Link, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan sektor pertanian harus menjadi program wajib daerah. Langkah ini dinilai krusial sebagai kunci memperkuat ketahanan pangan sekaligus pengungkit utama Indonesia keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap).
Tito menegaskan strategi Presiden Prabowo yang menempatkan ketahanan pangan sebagai prioritas nasional harus disikapi serius oleh daerah. Dengan dukungan anggaran besar untuk benih, bibit, pupuk, hingga penguatan kelembagaan, ia menyebut ini sebagai momentum yang tidak boleh disia-siakan.
“Saya berterima kasih kepada Menteri Pertanian yang telah mengumpulkan kita semua. Beliau tidak mungkin bekerja sendiri tanpa dukungan daerah. Oleh karena itu, sebagai pembina dan pengawas pemerintah daerah, saya akan memastikan kepala daerah menunjukkan keseriusannya dalam mendukung program pertanian, khususnya hilirisasi,” kata Tito dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Pelaksanaan Program Hilirisasi Komoditas Prioritas Perkebunan yang digelar di Kantor Pusat Kementerian Pertanian (Kementan), Senin (22/9/2025).
Ia menambahkan, hilirisasi bukan hanya soal peningkatan produksi, tetapi juga strategi keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah.
“Kita ingin bisa cukup pangan sendiri dan bisa keluar dari negara middle income dengan hilirisasi atau industrialisasi bidang pertanian,” sambungnya.
Tito menjelaskan bahwa selama ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sektor pertanian masih dikategorikan sebagai salah satu dari 32 urusan konkuren yang bersifat opsional. Artinya, pemerintah daerah baru dapat menjalankan program pertanian apabila memiliki kapasitas dan sumber daya yang memadai.
Mendagri Tito mengungkapkan bahwa ke depan paradigma ini perlu diubah agar pertanian sejajar dengan program wajib lain seperti pendidikan dan kesehatan. Dengan demikian, kepala daerah memiliki tanggung jawab yang jelas untuk menempatkan pertanian sebagai prioritas pembangunan di wilayah masing-masing.
“Kita sedang mengupayakan kalau bisa direvisi UU ini, yang pertanian dari opsional menjadi wajib. Negara kita berbasis agriculture tradisional, kita dorong menjadi industri. Selain kita bisa swasembada, kita juga menjadi eksportir kepada negara lain dan menjadi pemain dominan di dunia,” jelasnya.
Lebih jauh, Tito menekankan bahwa industrialisasi pertanian menjadi kunci bagi Indonesia untuk memperkuat daya saing ekonomi sekaligus keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah. Industri pengolahan hasil pertanian, perkebunan, dan peternakan yang menghasilkan produk bernilai tambah akan terus didorong.
Ia mencontohkan Selandia Baru yang berhasil menjadi salah satu negara paling sejahtera di dunia dengan mengandalkan sektor agrikultur dan peternakan. Negara tersebut mampu mengolah produk turunannya seperti susu, keju, dan yogurt hingga menjadi komoditas unggulan yang mendunia.
Ia menegaskan, jika pertanian benar-benar dijadikan program wajib daerah, maka Indonesia tidak hanya akan mampu memperkuat ketahanan pangan, tetapi juga menjadi pemain utama di pasar global melalui produk hilir bernilai tambah. Dengan begitu, target untuk keluar dari jebakan negara menengah pada 2045 semakin nyata untuk diwujudkan.
“Ini bisa mengangkat kita keluar dari jebakan negara kelas menengah, lebih cepat dari prediksi di 2045,” jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mendorong sinergi bersama pemerintah daerah guna mempercepat program pengembangan hilirisasi komoditas strategis perkebunan. Ia optimistis dengan kerja bersama, kejayaan perkebunan Indonesia dapat kembali diraih.
“Kita ingin kembalikan kejayaan rempah-rempah, komoditas perkebunan. Anggarannya sudah ada sekitar Rp10 triliun. Dukungan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi kunci keberhasilan hilirisasi. Kita tidak bisa lakukan banyak tanpa Bapak Ibu semua. Kita gandengan tangan. Kalau kita sama-sama bergerak dan fokus, Indonesia bisa superpower,” pungkasnya
