Link, Martapura – Musim kemarau diprediksi berlangsung hingga akhir November mendatang. Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Banjar, H Yudi Andrea mengakui, alokasi anggaran yang dibutuhkan dalam penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kekeringan akan semakin besar.
Pernyataan tersebut diungkapkan Sekda Banjar, Yudi Andrea, usai menghadiri rapat koordinasi gabungan yang dilaksanakan DPRD Kabupaten Banjar dengan menghadirkan beberapa stakeholder terkait serta perwakilan relawan Barisan Pemadam Kebakaran (BPK) yang tergabung dalam organisasi kemanusiaan Bumi Selamat Rescue (BUSER) 690 Banjar, Rabu (7/10/2026).
“Karena musim kemarau diasumsikan hingga akhir November, tentunya kita harus melakukan langkah-langkah untuk mengantisipasi karhutla semakin meluas dan krisis air bersih,” ujarnya.
Tak hanya itu, dalam rapat koordinasi gabungan tersebut, Yudi Andrea mengakui beberapa anggota DPRD serta relawan BUSER 690 Banjar juga mempertanyakan kerancuan data karhutla di Kabupaten Banjar. Sebab, Pemerintah Pusat mencatat lahan terbakar di Kabupaten Banjar hanya sekitar 2 hektare, sehingga berdampak pada tidak diperolehnya bantuan dana dari pusat atau Bantuan Presiden (Banpres).
“Memang ada rancu. Kalau dikatakan mis-data, data ini kan terpusat, dan data yang kami gunakan tentunya juga digunakan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, serta sudah kami lakukan verifikasi sendiri. Karena itu, kami pun mempertanyakan juga, kok aneh hanya terdata sekitar 2 hektare saja lahan yang terdampak karhutla,” katanya.
Bahkan, lanjut Yudi Andrea, pasca-Banpres mulai diturunkan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar telah menyampaikan permohonan bantuan dan melakukan koordinasi ke Kementerian Kehutanan (Kemenhut) RI. Sebab, Kabupaten Banjar menjadi salah satu dari beberapa kabupaten/kota yang terdampak karhutla tetapi tidak mendapatkan bantuan dari Pemerintah Pusat.
“Kami sudah melakukan koordinasi dan menanyakan permasalahan tersebut ke Kemenhut, serta mengajukan permohonan Banpres disertai data riil kita yang sudah tercatat di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan terhubung dengan data sentral di kementerian. Tapi sampai hari ini belum ada tindak lanjutnya,” ucapnya.
Adanya kerancuan data tersebut juga menjadi pertanyaan Pemkab Banjar, mengingat pada 4 Oktober saja BPBD Kalsel sudah mencatat ada 972 kejadian karhutla dengan total luas lahan terdampak mencapai 6.590 hektare di Kabupaten Banjar.
“Kita bingung juga terkait alasan mengapa daerah kita tidak mendapatkan bantuan, padahal kejadian karhutla tertinggi di Kalsel. Tentunya juga berdampak pada sistem belajar mengajar di satuan pendidikan hingga menerapkan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), dan berpotensi meningkatkan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) akibat kabut asap,” jelasnya.
Yudi Andrea juga memastikan Pemkab Banjar akan melakukan evaluasi kembali terkait status kebencanaan di Kabupaten Banjar, apakah harus dinaikkan dari Siaga Darurat menjadi Tanggap Darurat sesuai usulan DPRD Banjar.
“Kita perlu melihat lagi berbagai indikatornya, apakah sudah memenuhi syarat untuk meningkatkan status kedaruratan, sehingga kita dapat melakukan penyesuaian. Dengan peningkatan status kita juga dapat menggunakan alokasi dana dari Belanja Tidak Terduga (BTT). BTT di perubahan yang kita punya sebesar Rp17,5 miliar,” tuturnya.
Sedangkan mengenai permintaan pembangunan hidran yang disampaikan relawan BUSER 690 Banjar, Yudi Andrea mengatakan bahwa sudah dialokasikan dalam APBD Perubahan guna mengatasi kendala ketersediaan air dalam melakukan upaya pemadaman.
“Kita sangat mengapresiasi kerja relawan BUSER dan pihak terkait lainnya dalam membantu melakukan penanganan bencana karhutla serta kekeringan. Mengenai permintaan hidran akan direalisasikan di akhir tahun ini,” pungkasnya. (znd/link)
