medis dalam menit-menit awal kelahiran bayi yang mengalami gangguan pernapasan atau kondisi darurat lainnya.

Dengan adanya pelatihan rutin seperti ini, RSD Idaman Kota Banjarbaru berharap seluruh tenaga medisnya memiliki kompetensi yang mumpuni dan seragam, sehingga kualitas pelayanan bagi ibu dan bayi di Kota Idaman semakin optimal. (*)

Kementan Perkuat Mitigasi Hadapi Potensi El Nino Mulai April

Penulis
nana
-
0
El Nino
Optimalisasi Pompa Air bagi Petani dari Kementerian Pertanian untuk Menghadapi Potensi El Nino Ekstrem yang Diperkirakan Mulai Berdampak pada April 2026.

Link, Jakarta – Kementerian Pertanian (Kementan) menyatakan kesiapan menghadapi potensi El Nino ekstrem yang diperkirakan mulai berdampak pada April . Berbekal pengalaman menghadapi El Nino 2023, pemerintah memperkuat langkah mitigasi dengan menitikberatkan pada kecepatan intervensi, optimalisasi sarana prasarana, serta kesiapan petani dalam memanfaatkan bantuan yang telah disalurkan.

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Andi Nur Alam Syah, menegaskan bahwa Kementan menaruh perhatian serius terhadap potensi kekeringan yang dapat mengganggu produksi pangan nasional. Menurutnya, mitigasi tidak hanya berbasis perencanaan, tetapi juga kesiapan teknis di lapangan.

“Pemerintah sejak 2023 hingga 2025 telah menyalurkan sebanyak 80.158 unit pompa air kepada kelompok tani di seluruh Indonesia. Ini adalah aset strategis yang harus dimanfaatkan secara optimal untuk menghadapi potensi kekeringan,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa pompa air yang telah diberikan melalui bantuan pemerintah (banpem) bukan sekadar bantuan, melainkan instrumen produksi yang harus dijaga dan dimanfaatkan secara kolektif oleh petani. Kesiapan sumber air serta pengelolaan distribusi air di tingkat lapangan juga menjadi faktor penting agar pompa dapat bekerja secara maksimal.

“Optimalkan pemanfaatan pompa yang sudah ada. Pastikan sumber air disiapkan, saluran diperbaiki, dan distribusi air diatur dengan baik. Ini kunci agar lahan tetap produktif meskipun tekanan iklim meningkat,” tegasnya.

Lebih lanjut, Kementan mengimbau seluruh petani dan pemangku kepentingan daerah untuk mulai melakukan langkah antisipatif, termasuk mengidentifikasi sumber-sumber air, merapikan galengan, serta mengatur pola tanam dan pergiliran air secara efektif.

Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa pengalaman menghadapi El Nino 2023 menjadi pelajaran penting dalam merumuskan strategi saat ini. Saat itu, pemerintah dihadapkan pada ancaman kekeringan yang cukup berat, namun mampu menjaga produksi melalui berbagai intervensi cepat.

“Dulu tahun 2023 itu ada El Nino juga yang tidak kalah kerasnya, dahsyatnya. Rencana waktu itu saya masih ingat dalam Ratas kita mau impor beras 10 juta ton. Tapi dengan kerja keras, paralel, sambil kita kerja keras mengantisipasi El Nino, kita melakukan pompanisasi, irigasi, oplah, itu kita berhasil menekan impor hanya sekitar 3 juta ton,” jelasnya.

Menurut Mentan, pengalaman tersebut menunjukkan bahwa respons cepat, pompanisasi, perbaikan irigasi, dan optimalisasi lahan menjadi faktor kunci dalam menjaga produksi dan ketahanan pangan di tengah tekanan iklim ekstrem.

Dengan potensi El Nino yang kembali menguat, Kementan memastikan seluruh jajaran telah disiagakan untuk memperkuat mitigasi di lapangan. Pemerintah juga mengajak seluruh petani untuk tidak menunggu dampak terjadi, tetapi mulai bergerak sejak dini dengan memanfaatkan seluruh sarana yang telah tersedia

Presiden Prabowo Instruksikan Evakuasi Cepat di Sulut dan Malut

Penulis
nana
-
0
Presiden Prabowo

Link, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto bergerak cepat merespons kejadian yang terjadi di Provinsi Sulawesi Utara dan Maluku Utara, khususnya di Kota Bitung, Kota Ternate, serta Pulau Batang Dua. Sejak pagi hari, Kepala Negara telah menerima laporan awal dan langsung menginstruksikan langkah tanggap darurat untuk melindungi masyarakat terdampak.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulisnya menyampaikan bahwa Presiden Prabowo memantau situasi sejak dini dan memastikan koordinasi lintas lembaga berjalan cepat dan efektif.

“Bapak Presiden tadi pagi-pagi sekali sudah menerima laporan dari Kepala BNPB terkait kejadian di Provinsi Sulawesi Utara dan Maluku Utara, terutama di Kota Bitung dan Kota Ternate serta Pulau Batang Dua,” ujar Seskab dalam keterangan tertulisnya pada Kamis (02/04/2026).

Menindaklanjuti laporan tersebut, tim di lapangan langsung bergerak. Seskab menyebut unsur Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), TNI, Polri, serta pemerintah daerah melakukan pengecekan sekaligus evakuasi di lokasi terdampak untuk memastikan keselamatan warga.

Selain itu, pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan tidak kembali ke bangunan yang terdampak hingga kondisi benar-benar dinyatakan aman.

“Kepala BNPB sudah mengimbau agar warga tidak beraktivitas kembali di gedung yang terdampak,” kata Seskab.

Presiden Prabowo pun telah memberikan instruksi tegas agar proses evakuasi dilakukan secepat mungkin. Melalui Kepala BNPB, seluruh aparat dan tim penanganan bencana diminta memprioritaskan keselamatan warga di wilayah terdampak.

“Tadi pagi, melalui Kepala BNPB, Pak Presiden sudah langsung perintahkan seluruh aparat dan tim BNBP secepat mungkin mengevakuasi warga terdampak. Dan hari ini Kepala BNPB tiba di Sulawesi Utara dan tim lainnya tiba di Maluku Utara,” jelas Seskab.

Dalam upaya memastikan penanganan berjalan optimal, pemerintah pusat juga telah berkoordinasi langsung dengan pemerintah daerah.

“Gubernur Maluku Utara, Ibu Sherly dan Gubernur Sulawesi Utara, Bapak Yulius juga sudah kami hubungi,” pungkasnya. (BPMI Setpres)

YouTube Longgarkan Syarat Monetisasi, Kreator dengan 500 Subscriber Kini Bisa Raup Cuan

Penulis
nana
-
0
Youtube. (Wikimedia)

Link, Banjarbaru – YouTube resmi melonggarkan syarat monetisasi melalui program afiliasi YouTube Shopping, membuka peluang lebih luas bagi kreator kecil dan menengah. Dalam pengumuman di blog resminya, Senin (30/3/2026), YouTube menyatakan bahwa kreator dengan minimal 500 subscriber kini dapat mengikuti program tersebut.

“Kami memperluas akses ke program afiliasi YouTube Shopping kepada semua kreator dalam Program Partner YouTube yang memiliki setidaknya 500 pelanggan dan memenuhi persyaratan kelayakan,” tulis perusahaan itu.

Kebijakan baru ini menjadi perubahan signifikan dalam ekosistem kreator, yang sebelumnya menuntut basis pengikut lebih besar sebelum dapat menghasilkan uang. Dengan ambang batas yang lebih rendah, peluang monetisasi kini terbuka lebih cepat, terutama melalui konten Shorts, video on-demand (VOD), hingga siaran langsung.

Melalui program afiliasi tersebut, kreator dapat memperoleh penghasilan tambahan dengan menautkan atau menandai produk dari berbagai brand dalam konten mereka. Penonton pun bisa langsung membeli produk yang direkomendasikan tanpa meninggalkan platform, baik ketika menonton melalui ponsel maupun televisi.

“Baik penonton mengakses lewat ponsel maupun televisi di ruang keluarga, mereka kini dapat dengan mudah berbelanja dari rekomendasi kreator,” ujar YouTube.

Lebih dari sekadar komisi, YouTube menyebut fitur ini mendorong hubungan lebih erat antara kreator dan audiens. Rekomendasi produk yang relevan dinilai memperkuat kepercayaan sekaligus membangun kedekatan komunitas.

Saban Minggu, Jalan Panglima Batur Jadi Kawasan Car Free Day

Penulis
zai
-
0
Car Free Day

Link, Banjarbaru – Pemerintah Kota (Pemko) Banjarbaru melalui Dinas Perhubungan (Dishub) akan menjadikan kawasan Lapangan dr Murdjani dan ruas Jalan Panglima Batur sepanjang 1,7 Km sebagai Kawasan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day saban minggunya dari pukul 06.00 Wita sampai pukul 09.00 Wita pagi.

Dasar hukum penerapan program Car Free Day tersebut, kata Kepala Dishub Kota Banjarbaru, Muhammad Mirhansyah melalui Adi Royan Pratama selaku Kepala Bidang (Kabid) Lalu Lintas Jalan pada Dishub Kota Banjarbaru saat ditemui di ruang kerjanya pada Rabu (1/4/2026) setelah diterbitkannya Peraturan Wali (Perwali) Kota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2026 tertanggal 13 Februari 2026.

“Seperti yang kita ketahui bersama, di Kota Banjarbaru ada aktivitas di seputaran lapangan Murdjani yang dianggap masyarakat sebagai kawasan Car Free Day. Tapi, kalau kita cari dasar hukumnya tentu tidak ada,” ujar Adi Royan.

Dengan telah terbitnya Perwali Nomor 5, lanjut Adi Royan lebih jauh, maka terhitung sejak 12 April Dishub Kota Banjarbaru akan menjalakan program Car Free Day yang akan menempati ruas Jalan Panglima Batur, yakni dari U-turn jalan depan Twincom Store hingga U-turn jalan depan Sekretariat Kerja (Satker) PT PLN Persero Unit Induk Distribusi Kalimanta Selatan dan Tengah (Kalsel-teng).

“Tapi masih ada beberapa ruas jalan diperkenankan bagi pengendara untuk melakukan crossing atau penyeberangan jalan, seperti di Jalan Pangeran Suriansyah atau tidak kita tutup total. Artinya masyarakat masih bisa menyeberang dari sisi Utara Jalan Panglima Batur menuju sisi Seletan atau sebaliknya,” katanya.

Mematangkan persiapan Car Free Day, papar Adi Royan, Dishub sudah melaksanakan rapat forum lalu lintas bersama stakholder terkait yang melibatkan Satlantas Polres Banjarbaru, Dinas Pariwisata, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kota Banjarbaru. Selajutnya Dishub akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

“Kami berharap dengan adanya Car Free Day akan tumbuh kegiatan wisata di Kota Banjarbaru, khsusunya di ruas Jalan Panglima Batur,” tuturnya.

Ia juga mengungkapkan, Dishub Kota Banjarbaru tidak akan menutup peluang bagi UMKM untuk membuka stan, tapi dengan catatan tidak berjualan di atas trotoar hingga ke badan jalan. “jadi silakan meminta izin kepada pemilik rumah atau toko untuk memanfaatkan halama tersebt. Karena waktu Car Free Day cukup singkat setiap minggunya, kami berharap akses jalan kembali normal setelah pukul 09.00 wita pagi,” ucapnya.

Guna memastikan kelancaran Car Free Day, petugas dari Dishub, Kepolisian, hingga Satpol PP Kota Banjarbaru akan diterjunkan untuk melakukan pengawasan dan pengamanan hingga buka tutup jalur.

“Berdasarkan hasil rapat forum lalu lintas, kami melarang keras kendaraan bermotor melintas di kawasan Car Free Day. Karena untuk parkir kendaraan bermotor sudah kita tetapkan lokasinya, seperti di ruas Jalan Pangeran Hidayatullah, Jalan Putri Junjung Buih, Jalan Nadjmi Adhani, dan ruas jalan lainya. Lokasi parkir menyesuaikan dengan animo masyrakat,” ungkapnya.

Meski kendaran bermotor lainnya dilarang melintas. Namun, untuk kendaraan yang bersifat prioritas seperti mobil pemadam kebakaran, ambulan, layanan kesehatan, mobil layanan pemerintah lainnya diperbolehkan melintas. “Khusus untuk upacar kenegaraan, pemko yang kemungkinan menggunakan jalan, Car Free Day mungkin tidak dilaksanakan dengan berbagai pertimbangan. Namun jika tetap memungkin, maka akan dilaksanakan. Artinya aturan ini tidak saklak,” tutupnya.(znd/link)

Italia Gagal ke Piala Dunia 2026, Kartu Merah Bastoni Jadi Titik Balik Kekalahan

Penulis
nana
-
0
Italia Gagal ke Piala Dunia
Wasit Clement Turpin memberikan kartu merah kepada Alessandro Bastoni dalam laga final play-off kualifikasi Piala Dunia antara Bosnia dan Italia di Zenica, 1 April 2026 (c) Fabio Ferrari/LaPresse via AP

Link, Jakarta – Italia kembali menelan kekecewaan besar setelah gagal lolos ke Piala Dunia 2026 usai kalah dari Bosnia dan Herzegovina dalam laga penentuan. Pertandingan yang awalnya berjalan meyakinkan berubah drastis akibat satu momen krusial di babak pertama.

Meski sempat unggul lebih dulu, Italia kehilangan kendali setelah Alessandro Bastoni menerima kartu merah pada menit ke-42. Tekel keras yang ia lakukan untuk menghentikan peluang emas lawan membuat wasit langsung mengeluarkan kartu merah tanpa ragu. Kekurangan satu pemain dalam waktu panjang memaksa Italia bermain lebih dalam dan menguras stamina.

Dengan 10 pemain, Italia berjuang keras mempertahankan keunggulan. Gianluigi Donnarumma tampil sigap dengan beberapa penyelamatan penting, namun tekanan bertubi-tubi dari Bosnia membuat pertahanan mereka akhirnya goyah. Bosnia berhasil menyamakan skor pada menit ke-79 melalui situasi kemelut di depan gawang yang tidak mampu dihalau dengan baik.

Laga kemudian berlanjut hingga extra time, di mana Italia semakin kewalahan oleh kondisi fisik yang menurun. Tanpa tenaga dan ruang untuk menyerang, mereka hanya bisa bertahan hingga pertandingan harus ditentukan lewat adu penalti.

Di babak tos-tosan, Bosnia tampil klinis dengan menyelesaikan seluruh penaltinya. Sebaliknya, Italia gagal mengonversi salah satu peluang, memastikan langkah mereka terhenti secara menyakitkan.

Hasil ini menambah daftar catatan suram Italia, yang kini gagal lolos ke putaran final tiga edisi Piala Dunia berturut-turut. Pada 2018 mereka tersingkir dari Swedia, pada 2022 dikalahkan dramatis oleh Makedonia Utara, dan kini pada 2026 kembali tersingkir akibat kartu merah dan kekalahan adu penalti.

Pemerintah Tetapkan WFH Setiap Jumat bagi ASN untuk Efisiensi Energi Nasional

Penulis
nana
-
0
WFH
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto didampingi sejumlah menteri dalam keterangan pers tentang penghematan energi di Seoul, Korea Selatan, Selasa (31/3/2026). (Kemenko Perekonomian)

Link, Jakarta – Pemerintah telah menetapkan kebijakan bekerja dari rumah atau WFH sehari dalam sepekan. WFH satu hari itu akan berlaku tiap hari Jumat

“Penerapan work from home bagi ASN di instansi pusat dan daerah yang dilakukan satu hari kerja dalam seminggu yaitu tiap hari Jumat,” kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers yang digelar di Seoul, Korea Selatan dan disiarkan juga secara virtual, Selasa (31/3/2026).

Menko Airlangga mengatakan kebijakan ini hanya berlaku untuk aparatur sipil negara (ASN). Kebijakan ini juga untuk mendorong tata kelola pelayanan berbasis digital.

Menurut Airlangga, kebijakan WFH ini juga diatur dalam Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi serta SE Menteri Dalam Negeri.

Seperti diketahui, kebijakan WFH satu hari dalam sepekan merupakan langkah pemerintah dalam efisiensi BBM imbas dampak perang di Timur Tengah. Pekan lalu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut keputusan tersebut sudah ditetapkan dan segera disampaikan ke publik.

Berbagai langkah ini mencerminkan respons Pemerintah yang adaptif dan terukur dalam menjaga stabilitas ekonomi, sekaligus memperkuat arah menuju kemandirian energi dan ketahanan nasional.

Sampaikan LKPJ TA 2025, Capaian Kinerja Pemko Banjarbaru Telah Sesuai RKPD

Penulis
zai
-
0
LKPJ
DPRD Kota Banjarbaru menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Banjarbaru Tahun Anggaran (TA) 2025 pada Selasa (31/03/2026).

Link, Banjarbaru – Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Banjarbaru Tahun Anggaran (TA) 2025, Pemerintah Kota (Pemko) Banjarbaru paparkan berbagai capaian, baik di bidang pembangunan, ekonomi dan pelayanan publik masa tahun 2025 di Ruang Graha Paripurna pada Selasa (31/03/2026).

Dalam gelaran rapat paripurna penyampaian LKPJ TA 2025 yang dipimpin Ketua DPRD Kota Banjarbaru, Gusti Rizky Sukma Iskandar Putra. Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru, Hj Erna Lisa Halaby – Wartono, melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Banjarbaru, Sirajoni mengatakan, rapat paripurna penyampaian LKPJ TA 2025 tersebut menjadi momentum penting dalam evaluasi kinerja eksekutif selama satu tahun terakhir.

“Secara garis besar, capaian kinerja pemerintah kota sepanjang tahun 2025 telah berjalan sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Kami mengapresiasi kolaborasi semua pihak sehingga target-target makro daerah dapat tercapai,” ujarnya.

Menanggapi laporan tersebut, Ketua DPRD Kota Banjarbaru, Gusti Rizky Sukma Iskandar Putra menyatakan, bahwa pihak legislatif menerima dokumen LKPJ tersebut untuk kemudian diproses sesuai mekanisme yang berlaku. Mulai dari mengkaji hingga memberikan rekomendasi strategis terhadap penyelenggaraan pemerintahan kedepannya.

“Laporan ini akan kami kaji secara detail. Hasilnya nanti akan menjadi catatan strategis dan saran dari legislatif kepada pemerintah kota agar penyelenggaraan pemerintahan kedepannya semakin efektif dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” ucapnya.

Pada kesempatan tersebut Wakil Wali Kota Banjarbaru, Wartono didampingi Sirajoni menyerahkan buku dokumen LKPJ Wali Kota Banjarbaru TA 2025 kepada Ketua DPRD Kota Banjarbaru.(znd/link)

Matangkan Raperda Ketenagakerjaan, Pansus DPRD Libatkan Teras Inklusi Banjarbaru dalam Pembahasan

Penulis
zai
-
0
Raperda Ketenagakerjaan
Emi Lasari, Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Banjarbaru

Link, Banjarbaru – Matangkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Banjarbaru yang diketuai Ir Takyin Baskoro hadirkan Teras Inklusi Banjarbaru dan beberapa pihak terkait dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Selasa (31/3/2026).

Usai gelaran rapat yang menghadirkan Teras Inklusi Banjarbaru sebagai pusat pemberdayaan dan komunitas yang berfokus pada penyandang disabilitas. Anggota Komisi II DPRD Banjarbaru, Emi Lasari menjelaskan alasan dihadirkannya beberapa elemen lembaga pelatihan kerja, organisasi, hingga penyandang disabilitas tersebut.

“Dalam RDP sebenarnya tidak bicara berapa banyak kesempatan kerja saat ini, tapi lebih kearah bagaimana regulasi yang kita godok benar-benar aspiratif. Sehingga kita meminta kawan-kawan dari beberapa pihak terkait untuk memberikan masukan, termasuk dari kawan-kawan penyandang disabilitas,” ujarnya.

Sebab, lanjut Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Banjarbaru ini lebih jauh,  berdasarkan Undang-Undang (UU), pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) wajib menyediakan kuota serapan tenaga kerja penyandang disabilitas paling sedikit 2 persen dari jumlah pegawai atau pekerja, dan untuk perusahaan swasta paling sedikit 1 persen.

“Sehingga ke depan, pemerintah daerah dapat membuat regulasi dan menyusun kerangka kebijakan yang benar-benar dapat mengakomodir kepentingan masyarakat sesuai riil di lapangan, khususnya untuk kawan-kawan disabilitas agar mendapatkan akses, kesempatan, dan perlakuan yang sama terkait ketenagakerjaan,” katanya.

Karena itu, lanjut Emi Lasari, pemerintah daerah harus memastikan beberapa kebijakan dari perusahaan swasta agar benar-benar memperhatikan kawan-kawan disabilitas agar mendapatkan akses, kesempatan, dan perlakuan yang setara, khususnya terkait skill atau kemampuan yang memang menjadi persoalan di lapangan.

“Dalam regulasi ini kita mengamanahkan agar membentuk Unit Layanan Disabilitas (ULD) yang akan melakukan pendataan terkait ketenagakerjaan disabilitas dan pemetaan sehingga akan muncul spesifikasi ketenagakerjaan berdasarkan keahliannya, termasuk memastikan agar meraka mendapatkan pelatihan untuk meningkatkan keahliannya,” ucapnya.

Artinya, papar Emi lebih jauh, pemerintah daerah beritikad serius untuk membuka ruang agar kawan-kawan disabilitas mendapatkan pekerjaan sesuai regulasi yang berlaku. “Banjarbaru sudah Kota Inklusif, tentunya kita akan selalu berbenah secara bertahap,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Teras Inklusi Banjarbaru, Faizah Abdiah menilai Raperda tersebut menjadi angin segar bagi penyandang disabilitas di Kota Banjarbaru untuk mendapatkan hak yang sama terkait ketenagakerjaan.

“Kita diundang dalam rapat hari ini, dan itu menjadi angin segar buat kami untuk menyampaikan pendapat terkait persoalan yanh dihadapi di lapangan. Hal ini semacam perbaikan agar sarapan ketenagakerjaan sesuai amanat undang-undang terlaksana dengan baik,” ungkapnya.

Meski mengakui para penyandang disabilitas di Kota Banjarbaru belum sepenuhnya terfasilitasi. Namun, Faizah menyebutkan hal tersebut dikarenakan sedang tahap berkembang dan berkelanjutan. “Ini itikad baik dari pemerintah untuk memfasilitasi, kami tentunya sangat menyambut baik dengan telah dilibatkan dalam pembahasan ini dan menjadi suatu kebanggaan, karena saya mewakili teman-teman disabilitas,” tutupnya.(znd/link)

Pemerintah Terbitkan SEB Implementasi KBLI 2025 untuk Perkuat Integrasi dan Kepastian Perizinan Usaha

Penulis
nana
-
0
KBLI 2025

Link, Jakarta – Pemerintah resmi menerbitkan Surat Edaran Bersama (SEB) terkait implementasi penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR). Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kepastian hukum, akurasi klasifikasi usaha, serta integrasi sistem perizinan nasional.

SEB tersebut ditandatangani oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani, Menteri Hukum Supratman Andi Atgas, serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti. SEB ini ditujukan kepada seluruh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, Otorita Ibu Kota Nusantara, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Kawasan Ekonomi Khusus, notaris, dan pelaku usaha di seluruh Indonesia.

“Penyesuaian KBLI 2025 ini menjadi fondasi penting dalam memastikan sistem perizinan berusaha berbasis risiko berjalan lebih akurat, terintegrasi, dan responsif terhadap perkembangan sektor usaha. Dengan klasifikasi yang lebih mutakhir, pelaku usaha akan memperoleh kepastian dan kemudahan dalam proses perizinan,” ujar Rosan.

SEB ini diharapkan menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mengimplementasikan KBLI 2025 pada berbagai sistem, termasuk Sistem OSS (Online Single Submission), sistem Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU), serta sistem lain yang terintegrasi. Saat ini, sistem OSS telah mencatat lebih dari 15,7 juta Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan. Jumlah tersebut mencerminkan tingginya aktivitas dan pertumbuhan pelaku usaha di Indonesia.

Melalui SEB ini, pemerintah menegaskan beberapa hal penting sebagai pedoman implementasi:

  1. Status Perizinan Berusaha Eksisting Persyaratan Dasar (PD), Perizinan Berusaha (PB), dan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ( PB UMKU) yang sudah terbit, telah terverifikasi atau telah disetujui sebelum implementasi KBLI 2025, dinyatakan tetap berlaku.
  2. Penyesuaian Data di Sistem AHU Pelaku Usaha yang telah terdaftar dalam Sistem Ditjen AHU agar melakukan penyesuaian KBLI 2025 dalam Anggaran Dasar apabila terdapat aksi korporasi yang mengubah Maksud dan Tujuan dan perubahan kegiatan usaha. Dalam hal perubahan hanya berupa penyesuaian kode numerik (tanpa mengubah substansi kegiatan usaha), sistem OSS dan Ditjen AHU akan melakukan penyesuaian secara otomatis.
  3. Penyesuaian Sistem Antarinstansi Seluruh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan otorita kawasan wajib melakukan penyesuaian sistem dan layanan untuk mendukung implementasi KBLI 2025 secara terintegrasi.
  4. Sinkronisasi Data dan Regulasi Implementasi KBLI 2025 bertujuan untuk memastikan keselarasan data usaha antarinstansi, sehingga mendukung penyusunan kebijakan yang lebih akurat dan berbasis data.
  5. Kepastian bagi Pelaku Usaha Dalam masa transisi, pelaku usaha tetap mendapatkan kepastian layanan perizinan, tanpa gangguan terhadap proses perizinan yang sedang berjalan.

“Kami mendorong seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk segera mengadopsi dan mengimplementasikan KBLI 2025 secara konsisten. Sinergi ini penting untuk menjaga kepercayaan investor dan meningkatkan daya saing Indonesia,” tambah Rosan.

Implementasi KBLI 2025 ini merupakan tindak lanjut dari diterbitkannya Peraturan BPS Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, yg mencabut Peraturan BPS Nomor 2 Tahun 2020. Harapannya, dapat meningkatkan kualitas layanan perizinan, efisiensi proses bisnis, serta transparansi data usaha

123...1,370Halaman 1 dari 1,370

Stay connected

0FansSuka
0PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -
Google search engine

Latest article

Workshop

Menekan Angka Kematian Neotal, RSD Idaman Gelar Workshop Resusitasi Neonatus 

link - 0
Link, Banjarbaru - Melalui Lembaga Diklat, Rumah Sakit Daerah (RSD) Idaman Kota Banjarbaru sukses menyelenggarakan kegiatan Workshop Resusitasi Neonatus. Kegiatan yang berlangsung di Aula Besar...
El Nino

Kementan Perkuat Mitigasi Hadapi Potensi El Nino Mulai April

nana - 0
Link, Jakarta - Kementerian Pertanian (Kementan) menyatakan kesiapan menghadapi potensi El Nino ekstrem yang diperkirakan mulai berdampak pada April . Berbekal pengalaman menghadapi El...
Presiden Prabowo

Presiden Prabowo Instruksikan Evakuasi Cepat di Sulut dan Malut

nana - 0
Link, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto bergerak cepat merespons kejadian yang terjadi di Provinsi Sulawesi Utara dan Maluku Utara, khususnya di Kota Bitung, Kota...