Beranda blog Halaman 1145

Kepala BNPB Pastikan Penanganan Bencana di Semarang Berjalan Baik

Penulis
safar
-
0
Kepala BNPB Pastikan Penanganan Bencana di Semarang Berjalan Baik
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto. (Foto: Dok.BNPB)

Link, Semarang – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto bertolak ke Semarang, Provinsi Jawa Tengah Senin (2/1/2023).

Hal itu dilakukan Suharyanto untuk memastikan penanganan pascabencana Cuaca Ekstrem di Provinsi Jawa Tengah pada Sabtu (31/12/2022) berjalan dengan baik.

Menempuh perjalanan darat, Kepala BNPB dijadwalkan tiba di Kantor Gubernur Jawa Tengah pukul 11.00 WIB.

Setibanya di kantor gubernur, Kepala BNPB akan menggelar Rapat Koordinasi Penanganan Banjir di Jawa Tengah bersama Gubernur, Bupati/Walikota, dan Forkompimda se-Jawa Tengah.

Turut mendampingi dalam kunjungan tersebut Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB Fajar Setyawan, Deputi Bidang Logistik dan Peralatan BNPB Zahermann Muabezy, Direktur Dukungan Infrastruktur Darurat Zaenal Arifin, dan Tenaga Ahli Kepala BNPB.

Selain rapat koordinasi, Kepala BNPB juga akan menyerahkan bantuan Dana Siap Pakai (DSP) kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan menyerahkan bantuan logistuk secara simbolis kepada warga terdampak.

Beberapa wilayah di Provinsi Jawa Tengah masih digenangi banjir di antaranya di Kota Semarang, Kabupaten Pati, Kabupaten Kendal, dan Kota Pekalongan hingga Minggu (1/1/2023).

Dilaporkan sebanyak 281 jiwa mengungsi di Kabupaten Kendal, 1.900 jiwa di Kota Pekalongan, 1.395 jiwa di Kabupaten Kudus, dan 455 kk di Kabupaten Demak.

Sebagai langkah penanganan darurat, BPBD setempat telah menurunkan peralatan seperti pompa penyedot air dan perahu karet untuk melakukan evakuasi.

BPBD bersama relawan juga telah mendirikan dapur umum dan posko bantuan untuk memenuhi kebutugan dasar warga yang terdampak bencana banjir. (Link/net/infopublik.id).

BPH Migas dan Polri Ungkap 786 Penyalahgunaan Solar Subsidi

Penulis
safar
-
0
BPH Migas dan Polri Ungkap 786 Penyalahgunaan Solar Subsidi
Konferensi pers penyalahgunaan BBM jenis solar bersubsidi di Gedung BPH Migas, Jakarta, Selasa (3/1/2023). Foto: You Tube

Linkalimantan.com – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis solar bersubsidi, sejumlah 786 kasus selama 2022.

Menurut Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Erika Retnowati, keberhasilan pengungkapan itu diperoleh berdasarkan hasil kerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Erika menegaskan, berdasarkan barang bukti tersebut, pihaknya telah berhasil mengamankan sebanyak 1.422.263 liter solar bersubsidi sepanjang 2022.

“Berdasarkan keterangan ahli yang diberikan oleh tim BPH Migas, dan jumlah yang berhasil diamankan itu mencapai kurang lebih 1.422.263 liter. Jadi cukup signifikan juga hasil yang sudah diungkap oleh pihak kepolisian,” kata Erika konferensi pers yang disiarkan secara daring di Gedung BPH Migas, Jakarta, Selasa (3/1/2023).

Erika menyampaikan, pengungkapan kasus penyalahgunaan BBM jenis solar bersubsidi ini disebut mampu membantu penambahan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia (APBN).

“Tentu saja pengungkapan itu akan sangat membantu dalam mengurangi subsidi yang subsidinya dianggarkan oleh pemerintah di dalam APBN,” kata Erika.

Erika menuturkan, aparat kepolisan berhasil  mengamankan 700 liter di Jambi.
Selain itu, baru-baru ini di Jawa Tengah juga  menemukan 1 gudang berisi solar bersubsidi dengan jumlah yang cukup besar 40 ton.

Erika menyampaikan, BBM solar bersubsidi itu menjadi bagian terbesar dari barang bukti yang berhasil diungkap hasil penyalahgunaan BBM. (Link/net/infopublik.id).

Ini Tanggapan KPU Soal ASN Jadi Personel Badan Adhoc Pemilu

Penulis
nana
-
0
Ini Tanggapan KPU Soal ASN Jadi Personel Badan Adhoc Pemilu
Sekretaris Jenderal Kemendagri Suhajar Diantoro. Foto: Puspen Kemendagri

Linkalimantan.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberikan tanggapan terkait aparatur sipil negara (ASN) menjadi personel badan adhoc pemilu, yakni panitia pemilihan kecamatan (PPK), panitia pemungutan suara (PPS), dan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).

“Sebenarnya secara regulasi itu boleh asal ada izin dari atasan, karena itu sifatnya adhoc. Jadi pada posisi ketika sudah dilantik atau ia mendapatkan amanah itu, maka kemudian ia melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan terkait dengan tugas-tugasnya sebagai penyelenggara,” kata anggota KPU RI Parsadaan Harahap melalui keterangan tertulisnya,  Selasa (3/1/2023).
Jadi sebenarnya, kata Parsadaan, tidak ada permasalahan terkait ASN menjadi anggota badan adhoc penyelenggara pemilu.

Hal itu, lanjut Parsadaan, bagian dari komitmen bersama bahwa pelaksanaan pemilu bukan hanya tanggung jawab KPU dan penyelenggara.

Menurutnya, KPU menyadari di level bawah tersebut, yakni badan adhoc perekrutan tidak semudah merekrut untuk KPU kabupaten/kota atau provinsi.

“Jadi keterbatasan SDM, keterbatasan infrastruktur itu yang mengharuskan kami untuk melihat di luar potensi-potensi yang mungkin selama ini orang menganggap itu yang pas. Bisa saja itu didukung, saya kira Mendagri memahami posisi itu,” katanya.

Sebelumnya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menerbitkan Surat Edaran Nomor 900.1.9/9095/SJ tentang Dukungan dan Fasilitasi Pemerintah Daerah dalam Tahapan Penyelenggaraan Pemilu 2024.
Surat yang diteken Sekretaris Jenderal Kemendagri Suhajar Diantoro menekankan dukungan pemda untuk pemilu, yang salah satu ‘poin’-nya meminta kepala daerah agar memberikan izin kepada ASN pemda untuk mendaftar sebagai PPK, PPS, kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS), dan panitia pendaftaran pemilih (pantarlih).
Hal lainnya, pemda perlu memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana untuk sekretariat panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia pemungutan suara (PPS).
Pemda perlu menugaskan personel untuk membantu Sekretariat PPK dan PPS. Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, pembentukan sekretariat PPK paling lambat hingga 10 Januari 2023 dan Sekretariat PPS dibentuk paling lambat 24 Januari 2023.
Terakhir, pemda diminta memfasilitasi pemeriksaan kesehatan dan penerbitan surat keterangan sehat jasmani dan rohani di rumah sakit milik pemerintah atau pemda, pusat kesehatan masyarakat (puskesmas), dan puskesmas pembantu atau sebutan lainnya sebagaimana pemenuhan persyaratan administrasi sebagai badan adhoc penyelenggara Pemilu 2024.
“Perlu memberikan dukungan sosialisasi kepada masyarakat dalam pembentukan badan adhoc untuk penyelenggaraan Pemilu 2024 serta tahapan pemilu lainnya,” kata Suhajar. (Link/net/infopublik.id).

Lato-lato Yang Kini Dimainkan Berbagai Kalangan

Penulis
wahyu
-
0
lato-lato
permainan lato-lato (sumber: desertcart)

Link, Banjarbaru – Belakangan ini mainan lato-lato sukses mencuri perhatian berbagai kalangan. Begitu juga di Kota Banjarbaru yang juga tak ketinggal demam mainan yang satu ini.

Lato-lato, mainan yang sedang viral ini sukses mencuri perhatian berbagai kalangan, dari anak-anak hingga orang dewasa.

Kepopulerannya semakin meningkat sejak Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan Gubernur Jawa Barat memainkannya beberapa waktu lalu ketika berkunjung ke Subang.

Permainan ini juga ada di negara lain, bahkan diklaim berasal dari benua Amerika dan Eropa. Permainan ini muncul sekitar tahun 1960-an dan populer di awal tahun 1970-an.

Di era 1960-an, permainan ini sempat menimbulkan kegaduhan. Selain karena suaranya yang dianggap mengganggu, mainan ini juga kerap kali membahayakan pemainnya. Pasalnya, luka yang ditimbulkan tidak hanya sekadar benjol saja, tetapi juga bisa pecah menjadi serpihan tajam ketika dimainkan.

Hal ini karena pada awalnya mainan ini terbuat dari kaca. Bahan dasar tersebut berpotensi pecah dan membentuk serpihan yang terlempar ketika dimainkan.

Dilansir dari Groovy History, Selasa (3/1/2023), setelah kejadian tersebut bahan dasar lato-lato pun diganti menggunakan plastik. Sayangnya, lato-lato berbahan dasar plastik ternyata lebih sering pecah dibandingkan berbahan dasar kaca.

Dilansir dari https://finance.detik.com/  meski sempat sangat populer, permainan ini sempat dilarang oleh badan pengawas obat dan makanan AS (FDA) pada tahun 1966. Dilansir dari Quartz, Selasa (3/1/2023), hal itu karena mainan tersebut mengandung ‘bahan kimia, mudah terbakar, atau radioaktivitas’.

Tiga tahun kemudian, kewenangan tersebut diperluas di bawah “Child Protection and Toy Safety Act” yang melarang penjualan mainan yang dianggap berbahaya. Meskipun lato-lato bukan makanan atau obat, tetapi yang membuat regulasi terkait keamanan mainan di AS adalah FDA.

Pada tahun 1970-an, mainan ini meluas hingga ke salah satu provinsi di Italia Utara bernama Calcinatello. Saking populernya, di sana sampai diadakan kompetisi tahunan untuk penggemar lato-lato.

Mainan lato-lato sendiri mulai populer di Indonesia pada tahun 1990-an. Dan per 2022 kemarin, permainan ini kembali populer di berbagai kalangan.

Kepopulerannya ini tentunya tak lepas dari media sosial. Banyak orang yang mengunggah aktivitas bermain lato-lato di media sosial sehingga permainan ini jadi banyak dicari dan menjadi viral.(wahyu/BBAM)

BLT BBM 2022 Belum Tersalurkan Sepenuhnya

Penulis
ferdy
-
0
BLT BBM 2022 Belum Tersalurkan Sepenuhnya

Link, Martapura – Meski sudah memasuki awal tahun 2023,  Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak (BLT BBM) di Kabupaten Banjar Tahun 2022 masih belum tersalurkan sepenuhnya.

Kepala Dinas Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Dra. Hj. Siti Hamidah, M.S,i mengatakan, hingga kini bantuan BLT BBM yang belum disalurkan ada sekitar Rp 84 juta.

“Uang itu sudah kami serahkan ke Kas Daerah,” ungkapnya kepada Linkalimantan.com Selasa 3 Januari 2022.

Dirinya melanjutkan, adapun besaran dana BLT yang harusnya disalurkan kepada penerima bantuan yakni Rp 6.241.800.000.

Namun lanjutnya, dikarenakan pada saat penyaluran ada yang menerima dobel bantuan, maka dana tersebut masih tersisa.

“Dari besaran dana itu, target kami yang harus menerima bantuan jumlah ada sebanyak 10.403 orang. Namun pada saat kami menyalurkannya ternyata ada yang menerima bantuan ganda, akhirnya BLT BBM itu hanya tersalurkan 9.106 saja. Jumlah uang yang kembali ada sebesar Rp 778. 200.000, ” ungkapnya.

Dikarenakan bantuan itu harus habis  disalurkan semua sebutanya, maka pihaknya kembali  melakukan pendataan tahap kedua beber Hamidah.

“Pada tahap kedua ini, kami kembali menargetkan untuk penerima manfaat, jumlahnya ada sebanyak 1.297, tetapi yang tersalurkan hanya 1.165,” bebernya.

Dikeranakan tidak sesuai target lagi, maka  dana dari Rp 778. 200.000 kembali memiliki sisa.

“Seperti yang saya sebutkan awal tadi dana BLT BBM masih mempunyai sisa Rp 84 juta,  dan itu sudah kami serahkan ke Kas Daerah,” akhirnya. (oetaya/BBAM)

Dinas PUPR Kalsel Aktif Andil Kegiatan Pengendalian Inflasi

Penulis
ferdy
-
0
PUPR turut serta pengendalian inflasi
AKTIF: Dinas PUPR Kalsel aktif dalam kegiatan pengendalian inflasi Kalsel.

Link, Banjarbaru – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Kadis PUPR) Kalsel, Ahmad Solhan aktif dalam setiap kegiatan pengendalian inflasi di Kalsel, sesuai arahan Gubernur Kalsel.

Perintah Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor kepada seluruh instansi Pemprov Kalsel untuk aktif dalam kegiatan pengendalian inflasi di Kalsel, direspon positif. Salah satunya Kadis PUPR Kalsel, Ahmad Solhan.

“Salah satu kegiatan pengendalian inflasi yang di penghujung tahun tadi dilakukan adalah gerakan menanam cabe, jeruk, pepaya dan padi bersama Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor, Jumat (30/12/2022). Nah, kami (PUPR) terlibat penuh dalam kegiatan tersebut,” ungkap Solhan.

Ungkapan Solhan tersebut memang tidak berlebihan. Dari pantauan media ini, KadiS PUPR Kalsel, Ahmad Solhan dan sejumlah pejabat Pemprov Kalsel memang turut berpartisipasi bersama Gubernur Kalsel, yang akrab disapa Paman Birin itu.

Selain itu, tampak juga unsur pimpinan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kalsel, seperti Kapolda Kalsel, Komandan Korem 101/Antasari, tokoh masyarakat dan alim ulama.

Kegiatan gerakan menanam tersebut yang dipusatkan di Desa Alam Roh, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Kalsel, juga diikuti lebih dari 1.200 santri dari pondok pesantren setempat.

Dikatakan Ahmad Solhan, bahwa kegiatan tersebut merupakan salah satu program Pemprov Kalsel dalam rangka mengendalikan inflarasi di daerah Kalsel.

“Iya, gerakan menanam cabe, jeruk, pepaya dan padi tersebut merupakan rangkaian program Pemprov Kalsel mengendalikan inflasi di daerah ini,” ujarnya dalam keterangan pers yang diterima

Solhan mengaku sangat gembira dan bangga dapat ambil bagian dalam kegiatan yang menjadi kegiatan Pemprov Kalsel tersebut.

Ia berharap, dalam kegiatan serupa ia bisa terlibat lagi dan menjadi bagian dari rencana besar Pemprov Kalsel untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat.

“Semoga kegiatan seperti ini dapat mengendalikan inflasi yang terjadi di Bumi Lambung Mangkurat ini, dan saya bangga bisa ikut terlibat di dalamnya,” katanya. (oetaya/BBAM)

Paman Birin : HAB, Sinergitas Pemprov Untuk Masyarakat Kalsel

Penulis
wahyu
-
0
sinergitas di HAB
SINERGI: Gubernur Kalsel Paman Birin tegaskan sinergitas untuk masyarakat Kalsel

Link, Banjarbaru – Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor atau yang akrab disapa Paman Birin pimpin upacara peringatan Hari Amal Bhakti (HAB) Kementerian Agama RI ke -77 tahun 2023, yang berlangsung di halaman Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin, Selasa (3/1).

Paman Birin menyampaikan selamat memperingati HAB ke-77 tahun 2023 kepada seluruh insan Kemenag di Provinsi Kalsel.

“Saya ucapkan selamat memperingati HAB, semoga Kemenag dengan Pemprov Kalsel dapat terus menjalin komunikasi, koordinasi, dan sinergitas untuk masyarakat Kalsel,” sampainya.

Dalam upacara tersebut, Paman Birin membacakan sambutan Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas. Disampaikan Paman Birin, tahun baru bukan sekadar penanda berakhirnya kalender tahun kemarin dan dimulainya kalender baru. Namun bagi insan Kementerian Agama RI, setiap pergantian tahun selalu memiliki makna khusus.

Dimana di awal tahun, tepatnya hari ini, Selasa, 3 Januari 2023, keluarga besar Kementerian Agama memperingati Hari Amal Bakti (HAB) ke-77.

“Kita diajak untuk mengenal, memahami dan meresapi atau bertanya kembali mengapa dan untuk apa Kementerian Agama yang dulu bernama Departemen Agama ini dilahirkan pada 1946,” sampainya.

Lebih lanjut Paman Birin menyampaikan bahwa Kementerian Agama telah terlihat berubah. Birokrasinya lebih lincah dan responsif. Transformasi digital mulai berjalan, salah satunya dengan kehadiran Pusaka Super Apps, aplikasi layanan Kementerian Agama. Beragam inovasi digital juga terus dilakukan, mulai pusat hingga daerah. Semua itu merupakan upaya meningkatkan kualitas dan mendekatkan layanan kepada masyarakat. Lembaga pendidikan binaan Kementerian Agama juga terus berprestasi, di level nasional dan internasional.

“Oleh sebab itu, pada HAB ke-77 tahun 2023 ini, kita canangkan tagline Kerukunan Umat untuk Indonesia Hebat. Tugas berat mesti ditunaikan oleh seluruh ASN Kementerian Agama. Kerukunan sangat fluktuatif dan dinamis. Kerukunan sering menguji kita, lebih-lebih menjelang Pemilu 2024,” lanjutnya.

Kerukunan adalah prasyarat pembangunan nasional. Pembangunan membutuhkan stabilitas, dan stabilitas dapat terwujud bila antarmasyarakat rukun dan damai.

Keluarga besar Kementerian Agama, bersama tokoh agama dan tokoh masyarakat harus terdepan dalam membina dan membangun suasana rukun dan damai agar perjalanan dan tahapan Pemilu dapat dinikmati sebagai pesta demokrasi dalam pengertian yang sesungguhnya.

Untuk itu, semangat merawat kerukunan umat harus digelorakan seluruh ASN Kementerian Agama. Saya minta tidak ada ASN Kementerian Agama yang partisan, apalagi ikut melakukan provokasi di tengah keragaman pilihan.

“ASN Kementerian Agama harus menjadi simpul kerukunan dan persaudaraan. Dan yakinlah bahwa kerukunan umat akan mengantarkan pada Indonesia hebat, ” sampainya.

Dalam upacara ini, Paman Birin menyematkan penghargaan Satyalencana kepada ASN Kemenag, serta menyerahkan sejumlah penghargaan lainnya.

Turut hadir dalam upacara ini, Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Roy Rizali Anwar, Kakanwil Kemenag Provinsi Kalsel, Muhammad Thambrin, para Tokoh Agama, dan tamu undangan lainnya.(why)

Diduga Terlibat Suap, KPK Tahan AKBP Bambang Kayun

Penulis
safar
-
0
KPK Tahan AKBP Bambang Kayun

Link, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan AKBP Bambang Kayun Bagus PS selama 20 hari hingga 22 Januari 2023 atas kasus dugaan suap dan gratifikasi senilai Rp56 miliar. Bambang ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Pomdam Jaya Guntur.

Ketua KPK Firli Bahuri menuturkan kasus ini bermula dari pelaporan ke Bareskrim Polri terkait dugaan pemalsuan surat dalam perkara perebutan hak ahli waris PT Aria Citra Mulia (ACM) dengan pihak terlapor yakni Emilya Said (ES) dan Herwansyah (HW).

Melalui rekomendasi salah seorang kerabat, ES dan HW diperkenalkan dengan Bambang yang saat itu dimutasi sebagai Kepala Subbagian Penerapan Pidana dan HAM Bagian Penerapan Hukum pada Biro Bankum Divisi Hukum Polri periode 2013-2019.

Sekitar bulan Mei 2016 bertempat di salah satu hotel di Jakarta, mereka menggelar pertemuan. Dari kasus yang disampaikan ES dan HW, terang Firli, Bambang diduga menyatakan kesiapan membantu dengan meminta sejumlah uang dan barang.

“Tersangka BK [Bambang Kayun] lalu memberikan saran di antaranya untuk mengajukan surat permohonan perlindungan hukum dan keadilan terkait adanya penyimpangan penanganan perkara yang ditujukan pada Kepala Divisi Hukum Mabes Polri,” kata Firli.

Menindaklanjuti permohonan tersebut, Bambang lalu ditunjuk sebagai salah satu personel untuk melakukan verifikasi termasuk meminta klarifikasi kepada Bareskrim Polri.

Sekitar bulan Oktober 2016 dilakukan rapat terkait perlindungan hukum atas ES dan HW di lingkup Divisi Hukum Mabes Polri. Bambang ditugaskan untuk menyusun kesimpulan rapat yang pada pokoknya menyatakan ada penyimpangan penerapan hukum termasuk kesalahan dalam proses penyidikan.

Namun, dalam perjalanannya, ES dan HW ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri. Bambang pun menyarankan agar ES dan HW mengajukan Praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Saran itu ditindaklanjuti.

Bambang menerima uang sekitar Rp5 miliar dari ES dan HW dengan teknis pemberiannya melalui transfer bank menggunakan perantara.

“Selama proses pengajuan Praperadilan, diduga tersangka BK membocorkan isi hasil rapat Divisi Hukum untuk dijadikan bahan materi isi gugatan Praperadilan, sehingga hakim dalam putusannya menyatakan mengabulkan dan status penetapan tersangka tidak sah,” tutur Firli.

Sekitar bulan Desember 2016, Bambang diduga menerima satu unit mobil mewah. Seiring waktu berjalan, tepatnya pada April 2021, ES dan HW kembali ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri dalam kasus yang sama.

Bambang diduga kembali menerima uang Rp1 miliar dari ES dan HW untuk membantu mengurus perkara tersebut. ES dan HW belum diproses hukum lantaran berhasil kabur ke luar negeri. Keduanya telah dimasukkan ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh penyidik Bareskrim Polri.

“Selain itu, tersangka BK menerima uang secara bertahap yang diduga sebagai gratifikasi dan berhubungan dengan jabatannya dari beberapa pihak yang jumlah seluruhnya sekitar Rp50 miliar,” ucap Firli.

“Tim penyidik KPK terus mengembangkan lebih lanjut informasi dan data terkait dengan perkara ini,” katanya.

Atas perbuatannya, Bambang disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).(link/net)

Sumber: https://www.cnnindonesia.com/

Wadir RSUD RAZA Pihaknya Siap Perbaiki Plafon

Penulis
ferdy
-
0
planfon ambruk segera diperbaiki
DIPERBAIKI: Waket RSUD RAZA Martapura nyatakan pihaknya sipa memperbaiki plafon ambruk.

Link, Martapura – Wakil Direktur (Wadir) Umum dan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha (RSUD RAZA), Wuri Lestari, pastikan plafon di ruang lobby utama yang ambruk segera dilakukan perbaikan.

Pernyataan tersebut diungkapkan Wadir RSUD RAZA Martapura, Wuri Lestari, usai menyambut kegiatan Inspeksi Mendadak (Sidak) Ketua DPRD Kabupaten Banjar, HM Rofiqi, bersama sejumlah anggota lainnya, tak terkecuali anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Banjar ke RSUD RAZA Martapura, Senin (2/1/2023).

“Untuk kerusakan plafon yang ada di bagian lantai bawah tepatnya pelayanan akan kami perbaiki secepatnya kita sudah memanggil tukang juga,” akunya.

Untuk penyebab ambruknya plafon itu diduga lanjut Wuri karna sudah tidak kuat menahan berat beban kabel, ditambah lagi ada hewan.

“Memang plafon bagian bawah itu sejak saya disini 2017 lalu tidak ada dilakuka  rehab, dan mungkin tidak adanya rehab kurang lebih sudah 10 tahun ,” lanjutnya.

Dirinya mengucapkan terimakasih juga kepada DPRD yang telah datang melihat langusng keadaan RSUD RAZA Martapura.

“Saya juga minta kepada Dewan kalau ada usulan perbaikan. Karena memang sejak awal dibangun pada tahun 2003, kurang lebih 20 tahun RSUD RAZA tidak ada perbaikan khusunya di bagian lantai 3 ini. Sempat ingin kami perbaiki namun biayanya sangat tinggi,” ucapnya.

Memang untuk target pendapatan di  Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD RAZA ada sekitar Rp 85 Miliar.

“Nah setiap tahunnya yang dikeluarkan  untuk keperluan operasional di RSUD RAZA, bukan cuma hanya pada bangunan tetapi juga termasuk dari gaji pengadaan alat dan lain-lain sebagainya pada tahun ini  itu ada sekitar kurang lebih Rp 60 Miliar,” tandasnya.

Sebelumnya, Ketua DPRD Kabupaten Banjar HM Rofiqi melakukan inspeksi mendadak ke RSU Raza, Martapura.

“Setelah kami lakukan Sidak, ternyata tidak hanya runtuh. Namun, kondisi plafon baik di ruang lobby utama maupun di lantai tiga, sangat menyedihkan dan membahayakan keselamatan masyarakat,” ujar Ketua DPRD Kabupaten Banjar, HM Rofiqi, kepada sejumlah pewarta usai sidak, Senin 2 Januari 2023.

Bahkan sebutnya, selain kondisi plafon yang berlubang, kita juga melihat tumpukan dokumen dan data rekam medis pasien yang berserakan di lantai III.

Rofiqi yang didampingi yakni Irwan Bora, Hasan Hamdan, dan Gusti Abdurrahman (Antung Aman), mengungkapkam, mengetahui kondisi tersebut, terlebih ruang di lantai III terkesan kumuh, ia pun mempertanyakan akreditasi yang telah diraih RSUD RAZA Martapura.

“Saya jadi bingung, bagaimana bisa RSUD RAZA Martapura mendapat penilaian akreditasi paripurna. Kondisinya justru sangat menyedihkan sekali, karena faktor utama kesehatan itu kan higienis. Kalau seperti ini jelas terkesan kumuh,” tegasnya.

Mestinya, papar Rofiqi, guna menunjang pelayanan yang lebih baik, RSUD RAZA Martapura harus memperhatikan kondisi infrastrukturnya.(oetaya/BBAM)

Pekerjaan Proyek JPO dan Trotoar Hingga Kini Belum Selesai

Penulis
wahyu
-
0
Komisi III tinjau pekerjaan trotoar
BELUM SELESAI: Pekerjaan Proyek Trotoal Jln Panglima Batur, Banjarbaru masih berlangsung

Link, Banjarbaru – Hingga memasuki Tahun 2023 ini pekerjaan Proyek Penyebrangan Orang (JPO) di Jln A Yani KM 34 dan Trotoar Banjarbaru masih berlangsung. Hal ini terungkap saat Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarbaru, meninjau Proyek JPO dan trotoar Panglima Batur, Selasa (3/1/2022).

Pelaksanaan Proyek JPO dan trotoar Panglima Batur Kota Banjarbaru mengalami keterlambatan penyelesaian, dari tenggat waktu kontrak. Komisi III DPRD didampingi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banjarbaru pun meninjau dua lokasi tersebut.

Ririk Sumari, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Banjarbaru menyebutkan bahwa memang keterlambatan pengerjaan tersebut, ada beberapa penyebab. Salah satunya, faktor cuaca yang tidak menentu sehingga pekerjaan menjadi terlambat.

“Selain faktor cuaca, memang ada saat pengiriman bahan material sempat terhambat,” sebut Ririk.

Untuk evaluasi mengenai dua proyek tersebut, Ia mengatakan baru bisa mengevaluasi jika sudah selesai dan dirasakan oleh masyarakat. Karena, saat mereka meninjau masih ada pekerjaan yang belum selesai.

“Biar nantinya masyarakat yang menilai, saat ini kan masih ada yang bekerja jadi kami belum bisa memberikan evaluasi,” jelasnya.

Sedangkan, mengenai teknis di lapangan Ia menyebutkan hal tersebut adalah kewenangan Dinas PUPR Kota Banjarbaru. Pihaknya pun, berharap di Januari ini dua proyek tersebut bisa selesai, sehingga tidak ada proyek yang mangkrak.

Namun sayang, Adi Maulana Kabid Bina Marga Dinas PUPR Kota Banjarbaru memilih menghindar saat ingin diwawancarai pewarta.

“Saya nyetiran Ibu Kadis. Nanti saja ya..,” kata Adi seraya berlalu.

Sekadar informasi, saat ini progres Proyek JPO dengan pagu Rp5 M pekerjaannya berada diangka 99,7 persen. Sedangkan, proyek trotoar Panglima Batur dengan pagu proyek Rp5,5 M sebesar 98 persen. Dua proyek tersebut molor dari waktu pengerjaan, yakni 28 Desember 2022 waktu terakhir yang tertulis di kontrak. (wahyu/BBAM)

1...1,1441,1451,146...1,372Halaman 1,145 dari 1,372

Stay connected

0FansSuka
0PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -
Google search engine

Latest article

Bupati Tulungagung

KPK Tetapkan Bupati Tulungagung sebagai Tersangka Kasus Pemerasan dan Gratifikasi

nana - 0
Link, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Tulungagung periode 2025–2030 berinisial GSW sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan...
Mohammad Abrori

Dilantik Sebagai Ketua, Mohammad Abrori Jadikan Kader Partai Gelora ‘Bagus’

zai - 0
Link, Martapura - Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) Kalimantan Selatan (Kalsel), Wahyudi melantik Mohammad Abrori Tajib sebagai Ketua DPD...
Fariz Adam

Terpilih Aklamasi, Fariz Adam Dipercaya Komandoi KNPI Kabupaten Banjar

zai - 0
Link, Martapura - Terpilih secara aklamasi, Fariz Adam Ramadhan dipercaya sebagai Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Banjar pada...