Link, Martapura– Dari 20 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2026, sebanyak enam Raperda tidak sempat dirampungkan DPRD Kabupaten Banjar.
Hal tersebut diketahui dalam pembahasan Propemperda 2027 yang dilakukan legislatif bersama eksekutif. Pembahasan dipimpin Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), M Zaini, dan dihadiri Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Banjar, Akhmad Rizanie Ashari pada Rabu (11/11/2026).
Dari enam Raperda yang belum rampung tersebut, beberapa di antaranya adalah Raperda tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif, Raperda tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengembangan Olahraga, serta Raperda tentang Pembinaan Toko Swalayan yang sebelumnya bernama Raperda Ritel Modern.
“Jadi, Raperda yang tidak dapat diselesaikan tahun ini menjadi Raperda luncuran dalam Propemperda 2027. Untuk Raperda tentang Pembinaan Toko Swalayan memang sudah lama diusulkan, tetapi saat ini masih dalam pembahasan. Karena kita masih menunggu naskah akademiknya terlebih dahulu, mudah-mudahan tahun mendatang dapat segera diselesaikan,” ujar Zaini.
Sedangkan mengenai jumlah usulan Raperda yang akan masuk dalam Propemperda 2027, dikatakan politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, masih belum selesai dilakukan pembahasan.
“Dalam usulan Propemperda 2027, ada dua Raperda inisiatif DPRD, yakni Raperda tentang Kekayaan Intelektual dan Raperda tentang Penyelenggaraan Jaringan Utilitas Terpadu,” katanya.
Adapun dari pihak eksekutif, lanjut Zaini, terdapat enam Raperda yang diusulkan. Empat di antaranya merupakan usulan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Banjar.
“Jadi, BPKPAD mengusulkan perubahan Perda Retribusi untuk menyesuaikan dengan peraturan di atasnya. Kedua, Raperda Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Raperda tentang Perubahan Anggaran 2027, dan Raperda APBD Murni,” jelasnya.
Dua Raperda lainnya berasal dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) serta Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Banjar. Masing-masing mengusulkan Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perpustakaan dan Raperda tentang Ketenagakerjaan.
“Untuk Raperda Ketenagakerjaan, surat usulannya masih belum dimasukkan ke Propemperda. Namun, Bagian Hukum akan mengajukannya sebelum pelaksanaan Rapat Paripurna,” pungkasnya. (znd/link)







