Link, Martapura – Perjalanan dinas DPRD Banjar yang dijanjikan akan dikurangi bahkan ditiadakan di bulan Juni 2022, ternyata hanya bualan. Buktinya pada lembar kegiatan di bulan Juni 2022 berdasarkan rapat badan musyawarah DPRD Kabupaten Banjar pada 17 Mei 2022 yang ditandatangi Wakil Ketua DPRD Banjar Ahmad Rizanie Ansyari, kegiatan perjalanan dinas tetap dilaksanakan.
Menanggapi hal itu, Aliansyah, Ketua LSM Kelompok Pemerhati Kinerja Aparatur Pemerintah dan Parlemen (KPK-APP) Kalsel mengaku sangat kecewa.
“Kami sangat menyayangkan komitmen dari pimpinan DPR yang disampaikan pada waktu demo kemarin, yaitu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banjar Haji A Rizani Ansari yang dengan tegas menyatakan perjalanan dinas di bulan Juni 2022 ditiadakan. Tetapi ternyata itu hanya sekadar pemberi harapan palsu (PHP) saja,” ujarnya kepada Linkalimantan.com, Kamis 2 Juni 2022.
Seperti diketahui, Rabu (11/5/2022) sekitar pukul 10.00 Wita, LSM KPK-APP Kalsel menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor DPRD Kabupaten Banjar. Kedatangan rombongan lsm yang dikomandoi Aliansyah tersebut menyuarakan protesnya terhadap perilaku kalangan dewan yang diduga telah menyalahgunakan kegiatan perjalanan dinas.
Saat itu, para aktivis secara bergantian melalui orasinya meminta kalangan dewan untuk sementara menghentikan aktivitas perjalanan dinas karena kegiatan tersebut sedang diperiksa pihak kejaksaan.
Nah, pada saat itu Wakil Ketua DPRD Banjar A Rizani Ansyari selain mengakui jika perjalanan dinas DPRd Kbaupaten Banjar beberapa kali dilaksanakan sebanyak 8 kali dalam satu bulan. Selain itu politisi Partai Nasdem Kabupaten Banjar itu juga menegaskan di bulan Mei 2022 perjalanan dinas hanya dijadwalkan 4 kali.
“Di bulan Juni 2022 perjalanan dinas anggota DPRD Kabupaten Banjar ditiadakan,” ujarnya waktu itu yang direspon positif kalangan LSM KPK-APP Kalsel.
Janji tinggal janji sebut Ali, tetapi ternyata janji itu hanyalah sebuah PHP saja.
“Memang kuantitas perjalanan dinas kalau kemarin 8 kali sekarang 4 kali perjalanan. Tetapi ternyata uang yang dikeluarkan negara untuk 4 kali perjalanan itu sama dengan 8 kali perjalanan. Karena dalam sekali perjalanan, mereka gelar dua lokos atau kegiatan yang berbeda. Sehingga negara harus bayar dengan dua dua kali bayar,” ujarnya sembari menyebut hal itu sebagai akal-akalan.(spy)
