BerandaAdvetorialFinalisasi APBD 2027, DPRD Banjarbaru Tekankan Belanja Sesuai Kemampuan Keuangan Daerah

Finalisasi APBD 2027, DPRD Banjarbaru Tekankan Belanja Sesuai Kemampuan Keuangan Daerah

Link, Banjarbaru – Memasuki tahap finalisasi pembahasan, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Banjarbaru menargetkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2027 dapat diparipurnakan pada pertengahan November 2026.

Wakil Ketua II DPRD Kota Banjarbaru, Windi Novianto, mengatakan DPRD berharap perencanaan belanja tetap disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, kebutuhan masyarakat, serta skala prioritas pembangunan.

“Perhitungan harus matang. Hal ini penting agar program yang direncanakan dapat dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan daerah. Saat ini kami sedang dalam tahap finalisasi pembahasan APBD TA 2027 yang rencananya akan diparipurnakan pada pertengahan November 2026,” ujarnya.

Selain memastikan APBD 2027 disusun berdasarkan perhitungan matang dan kemampuan riil keuangan daerah, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) ini juga berharap pemerintah dapat mengoptimalkan potensi pendapatan daerah.

BACA JUGA :  Tingkatkan Sinergitas DPRD Gelar Coffee Morning

“Karena itu, salah satu perhatian utama Banggar adalah mencermati perkembangan proyeksi pendapatan daerah. Mulai dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer pemerintah pusat, hingga sumber pendapatan lainnya yang sah,” katanya.

Berdasarkan proyeksi terbaru dalam pembahasan RAPBD 2027, pendapatan daerah mengalami penyesuaian dari semula sekitar Rp1,207 triliun menjadi Rp1,259 triliun. Jumlah tersebut meningkat sekitar Rp51,73 miliar dibandingkan dengan pagu dalam KUA-PPAS 2027.

Windi menjelaskan, kondisi Transfer ke Daerah (TKD) juga menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan kebijakan anggaran. Menurutnya, ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat mengharuskan pemerintah daerah menyesuaikan perencanaan dengan perkembangan kebijakan fiskal nasional.

“DPRD harus mengambil sikap realistis dan penuh kehati-hatian. Jangan sampai kita menyusun program dengan asumsi pendapatan yang terlalu optimistis, tetapi saat pelaksanaan justru menghadapi persoalan pembiayaan. Setiap program harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” jelasnya.

BACA JUGA :  Pemko Banjarbaru Laksanakan Vaksinanasi Anak 6-11 Tahun

Ia menegaskan, kualitas belanja daerah harus lebih diutamakan dibandingkan besarnya nominal anggaran. Karena itu, sektor pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, penanganan persoalan lingkungan, penguatan ekonomi masyarakat, serta pencegahan banjir tetap harus menjadi perhatian.

“Kita harus berani menentukan prioritas. Program yang benar-benar mendesak, menyangkut pelayanan dasar, dan memiliki dampak luas bagi masyarakat harus menjadi perhatian utama. Jangan sampai keterbatasan anggaran justru mengurangi kualitas pelayanan publik,” katanya.

Windi berharap seluruh tahapan pembahasan dapat diselesaikan secara matang sebelum Raperda APBD dibawa ke rapat paripurna. Dengan demikian, APBD yang nantinya ditetapkan tidak hanya tersusun dengan baik, tetapi juga dapat dilaksanakan secara optimal.

“Ukuran keberhasilan APBD bukan hanya terserapnya anggaran, melainkan sejauh mana anggaran itu mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banjarbaru,” pungkasnya. (znd/link)

BERITA TERKAIT
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img

BACA JUGA