Link, Martapura – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Banjar H Yudi Andrea menilai persoalan kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan masyarakat, tetapi juga menyangkut keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan, perlindungan sosial, serta pemenuhan berbagai kebutuhan dasar lainnya.
Hal tersebut dikemukakan Yudi Andrea saat secara resmi membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2026 yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) di Aula Kantor Barakat Martapura, Rabu (4/11/2026).
“Penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu prioritas pembangunan daerah yang membutuhkan perhatian dan komitmen bersama. Karena itu, penanggulangan kemiskinan tidak dapat dilaksanakan secara parsial oleh satu atau dua perangkat daerah saja. Diperlukan pendekatan yang terpadu, terarah, terukur, dan berkelanjutan melalui kolaborasi seluruh perangkat daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, instansi vertikal, dunia usaha, serta seluruh elemen masyarakat,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, Yudi Andrea juga menekankan tiga hal penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Banjar. Pertama, penguatan kualitas data sebagai dasar perencanaan. Data harus menjadi pijakan utama dalam menentukan kebijakan dan intervensi agar program yang dilaksanakan sesuai dengan kondisi serta kebutuhan masyarakat.
“Kedua, penguatan integrasi dan sinkronisasi program antarperangkat daerah. Setiap perangkat daerah diharapkan memahami kontribusinya dalam penanggulangan kemiskinan, baik melalui program perlindungan sosial, peningkatan akses pelayanan dasar, pemberdayaan ekonomi, maupun pengembangan kesempatan kerja,” katanya.
Ketiga, lanjut Yudi Andrea, penguatan perencanaan melalui penyusunan Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2027. “Saya berharap dokumen RAT 2027 tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi benar-benar menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan seluruh perangkat daerah. Setiap rencana aksi harus memiliki sasaran yang jelas, indikator yang terukur, lokus intervensi, perangkat daerah penanggung jawab, serta target capaian yang realistis,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) Bapperida, Fara Hayani, menjelaskan bahwa rakor tersebut bertujuan memperkuat koordinasi, sinkronisasi, dan keterpaduan program penanggulangan kemiskinan lintas sektor di Kabupaten Banjar.
Selain itu, kegiatan tersebut juga menjadi forum evaluasi pelaksanaan upaya penanggulangan kemiskinan sekaligus penyelarasan rencana aksi dan intervensi program tahun 2027 agar lebih tepat sasaran, terukur, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kami berharap terbangun kesamaan persepsi dan komitmen seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat sinergi penanggulangan kemiskinan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi, sehingga setiap program dan kegiatan benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan,” pungkasnya.
Pada akhir kegiatan, dilaksanakan peluncuran SINERGI BANJAR (Sistem Terintegrasi Perencanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Banjar). Inovasi ini dirancang sebagai pendekatan untuk memperkuat tata kelola perencanaan pembangunan manusia, khususnya dalam penanggulangan kemiskinan, dengan mengintegrasikan berbagai informasi yang selama ini menjadi dasar penyusunan dan pelaksanaan program. (znd/link)
